BAB I PENDAHULUAN. terkontaminasi rembesan dari tangki septictank maupun air permukaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Air bersih yang layak minum saat ini semakin langka dijumpai di perkotaan. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Air tanah pun sudah tidak aman dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki septictank maupun air permukaan yang tercemar, akhirnya dicari cara menghindarkan konsumen dari akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa.1 Selain itu kebutuhan akan tersedianya air bersih bagi masyarakat merupakan harga mati, maka tidak mengherankan jika usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang menggunakan mata air dari pegunungan banyak dikonsumsi. Untuk pertama kalinya Indonesia memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek “AQUA” pada tahun 1972. Lambat laun bisnis air minum dalam kemasan berkembang pesat. AQUA adalah sebuah merek air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT. Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. AQUA adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Pada tanggal 4 September 1998,

1

Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.48

1

Universitas Sumatera Utara

2

terjadi aliansi strategis PT. Tirta Investama dengan DANONE, dimana DANONE, kelompok usaha multinasional yang berpusat di Paris, Perancis melalui DANONE Asia Holding Pte.Ltd bergabung ke PT Tirta Investama sebagai minority shareholder. Selanjutnya PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo sepakat untuk bersinergi sebagai Grup AQUA. Grup AQUA menjalankan aktivitas operasional sehari-harinya melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Pada saat ini Group AQUA memiliki sejumlah pabrik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan satu pabrik di Brunei Darussalam untuk melakukan aktivitas produksi. Pada tahun 2012, Grup AQUA membuka 2 pabrik baru di Cianjur dan Ciherang sehingga sampai dengan akhir periode pelaporan terdapat 17 pabrik yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.2 Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instant menjadikan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin berkembang pesat. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Namun dalam perkembangannya, harga AMDK dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang, peluang ini menjadikan bisnis air minum

2

AQUA Group, “Mengelola Keharmonisan Usaha Dengan Lingkungan Sekitar”, (Jakarta: Laporan Berkelanjutan - Sustainability Report 2011-2012), hlm.8.


3

isi ulang memiliki pangsa pasar sendiri.3 Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka bermunculanlah depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan usaha jual beli air minum isi ulang banyak terjadi pelanggaran terutama mengenai penggunaan galon bermerek milik pengusaha AMDK yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh Pemerintah karena telah terdaftar. Berbicara mengenai hak milik intelektual, sebenarnya berbicara tentang pelaksanaan dari sebuah hukum. Secara hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (Copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi.4 Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR), istilah tersebut juga dipakai oleh Organisasi Internasional yang mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization).5 Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan Intelectual Property Rights yang berasal dari hukum sistem Anglo 3

Willy Sidharta, “Willy Sidharta’s Point of View, Mengatasi Gangguan Air Minum Isi Ulang” http://willysidharta.blogspot.com/2007/01/mengatasi-gangguan-air-minum-isi-ulang.html, terakhir diakses 20 April 2014 4 Budi Santoso, Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hlm.3. 5 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HKI, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm.2.


4

Saxon.6 Pada awalnya Intelectual Property Rights diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.7 HKI adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-aku karya ciptaannya. Dengan adanya HKI, diharapkan kreatifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu, melalui HKI berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan, dan perampasan.8 Di Indonesia, perlindungan terhadap suatu identitas produk dituangkan dalam lembaga Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 6

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.1. 7 Eddy Damian, et.al. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.2. 8 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.3.


5

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Menilik dari peraturan perundangan mengenai HKI, tampak jelas bahwa yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya identitas suatu produk tetapi juga meliputi seluruh ciptaan manusia, sebagaimana didefinisikan oleh Dicky R. Munaf bahwa : Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.9 Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat berkaitan erat dengan identitas suatu produk adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek bagi suatu produk berfungsi sebagai tanda pembeda bagi produk yang sejenis, oleh karenanya merek selalu digunakan oleh produsen untuk mengenalkan produknya. Untuk meraih sukses di pasaran, merek atau desain turut menjadi penentunya.

9

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalah-masalah HAKI Kontemporer, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm.3.


6

Mengenai perlindungan HKI ini, tampak dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi : ”Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan”, seperti halnya perusahaan AMDK merek AQUA yang menempelkan peringatan adanya ketentuan tersebut pada galon bermerek terdaftar miliknya berupa stiker yang tertulis “Botol Ini Hanya Boleh Diisi Oleh Pemilik Merek AQUA (Pasal 9 Ayat (3) Kep. Menperindag No. 705/MPP/KEP/11/2003)” yang ditujukan kepada para pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap merek AQUA itu sendiri dan untuk melindungi konsumen dari penipuan-penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya saja dalam perkembangan persaingan produk air minum dalam kemasan bermerek terdaftar ini mendapat tantangan dari produk depot air minum isi ulang, karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, cara pengisian air minum isi ulang itu kadang menggunakan galon air minum bermerek terdaftar. Hal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha AMDK dalam hal persaingan usaha dan mengenai penggunaan galon air yang bermerek dan berdesain industri yang merupakan identitas dari produk milik pelaku usaha AMDK. Penggunaan galon air yang bermerek terdaftar inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah


7

dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama. Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat dan Kualitas Air Minum, maka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum isi ulang lebih terjamin,10 namun ketentuan-ketentuan tersebut kurang melindungi para pelaku usaha AMDK. Hal tersebut tampak dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya : 1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot. 2. Depot Air Minum dilarang memiliki “stock’ produk air minum dalam wadah yang siap dijual. 3. Depot Air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. 4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai. 5. Depot Air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar 6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek. 7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/shrink wrap’ pada wadah.

10

Ari Purwadi, Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126, hlm.16.


8

Tidak tampak adanya larangan penggunaan galon air minum merek terdaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur bahwa : “Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.” Dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya, pengusaha depot air minum isi ulang memang dilarang menggunakan atau menyediakan galon air minum merek terdaftar, namun apabila ada pelanggan depot isi ulang yang membawa wadah bermerek terdaftar maka pengusaha depot bisa saja mengisinya, kewajiban depot air minum isi ulang hanya memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai yang hanya terkait dengan sanitasi wadah, larangan tersebut tidak terkait dengan penggunaan galon air minum merek terdaftar. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai larangan pengisian galon merek terdaftar oleh pengusaha depot air minum isi ulang dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya menyebabkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya ketentuan yang


9

tidak mendukung atau bertolak belakang dengan ketentuan yang lain dalam bidang yang sama. Adanya ketentuan yang saling bertolak belakang tersebut menimbulkan akibat banyak digunakannya galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang dengan mengisinya dengan air minum bukan milik merek terdaftar, karena berdasarkan ketentuan yang ada, selama galon milik merek terdaftar dibawa sendiri oleh pelanggan depot air minum isi ulang bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, kecuali apabila galon milik merek terdaftar tersebut sengaja disiapkan oleh pengusaha depot air minum isi ulang untuk diperjual belikan maka perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum. Hal itu menunjukkan, walaupun upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah diatur dalam kebijakankebijakan pemerintah di bidang HKI, namun dalam prakteknya ternyata masih belum dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya baik oleh pelaku usaha sendiri maupun oleh warga masyarakat pelanggan depot air minum isi ulang karena ketidak tegasan dan kontradiktifnya ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaan galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang. Pelanggan di sini mengandung arti setiap orang yang menggunakan barang11 berupa air minum isi ulang, atau sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha air minum isi ulang.12

11

AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm.3. 12 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.17.


10

Apabila ada pelanggan membawa galon milik merek terdaftar kemudian diisi ulang dan diperdagangkan bisa dikenakan Pasal 55 KUHPidana dimana si pengisi ulangpun patut mengetahui terjadinya pelanggaran dengan sengaja mengisi galon yang sudah ada merek terdaftarnya, sedangkan si pelanggan mengisi dengan air minum isi ulang oleh karena itu bisa dimintakan pertanggungjawaban, baik si pelanggan ataupun pelaku usaha isi ulang. Misalnya melakukan isi ulang yang dari depot air minum isi ulang untuk dikomersiilkan. Pada hakikatnya komersialisasi kalau untuk diperdagangkan menjadi pelanggaran tapi kalau digunakan sendiri tidak ada unsur komersialisasi kecuali depot menyediakan galon bermerek itu termasuk komersialisasi. Apabila tetap mengisi dari depot air minum isi ulang itu berarti telah terjadi pelanggaran, sehingga depot juga melanggar yaitu dengan dikomersialkan jadi pelanggaran dalam konstruksinya turut serta/penyertaan tindakan pidana. Bagi pelanggan yang mengisi air minum isi ulang atau bagi pelaku juga bisa dikenakan yang membantu melakukan, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai aturan air minum dalam kemasan yang akan dituangkan ke dalam judul tesis “Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”.


11

B. Permasalahan Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah: 1. Apakah penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual? 2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya? 3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadi atau tidaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap penggunaan galon air minum merek AQUA oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya.


12

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan pelanggannya. D. Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/ literatur dalam masalah penggunaan galon air minum merek terdaftar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian pada bidang yang sama. 2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyalahgunaan galon air minum merek terdaftar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku


13

Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang menyangkut merek antara lain penelitian yang dilakukan oleh : 1. Saudari Dina Yenny M. Sitepu (NIM. 027011011), Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi di Kota Medan)”, dengan permasalahan yang diteliti adalah: a. Siapakah yang menjadi subjek dan apakah objek terhadap pelanggaran merek terdaftar? b. Apakah tindakan dari pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek yang mereka miliki? c. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar? 2. Saudara Feri Susanto Limbong (NIM. 992105045), Mahasiswa Magister Humaniora Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia Di Kota Medan”, dengan permasalahan yang diteliti adalah: a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut ketentuan hukum merek Indonesia? b. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek yang merugikan pemilik hak atas merek? c. Hal-hal apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di kota Medan?


14

3. Saudari Puspa Melati Hasibuan (NIM. 002105017), Mahasiswa Magister Humaniora Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Kajian Tentang Pendaftaran Merek Dagang Menurut UU Merek No 15 Tahun 2001 Di Kota Medan”, dengan permasalahan yang diteliti adalah: a. Perlindungan apa yang dapat diberikan terhadap pemilik merek dagang tersebut? b. Penyelesaian hukum apa yang dapat dilakukan dan sanksi hukum apa yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran merek dagang terdaftar tersebut? 4. Saudari Erly Sulanjani (NIM. 037011023), Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Penggunaan Merek Dagang Tidak Terdaftar: Studi Mengenai Faktor-Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Di Kawasan Industri Medan (KIM)”, dengan permasalahan yang diteliti adalah: a. Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha di Kawasan Industri Medan (KIM)? b. Apakah keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pengusaha yang memperdagangkan barang dengan merek tidak terdaftar? Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli baik dari segi substansi maupun dari permasalahan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.


15

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.13 Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum oleh Van Kant, yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.14 Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

13

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.122. 14 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 44


16

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Contoh kontestasi norma tampak dari pemberlakuan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur bahwa: “Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.” Namun selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya, tidak dijumpai adanya larangan penggunaan galon air minum merek terdaftar, terutama apabila penggunaan galon air minum merek terdaftar tersebut dilakukan oleh pelanggan sendiri dengan membawa galon merek terdaftar untuk diisi ulang di depot air minum isi ulang. Ketidak konsistenan aturan mengenai penggunaan galon merek terdaftar tersebut menimbulkan praktek terjadinya pelanggaran merek baik oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun pelanggan depot air minum isi ulang. Konflik norma tersebut terjadi karena baik ketentuan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 maupun ketentuan Menperindag Nomor 651/MPP/10/2004 sama-sama masih berlaku, hanya perbedaan pemberlakuannya pada ketentuan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 diperuntukkan bagi Pengusaha Air Minum

Dalam

Kemasan

(AMDK)

sedangkan

Menperindag

Nomor

651/MPP/10/2004 diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.


17

Timbulnya konflik tersebut dilatarbelakangi oleh proses perkembangan menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka air diolah dengan berbagai macam cara dan bentuk dibuat sedemikian rupa untuk menarik konsumen, dengan harga yang relatif lebih murah untuk mendapatkan keuntungan, seperti pengisian air galon isi ulang. Dampak dari perkembangan sektor perdagangaan dewasa ini terhadap praktik bisnis di Indonesia antara lain tampak dari terjadinya persaingan yang tajam di antara sesama pelaku bisnis. Tajamnya persaingan tersebut bahkan ada yang sudah menjurus kepada timbulnya perbuatan curang.15 Air minum isi ulang bisa diperoleh dari depot-depot air minum dengan harga sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek, maka tidak mengherankan jika banyak konsumen beralih pada layanan ini. Oleh karena itulah keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka Pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Teknis Persyaratan Depot Air Minum serta adanya ketentuan bahwa Air minum yang dihasilkan oleh depot air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan

15

Meilala Andrianus, Praktik Bisnis Curang, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.74.


18

untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha bertanggung jawab.16 Pertumbuhan industri ini di masa mendatang diperkirakan akan semakin besar seiring pertumbuhan penduduk yang semakin besar, ditambah lagi dengan ketersediaan air minum yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Karena itu wajar jika kian hari kian banyak perusahaan yang memasuki industri ini. Dengan semakin banyaknya perusahan yang masuk pada industri air minum dalam kemasan (AMDK) ini, maka persaingan ketat di kalangan produsen menjadi hal yang tak terhindarkan. Dalam dinamika pasar yang sangat kompetitif inilah peranan merek menjadi sangat penting. Kebutuhan untuk melindungi HKI dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.17 Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang

16

Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Madar Maju, 2000),

hlm.7. 17

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.82.


19

tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.18 Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru (Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001).19 Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights) adalah memegang peranan penting dalam perdagangan. Merek tidak saja dianggap sebagai sebuah nama atau label sebuah barang, tetapi merek memiliki arti yang sangat mendalam yakni merek mempunyai suatu makna yang sangat besar, dengan merek sebuah barang dapat mempunyai nilai yang tinggi dan menunjukkan kualitas dari sebuah barang atau jasa. Suatu merek yang sudah mengglobal atau terkenal di dunia akan memiliki harga tawar dan posisi yang tinggi.

18

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988),

hlm.38. 19

Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.2.


20

Merek merupakan indikator nilai (value) suatu produk. Nilai bagi konsumen adalah perolehan manfaat fungsional, dan emosional. Manfaat fungsional adalah manfaat langsung berkaitan dengan fungsi-fungsi yang diciptakan oleh suatu produk, sedangkan manfaat emosional adalah manfaat yang diperoleh berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.20 Arti merek sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.21 Merek berfungsi menunjukkan bahwa sumber yang sah dari suatu produk yaitu dari suatu unit usaha (korporasi). Karena itu, merek juga berfungsi memberikan indikasi bahwa produk tersebut dibuat secara profesional. Akibatnya, dalam kaitan ini merek memperoleh fungsi kedua yaitu sebagai jaminan kualitas.22 Perkembangan merek di Indonesia dimulai sejak jaman pemerintahan jajahan melalui Reglement Industrieele Eigendom 191223 (peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912), peraturan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname, Curacao. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang

20

Hermawan Kertajaya, Positioning, Deferensiasi dan Brand. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.11. 21 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Op.Cit., hlm.50. 22 Meilala Andrianus, Op.Cit., hlm.90. 23 Insan Budi Maulana (a), Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.7.


21

Merek Belanda, dan menerapkan sistem konkordansi24 yaitu ketentuan perundangundangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga diterapkan pada negara jajahannya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 tersebut dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tahun 1992, UndangUndang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1993. UndangUndang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,25 sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.26 Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya pada Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 12 ayat (3) yang 24

Sudargo Gautama (a), Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),

hlm.14. 25

Gatot Suparmono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.6. 26 C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm.145.


22

sanksinya juga mengacu pada Pasal 90 atau Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya diatur mengenai penggunaan wadah untuk air minum isi ulang. Pasal 7 ayat (4) dan (5) yang mengatakan bahwa Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai dan harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar. 2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.27 Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.28 Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah: a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang 27 28

Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.31 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.19


23

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. b. Air Minum Dalam Kemasan adalah air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum.29 c. Pemilik Merek adalah pemilik merek terdaftar atas produk AMDK. d. Pelaku usaha adalah pengusaha depot air minum isi ulang. e. Pembeli adalah seorang atau beberapa orang yang membeli air dengan cara isi ulang pada depot air minum isi ulang baik untuk dikonsumsi atau diperdagangkan. f. Merek terdaftar adalah hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan. g. Pelanggan adalah pembeli air minum pada depot air minum isi ulang dengan membawa galon merek AQUA. G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan

29

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menperindag No.705/MPP/KEP/11/2003, Pasal 9

Ayat (3).


24

berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.30 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.31 Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang, oleh karena itu penelitian ini menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalis permasalahan yang dibahas,32 serta menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang.

30

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.101. 31 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hlm.13. 32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.13.


25

2. Sumber Data/ Bahan Hukum Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer.33 Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Kitab UndangUndang Hukum Perdata beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang. b. Bahan hukum sekunder.34 Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasilhasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan masalah penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang. c. Bahan hukum tertier.35 Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

33

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53 34 Ibid. 35 Ibid.


26

Selain data sekunder sebagai sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu pihak PT. Sibayakindo atau yang mewakilinya selaku pengelola pabrik AQUA di Berastagi menggunakan pedoman wawancara dan para pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Medan Johor Kota Medan menggunakan teknik non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara tidak acak didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti, alasan memilih sampling penelitian di Medan Johor karena di sekitar Medan Johor banyak terdapat komplek perumahan sehingga kebutuhan akan air minum isi ulang sangat besar, hal tersebut tampak dari banyak bermunculannya depot air minum isi ulang. 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data a. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. b. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan :


27

1) Studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang. 2) Wawancara, hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu pihak PT. Sibayakindo atau yang mewakilinya selaku pengelola pabrik AQUA di Berastagi dengan menggunakan pedoman wawancara dan para pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan menggunakan teknik non random sampling, sebagai pihak yang terkait dengan masalah penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian tesis ini. 3) Observasi, dilakukan pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu,36 melalui observasi non partisipatif dimana peneliti terjun langsung melihat pelaksanaan pengisian air minum pada depot air minum isi ulang, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang berkaitan penggunaan galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang.

36

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.168-169


28

4. Analisis Data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).37 Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah penggunaan galon merek terdaftar oleh depot air minum isi ulang. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalildalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan

terhadap

fakta-fakta

yang

bersifat

khusus,38

guna

menjawab

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

37

Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.53. 38 Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm.109


BAB I PENDAHULUAN. terkontaminasi rembesan dari tangki septictank maupun air permukaan

Recommend Documents