BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kasus KPK vs POLRI atau sering disebut sebagai cicak vs buaya kembali terjadi. Setelah sebelumnya muncul cicak vs buaya jilid I dan II, kini muncul jilid III. Pada jilid III ini melibatkan calon Kapolri Budi Gunawan dan beberapa petinggi KPK seperti Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Praja. Kasus cicak vs buaya ini bermula ketika Kapolri saat itu Jendral (Pol) Tatang Sutarman diberhentikan oleh Presiden Jokowi tanpa alasan yang jelas. Bahkan menurut Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Jendral (Pol) Tatang Sutarman masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai Kapolri. “Saya tanya, masa jabatan masih sembilan bulanan, apakah berhalangan tetap? masih segar bugar. Apakah tersangkut kasus hukum? tidak juga,” kata Oegroseno saat berbicara dalam Kompasiana TV di Kompas TV, Senin (19/1/2015) malam1. Untuk menggantikan Jendral (Pol) Sutarman, Presiden Jokowi menunjuk Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Tetapi pada tanggal 13 1
http://www.solopos.com/2015/01/19/kapolri-baru-diberhentikan-jokowi-apa-salah-sutarman-569500 diakses tanggal 26 februari, 2015 pukul 12.15
1
2
Januari, KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji. “Kita ingin sampaikan progress report kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara. Perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan tersangka Komjen BG dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji,” ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015).2 Walaupun Komjen (Pol) Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Komisi III DPR tetap melakukan Fit and Proper test terhadap Komjen (Pol) Budi Gunawan. Menurut Junimart Girsang, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, bahwa proses seleksi calon Kapolri di Komisi III sudah dilakukan sebelum KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, sehingga Fit and Proper test yang merupakan bagian dari proses seleksi tetap dilakukan. “Selasa (13/1) kemarin sebelum KPK mengumumkan Budi Gunawan menjadi tersangka, Komisi III sudah mengelar rapat pandangan fraksi-fraksi. Komisi III juga sudah berkunjung ke rumah Budi Gunawan, hingga akhirnya kami mendengar penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun hal itu tidak bisa menghentikan proses yang sudah berjalan3.” Setelah menjalani Fit and Proper test, akhirnya sembilan dari sepuluh fraksi di DPR setuju bahwa Komjen (Pol) Budi Gunawan telah lolos Fit and Proper Test pada tanggal 14 Januari lalu. Hanya partai Demokrat yang tidak hadir dalam Fit and Proper
2
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/14354311/KPK.Tetapkan.Calon.Kapolri.Budi.Gunawan. sebagai.Tersangka diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 12.30 3 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/14/ni55xx-pdip-komisi-iii-tetap-akanlakukan-emfit-and-proper-testem-calon-kapolri diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 12.40
3
Test karena merasa keberatan dengan status Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.4 Setelah lulus fit and proper test, Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagai gantinya, Wakapolri Komjen Bardodin Haiti ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kapolri melalui Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Kepres yang berisi pemberhentian secara hormat Jendral (Pol) Sutarman pada tanggal 16 Januari.5 Menanggapi statusnya sebagai tersangka, Komjen (Pol) Budi Gunawan mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Jakarta Selatan. Pengajuan yang dilakukan oleh Komjen (Pol) Budi Gunawan mendapatkan bantuan hukum dari Polri, hal ini dilakukan karena Komjen (Pol) Budi Gunawan masih berstatus sebagai Perwira Polri aktif. Polri sudah membentuk tim untuk membantu Komjen (Pol) Budi Gunawan dalam mengajukan sidang pra peradilan. Pada tanggal 23 Januari, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim atas tuduhan terkait kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Tengah pada tahun 2010. Penangkapan ini diduga sebagai upaya Polri
4
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/14/ni5ul8-budi-gunawan-lulus-di-ujikelayakan-dpr-ini-kata-kapolri diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 12.50 5 http://nasional.kompas.com/read/2015/01/16/20215601/Jokowi.Tunda.Pelantikan.Budi.Gunawan.seba gai.Kapolri.Bukan.Membatalkan diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 13.00
4
untuk mengkriminalisasikan KPK seperti yang telah dilakukan pada cicak vs buaya pada jilid I dan II lalu. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kini giliran Wakil Ketua KPK yang lain yaitu Adnan Pandu Praja yang dilaporkan oleh PT Desi Timber ke Bareskrim atas tuduhan melakukan perampasan saham dan aset milik PT Desi Timber. Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim pada tanggal 24 Januari, sehari setelah Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim. Akhrinya pada tanggal 25 Januari, presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara KPK dan Polri. Tim independen ini beranggotakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri, Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, dua mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafii Maarif.6 Wakil Ketua KPK yang lain yaitu Zulkarnain, juga dilaporkan ke Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain dilaporkan oleh Presidium Jatim Am dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathur Rosyid. Zulkarnain diduga
6
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/27/14072041/Jokowi.Bentuk.Tim.Independen.Ini.Komentar .Wantimpres diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 13.15
5
mendapatkan satu Toyota All New Camry 3000 cc dan sejumlah uang dari Gubernur Jatim saat itu, Imam Utomo. Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukannya pada tahun 2007. Ini adalah kali kedua Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim setelah sebelumnya dilaporkan dengan dugaan melakukan aktivitas politik di luar ranah tugas pokok dan fungsi lembaga KPK.7 Abraham Samad diduga membantu pembuatan KTP dan Kartu Keluarga palsu untuk memudahkan pengurusan paspor Feriyani Lim. Kasus ini kini ditangani oleh Polda Sulsebar. Pada tanggal 16 Februari lalu, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komjen (Pol) Budi Gunawan dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal, Sarpin Rizadi menerima gugatan tersebut karena penetapan tersangka oleh KPK dianggap tidak sah. Keputusan hakim Sarpin Rizaldi ini kemudian mendapatkan beberapa kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi karena dianggap telah melabrak ketentuan yang tercantum dalam KUHAP mengenai objek praperadilan. Hal itu lantaran pasal 77 KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.8
7
http://news.okezone.com/read/2015/01/22/337/1095919/abraham-samad-dilaporkan-ke-bareskrimpolri diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 14.00 8 http://sp.beritasatu.com/home/putuskan-terima-praperadilan-budi-gunawan-hakim-sarpin-lakukankesalahan-fatal/78354 diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 14.10
6
Status tersangka yang menjerat Ketua KPK, Abraham Samad dan juga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membuat Presiden Jokowi memberhentikan sementara kedua petinggi KPK tersebut. Untuk menggantikan para petinggi KPK, Presiden Jokowi menunjuk 3 orang sebagai pimpinan sementara KPK yaitu Taufiequrachman Ruki yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPK pertama, Indriyanto Seno Adji yang merupakan guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Johan Budi yang menjabat sebagai Juru bicara KPK sejak tahun 2006. “Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK, yaitu saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Widjojanto serta kekosongan satu pimpinan KPK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan Keputusan Presiden pemberhentian sementara dua pimpnan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK9,” (Jokowi, dalam konferensi pers di Istana Negara). Secara mengejutkan Presiden Jokowi batal melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri walaupun status Budi Gunawan sudah tidak menjadi tersangka. Presiden Jokowi justru menunjuk Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri. Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan
9
http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/350/Abraham-Samad-dan-Bambang-WidjojantoDiberhentikan-Sementara/2015/02/18 diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 14.15
7
pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.10 Gerakan-gerakan yang muncul seperti “Save KPK” maupun “Save Polri” merupakan bentuk dukungan masyarakat untuk masing-masing badan hukum yang saling bertikai tersebut. Para pendukung masing-masing kubu mempunyai pandangan bahwa kubu yang mereka dukung merupakan kubu yang paling benar dalam konflik yang terjadi. Hal ini ditakutkan akan memecah masyarakat menjadi dua kubu yaitu masyarakat yang mendukung KPK dan masyarakat yang mendukung Polri. Sehingga Presiden memutuskan untuk membatalkan pelantikan Komjen budi Gunawan. Padahal pada awal pembentukannya, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.11 Fungsi dan tugas KPK juga telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12 Sedangkan Polri juga memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Polri dapat membantu KPK dalam penyidikan sebuah kasus tindak pidana korupsi seperti diatur dalam pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana yang diantaranya adalah korupsi.
10
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/14250361/Batalkan.Lantik.Budi.Gunawan.Jokowi.Usul kan.Badrodin.Haiti.Calon.Kapolri diakses tanggal 26 Februari 2015 pukul 14.30 11 http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk diakses tanggal 11 Maret 2015 pukul 14.32 12 http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas diakses tanggal 11 Maret 2015 pukul 14.33
8
KPK dan Polri seharusnya dapat bersinergi dan saling menguatkan dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Karena tujuan dari KPK dan Polri adalah sama yaitu memberantas kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya KPK dan Polri itu sendiri. Saling memberikan informasi dan bantuan agar kasus-kasus korupsi dapat ditangani dengan cepat. Polri dapat memberikan bantuan berupa penyelidikan ataupun penyidikan dalam suatu kasus yang nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh KPK. KPK juga dapat berkoordinasi dengan Polri untuk meminta ataupun mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Hal ini menarik untuk diteliti karena konflik yang terjadi antara KPK dan Polri atau sering disebut cicak vs buaya adalah konflik yang terjadi untuk yang ketiga kalinya atau jilid III. Konflik pertama terjadi pada tahun 2007-2009 yang bermula saat KPK menyatakan bahwa Kabareskrim saat itu yaitu Komjen Susno Duadji diduga menerima uang Rp 10 M terkait kasus Bank Century. Kemudian kepolisian ganti menetapkan Wakil Ketua KPK saat itu Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka karena diduga menerima uang Rp 5,1 M dari Anggodo Widjojo. Pada konflik pertama ini muncullah istilah cicak vs buaya setelah Komjen Susno Duadji mengibaratkan KPK sebagai cicak dan Polri sebagai buaya.13 Konflik kedua atau jilid II terjadi pada Juli-Oktober 2012. Pada jilid II ini bermula ketika KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo 13
“Penyulut Cicak Vs Buaya III”, Suara Merdeka, 22 Januari 2015.
9
sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kendaraan simulator untuk pengujian SIM tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri. Walaupun tidak melibatkan anggotaanggota KPK seperti jilid I dan III, jilid II ini tetap muncul aroma konflik antara kedua belah pihak. Secara tiba-tiba, Polri juga mengumumkan bahwa mereka juga sebenarnya menyidik kasus korupsi yang sama dan segera mengumumkan lima tersangka versi mereka. Kabareskrim Komjen Sutarman juga mengatakan tidak akan menyerahkan tersangka KPK yang berasal dari Polri.14 Konflik ini semakin menarik karena melibatkan seorang calon tunggal Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak lama setelah diumumkan Presiden Jokowi. Padahal pada saat memilih calon mentri, Presiden Jokowi selalu menyerahkan nama-nama yang dipilihnya ke KPK ataupun ke PPATK sebelum dicalonkan atau dilantik untuk mengetahui apakah nama-nama yang dipilihnya terlibat kasus korupsi atau tidak. Tetapi pada penetapan calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK ataupun PPATK untuk mengetahui apakah Komjen (Pol) Budi Gunawan bermasalah atau tidak. Konflik ini ternyata mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat saat konflik antara KPK dan Polri mencuat, yaitu munculnya dukungandukungan untuk KPK maupun Polri. Masyarakat seperti terbagi menjadi dua yaitu yang mendukung KPK dengan gerakan #SaveKPK dan yang mendukung Polri 14
Ibid
10
dengan gerakan #SavePolri.15 Bentuk-bentuk dukungan ini muncul tidak hanya pada aksi demo atau protes tetapi juga muncul di media sosial seperi Twitter dan Facebook. Di sini peneliti akan melihat bagaimana tajuk rencana dalam surat kabar Suara Merdeka dan juga Media Indonesia menuliskan opini atau pendapatnya mengenai konflik yang terjadi antara KPK dan Polri ini. Tajuk rencana dipilih karena melalui tajuk rencana, peneliti akan mengetahui bagaimana pendapat kedua surat kabar tersebut menanggapi konflik KPK dan Polri. Tajuk rencana adalah pandangan yang ditulis oleh redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Tajuk rencana digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan juga membentuk cara pandang terhadap isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Suara Merdeka dan juga Media Indonesia dipilih karena kedua media tersebut selama bulan Januari-Februari 2015 dalam tajuk rencananya membahas tentang konflik KPK dan Polri. Suara Merdeka membahas konflik KPK dan Polri sebanyak 27 kali pada bulan Januari-Februari sedangkan Media Indonesia sebanyak 23 kali. Periode Januari-Februari diambil oleh peneliti karena awal munculnya konflik antara KPK dan Polri terjadi pada tanggal 13 Januari 2015 pada saat calon Kapolri yaitu Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Konflik ini mereda 15
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/078637080/Aktivis-Gelar-Aksi-Save-KPK-MunculDemo-Tandingan diakses tanggal 11 Maret 2015 pukul 15.20
11
setelah Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pada tanggal 18 Februari 2015 sehingga diambilah periode JanuariFebruari. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti aspek komunikasi yang ada dalam penelitian ini, yaitu pesan. Pesan disini adalah isi dari tajuk rencana dari Suara Merdeka dan Media Indonesia. Dengan pemaparan di atas, menjadi alasan peneliti untuk memilih judul “Pandangan Pers Terhadap Kasus Cicak Vs Buaya Jilid III” sebagai bahasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan surat kabar Suara Merdeka dan Media Indonesia terhadap kasus cicak vs buaya jilid III dalam Tajuk Rencana edisi Januari – Februari 2015? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan surat kabar Suara Merdeka dan Media Indonesia terhadap kasus cicak vs buaya jilid III dalam Tajuk Rencana edisi Januari – Februari 2015.
12
D. Manfaat Penelitian 1.
Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan dalam bidang komunikasi secara umum, dan khususnya ilmu Jurnalistik. 2.
Secara Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui maksud dari
tajuk rencana dalam surat kabar Suara Merdeka dan Media Indonesia yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. E. Telaah Pustaka 1.
Komunikasi Massa Frasa “komunikasi massa” di adopsi dari istilah bahasa Inggris “mass
communication” atau komunikasi media massa (mass media communication), yang berarti komunikasi dengan menggunakan media massa atau “mass mediated”, komunikator tidak dapat bertatap langsung dengan khalayak. Sedangkan istilah “mass media” (Inggris) atau “media massa” (Indonesia) adalah dari “media of mass communication” media yang digunakan dalam komunikasi massa.16
16
Mursito BM, Memahami Institusi Media, Sebuah Pengantar, (Surakarta: Lindu Pustaka, 2006), h. 2
13
Sedangkan komunikasi massa menurut Severin 1977: Tan, 1981 dan Wright 1986; merupakan bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek-efek tertentu.17 Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media elektronik). Sebab awal perkembangannya, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa).18 Yang dimaksud dengan media massa disini adalah media massa yang dihasilkan oleh teknologi modern. Hal ini perlu ditekankan karena terdapat media yang tidak termasuk dalam media massa yaitu media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, dan lain-lain. Media yang dihasilkan oleh teknologi modern yang termasuk dalam media massa adalah media elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, dan film. Dalam perkembangan komunikasi massa, penemuan internet sebagai salah satu bentuk media yang dihasilkan liloleh teknologi modern termasuk dalam media massa dilihat dari ciri, fungsi, dan elemennya walaupun belum ada definisi komunikasi massa yang memasukkan internet dalam media massa. Bisa jadi beberapa definisi yang tidak menyebutkan internet dalam definisi komunikasinya
17
Drs. Alo Liliwari, Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 36 18 Nurudin, Komunikasi Massa, (Malang: Cespur, 2003), h.2
14
karena definisi tersebut dibuat beberapa puluh tahun yang lalu ketika internet belum mewabah seperti sekarang.19 Agar tidak ada perbedaan istilah tentang massa dalam arti “umum” dan juga massa dalam arti komunikasi massa. Massa dalam arti umum adalah kumpulan individu-individu yang berada di suatu lokasi tertentu. Contohnya adalah massa yang sedang berdemo. Sedangkan massa dalam komunikasi massa adalah penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca.20 Menurut Herbert Blumer (1939), yang dimaksud penerima dalam komunikasi massa itu paling tidak mempunyai heterogenitas susunan anggotanya yang berasal dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, berisi individu yang tidak saling mengenal dan terpisah satu sama lain (tidak mengumpul) serta tidak berinteraksi satu sama lain pula, dan tidak mempunyai pemimpin atau organisasi formal.21 Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Michael W Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu komunikasi massa. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika mencakup:22
19
Ibid., h. 4 Ibid., h. 3 21 Ibid., h. 9 22 Ibid., h. 7 20
15
1) Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. 2) Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan oang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. 3) Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. 4) Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal. 5) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. 6) Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Sementara ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut:23 a.
Komunikasi massa berlangsung satu arah Ini berarti tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan kata lain wartawan tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan
23
Drs Onong Uchjana Effendy, M.A., Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), h. 27
16
atau berita yang disiarkan itu. Yang dimaksud “tidak mengetahui” ialah tidak mengetahui pada waktu proses komunikasi itu berlangsung b.
Komunikator pada komunikasi massa melembaga Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Komunikator pada komunikasi massa, misalnya wartawan surat kabar, dikarenakan media yang ia pergunakan adalah suatu lembaga, dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya ia bertindak atas nama lembaga, sejalan dengan kebijaksanaan surat kabar yang diwakilinya.
c.
Pesan pada komunikasi massa bersifat umum Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum, karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perorangan atau sekelompok orang tertentu.
d.
Media komunikasi massa menimbulkan keserempakkan Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserempakkan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa akan diterima secara bersamaan (serempak) oleh khalayak.
17
e.
Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota-anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen.
2.
Jurnalistik Jurnalistik adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda “Journalistiek” atau
bahasa Inggris “Journalism”, yang bersumber pada perkataan “Journal” sebagai terjemahan dari bahasa Latin “Djurnal” yang berarti “Harian” atau “Setiap Hari”.24 Secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada khalayak. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya.25 Menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada.26
24
Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 95 25 Dja’far Husin Assegaf, Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 9 26 Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik, (Bandung: Nuansa, 2004), h.22
18
F.Fraser Bond mendefinisikan jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. 27 Sedangkan Roland F. Wolseley mendefinisikan jurnalistik sebagai pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran.28 Definisi jurnalistik menurut Roland F. Wolseley di atas, diungkapkan juga proses-proses yang terjadi dalam jurnalisti. Proses jurnalistik adalah setiap kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi yang mengandung nilai berita, serta menyajikan kepada khalayak melalui media massa periodik, baik cetak maupun elektronik. Terdapat kriteria nilai umum yang menjadi acuan jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik, diantaranya keluarbiasaan (unusualness), kebaruan (nesness), akibat (impact), aktual (timeliness), kedekatan (proximity), informasi (information), konflik (conflict), orang penting (prominence), ketertarikan manusiawi (human interest), kejutan (surprising), dan seks (sex).
27
AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006), h.3 28 Andi Baso Mappatoto, Siaran Pers Suatu Kiat Penulisan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 69-70
19
Dalam menjalankan proses jurnalistik, ada beberapa prinsip yang harus dipahami
oleh
seorang
wartawan.
Bill
Kovach
dan
Tom
Rosentiel
memperkenalkannya sebagai Sembilan elemen jurnalisme: 29 a.
Kewajiban jurnalisme pada kebenaran
b.
Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat
c.
Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi
d.
Praktisnya harus menjaga independensi terhadap sumber berita
e.
Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan
f.
Jurnalisme harus menyediakan forum publik utuk kritik, dan dukungan masyarakat
g.
Jurnalisme harus berupaya untuk hal-hal penting, menarik, dan relevan
h.
Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional
i.
Para praktisi harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka Terdapat tiga bentuk jurnalistik dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya
yaitu jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik auditif, jurnalistik media audiovisual.30 Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, dan jurnalistik majalah. Jurnalistik media elektronik
29 30
Dirangkum dari Bill Kovach dan Tom Rosentiel, Sembilan Elemen Jurnalisme. (Jakarta: 2006). AS Haris Sumadiria, Op. Cit., h. 4
20
auditif adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media audiovisual adalah jurnalistik TV siaran, dan jurnalistik medai on line. 3.
Surat Kabar Produk jurnalistik salah satunya adalah surat kabar, yang terdiri dari dua
bagian isi yaitu news, dan views. News adalah berita yang merupakan fakta, sedangkan views adalah artikel yang merupakan opini. Fakta meliputi berita dan feature sementara opini terdiri dari antara lain tajuk rencana, pojok, karikatur, surat pembaca dan artikel.31 Surat kabar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:32 a.
Publisitas
Yang dimaksud dengan publisitas ialah penyebaran kepada publik atau khalayak. Karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum. b.
Periodisitas
Periodisitas adalah ciri surat kabar yang kedua. Keteraturan terbitnya surat kabar bisa satu kali sehari, bisa dua kali sehari, dapat pula satu kali atau dua kali seminggu.
31
Mursito BM, Jurnalisme Komprehensif: Konsep, Kaidah, & Teknik Penulisan Berita, Feature, Artikel, (Jakarta: Literate, 2013), h. 26 32 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit., h.91
21
c.
Universalitas
Yang dimaksud dengan universalitas ialah kemestaan isinya, aneka ragam, dan dari seluruh dunia. d.
Aktualitas
Aktualitas sebagai ciri keempat dari surat kabar adalah mengenai berita yang disiarkannya. Aktualitas, menurut kata asalnya berarti “kini: dan “keadaan sebenarnya”. Secara keseluruhan isi penerbitan surat kabar dapat dilihat sebagai berikut:33 a.
Pemberitaan (news getter)
1) Pengertian berita (perception news) 2)
Berita Langsung (straight news)
3)
Penggalian Berita (investigative news)
4)
Pengembangan berita (depth news)
5)
Feature (human interest news)
b.
Pandangan atau Pendapat (opinion)
1)
Pendapat masyarakat (public opinion)
a)
Komentar
33
Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 46
22
b) Artikel c)
Surat Pembaca
2)
Opini Penerbit (press opinion)
a)
Tajuk Rencana
b) Pojok c)
Karikatur
c.
Periklanan (advertising)
1)
Iklan display
2)
Iklan baris
3)
Iklan pariwara (advertorial) Dalam berita terdapat unsur-unsur penting yang dipakai dalam menulis suatu
berita. Unsur-unsur tersebut adalah aktualitas, kedekatan, keterkenalan, dampak, dan human interest.34 Yang dimaksud aktualitas adalah peristiwa yang baru saja terjadi, sehingga peristiwa tersebut masih hangat menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Berita ini termasuk dalam jenis berita langsung (straight news) dan biasanya akan menjadi headline dalam suatu surat kabar. 34
Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, Jurnalisme Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 61
23
Unsur kedekatan terbagi atas dua hal, yaitu kedekatan geografis dan kedekatan emosional. Unsur kedekatan di sini akan menarik perhatian bagi pembacanya. Dalam surat kabar nasional biasanya terdapat rubrik dimana beritaberita dalam rubrik tersebut berisi tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam suatu daerah tertentu misalnya soloraya. Hal ini akan membuat pembaca di daerah soloraya akan tertarik membaca berita pada rubrik tersebut. Sedangkan kedekatan emosional contohnya ppemberitaan mengenai Jokowi menjadi Presiden Indonesia yang berasal dari kota Solo, tentunya membuat masyarakat kota Solo bangga meskipun domisili Jokowi untuk saat ini berada di Jakarta. Unsur ketiga adalah unsur keterkenalan. Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal memang akan banyak menarik pembaca.35 Subjek yang penting untuk dituliskan dalam berita, juga mempunyai nilai tersendiri bagi berita dan merupakan hal yang dapat menarik perhatian pembaca. Subjek yang diangkat tidak harus orang (tokoh), tapi juga dapat tempat-tempat terkenal. Unsur keempat adalah dampak. Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh biasanya menarik perhatian masyarakat.36 Salah satu contoh peristiwa yang mempunyai dampak luas pada masyarakat misalnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan berita tentang rencana kenaikan harga BBM.
35 36
Ibid., h. 63 Ibid., h. 63
24
Yang terakhir unsur berita yang penting adalah human interest. Dalam berita human interest terkandung unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya.37 Biasanya berita yang mengandung human interest termasuk dalam jenis berita feature. Karikatur adalah gambaran tentang kejadian atau persoalan yang sedang hangat di masyarakat yang dilukiskan melalui gambar yang dilebih-lebihkan dan terkesan lucu.38 Karikatur ditulis oleh “orang dalam” yang memiliki keterampilan khusus untuk menyajikan kritik secara tidak langsung dalam bahasa humor. Sama dengan tajuk rencana, karikatur dimuat secara teratur di media massa, berisi kritik sosial. Sedangkan surat pembaca dan artikel ditulis oleh “orang luar”. Digolongkan sebagai karya jurnalistik karena redaksi sangat berperan dalam menentukan tersajinya surat pembaca tersebut dalam media massa. Redaksi berperan menentukan panjang pendeknya tulisan serta bahasa yang digunakan.39 Sehingga surat pembaca yang dikirim penulisnya dalam tiga halaman, terkadang cukup dimuat dengan dua kalimat saja, dengan gaya bahasa yang berbeda dengan surat aslinya.
37
Ibid., h. 64 AS Haris Sumadiria, Op. Cit., h. 8 39 Ibid., h. 16 38
25
Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual, kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca.40 Masyarakat pada umumnya cenderung mengandalkan surat kabar sebagai sarana pelengkap informasi. Surat kabar dapat memberi keterangan tambahan dan lebih lengkap, mengenai suatu peristiwa serta dapat dibaca berulang, hal ini menjadikan nilai tambah surat kabar sebagai salah satu media massa. 4.
Tajuk Rencana Penerbitan pers, khususnya surat kabar, terdapat tiga komponen yaitu
penyajian berita, pandangan atau pendapat yang disebut opini, dan komponen ketiga adalah periklanan. Opini adalah sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik, dan saran kepada sistem kehidupan bermasyarakat yang merupakan kontrol bagi pelaksana pemerintahan. Opini pers (pers opinion) dalam surat kabar terdiri dari tiga jenis yaitu tajuk rencana, pojok, dan karikatur. Untuk mewujudkan keberpihakannya dalam sebuah fenomena, pers tidak bisa serta merta memuat hal tersebut dalam salah satu berita mereka. Pers memiliki kekuatan lain untuk mempengaruhi pembaca. Sebuah berita akan membeberkan fakta dan pendapat masing-masing pihak yang berseberangan atau dalam kata lain
40
Ibid., h. 11
26
memberikan informasi bagi pembaca. Untuk membujuk publik pada suatu hal yang baru atau melakukan perubahan bisa dilakukan oleh pers melalui editorial page/tajuk rencana koran atau kolom opini.41 Fungsi tajuk rencana biasanya menjelaskan berita, artinya, dan akibatnya pada masyarakat. Tajuk rencana juga mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Dalam tajuk rencana terkadang juga ada ramalan atau analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, serta meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Editorial atau tajuk rencana merupakan sebuah suara umum suatu surat kabar. Penulis yang menggunakan kata ganti jamak digunakan sebagai tanda meskipun penulis editorial hanya satu orang. Berbeda dengan kolom opini yang memakai kata ganti orang pertama tunggal “saya”. Dengan menggunakan kata ganti orang pertama dalam tajuk rencana maupun opini, maka penulis mempertaruhkan reputasi personal dan koran mereka.42
41
Tom E. Rolnicki et. Al, Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism), (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132 42 Ibid, h. 133
27
Tujuan tajuk rencana:43 a.
Menjelaskan Berita (Explaining the News)
Editorial menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada para pembaca. Editorial menerangkan bagaimana suatu kejadian tertentu berlangsung, faktor-faktor apa yang diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, dengan cara bagaimana kebijakan baru akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. b.
Menjelaskan Latar Belakang (Filling in Background)
Untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, editorial dapat menggambarkan
kejadian
tersebut
dengan
latar
belakang
sejarah,
yaitu
menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dengan menganalisa sejarah sekarang, editorial dapat memperlihatkan keterkaitannya dengan masalah-masalah umum sekarang. Editorial dapat menunjukkan hubungan antara berbagai peristiwa yang terpisah: politik, ekonomi, atau sosial. Kadang-kadang editorial menunjukkan kesamaan dengan sejarah, yaitu kesamaan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat.
43
William, Rivers, Editorial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 23
28
c.
Meramalkan (Forecasting the Future)
Suatu editorial kadang-kadang menyajikan analisis yang melewati batas berbagai peristiwa sekarang dengan tujuan meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. d.
Menyampaikan Pertimbangan Moral (Passing Moral Judgement)
Menurut tradisi lama, para penulis editorial bertugas mempertahankan kata hati masyarakat. Mereka diharapkan mempertahankan isu-isu moral dan mempertahankan posisi mereka. Jadi, para penulis editorial akan berurusan dengan pertimbangan moral yang biasa disebut dengan “pertimbangan nilai”. Mereka berkata kepada para pembacanya tentang sesuatu yang benar dan salah. 5.
Kebijakan Redaksional Kebijakan redaksional merupakan sebuah pedoman yang harus dipatuhi dalam
penulisan tajuk rencana. Hal ini dimaksudkan agar melalui kebijakan redaksional akan dihasilkan tulisan yang sesuai dengan visi dan misi yang dianut media tersebut. Menurut Gunawan Wiradi dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia,”Kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan mengelok. Dalam ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah untuk tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan”.44
44
Dewan Pers, Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 263.
29
Sudirman Tebba dalam Jurnalistik Baru, mengatakan bahwa,” Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk memberikan atau menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksional juga merupakan sikap redaksi suatu lembaga media massa terutama media cetak, terhadap masalah aktual yang sedang berkembang, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tajuk rencana.”45 Dengan demikian, kebijakan redaksi adalah sutau prinsip yang menjadi pedoman daklam memilih dan menyusun, serta menolak atau mengizinkan pemuatan sebuah tulisan. Pertimbangan penolakan dan pengizinan dimuatnya sebuah tulisan atau berita, merupakan dasar dari kebijakan redaksi media itu sendiri.46 Ada beberapa dasar pertimbangan media untuk menyiarkan atau tidaknya suatau peristiwa, diantaranya adalah:47 a.
Ideologis Pertimbangan ideologis media massa biasanya ditentukan oleh latar belakang pendiri atau pemilik media massa tersebut. Baik itu agama, ataupun nilai-nilai yang dihayati, seperti nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan sebagainya.
45
Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), h. 150 Nurhasanah, Kebijakan Redaksional Surat Kabar Media Indonesia dalam Penulisan Editorial, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011) h. 23. 47 Sudirman Tebba, Op. Cit., h. 152-155 46
30
b.
Politik Kehidupan pers merupakan indikator demokrasi. Oleh sebab itu, pers tidak pernah lepas dari masalah politik. Demokratis tidaknya suatu negara antara lain ditentukan oleh kehidupan persnya, yaitu bebas atau tidak. Adanya pemilik atau pimpinan media massa yang juga menajdi pemimpin suatu partai politik, maka akan menyebabkan kedekatan media massa dengan partai politik yang bersangkutan.
c.
Bisnis Dalam hal ini, pemilik media massa lebih melihat kepada pertimbangan siapa sasaran yang paling besar (segmentasi pasar), agar media tersebut banyak dikonsumsi masyarakat. Misalnya dengan melihat ekonomi masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Adapun guna kebijakan redaksi menurut Usman Kansong adalah sebagai
petunjuk arah, agar tidak melebar kemana-mana, serta sebagai koridor yang membatasi, agar kita tidak melompat dari ideologi yang dianut.48 Sehingga setiap media wajib memiliki kebijakan redaksional, sebagai pedoman keberadaan dan eksistensi media tersebut.
48
Nurhasanah, Op. Cit., h. 25
31
6.
Analisis Wacana pada Editorial Saat ini, tidak ada teori eksplisit tentang tajuk rencana (artikel utama) sebagai
suatu jenis media. Tidak seperti laporan berita, tajuk rencana tidak tampak memiliki skema pasti atau ‘atap bangunan’. Tajuk rencana ditujukan dan dirancang untuk mengemukakan dan menyatakan opini dari koran terkait tentang peristiwa terbaru. Karena tajuk rencana biasanya ditulis mengenai suatu peristiwa atau isu tunggal per hari, maka secara implisit menandakan bahwa koran tersebut menyediakan signifikansi sosial atau politik tertentu terhadap peristiwa semacam itu. Keduanya mengemukakan opini dan relevansi pengangkatan peristiwa atau isu yang menggarisbawahi struktur dari tajuk rencana dengan penggarisbawahan, sikap dominan, dan ideologis tersebut. Meskipun kurang diasumsikannya skema konvensional untuk pers editorial, pernyataan pendapat dalam editorial dituliskan dalam tiga macam kategori fungsional, yaitu:49 1.
Definsi Laporan pendapat yang dapat mendefinisikan situasi, yaitu memberikan penjelasan peringkasan ‘Apa yang terjadi’. Informasi ini berfokus pada masa kini.
Teun A. Van Dijk, “Race, Riots, and the Press”, An analysis of Editorials in the British Press about the 1985 Disorders, Gazette 43, 1989. 49
32
2.
Penjelasan atau Evaluasi Laporan pendapat yang dapat menjelaskan situasi, yaitu menjelaskan penyebab peristiwa dan alasan tindakan: Mengapa hal itu bisa terjadi? Pernyataan ini sering tentang peristiwa masa lalu.
3.
Moral Banyak editorial memiliki kategori prediksi atau rekomendasi, yang dapat kita golongkan dalam kategori yang lebih luas dari kesimpulan atau moral dan yang berfokus pada masa depan. Apa yang akan terjadi? atau Apa yang harus dilakukan? Dalam membuat opini utama yaitu posisi, yang bisa dipertahankan dan
diterima, pendapat-pendapat ini haruslah didukung. Seperti jenis wacana lain, maka editorial menunjukkan strategi dan struktur argumentatif.50 Seperti penggunaan ironi, metafora, perbandingan, understatements dan overstatements, kontras dan lain-lain. Juga, aspek gaya-gaya leksikal dan bentuk sintatik merupakan bagian dari analisis tersebut. F. Metodologi Penelitian 1.
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana dan merupakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan wacana representasi (discourse of 50
Ibid.
33
representation). Wacana representasi bersifat positivistik modernism dan dalam wacana representasi, peneliti terpisah dari objek yang diteliti dan mempersepsi objek serta membuat representasi realitas dalam bentuk pegungkapan bahasa.51 Metode analisis wacana adalah metode untuk mengkaji wacana (discourse) yang terdapat atau terkandung di dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kostekstual.52 2.
Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah tajuk rencana pada surat kabar Suara Merdeka dan
Media Indonesia terkait kasus KPK vs Polri pada bulan Januari-Februari 2015. Pemilihan periode waktu objek penelitian didasarkan pada awal munculnya kasus KPK vs Polri yaitu pada saat Komjen Budi Gunawan di tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri yaitu pada bulan Februari 2015. Selain itu, karena kredibilitas yang dimiliki oleh kedua media tersebut dan juga pada periode Januari-Februari 2015, kedua surat kabar tersebut paling banyak mengangkat kasus KPK vs Polri dalam tajuk rencananya yaitu 27 tajuk rencana pada surat kabar Suara Merdeka dan 23 tajuk rencana pada surat kabar Media Indonesia.
51 52
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 174 Ibid, h. 170
34
Pada kasus KPK vs Polri jlid III ini, terdapat tiga peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu yang pertama ditetapkannya Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK yang dianggap menjadi awal terjadinya kasus KPK vs Polri jilid III ini, kedua adalah penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dan dianggap sebagai aksi balas dendam yang dilakukan oleh Polri terhadap KPK, dan yang ketiga adalah keputusan yang diambil Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri, langkah ini diambil atas aspirasi masyarakat dan juga untuk meredakan keteganggan yang terjadi antara KPK dan Polri. Melalui ketiga peristiwa tersebut maka akan diketahui keberpihakan dari kedua surat kabar yaitu Suara Merdeka dan Media Indonesia apakah akan berpihak pada KPK atau pada Polri sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan kedua surat kabar pada kasus cicak vs buaya jilid III. Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut, maka penulis mendapatkan 6 judul tajuk rencana surat kabar Suara Merdeka dan Media Indonesia periode JanuariFebruari 2015 yang akan diteliti, yakni:
35
Tabel 1.1 Tajuk Rencana Suara Merdeka dan Media Indonesia yang Akan Diteliti Edisi Terbit
Suara Merdeka
Media Indonesia
14 Januari 2015
Setelah Calon Kapolri
Hukum yang
Jadi Tersangka
Mengganggu Tatanan
Jangan Biarkan KPK
Menyelamatkan
Runtuh
Keutuhan
19 Februari 2015
-
Menemukan Jokowi-JK
20 Februari 2015
Keputusan Jalan Tengah
-
24 Januari 2015
3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi dari kumpulan tajuk rencana pada surat kabar Suara Merdeka dan Media Indonesia yang terkait dengan kasus KPK vs Polri jilid III periode Januari-Februari 2015. Selama periode Januari-Februari 2015, pada surat kabar Suara Merdeka terdapat 27 tajuk rencana mengenai kasus KPK vs Polri jilid III sedangkan pada surat kabar Media Indonesia terdapat 23 tajuk rencana mengenai kasus KPK vs Polri. Dari
36
27 tajuk rencana pada surat kabar Suara Merdeka, dan 23 tajuk rencana pada surat kabar Media Indonesia, diambilah masing-masing tiga tajuk rencana yang membahas tentang peristiwa penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan juga pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ketiga peristiwa diambil karena melalui ketiga peristiwa tersebut dapat dengan mudah diketahui keberpihakan kedua surat kabar apakah akan berpihak pada KPK atau pada Polri sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan kedua surat kabar. Pada surat kabar Suara Merdeka, diambil tajuk rencana pada tanggal 14, 24 Januari, dan 20 Februari 2015. Sedangkan pada surat kabar Media Indonesia, diambil tajuk rencana pada tanggal 14, 24 Januari, dan 19 Februari 2015. Selain dokumentasi, peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka. 4.
Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode analisis wacana. Analisis yang digunakan adalah model analisis wacana untuk editorial milik Teun A Van Dijk. Langkah dalam melakukan analisis yakni:
37
a. Jenis isi Tajuk Rencana Mengidentifikasi skema konvensional untuk pers editorial dalam tiga macam kategori fungsional yang menonjol pada judul tajuk rencana yaitu: (definisi, penjelasan dan evaluasi, serta moral).53 1) Definisi Laporan pendapat dapat mendefinisikan situasi, yaitu memberikan penjelasan peringkasan ‘Apa yang terjadi’. Informasi ini berfokus pada masa kini (atau sangat baru-baru masa lalu). 2) Penjelasan atau Evaluasi Laporan pendapat dapat menjelaskan situasi, yaitu menjelaskan penyebab peristiwa dan alasan tindakan: Mengapa hal itu bisa terjadi? Pernyataanpernyataan ini sering tentang peristiwa masa lalu dan circumates, atau sekitar konteks saat ini lebih umum. 3) Moral Banyak editorial memiliki kategori prediksi atau rekomendasi, yang kita dapat menggolongkan dalam kategori yang lebih luas dari kesimpulan atau moral dan berfokus pada masa depan: Apa yang akan terjadi? atau Apa yang harus dilakukan?
53
Ibid.
38
b. Struktur dan Strategi Argumentatif Menganalisis teks tajuk rencana berdasar struktur dan strategi argumentasi. Seperti
penggunaan
ironi,
metafora,
perbandingan,
understatements
dan
overstatements, kontras dan lain-lain serta aspek gaya-gaya leksibel dan bentuk sintatik merupakan bagian dari analisis tersebut.54 Unsur yang dianalisis dalam struktur dan strategi argumentasi adalah: 1) Koherensi55 Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan
sehingga
tampak
koheren.
Contohnya
adalah
kalimat
“demonstrasi mahasiswa” dan “ nilai tukar rupiah melemah” adalah dua buah fakta yang berlainan. Dua kalimat tersebut menjadi berhubungan sebab akibat ketika dihubungkan dengan kata hubung “mengakibatkan” sehingga kalimatnya menjadi “demonstrasi mahasiswa mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah”. Dua buah kalimat itu menjadi tidak berhubungan ketika dipakai kata hubung “dan”, dimana kalimatnya kemudian menjadi “demonstrasi mahasiswa dan nilai tukar ruiah melemah”. Dalam kalimat ini, antara fakta banyaknya demonstrasi dan nilai tukar rupiah dipandang tidak
54 55
Ibid., h. 232 Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 227-229
39
saling berhubungan, kalimat satu tidak menjelaskan kalimat lain atau menjadi penyebab kalimat lain. Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan, atau malah sebab akibat. Pilihan pilihan mana yang diambil ditentukan sejauh mana kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut. Koherensi ini secara mudah dapat diamati diantaranya dari kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah dua kalimat dipandang sebagai hubungan kausal (sebab akibat), hubungan keadaan, waktu, kondisi, dan sebagainya. 2) Kata Ganti56 Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat menggunakan kata ganti “saya” dan “kami” yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator semata-mata. Akan tetapi, ketika memakai kata ganti “kita” menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap bersama dalam suatu komunitas tertentu. Batas antara komunikator dengan khalayak dengan sengaja
56
Ibid., h. 253
40
dihilangkan untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi sikap komunitas secara keseluruhan. Pemakaian kata ganti yang jamak seperti “kita” (atau “kami”) mempunyai implikasi
menumbuhkan
solidaritas,
aliansi,
perhatian
publik,
serta
mengurangi kritik dan oposisi (hanya) kepada diri sendiri. Kalau kata ganti “kita”
dipakai
untuk
menunjukkan
tidak
ada
batas
antara
wartawan/komunikator dengan khalayak, kata ganti “kami” dan “mereka” justru untuk menciptakan jarak dan memisahkan antara pihak “kami” dengan “mereka”. Untuk yang sependapat dengan wartawan dipakai kata ganti “kami” sedangkan dengan pihak yang tidak sependapat dipakai kata ganti “mereka”. 3) Leksikon57 Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Kata “meninggal”, misalnya, mempunyai kata lain: mati, tewas, gugur, meninggal, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir, dan sebagainya. Di antara beberapa kata itu seseorang dapat memilih di antara pilihan yang tersedia. Dengan demikian pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang tehadap fakta/realitas. 57
Ibid., h. 255
41
4) Metafora58 Pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat/gagasan tertentu kepada publik. Wartawan menggunakan kepercayan masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, dan bahkan mungkin ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci yang semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama. 5) Eksplisit59 Informasi yang tidak disembunyikan oleh komunikator di dalam teks karena dianggap mendukung pendapat yang diungkapkan dalam wacana. Informasi tersebut disajikan secara jelas dengan kata-kata yang tegas, dan menunjuk langsung pada fakta. Contoh penyajian informasi secara eksplisit: “Begitu mendarat di Timor Timur, Interfet langsung melakukan operasi militer,
diantaranya
dengan
melakukan
penggeledahan,
penahanan,
penodongan, dan membekuk milisi yang dicurigai membuat kekacauan. Tindakan Interfet ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB untuk melakukan segala cara demi terciptanya perdamaian di Timor Timur.”
58 59
Ibid., h. 259 Ibid., h. 235-239
42
Dalam contoh diatas secara eksplisit ditegaskan apa yang dilakukan Interfet sesuai dengan wewenang yang dipunyainya. 6) Implisit60 Informasi yang sengaja disembunyikan oleh komunikator yang ada di dalam teks karena dianggap tidak mendukung pendapat yang diungkapkan dalam wacana. Informasi tersebut disajikan dengan kata yang tersamar, eufemistik, dan berbelit-belit. Contoh penyajian informasi secara implisit: “Begitu mendarat di Timor Timur, Interfet langsung melakukan operasi militer,
diantaranya
dengan
melakukan
penggeledahan,
penahanan,
penodongan, dan membekuk orang yang dicurigai sebagai milisi” Dalam contoh tersebut digambarkan tindakan yang dilakukan oleh Interfet, termasuk membekuk, melakukan penahanan, penodongan, dan penggeledahan terhadap orang yang dianggap menganggu. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kenapa Interfet melakukan itu dan wewenang apa yang dipunyai Interfet tidak diuraikan. Hal ini berakibat pada makna yang akan diterima khalayak bisa jadi berbeda.
60
Ibid., h. 235-239
43
7) Overstatement Pendapat yang berisi kalimat-kalimat positif/pujian yang ditujukan kepada suatu pihak. Kalimat-kalimat tersebut biasanya menunjukkan keberpihakan atas tindakan atau perkataan yang dilakukan oleh suatu pihak. 8) Understatement Pendapat yang berisi kalimat-kalimat negatif yang ditujukan kepada suatu pihak. Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan ketidaksetujuan ataupun perbedaan pendapat terhadap tindakan maupun perkataan suatu pihak. c. Kesimpulan Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis teks tajuk rencana yang telah dilakukan.
