PENGHEMATAN ANGGARAN JILID II
http://www.republika.co.id
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2016. Inpres ini ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2016 yang bertujuan melanjutkan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN-P 2016. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Sekretaris Kabinet, Kepala Kantor Staf Presiden, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Presiden menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat, mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking). Mekanisme Self Blocking disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) self blocking dengan mencantumkannya pada Catatan Halaman IV DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kepala Kantor Staf Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
Presiden, untuk kemudian disahkan paling lambat tujuh hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku. Bahwa dalam melakukan penghematan, Menteri dan Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Penghematan dilakukan utama terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya. Penghematan tidak dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2016. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk bersama-sama mengoordinasikan penghematan anggaran melalui blokir mandiri (self blocking) dan/atau menunda/menghentikan pencairan dana kegiatan-kegiatan yang dikenai penghematan. Selanjutnya, Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penghematan kepada Presiden. Presiden juga menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kepala Kantor Staf Presiden untuk memantau pelaksanaan penghematan APBN-P Tahun Anggaran 2016. Ditegaskan dalam Inpres tersebut, pada saat Instruksi Presiden ini mulai berlaku, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak diatur dalam Instruksi Presiden ini. Dalam lampiran Inpres Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan rincian penghematan anggaran dari 83 (delapan puluh tiga) K/L dengan total penghematan mencapai Rp64,712triliun sebagai kelanjutan atas penghematan anggaran K/L jilid I senilai Rp 50,02 triliun. Dengan keputusan ini, maka jumlah anggaran K/L yang dihemat sepanjang 2016 mencapai Rp114,73 triliun. Dalam lampiran Inpres tersebut tertuang pula besaran penghematan dari masing-masing K/L, dimana penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp2,744 miliar, sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp7,933 triliun. Hanya 4 (empat) dari 87 (delapan puluh
Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
tujuh) K/L yang tidak memperoleh penghematan APBN-P 2016, yaitu MPR, DPR, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan DPD.
Sumber: 1. http://economy.okezone.com, Teken Inpres, Jokowi Hemat Rp64,7 Triliun untuk Anggaran 83 Kementerian, 29 Agustus 2016; 2. http://finansial.bisnis.com, Penghematan Anggaran Jilid II :Anggaran 4 Instansi Tidak Dipangkas, 29 Agustus 2016; 3. http:// http://setkab.go.id, Inpres No. 8/2016: Inilah Rincian Penghematan Masing-masing K/L Pada APBN-P 2016, 29 Agustus 2016.
Catatan: Rincian Penghematan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian / Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kementerian/Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama
Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
Penghematan Anggaran (dalam ribuan rupiah) 200.000.000 192.536.600 18.032.000 320.994.468 789.799.000 700.811.000 7.933.884.000 550.908.000 3.527.670.565 5.938.645.459 854.778.924 1.653.590.913 4.745.769.000 3.916.000.000 5.552.316.839 1.405.950.686
No
Kementerian/Lembaga
19. 20. 21. 22. 23.
Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Intelejen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
Penghematan Anggaran (dalam ribuan rupiah) 488.070.895 943.421.020 871.727.007 3.059.324.744 6.980.000.000 27.495.045 49.999.678 114.608.065 800.000.000 59.100.819 1.358.386.918 47.235.733 6.366.000 228.495.000 141.607.000 14.117.104 235.254.345 224.266.652 311.015.843 184.570.396 193.315.000 2.959.225.000 136.897.704 105.135.215 17.500.249 459.400.334 2.082.242.519
No
Kementerian/Lembaga
47.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Informasi Geospasial Badan Standardisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perdagangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan SAR Nasional Komisi Pengawas Persaingan Usaha Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
Penghematan Anggaran (dalam ribuan rupiah) 774.261.269 3.803.000 31.056.110 19.171.200 10.849.534 2.744.000 17.674.103 11.503.400 20.832.287 38.292.399 16.884.358 3.363.000 6.510.611 4.137.000 12.673.842 10.969.000 50.000.373 723.235.000 346.413.950 13.001.000 3.873.738 551.078.707 52.537.485 20.197.361 39.063.924 55.973.483 20.997.000 101.649.886 9.012.030 36.110.000 49.613.159 52.725.714
No
Kementerian/Lembaga
80. 81. 82. 83.
Sekretariat Kabinet Badan Pengawas Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Badan Keamanan Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Badan Ekonomi Kreatif Total
84. 85. 86. 87.
Seksi Informasi Hukum –Ditama Binbangkum
Penghematan Anggaran (dalam ribuan rupiah) 6.816.636 19.891.600 75.911.638 99.363.691 70.849.205 443.079.000 122.781.891 363.431.000 64.712.798.328
