perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan di dalam negara dan membiayai pengeluaran negara. Hal ini terbukti bahwa pada pendapatan negara sebesar Rp 1.507 Triliun bersumber pada pajak. Penerimaan pajak dalam pendapatan negara dari tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat dari rata-rata 60% menjadi hampir 70%. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam target pencapaiannya lebih dari 50% untuk PPh dan penerimaan PPN dan PPnBM lebih dari 40%. Dari penerimaan pajak ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan negara dengan tetap menjaga kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Namun peningkatan target ini haruslah membutuhkan strategi serta langkah-langkah reformasi di dunia perpajakan yang antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi serta sistem penegakan hukum dibidang perpajakan. Maka dari itu, pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan commit to userketentuan peraturan perundangkewajiban perpajakan sesuai dengan 1
perpustakaan.uns.ac.id
2 digilib.uns.ac.id
undangan perpajakan. Bagi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan wajib melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dituntut untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sebagai contoh Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah (Sumarsan, 2013: 12). Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Suandy, 2008: 129). Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang yang melakukan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dapat dikenakan PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, menganut metode commit to user
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
kredit pajak dan metode faktur pajak. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang (UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Sedangkan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai). Dalam metode tersebut PPN dikenakan atas (BKP)/(JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan
yang
tinggi,
tercapainya commit to user
tingkat
kepercayaan
terhadap
perpustakaan.uns.ac.id
4 digilib.uns.ac.id
administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Dalam menyetorkan pajak ke kas negara PKP terlebih dahulu harus menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah ditunjuk. Barulah PKP menyetorkan pajaknya ke bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila PPN Terutangnya Lebih Bayar maka Wajib Pajak hanya membawa Induk SPT dan lampiran AB. Lampiran AB digunakan untuk merekapitulasi penyerahan dan perolehan BKP/ JKP. Akan tetapi, apabila terjadi Kurang Bayar maka Wajib Pajak selain membawa Induk SPT dan lampiran AB harus membuat Surat Setoran Pajak untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi PKP yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar kepada KPP. Sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Untuk itu pada tanggal 20 Januari 2009 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan PER06/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik. E-SPT ini dikeluarkan karena kemajuan teknologi dan informasi yang sudah berkembang dapat memberikan fasilitas yang mudah commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
5 digilib.uns.ac.id
dan praktis dengan sebuah sistem yang dikemas secara komputerisasi. Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan agar Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan menggunakan e-SPT dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. PT. Indo Acidatama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri kimia dengan nama produk Ethanol, Asam Asetat dan Ethyl Asetat dan berproduk secara komersial sejak tahun 1989. Transaksi pembelian yang dilakukan PT. Indo Acidatama Tbk dapat berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). PPN Masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila pembelian bahan baku berupa tetes tebu yang merupakan BKP berasal dari pemasok yang Non PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN Masukan. Oleh karena itu, PPN Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPN Terutang pada akhir masa pajak. Sedangkan penjualan BKP yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan akan dikenakan PPN Keluaran. PT Indo Acidatama Tbk sebagai PKP diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-06/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam satu commit to user
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
masa
pajak,
diwajibkan
menggunakan
e-SPT.
Penggunaan
e-SPT
diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran masukan sehingga PKP lebih efisien dalam melaporkan pajak terutangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi malakukan penelitian dan pajak yang akan
diajukan
dalam
PENERAPAN
Tugas
APLIKASI
Akhir
dengan
SURAT
judul
“EVALUASI
PEMBERITAHUAN
ELEKTRONIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (e-SPT PPN) PADA PT. INDO ACIDATAMA Tbk”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian “Bagaimana evaluasi penerapan aplikasi e-SPT PPN di PT Indo Acidatama Tbk”. C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan aplikasi e-SPT PPN pada PT indo Acidatama Tbk. D. Manfaat Penelitian Penulis berharap dengan diangkatnya objek penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain: 1.
Bagi Penulis Memberikan tambahan pengetahuan tentang proses pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-SPT PPN pada perusahaan. commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2.
Bagi Perusahaan Sebagai bahan bahan masukan dalam menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN untuk melaporkan SPT atas Pajak Pertambahan Nilai.
3.
Bagi pihak lain Sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang proses pelaporan SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN pada perusahaan atas Pajak Pertambahan Nilai.
E. Metode Penelitian Dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain: 1.
Objek Penelitian Objek pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan aplikasi e-SPT Masa PPN dan efisiensi pengisian SPT dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (khususnya alcohol, asam cuka, dan athyl asetat) di PT Indo Acidatama Tbk.
2.
Jenis dan Sumber Data a.
Jenis Data Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah: 1.
Data Kualitatif yaitu data yang abstrak (intangible) atau tidak terukur dalam bentuk data huruf, kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif ini meliputi sejarah PT Indo Acidatama Tbk, struktur organisasi, dan deskripsi tugas masing-masing jabatan atau bagian.
commit to user
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2.
Data Kuantitatif yaitu data yang konkret (tangible) dan terukur dalam bentuk angka, prosentase, atau data kuantitatif yang diangkakan. Data kuantitatif ini meliputi data PPN Terutang di PT Indo Acidatama Tbk.
b.
Sumber Data Penulis mengambil sumber data yang berasal dari: 1.
Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sumarno sebagai staf perpajakan di PT Indo Acidatama Tbk.
2.
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terjadi publikasi seperti, sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskriptif jabatan, data PPN Terutang, dan laporan laba rugi serta komponen yang ada pada PT Indo Acidatama Tbk.
3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: a.
Observasi Adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung dari perusahaan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ke PT Indo Acidatama Tbk.
b.
Wawancara commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Data yang diperoleh tanya jawab secara langsung. Tanya jawab ini dilakukan dengan bertanya kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Sumarno sebagai satu-satunya staf perpajakannnya di PT Indo Acidatama Tbk. c.
Studi Pustaka Pengumpulan data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi. Referensi diperoleh dari data-data tertulis seperti buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.
4.
Teknik Pembahasan Teknik pembahasan pada penelitian ini yaitu dengan pembahasan deskriptif. Pembahasan deskriptif adalah teknik untuk membuat gambaran atau deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Beberapa alat pendukung untuk pembahasan deskriptif adalah penggunaan gambar atau foto untuk memperjelas deskripsi, serta penggunaan teknik statistik deskriptif.
commit to user
