1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Definisi otentik Perseroan Terbatas (PT) ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham.1 Pendirian PT harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUPT. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Pasal 7 ayat (1) UUPT tentang pendirian PT. PT didirikan oleh dua orang atau lebih, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang, menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana PT sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang. Ketentuan tentang kepemilikan saham harus dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih ini harus terus berlaku selama PT masih berdiri, hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur PT. Jika PT tersebut telah mempunyai status badan hukum dan pemegang sahamnya ternyata menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau 1
Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, hlm. 4
2
perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut.2 Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlampaui, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.3 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Hal tersebut berkaitan dengan PT yang merupakan persekutuan modal dan dalam melakukan kegiatan usaha PT dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pasal 34 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam “bentuk uang” dan/ atau dalam bentuk lainnya. Menurut penjelasan pasal ini, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam “bentuk uang”. Tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam “bentuk lainnya” dengan ketentuan:4 1. 2. 3. 4.
2
Baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud; Dapat dinilai dengan uang; Secara nyata telah diterima oleh Perseroan; Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai “rincian” yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam,
Lihat Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Lihat Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas 4 M. Yahya Harahap,2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 238 3
3
status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Dalam UUPT dijelaskan bahwa sebuah PT terdiri dari 3 (tiga) organ penting, yakni: 1. Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Direksi; 3. Komisaris. Ketiga organ diatas mempunyai wewenang, tugas dan fungsi masingmasing yang saling terkait satu sama lainnya, sehubungan diantara organ tersebut bersifat organis dan fungsional sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPT. Merujuk pada Pasal 1 angka (4) UUPT dijelaskan bahwa kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai keistimewaan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan atau anggaran dasar. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.5 Anggota RUPS adalah seluruh pemegang saham
yang telah
menyetorkan modalnya kepada perseroan sesuai dengan besar jumlah saham yang dimilikinya.6 Para pemegang saham diberi hak dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan anggaran dasar perseroan beserta beberapa hal 5
Ibid, hlm. 306. Orinton Purba, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 28 6
4
yang telah diatur dalam UUPT, antara lain mengenai pembelian kembali saham atau pengalihan saham, penambahan atau pengurangan modal perseroan, laporan keuangan perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban direksi dan komisaris, penggunaan laba bersih perseroan, penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.7 Berbeda halnya ketika pemegang saham tidak dapat hadir dalam RUPS dikarenakan sakit parah sehingga sulit berkomunikasi, maka pemegang saham tersebut dapat diampu dengan memintakan penetapan pengampuan ke pengadilan negeri setempat. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”
Syarat menjadi pengampu juga di terangkan dalam Pasal 434 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.
7
Lihat Pasal 19, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 105, dan Pasal 123 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
5
Hakim pengadilan negeri dalam hal menetapkan permohonan pengampuan harus melihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan. Namun pada kasus penetapan pengampuan Pengadilan Negeri Surabaya No: 505/ Pdt/2009/PN. Sby dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/Pdt.G/2009/ PN.Sby. Dimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 532/ Pdt/ 2010/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/ Pdt/2011. Dalam penetapan pengampuan Pengadilan Negeri Surabaya No: 505/ Pdt/2009/PN. Sby, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan Sdr. Siani Widjojo (anak dari perkawinan pertama) sebagai wali pengampu terhadap ayahnya yaitu Soewito Widjojo karena kondisi kesehatannya tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum selaku direktur maupun selaku pemegang saham 85% PT. Rejeki Saka Jaya. Kemudian penetapan tersebut digugat oleh Soesiana sebagai komisaris dan pemegang saham 15% PT. Rejeki Saka Jaya serta istri dari perkawinan ke dua Soewito Widjojo. Dari uraian di atas tersebut membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Akibat Hukum Pembatalan Penetapan Pengampuan Pemegang Saham sekaligus Direktur terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan pengampu dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY)”.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang relefan dengan judul yang dipilih, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No: 694/Pdt.G/2009/PN.Sby menggugurkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No: 505/ Pdt.P/PN.Sby tentang Pengampuan Pemegang Saham dan Direktur? 2. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Pengampuan Pemegang Saham Sekaligus Direktur Terhadap Perbuatan Hukum
yang Dilakukan
Pengampu Dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY) ?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian tesis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu: 1. “Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 12/ Pdt.G/2001/PN.Yk,
Putusan
30/Pdt/2002/PT.Yk
dan
Pengadilan
Putusan
Tinggi
Mahkamah
Yogyakarta Agung
No.
No. 318
K/Pdt/2003)” yang ditulis oleh Gina Indri Andriyana, Magister
7
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2008. Penulisan tersebut mengambil permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembatalan akta notaris dan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap yayasan dan notaris. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah terdapat pihak-pihak dalam membentuk kepengurusan yang baru tidak meminta persetujuan dari Pendiri yang lain, sehingga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Yayasan no 16/2001 dan tidak memenuhi unsur 1338 KUHPerdata.
Akibat
hukum
terjadinya
pembatalan
adalah
dikembalikannya kepengurusan yayasan seperti sedia kala. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain diambil alih serta penyerahan aset yayasan kepada pengurus lama.8 2. “Implikasi Yuridis Terhadap Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” yang ditulis oleh, Stevia Widyatmasari, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010. Penulisan tersebut mengambil permasalahan mengenai tanggung jawab notaris terhadap kewajiban penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut UUPT terhadap perseroan terbatas yang akta pendinya dibuat oleh notaris tersebut. Implikasi yuridis bagi PT yang tidak atau belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan batas waktu yang telah 8
Gina Indri Andriyana, 2008, “Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 12/ Pdt.G/2001/PN.Yk, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 30/Pdt/2002/PT.Yk dan Putusan Mahkamah Agung No. 318 K/Pdt/2003)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.6
8
ditentukan secara otomatis bubar menurut undang-undang atau dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dari pihak kejaksaan, atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Tangung jawab notaris terhadap adanya kewajiban penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan UUPT terhadap PT yang akta pendirinya dibuat olehnya hanya merupakan tanggung jawab moral notaris. 9 Dari dua judul hasil penelitian di atas, tidak identik dengan penelitian penulis, yang berjudul Akibat Hukum Pembatalan Penetapan Pengampuan Pemegang Saham sekaligus Direktur terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan pengampu dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY)”. Penulis mengangkat topik permasalahan tentang pertimbangan Hakim Negeri Surabaya dengan nomor perkara 694/ Pdr.G/ 2009/ PN.Sby yang menggugurkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN. Sby dan akibat hukum pembatalan pengampuan pemegang saham sekaligus direktur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pengampu dalam perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY).
9
Stevia Widyatmasari, 2010, ”Implikasi Yuridis Terhadap Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.
9
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1. Secara Teoritis Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata dalam hal akibat hukum terhadap pembatalan penetapan pengampuan pemegang saham dan direktur dalam perseroan terbatas. 2. Secara Praktis Diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi pelaksanaan hukum di bidang perdata, khususnya dalam akibat hukum terhadap pembatalan penetapan pengampuan pemegang saham dan direktur dalam perseroan terbatas.
E. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengkaji pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No: 694/Pdt.G/2009/PN.Sby yang menggugurkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No: 505/ Pdt.P/PN.Sby tentang pengampuan pemegang saham sekaligus direktur; 2. Mengkaji akibat hukum pembatalan penetapan pengampuan pemegang saham sekaligus Direktur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pengampu dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri
10
Surabaya No. 505/ Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/ Pdt. G/ 2009/ PN. SBY).
