BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara legal oleh pemerintah. Sebagai badan hukum, pendirian yayasan harus memenuhi persyaratan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Di samping itu, pendirian yayasan juga harus dilakukan dengan akta notaris sebagai bentuk penetapan kekuatan hukum dari pemerintah. Melihat hal di atas, maka yayasan adalah badan hukum atau badan hukum bagi hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah bahwa yayasan merupakan suatu hubungan, suatu hubungan di mana antara pihak-pihak terdapat titik pertalian antara subjek dan objek. Dengan
kata lain antara
subjek dengan benda, dan bukan benda dengan benda.1 Dengan demikian jelas, bahwa yayasan mengatur antara subjek dengan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Abdul Muis sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai harta yang dipisahkan dari pemiliknya, bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat idiil dan diurus oleh suatu badan
1
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, hlm. 5.
1
2 pengurus tanpa mempunyai anggota.2 Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 Pasal yang berbunyi: Hal ini juga dipertegas dalam undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang pada Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang “Ketentuan Umum”, sebagai berikut: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tiak mempnyai anggota”.3 Namun demikian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.4 Scholten sebagaimana dikutip oleh R. Ali Rido berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.5 Dengan demikian, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Mempunyai harta kekayaan sendiri untuk mengelola yayasan. 2. Mempunyai tujuan 3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)
2
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 97. 3 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan: Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, Fokusmedia, Bandung, 2004., hlm. 25. 4 Ibid. 5 Ali Rido, op. cit., hlm. 107.
3 Salah satu yayasan yang peduli terhadap masalah tersebut adalah yayasan pondok pesantren al-Ma’hadul Islami atau dikenal dengan dengan Yayasan Tarbiyatuth Tholabah. Yayasan ini didirikan pada tanggal 10 Pebruari 1989 tepatnya di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.6 Sebagai satu bentuk yayasan, pondok ini telah mendaftarkan diri sebagai yayasan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rochajah Hanum SH. yang beralamatkan di Jl. Jendral Basuki Rachmad No. 26 Lamongan dengan no. Akta no. 7 tanggal 10 Pebruari 1989.7 Dalam pendiriannya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga seorang saja, dengan melakukan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling Ps 285 ayat 1 NBW) yang dituangkaan dalam akta notaris (Ps. 286 NBW) dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. Yayasan tidak mempunyai anggota dan hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 285 ayat 1 NBW. Undang-undang baru Nederland tidak menentukan secara tegas bahwa tujuannya harus idiil, tetapi hanya melarang yayasan (dalam pasal 285) untuk memberikan pembayaran berupa apapun, kepada para pendirinya, dan hanya
6
Lihat, Buku Panduang Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan tentang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Yayasan Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, hlm. 1. 7 Akta Notaris, Yayasan Pondok Pesantren al-Ma’hadul Islami Tarbiyatuth Tholabah.
4 diperkenankan memberikan pembayaran kepada pihak ketiga yang bersifat idiil atau sosial.8 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang yayasan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Karena undang-undang tersebut sudah mengalami perubahan dan sudah disesuaikan dan secara langsung membahas tentang yayasan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI
LAPANGAN
DI
YAYASAN
PONDOK
PESANTREN
TARBIYATUTH THOLABAH PACIRAN LAMONGAN).
B. Rumusan Masalah Melihat betapa besar pentingnya penelitian tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan ditinjau dari kaca mata hukum, maka peneliti terdorong untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena itu, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka penilitian ini membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:
8
Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 166.
5 1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan? 2. Bagiamanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undangundang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan. b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan.
2. Manfaat Penelitian Nilai guna yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi penulis, dengan mengkaji dan menganalisis hukum Islam tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang
6 No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, maka akan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fiqihiyah. b. Dengan meneliti pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, maka dapat diketahui pelaksanaan dan pengelolaan yayasan tersebut. c. Hasil dari kajian ini sedikit banyak akan dapat membantu usaha penghayatan dan pengamalan terhadap masalah yang berkaitan fiqhiyah, khususnya masalah pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2001 Jo No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
D. Telaah Pustaka Kajian tentang yayasan pada dasarnya belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yayasan masih sedikit. Namun demikian, buku-buku yang berkaitan dengan yayasan cukup banyak dan masih terlihat umum dan belum menyentuh pada aspek yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi duplikasi dan terjadi pengulangan, maka peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan mengambil tempat penelitian di Yayasan Tarbiyatuth
7 Tholabah Paciran Lamongan, sehingga secara metodologis dan subtantif berbeda. Beberapa buku yang memberikan kontribusi yang sangat besar dan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, bukunya yang berjudul Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf karya Ali Rido. Secarar inci buku ini membahas tentang badan hukum yang ada di Indonesia serta badan hukumnya, baik berupa perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan dan wakaf. Kelebihan yang dimiliki dari buku ini mendudukan masalah yayasan, khususnya posisinya sebagainya badan hukum dengan meninjaunya dari perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.9 Kedua, karya Rochmat Soemitro yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Dibandingkan buku di atas, buku ini lebih banyak mengupas masalah badan hukum di Indonesia, baik berupa perseroan terbatas, yayasan dan wakaf. Kaitannya dengan penelitian ini, buku ini telah memberikan penjelasan yang kongkrit tentang latar belakang munculnya yayasan, khususnya di Indonesia, keungan yayasan, tenaga profesional yayasan, yayasan dari tinjauan hukum, pendirian dan tujuan yayasan, wewenang dan pengurus yayasan dan lain sebagainya yang biasanya diatur dalam perundang-undangan.10
9
Ibid. Rochmat Soemitro, loc. cit.
10
8 Ketiga, buku susunan Direktorat Jenderal Pajak yang berjudul Panduan Perpajakan Bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis. Buku ini lebih menyoroti masalah perpajakan bagi yayasan, baik menyangkut hak yayasan sebagai wajib, baik yang menyangkut hak-hak yang berhubungan dengan pendaftaran diri, hak-hak yang berhubungan dengan pembayaran, pelunasan dan penagihan pajak terutang. Buku ini juga banyak menjelaskan tentang kewajiban yayasan sebagai wajib pajak, yang menyangkut masalah kewajiban yayasan sehubungan dengan pendaftaran diri, kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan pembukuan. Di samping itu, menjelaskan sanksi-sanksi perpajakan dalam yayasan, baik berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Keempat, adalah buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, khususnya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubadahn UU no. 16 yahun 2001. Buku ini merupakan buku sebagai acuan dalam menemukan masalah yayasan sebagaimana termaktup dalam Undangundang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubadahn UU no. 16 yahun 2001.11 Meskipun penelitian yayasan sudah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut belum menyentuh aspek yang diteliti. Karena penelitian ini lebih menyentuh pada aspek yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah di Paciran Lamongan ditinjau dari segi hukum Islam. Namun demikian, penulis menyadari bahwa berpijak dari buku-buku di atas, penulis berharap semoga buku-buku tersebut dapat menjadi arahan dan bahan pembanding penelitian
11
Tim Redaksi Fokusmedia, loc. cit.
9 ini. Karena secara langsung maupun tidak langsung buku-buku tersebut sangat menunjang dalam penelitian ini.
E. Metode Penelitian Metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis.12 Oleh karena itu, ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat, metode penelitiannya tentu akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan persoalan di atas, Winarno Surachmat mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.13 1. Jenis Penelitian Penelitian tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan di yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan ditinjau dari hukum Islam merupakan penelitian lapangan. Penelitian (field research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.14 Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka data yang
12
Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm. 16. 13
Winarno Surachmat, Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito Rimbun, Bandung, 1995, hlm. 121. 14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 10.
10 diperoleh melalui studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
2. Sumber Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Data Primer Data primer adalah sumber informasi yang berlangsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data.15 Data ini merupakan deskripsi langsung tentang kenyataan yang dibuat individu yang melakukan pengamatan atau menyaksikan kejadian yang diperoleh di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan dan juga Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
b. Data Sekunder Data skunder merupakan sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.16 Termasuk dalam data skunder adalah,
15
Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung: 1987, hlm. 42. 16
Ibid.
11 buku, majalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Interview Interview adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.17 Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan mewawancarai langsung pengurus yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan. c. Observasi Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.18 Dalam observasi ini peneliti ikut ambil bagian secara langsung dalam perikehidupan objek yang diteliti. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data visual yang mudah diamati secara langsung, seperti keadaan geografis, keadaan gedung dan fasilitas di Yayasan Tarbiyatut Tholabah Paciran Lamongan.
17
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.
18
Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 136.
45.
12 d. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkip, buku-buku, majalah dan sebagainya.19 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, baik dari sudut pengelolaannya.
4. Metode Analisis Data Secara metodologis penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.20 Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan/angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atas frekuensi. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.21
19
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 148. 20 21
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 36. Ibid., hlm. 39.
13 Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Metode deskriptif analitis Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.22 Untuk selanjutnya
dianalisis
dengan
melakukan
pemeriksaan
secara
konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.23 Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatut Tholabah kemudian dianalisis dengan hukum Islam. b. Metode Induktif Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data yang digunakan adalah analisis data non statistik, yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Dalam teknik ini data yang diperoleh secara sistematis dan objektif melalui observasi wawancara dan
22
Consuelo G. Sevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, UI Press, Jakarta, 1993, hlm.
23
Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 60
71.
14 dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif.24 Untuk menganalisa data yang terkumpul peneliti menggunakan metode analisis induktif, yaitu merupakan metode yang bertolak dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan dalam pengertian yang lebih umum.25 c. Metode ushuliyah Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul fikih, yaitu “keseluruhan bahasan-bahasan tentang penggunaan dalildalil dan batasan-batasan atau kaidah-kaidah bahasa”.26 Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undangundang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatut Tholabah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah, sehingga dapat didapatkan kejelasan hukumnya.
F. Sistematika Penulisan Skripsi Sebelum menginjak pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripi ini diawali
24
Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002,
25
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986,
hlm. 5. hlm. 39. 26
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 11.
15 dengan halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi dan dilanjutkan dengan pembahasan bab satu. BAB I
PENDAHULUAN Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penulisan dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG SUBJEK HUKUM DALAM PERDATA ISLAM Bab kedua adalah landasan teori sebagai gambaran awal terhadap permasalahan yang dikaji. Pada bab ini memfokuskan kajiannya pada pengertian subjek hukum, macam-macam subjek hukum, pembagian badan hukum, yayasan sebagai subjek hukum dan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
BAB III
GAMBARAN UMUM YAYASAN TARBIYATUT THOLABAH PACIRAN LAMONGAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, dengan memfokuskan pembahasannya pada sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, visi dan misi, Perkembangan Pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, Struktur kelembagaan Pondok
16 Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, Pengelolaan Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan. BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.16 Tahun 2001 Jo No. 28 TAHUN 2004
TENTANG
YAYASAN DI MTS. TARBIYATUTH
THOLABAH PACIRAN LAMONGAN Bab empat merupakan bab analisis. Pada bab ini dikelompokkan menjadi sub bab. Sub bab pertama menganalisis terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undangundang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di yayasan Tarbiyatut Tholabah. Sub bab kedua menganalisis
tinjuan Hukum Islam
terhadap pelaksanakan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatut Tholabah. BAB V
PENUTUP Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, lampiranlampiran dan biodata penulis.
