BAB III WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN. Pada hakekatnya ketika 2 (dua) orang atau lebih membuat suatu

BAB III WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN

A.

Pengertian Wanprestasi Pada hakekatnya ketika 2 (dua) orang atau lebih membuat suatu

perjanjian, maka diantaranya timbul perikatannya. Yang menjadi obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh para pihak dan bukan karena hal memaksa menurut hukum, debitur dalam hal ini dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut juga wanprestasi. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. 57 Pengertian wanprestasi sering disebut dengan default atau non fulfiment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract. Di dalam kamus hukum, wanprestasi diartikantidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti 57

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hal.261.

47

48

dalam perjanjian; kealpaan; kelalaian. 58 Sedangkan di dalam KUH Perdata, wanprestasi di atur dalam Pasal 1238, yaitu “si berutangadalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi atau breach of contract adalah “Apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan melakukan “wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.” Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya,sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. 59 Mengenai perumusan “wanprestasi” itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:

58

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang, Aneka Ilmu, 1977, hal.897. 59 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hal.60.

49

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.” 60 Tindakan wanprestasi itu muncul karena adanya pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan akan menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga tindakan wanprestasi tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, antara lain : 1. Kesengajaan. 2. Kelalaian 3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut: 61 a.

Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

b.

Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pasa waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

60

J. Satrio, Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal.3.(selanjutnya sebagai J. Satrio2) 61 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 8.

50

Menurut Djaja S. Meliala tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu: 62 1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa (overmacht/Forcemajeur) Untuk menetapkan akibat-akibat tak terpenuhinya perikatan (nietnakoming), perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai dengan persoalan ini adalah sebagai memenuhi perikatan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan sehubungan berikut: 63 1. Tanggung Jawab Yuridis ada pada pihakDebitur: Wanprestasi. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini merupakan dimana debitur berada pada keadaan tidak melaksanakan kewajibannya bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaannya, sehingga debitur yang dalam keadaan tidak membayar ini dikatakan cidera janji (wanprestasi). Dalam perjanjian yang wanprestasinya tidak ditetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka untuk pemenuhan prestasi itu debitur tersebut harus terlebih dahulu diberikan tegoran (sommatie/Ingebrekestelling) agar memenuhi prestasi tersebut. Kalau prestasi dalam perjanjian tersebut dapat dipenuhi seketika, maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi jika prestasi dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi seketika, maka kepada debitur tersebut diberikan waktu yang pantas untuk memenuhi prestasinya (sommatie/Ingebrekestelling) yang diberikan debitur agar jika debitur tidak memenuhi tegoran dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUH 62

Djaja S. Meliala, Op. cit., hal.99. Van der Burght dan Freddy Tengker, Buku tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.146. 63

51

Perdata yang ada pada pokoknya menentukan bahwa tegoran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis. Yang dimaksud surat perintah dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut adalah peringatan resmi oleh juru sita sejenis dalam suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberikan peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika dalam tempo tertentu. Jadi yang dimaksud dengan ingebrekestelling atau sommatie adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur, menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu harus ditagih terlebih dahulu. 64 Oleh karena itu ingebrekestelling itu berfungsi sebagai upaya hukum untuk menentukan saat kapan mulai terjadinya wanprestasi. Sebagai upaya hukum ingebrekestelling baru akan diperlukan ketika seorang kreditur akan menuntut penggantian kerugian atau dalam hal kreditur minta pemutusan perikatan. Sommatie/Ingbrekestelling tidak diperlukan, yaitu dalam hal : a.

Keadaan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya;

b.

Keadaan debitur mengakui kesalahan;

c.

Keadaan ditentukan oleh undang-undang.

64

DD. Saragih, Bab II Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi, From http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2F repository.usu.ac.id%2Fbitsream%2F123456789%2F25330%2F3%2FChapter%25211.pdf&rct=j &q=pdf%2011%20USU%20wanprestasi&ei=xp9kVfP9BYmVuASI_YLgCQ&usg=AFQjCNFeA veWHC3YN67sMsj-k6-H7cEHzA, tanggal 9 Mei 2015, jam 09.30

52

Akibat-akibat wanprestasi adalah: 65 a. Debitur harus membayar ganti-rugi {Pasal 1279 BW, (Pasal 1243 KUHP)}; b. Beban risiko bergeser ke arah kerugian debitur: suatu halangan yang timbul kepermukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (culpa lata) pada pihak kreditur, tidak dapat mengandalkan “overmacht”. c. Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal-balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 BW (Pasal 1266 KUHP), atau melalui exceptio non adimpleti contractus menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan. 2. Tak Ada Tanggung Jawab Yuridis:Keadaan Memaksa (overmacht/force majeur) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, halangan tersebut timbul diluar salahnya para pihak dalam perjanjian. 66 Keadaan force majeur menyebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur. 2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian; 3. Resiko tidak beralih kepada debitur. 65

Van der Burght dan Freddy Tengker, Op. cit., hal.147. J. Satrio2, Op.cit., hal.102

66

53

KUH Perdata tidak memberitakan rumusan apa yang dimaksud dengan overmacht atu force majeur, Pasal-Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, 1444 KUH Perdata, hanyalah menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh karena keadaan memaksa (overmacht atau force majeur), maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dan kalau Pasal 1244 dan Pasal 1245 dihubungkan satu sama lain, sama-sama berbicara tentang keadaan memaksa yang dimana ciri penting yang tampak adalah debitur tidak mempunyai unsur salah atas timbulnya keadaan memaksa. Maka dari itu, untuk dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa (overmacht), debitur sendiri harus dalam posisi yang layak mengemukakan keadaan memaksa (overmacht), antara lain dari pihak debitur sendiri tidak ada unsur kesengajaan atas timbulnya keadaan memaksa. Dengan perkataan lain, tidak ada kesalahan pada dirinya. 67 Pada umumnya, keadaan memaksa biasanya dapat dibedakan atas force majeur yang bersifat tetap (absolut) dan force majeur yang bersifat relatif. Force majeur yang bersifat tetap (absolut) adalah suatu keadaan yang memaksa dimana prestasi yang telah diperjanjikan sama sekali tidak dapat dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan force majeur yang sementara adalah force majeur yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda sampai waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. 68 Apabila force majeur dihubungkan dengan pelaksanaan perjanjian dapat dibedakan antar force majeur yang lengkap dan force majuer yang sebagian. 67

Ibid, hal.105. DD. Saragih, Loc. Cit.

68

54

Selanjutnya yang dimaksud dengan force majeur yang lengkap adalah keadaan memaksa

yang

menyebabkan

suatu

perjanjian

seluruhnya

tidak

dapat

dilaksanakan sama sekali;sedangkan force majeur yang sebagian adalah keadaan memaksa

yang

mengakibatkan

sebagian

dari

perjanjian

tidak

dapat

dilaksanakan. 69 Akibat-akibat “overmacht” adalah: 70 a. Pihak kreditur tidak perlu membayar ganti-rugi (Pasal 1280 BW, Pasal 1244 KUHP); b. Pembagian beban resiko (risicolast) tidak mengalami perubahan (penting pada “keadaan memaksa sementara” atau “ tijdelijke overmacht”); c. Pihak kreditur tidak mempunyai hak untuk memenuhi perikatan tetapi sekaligus, terkecuali atas dasar suatu Pasal seperti misalnya Pasal 1496 BW (1460 KUHP), demi hukum dibebskan dari kewajiban melakukan kontraprestasi. 3.

Tanggung Jawab Yuridis Ada Pada Pihak Kreditur: “Kelalaian Kreditur” (Crediteursverzuim) Tak dipenuhinya perikatan adalah akibat kesalahan dan kelalaian kreditur

atau suatu situasi yang berada dalam jangkauan risikonya. Akibat-akibat kelalaian kreditur adalah: Debitur berada dalam keadaan memaksa, tetapi menyimpang dari apa yang disebut di bawah butir 2 ini berlaku hal-hal sebagai berikut: 71 69

Ibid. Van der Burght dan Freddy Tengker, Op. cit., hal.147.

70

55

a. Beban risiko bergeser ke arah kerugian kreditur dan selaku demikian ialah bahwa pihak debitur pada galibnya hanya bertanggung jawab yuridis karena melakukan wanprestasi dalam hal adanya unsur kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar (grove schuld); b. Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan kontraprestasi (bandingkan Pasal 1638 d BW; Pasal 1602 KUHP).

B.

Macam – Macam Wanprestasi Perikatan yang pada hakekatnya dibuat oleh dua pihak yang terikat yaitu

debitur dan kreditur, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini debitur berkewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal1234 KUH Perdata). Adapun bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: 72 1. 2. 3. 4.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam yaitu: 73 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan. 71

Van der Burght dan Freddy Tengker, Op. cit., hal.148. Subekti, Hukum Perdjanjian, Jakarta, PT Pembimbing Masa, 1970, hal. 50. 73 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, 2001, hal.18.(selanjutnya sebagai Mariam Darus Badrulzaman3) 72

56

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan. 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Ilmu hukum mengenal tiga macam wanprestasi, yaitu : 74 1.

Wanprestasi yang disengaja Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindaknya mengakibatkan wanprestasi.

2. Wanprestasi karena kesalahan Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitor yang acuh tetap acuh, atau debitor tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitor, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak). 3. Wanprestasi tanpa kesalahan (Forje Major dan Overmagt) Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor Hukum dalam perjanjian pada dasarnya tidak membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu, kecualitidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeur, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). 74

Achmad R Hamzah, Wanprestasi, http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/wanprestasi.html, diakses pada tanggal 10 April 2015 pukul 10.00 WIB.

57

Akibat dari debitur yang lalai untuk melakukan melakukan kewajibnnya atau wanprestasi diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman bagi debitur yang lalai tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu: 75 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur : a. Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak; b. Rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibat oleh kelalaian si debitur; c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.Serangkaian Pasal-Pasal tersebut dapat dipandang sebagai tujuan untuk membatasi ganti rugi yang dituntut terhadap seorang debitur yang lalai, dengan adanya ketentuan pembatasan mengenai ganti rugi, maka dapat dikatakan bahwa seorang debitur yang lalai masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenangwenangan si kreditur. 2. Pembatalan perjanjian Pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian

75

Subekti, Loc. Cit.

58

diadakan.Dalam hal ini apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lainnya, baik itu berupa uang ataupun barang, maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur ini diatur dalam KUH PerdataPasal 1266. Dan menurut Pasal 1266 KUH Perdata pembatalan suatu perikatan tidak terjadi dengan sendirinya, harus dimintakan kepada hakim dan hakimlah yang akan membatalkan perjanjian itu dengan keputusannya. 3. Peralihan resiko Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian. Peralihan resiko ini diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim. Tentang pembayaran biaya perkara ini tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 HIR), seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan sampai terjadi perkara dimuka hakim.

C.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada PT Pegadaian Pada umumnya perjanjian mulai berlaku setelah tercapai kesepakatan di

antara para pihak dan perjanjian tersebut mengikat setelah kedua belah pihak yang bersepakat telah menandatangani perjanjian. Perjanjian dianggap telah ada apabila

59

ada bukti bahwa nasabah telah menyetujui perjanjian gadai serta telah menyerahkan barang gadai kepada pihak pegadaian, dan kemudian pihak pegadaian mengeluarkan biaya sesuai dengan perjanjian tersebut. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu adalah mengenai “kewajiban-kewajiban pihak yang menggadaikan dan menerima gadai”. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya

sesuai

dengan

yang

diperjanjikan

atau

lalai

melakukan

kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut sebagai wanprestasi. Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dalam perjanjian gadai wanprestasi dapat dilakukan dilakukan oleh kreditur atau PT Pegadaian dan oleh debitur atau nasabah dari PT pegadaian.Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur ini dapat berupa rusaknya barang gadai, pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya. Pada umumnya pihak yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka perum pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan lelang terhadap barang gadai. Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminan atau benda-benda lainnya dilelang oleh pegadaian. mereka tetap menginginkan supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya barang jaminan tidak dijual dan mereka tetap berharap supaya hutang-hutangnya dapat diperpanjang. Walaupun dari pihak

60

pegadaian telah melakukan somasi kepada nasabah, namun mereka tetap tidak melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT Pegadaian Kanwil I Medan adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian gadai dengan pihak Pegadaian : 76 1. Taksiran tinggi Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi

dari

taksiran

wajar,

baik

semata-mata

karena

kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh KPK, dikategorikan sebagai taksiran tinggi. Pada saat dilakukan penaksiran oleh pihak pegadaian, barang jaminan ditaksir dengan melebihi nilai dari taksiran yang sewajarnya, sehingga ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya, barang jaminan tersebut dianggap mampu membayar hutangnya. Namun pada kenyataannya nasabah tidak mampu membayar pinjamannya sehingga nasabah tersebut wanprestasi. 2. Penurunan harga emas Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah

76

Hasil wawancara dengan Staff Legal Officer pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, pukul 10.00 WIB

61

seimbang dengan nilai barang jaminannya. Dengan tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi. 3. Nasabah susah dihubungi Tidak ada itikad baik

dari nasabah untuk membayar angsuran

pinjaman atau melunasi pinjamannya, sehingga pada saat mendekati jatuh tempo ketika pihak pegadaian mencoba untuk mengkonfirmasi nasabah tersebut nasabah susah dihubungi. Karena tidak ada itikad baik tersebut hingga tanggal jatuh tempo maka pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut karena nasabahnya wanprestasi. 4. Barang jaminan masuk barang bermasalah Barang jaminan yang digadaikan di pegadaian merupakan barang yang termasuk dalam barang jaminan bermasalah, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi karena telah melanggar salah satu persyaratan untuk barang jaminan yang akan digadaikan. 5. Kondisi ekonomi nasabah Karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak memungkinkan untuk melunasi angsuran pinjaman ataupun melunasi pinjamannya. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dikembangkannya tergantung pada harga pasar yang berlaku, sehingga nasabah tersebut hanya mampu untuk membayar biaya pengolahannya dan tidak mampu untuk membayar pinjamannya ataupun disebabkan oleh usaha nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar uang pinjaman. Dengan demikian nasabah tersebut dikatakan wanprestasi.

62

D.

Akibat Hukum dari Terjadinya Wanprestasi pada PT Pegadaian Dalam

perjanjian

kredit

gadai

aspek

yang

menentukan

adalah

ditandatanganinya perjanjian kredit gadai. penendatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yan terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis, yang pada PT Pegadaian disebut Surat Bukti Tertulis (SBK). 77 Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu : dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak

77


63

melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. 78 Perjanjian gadai pada PT Pegadaian sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya juga tidak terlepas dari adanya wanprestasi. Wanprestasi dalam PT Pegadaian ini juga dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, karena perjanjian gadai dalam PT Pegadaian adalah merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak yaitu pihak PT pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah pihak debitur atau nasabah dari PT Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pihak PT pegadaian sangat kecil kemungkinannya. Walaupun PT Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT Pegadaian. Apabila pihak dari PT Pegadaian yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan. Dalam praktik di Pegadaian,kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada umumnya adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjamannya atau melunasi pinjamannya kepada pihak pegadaian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, sehingga

78

Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 238.

64

akibatnya adalah pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang digadaikan nasabah. Jika benda gadai tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan telah diberikan somasi terlebih dahulu, maka benda gadai dilelang pada waktu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian gadai yang tertera dalam SBK.Dalam melaksanakan lelang barang yang digadaikan tersebut pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan sendiri lelang dan tidak oleh balai lelang, hal ini berdasarkan Pasal17 ADP. Pegadaian diberikan kewenangan untuk melelang sendiri barang yang digadaikan tersebut atas pertimbangan bahwa pegadaian diperkirakan lebih mengetahui harga barang yang digadaikan tersebut dari pada Balai Lelang. 79Pasal 19 ADP menyebutkan bahwa kepala PT Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan

lelang

yang

ditetapkan

Departemen

Keuangan

atau

pemerintah. PT Pegadaian juga menetapkan sendiri ketentuan mengenai lelang hal ini sesuai dengan diterbitkannya Surat Edaran No.48/Op1.00211/2003 tentang Lelang Barang Jaminan. Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya pihak pegadaian akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Pada hari yang ditentukan lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dengan harga tertinggi, setelah kepada umum ditanyakan penawaran itu dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.

79

Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., hal.77

BAB IV EKSISTENSI LELANG SEBAGAI AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI NASABAH PADA PT PEGADAIAN KANWIL I MEDAN

A.

Lelang pada umumnya Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu vendu, sedangkan dalam

bahasa Inggris, disebut dengan istilah auction. 80 Pengertian lelang dapat dilihat dan dibaca dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan

dengan

lelang.

Pengertian

lelang

menurut

Kep.Men.Keu

RI

No.337/KMK.01/2000 Bab I, Pasal 1 adalah: “Penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.” Mengacu pada ketentuan lelang yang terdapat dalam Bab I, Pasal 1, Kep.Men.Keu RI No.337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut, maka pegadaian memberikan pengertian lelang yang berlaku di PT Pegadaian Berdasarkan SE No:48/Op1.00211/2003 lelang di pegadaian adalah : “Upaya penjualan di muka umum terhadap Barang Jaminan Kasep yang sampai dengan tanggal lelang jam 10.00 waktu setempat tidak dilunasi oleh debitur atau yang dikuasakannya, dengan maksud untuk mendapatkan harga yang setinggi-tingginya.” Lelang dapat terjadi apabila benda gadai tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian yang tercantum didalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata 80

H. Salim HS, Op. cit., hal.237.

65

66

lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (debitur). Sehingga dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur berhak untuk menahan barang gadai, dan mengambil pelunasannya dari hasil lelang, seperti yang tertuang didalam Pasal 1154 (1) KUH Perdata. Pelaksanaan lelang ditujukan untuk pelunasan piutang dari debitur, seperti halnya dengan PT Pegadaian. pelelangan harus diberitahukan kepada pihak debitur sebelum pelaksanaan itu dilakukan, karena lelang dilakukan apabila nasabah tidak mampu lagi untuk memperpanjang atau menebus barang yang telah digadaikan. 81 Lelang dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit, dan dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Lelang harus dilaksanakan dimuka umum sebagaimana yang tertulis pada pengertian lelang dalam SE No.48/Op1.00211/2003, selain itu lelang dilakukan harus berdasarkan kebiasan-kebiasan setempat dan syarat-syarat yang lazimnya berlaku dan harus didepan pegawai lelang yang ditunjuk oleh negara atau pegawai yang memiliki wewenang melaksanakan pelelangan, seperti halnya pegawai PT Pegadaian. Dalam hal melaksanakan lelang barang yang digadaikan tersebut dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian dan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), hal ini berdasarkan Pasal 17 ADP.

81

Hasil wawancara dengan Staff Legal Officer PT Pegadaian Kanwil I Medan, hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, pukul 10.00 WIB

67

Ketentuan umum lelang yang terdapat dipegadaian akan diuraikan sebagai berikut: 82 1.

Pelaksanaan Lelang Lelang wajib dilakukan di kantor cabang atau ditempat lain yang

ditunjuk/ditentukan oleh pemimpin cabang seijin pemimpin wilayah. BJ dari UPC dibawa ke cabang atau tempat lain yang ditunjuk oleh panitia lelang. Dengan mempertimbangkan jarakdari cabang dan pertimbangan lain, UPC dapat melaksanakan lelang sendiri seijin Pemimpin Wilayah dengan ketua lelangnya Pemimpin Cabang (manajer operasional cabang dan pengelola UPC dilarang menjadi ketua lelang). 2.

Barang Jaminan yang Dilelang Barang jaminan yang dilelang adalah barang kasep dari segala jenis dan

golongan kredit. Barang bermasalah (seperti barang polisi, barang taksiran tinggi dsb) tidak termasuk kedalam barang jaminan yang akan dilelangkan. 3.

Pelaksana/Panitia Lelang a. Panitia lelang secara umum terdiri dari: 1) Satu orang ketua (pemimpin cabang/manajer operasional usaha gadai) yang bertugas sebagai koordinator dan pemandu lelang. 2) Dua orang anggota atau lebih(pegawai diutamakan penaksir) sebagai petugas yang membantu kelancaran pelaksanaan lelang. b. Anggota panitia lelang sifatnya tidak permanen, tetapi dibentuk setiap kali ada pelaksanaan lelang.

82

Hasil Riset pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, hari jumat, tanggal 12 Desember 2014, jam 09.00 WIB

68

4.

Tugas Panitia Lelang a. Ketua lelang, bertugas: 1) Menghitung dan menetapkan kembali HLL; 2) Menawarkan barang yang akan dilelang; 3) Memutuskan pemenang lelang. b. Anggota lelang, bertugas: 1) Mencatat nama-nama calon pembeli lelang; 2) Menerima uang muka dari calon pembeli lelang; 3) Menerima pembayaran dari pembeli lelang; 4) Mengisi DRPL; 5) Membantu pekerjaan lainnya demi kelancaran pelaksanaan lelang. 5. Tempat Pelaksanaan Lelang Lelang dilaksanakan di satu ruangan di kantor cabang atau tempat lain

yang ditunjuk. Ruang tempat pelaksanaan lelang harus nyaman, aman, dan sarananya lengkap. 6.

Bea Lelang Bea lelang adalah penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari

penjual maupun pembeli lelang sebesar prosentase tertentu atas harga yang terbentuk pada saat lelang dan disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Bea lelang terdiri dari : a. Bea lelang penjual, yaitu bea lelang yang dibebankan kepada penjual dalam hal ini nasabah.

69

b. Bea lelang pembeli yaitu bea lelang yang dibebankan kepada pembeli (pemenang) lelang. Tarif bea lelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Pemberlakuan tarif bea lelang tersebut di Pegadaian, ditetapkan dalam Surat Edaran. 7.

Harga Limit Lelang (HLL) HLL adalah harga penawaran terendah yang pertama kali ditawarkan pada

setiap penjualan lelang barang jaminan.Harga Limit Lelang (HLL) dapat ditetapkan berdasarkan dua pilihan berikut ini : a. Nilai Pasar Barang Lelang (NPBL) NPBL adalah harga limit lelang suatu barang yang ditetapkan berdasarkan hasil taksir ulang barang tersebut dengan memperhitungkan kualitas atau kondisi barang tersebut dan Harga Pasar Pusat Untuk Lelang (HPPL), Harga Pasar Daerah Untuk Lelang (HPDL), dan atau Harga Pasar Setempat (HPS) pada waktu dilaksanakan lelang. b. Nilai Minimum Barang Lelang (NMBL) NMBL adalah harga limitlelang suatu barang yang ditetapkan berdasarkan nilai Uang Pinjaman (UP), Sewa Modal (SM), biaya-biaya lain dan bea– bea lelang. Uang Pinjaman (UP) dimaksud adalah Uang Pinjaman (UP) normal, artinya sesuai dengan ketentuan dari taksiran normal. c. Apabila Nilai Pasar Barang Lelang (NPBL) lebih besar dari Nilai Minimum Barang Lelang (NMBL) maka Harga Limit Lelang (HLL) sesuai dengan NPBL. Jika NPBL lebih kecil dari Nilai Minimum Barang

70

Lelang (NMBL) maka Harga Limit Lelang (HLL) sesuai dengan Nilai Minimum Barang Lelang (NMBL). 8.

Uang Jaminan Lelang (UJL) Uang Jaminan Lelang adalah uang muka yang disetorkan kepada Panitia

Lelang sebagai persyaratan menjadi peserta lelang. Uang muka ini akan diperhitungkan dengan jumlah pembeliannya dan menjadi hangus apabila peserta lelang tersebut membatalkan dan mengembalikan barang lelang yang telah dimenangkannya. Persyaratan penyedian uang jaminan lelang diatur dengan surat edaran direksi. 9.

Nilai Penjualan Lelang (NJL) NJL adalah harga lelang yang terbentuk pada saat lelang. Di dalam NJL

belum termasuk bea lelang dan uang miskin. 10. Nilai Pendapatan Lelang (NDL) NDL adalah hasil dari penjumlahan nilai penjualan lelang (NJL) dengan bea lelang. Dengan demikian NDL adalah harga yang harus dibayar oleh Pembeli lelang/Pemenang lelang. 11. Uang Kelebihan (Ukel) Uang Kelebihan (Ukel) adalah uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atas hasil penjualan lelang barang jaminannya sebesar selisih antara Nilai Penjualan lelang (NJL) dengan jumlah Uang Pinjaman (UP), Sewa Modal (SM)dan biaya-biaya lain.

71

12. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) BLP adalah BJ yangditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, selanjutnya untuk sementara dibeli oleh perusahaan seharga harga limit lelang (HLL) atau berdasarkan ketentuan lain yang diatur dalam surat edaran direksi.

B.

Prosedur pemberian kredit denganjaminan gadai pada PT Pegadaian Kanwil I Medan Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu

tertentu kepada debitur atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. Unit layanan pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, cepat yang terdapat di Pegadaian merupakan kredit cepat dan aman(KCA). kredit gadaiini memberikan opsi jangka waktu kredit yang “flexibel” disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan menebus nasabah sehingga dapat diperoleh jumlah uang pinjaman yang optimal. Pilihan kategori maksimal jangka waktu kredit bagi nasabah diatur dengan surat edaran tersendiri. Layanan Pegadaian Kredit gadai ini bertujuan untuk : 83 a. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kemudahan pemenuhan kredit dengan jangka waktu pengembalian sesuai kebutuhannya; b. Meningkatkan omzet kredit dengan optimalisasi % (presentase) uang pinjaman terhadap taksiran; 83


72

c. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ketentuan mengenai pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian Kanwil I Medan akan diuraikan yaitu dengan cara pihak pegadaian selaku debitur dapat langsung memberikan pelayanan kredit gadai bagi nasabah dengan syarat permintaan kredit sebagai berikut: 84 1.

Syarat-syarat pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian Syarat-syarat pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian sebagai berikut : a. Menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya b. Menyerahkan barang jaminan c. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatanganinya d. Memilih jangka waktu kredit yang dikehendakinya e. Menandatangani perjanjian pinjaman pada Surat Bukti Kredit (SBK) f. Membayar Biaya Administrasi (BA) g. Khusus untuk barang jaminan kendaraan bermoto dilengkapi dengan persyaratan lainnya yang diatur dalam SE tersendiri.

2.

Persyaratan Barang Jaminan a. Barang yang dapat diterima sebagai jaminan Barang Jaminan (BJ) yang dapat diterima adalah semua barang bergerak antara lain : 1) Barang perhiasan (logam dan permata), seperti: a) Emas; b) Berlian. 2) Kendaraan, seperti: a) Mobil; b) Sepeda motor; c) Sepeda. 3) Barang Rumahtangga, seperti: a) Perabotan rumah tangga dan Gerabah; b) Elektronika. 4) Mesin:

84


73

a) Traktor; b) Pompa air; c) Generator; d) Chainsaw (mesin gergaji). 5) Tekstil, seperti: a) Bahan pakaian; b) Kain, sarung, seprei, permadani/ambal. 6) Barang lainnya sesuai ciri khas daerah masing-masing yang akan diatur berdasarkan surat edaran Direksi atau surat persetujuan Direksi atas usulan dari kantor wilayah. b. Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan 1) Barang-barang milik Pemerintah, seperti: a) Senjata api, senjata tajam; b) Pakaian Dinas; c) Perlengkapan TNI, POLRI dan pemerintah. 2) Barang-barang yang mudah busuk, seperti: a) Makanan dan minuman; b) Obat-obatan. 3) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: a) Korek api; b) Mercon (petasan/mesiu); c) Bensin; d) Minyak tanah; e) Tabung berisi gas. 4) Barang yang dilarang peredarannya, seperti: a) Ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya. 5) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya,seperti: a) Lukisan; b) Buku; c) Barang purbakala; d) Historis. 6) Barang-barang lainnya, seperti: a) Pakaian jadi; b) Barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum misalnya: alat-alat kedokteran, alat-alat perlengkapan wartel, alat-alat perlengkapan pesta / pengantin; c) Ternak/binatang. Setelah diuraikan ketentuan umum pemberian kredit mengenai persyaratan pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian, maka akan dibahas mengenai

74

administrasi pembuatan perjanjian kredit, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pedoman operasional pegadaian sebagai berikut: 85 1. Pengisian FPK dan Data Nasabah a.

b.

c.

d.

e. f.

g.

Pengisian tentangidentitas nasabah kedalam FPK dan Form Data Nasabah (FDN) dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya, dan dapat dibantu oleh pegawai. Pengisian Nama, Nomor KTP atau SIM (kartu pengenal lain yang masih berlaku) harus jelas dan sesuai dengan yang tertera pada kartu pengenal tersebut. Bagi nasabah yang baru pertama kali menjadi nasabah Pegadaian, setelah mengisi FPK dan Data Nasabah dan menandatanganinya, maka pada saat menyerahkan FPK bersama dengan barang jaminan wajib dilampiri dengan fotocopy kartu pengenal. Bagi nasabah yang telah memiliki KTA penyerahan FPK yang telah diisibersama dengan barang jaminan diikuti dengan penyerahan KTA sebagai pengganti kartu tanda pengenal. Bagian keterangan mengenai barang jaminan diisi oleh Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang dan wajib ditandatangani olehnya. Sebagai bukti nasabah telah menyerahkan FPK bersama dengan barang jaminan, nasabah menerima kitir FPK serta KTA dari Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang. FPK disimpan dalam kantong barang jaminan bersama-sama barang jaminan.

2. Penulisan Surat Bukti Kredit (SBK) Sebagai landasan untuk keabsahan dan bukti perjanjian Pegadaian KCAantara Pegadaian selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur, maka dibuatlah perjanjian kredit. Data-data mengenai pinjaman dan ketentuan lainnya yang disepakati, dituangkan dalam suatu Surat Bukti Kredit (SBK). Selain berfungsi sebagai surat bukti kredit, SBK mempunyai fungsi lain, yaitu: a. Sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada Pegadaian; b. Sebagai tanda bukti penerimaan uang pinjaman oleh nasabah dari Pegadaian; 85


75

c. Sebagai alat bukti untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan Pegadaian KCA; d. Sebagai alat bukti untuk mengambil uang kelebihan lelang; e. Sebagai dasar perhitungan ganti rugi apabila barang jaminan hilang/rusak/tertukar. f. Sebagai bukti untuk pengambilan BJ. Dengan melihat betapa pentingnya fungsi dari SBK, maka setiap lembar SBK minimal memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Nama Kantor Cabang/UPC; 2) Nama, pekerjaan dan alamat Nasabah; 3) Nomor SBK; 4) Tanggal kredit; 5) Uraian jumlah dan jenis BJ; 6) Besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman; 7) Nomor seri SBK (pre number); 8) Tandatangan KPK dan Nasabah; 9) Naskah Perjanjian Pegadaian KCA; 10) Pengalihan hak. Penulisan SBK harus memenuhi kriteria spesifikasi jelas, terang (mudah terbaca) dan terukur. Untuk itu SBK ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penulisan tidak boleh disingkat, utamanya menyangkut keterangan barang yang digadaikan . b) Agunan perhiasan emas yang bertahta batu mulia atau berlian, jumlah biji, ukuran serta spesifikasi lainnya agar ditulis secara rinci. c) Agunan

barang

gudang

agar

ditulis

lengkap

meliputi

jumlah,

jenis,type,merk dan identitas lainnya sesuai fisik barang. 3. Wewenang dan tanggung jawab PetugasPenaksiran dan Transaksi uang dalam penulisan SBK. a.

Petugas Penaksiran dan Transaksi uang mengisi (menulis) pada SBK asli maupun dwilipat sesuai dengan identitas nasabah, keterangan barang

76

jaminan, taksiran, dan uang pinjaman, yang tertera pada Formulir Permintaan Kredit (FPK). b.

Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang dapat menunjuk petugas lain untuk membant mengisi (menulis) pada SBK sesuai dengan yang tertera pada FPK atas tanggung jawab Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang yang menandatangani SBK.

Petugas lain

yang ditunjuk tersebut tidak

diperkenankan menandatangani SBK, baik pada SBK baru maupun SBK perpanjangan gadai. c.

Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang harus memeriksa hasil pengisian SBK oleh petugas yang ditunjuk sebelum menandatangani SBK. Isi SBK dicocokkan dengan isi pada FPK dan fisik BJ yang bersangkutan.

d.

Setiap SBK yang diserahkan kepada nasabah harus ada tanda tangan Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang yang berwenang dan nasabah yang bersangkutan, baik pada SBK baru maupun SBK perpanjangan gadai. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak pegadaian setelah

administrasi pembuatan janji kredit dilaksanakan adalah pencatatan transaksi kredit. Adapun proses dari pencatatan transaksi kredit dapat diuraikan sebagai berikut: 86 1.

Data mengenai nasabah yang terdapat pada Form Data Nasabah dan FPKdari setiap pemberian kredit dicatat ke dalam Buku Data Nasabah (BN).

2.

Data Uang Pinjaman darisetiap nomor SBK dalam transaksi pemberian kredit dicatat kedalam Buku Kredit (BK). Selanjutnya setelah tutup loket

86


77

pelayanan, Data uang pinjaman pada Buku Kredit tiap-tiap golongan tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total pinjaman dan total SBK yang dikeluarkan pada hari tersebut. Kemudian data kredit dan SBK yang dikeluarkan pada hari itu, ditambahkan dengan data kredit dan SBK yang telah dikeluarkan sampai dengan hari sebelumnya untuk mendapatkan total kredit dan SBK yang telah dikeluarkan selama bulan yang berjalan. 3.

Data total pemberian kredit dan pengeluaran SBK tiap-tiap hari yang terdapat pada Buku Kredit semua golongan, dipindahkan ke dalamBuku Rekapitulasi Kredit (BRK), untuk kemudian dipindahkan pula ke dalam Buku Ikhtisar Kredit dan Pelunasan (IKP) dan Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU).

4.

Berdasarkan SBK (yang merupakan bukti pembayaran PYD) setiap transaksi kredit dicatat ke dalam lembaran Kas Kredit dan Buku Kas sesuai prosedur Akuntansi yang berlaku.

5.

Dalam sistem komputer, seluruh kegiatan dari a sampai d di atas dilakukan secara otomatis oleh komputer. Meskipun demikian Petugas Penaksiran dan

Transaksi

Uang

tetap

diwajibkan

untuk

memverifikasi

dan

bertanggungjawab atas kebenarannya. 6.

Pada akhir tutup kantor atau pada saat-saat yang diperlukan petugas pengadministrasian harus mencetak : a. b. c. d. e. f.

Buku Kredit (BK) Buku Rekapitulasi Kredit (BRK) Buku Pelunasan (BP) Buku Rekapitulasi Pelunasan (BRP) Buku Ikstisar Kredit dan Pelunasan (BIKP) Buku Gudang (BG)

78

g. h. i. j.

Kas Debet (KD) Kas Kredit (KK) Buku Kas (BK) Buku Bank (BB)

Buku-buku/formulir tersebut disimpan oleh petugas pengadministrasianpada tempat yang aman sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan diuraikan prosedur pemberian kredit gadai kepada nasabah. Di dalam buku pedoman operasional pegadaian kredit cepat dan aman non-online terdapat beberapa langkah prosedur baik dalam penerimaan gadai maupun pelunasan gadai. Prosedur menurut dalam buku pedoman operasional pegadaian kredit cepat dan aman non-online antaralain: 87 1.

Nasabah, sebagai pelaksana perjanjian gadai akan melakukan aktivitas sebagai berikut:

2.

a. Mengambil kemudian mengisi FPK; b. Menyerahkan FPK, BJ, dan foto copy KTP atau identitas lainnya sambil menunjukkan aslinya; c. Menerima kitir FPK dari petugas penaksiran dan transaksi uang, dan setelah proses penaksiran selesai, menyerahkan kembali kitir FPK kepada petugas penaksiran dan transaksi uang untuk mengambil uang; d. Menandatangani SBK asli dan dwilipat yang disodorkan oleh petugas penaksiran dan transaksi uang; e. Menerima sejumlah UP dan SBK asli setelah membayar “biaya administrasi” dan menyerahkan kitir FPK; Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang, sebagai petugas yang bertugas sebagai pelaksana penaksiran dan transaksi uang, melakukan aktivitas sebagai berikut: a.

87

Menerima FPK, BJ, foto copy KTP atau identitas lainnya dari nasabah;


79

b.

3.

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian FPK kemudian mengisi kolom keterangan mengenai BJ dan menandatanganinya; c. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah; d. Menetapkan UP sesuai dengan kewenangannya; e. Jika penetapan UP melebihi kewenangannya, ia harus meneruskan FPK yang memuat hasil taksirannya beserta BJ kepada KPK yang berwenang untuk ditaksir ulang; f. Menerima kembali FPK dan BJ yang telah mendapatkan penetapan UP dari KPK; g. Mengisi dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai kewenangannya; h. Meminta tandatangan nasabah dan melakukan pembayaran UP dengan membubuhkan cap “TERIMA” pada SBK asli dan dwilipat sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK; i. Untuk barang kantong: merobek kitir bagian luar SBK dwilipat, memasukkan FPK beserta BJ pada kantong BJ, dan menempelkan kitir bagian luar SBK dwilipat pada kantong BJ; Untuk barang gudang: merobek kitir bagian luar SBK dwilipat, menempelkan FPK dan kitir bagian luar SBK dwilipat pada BJ; j. Me-matrys kitir BJ kantong dan gudang; k. Menyusun SBK dwilipat, menghitung jumlah BJ, taksiran, dan UP, kemudian mencantumkannya pada halaman belakang SBK dwilipat nomor terakhir pada hari itu; l. Mencocokkan jumlah BJ yang telah di matrys atau diikat, menyerahkan BJ kepada petugas penyimpanan BJ dengan menggunakan BSTBJ dan membubuhkan tanda tangannya pada kolom ”penyerahan”; Petugas Pengadministrasian (pegawai tetap), sebagai petugas pegadaian yang bertugas untuk pelaksana administrasi, melakukan aktivitas sebagai berikut: a. Menerima SBK dwilipat dari petugas penaksiran dan transaksi uang; b. Menyimpan SBK dwilipat;

4.

Petugas Penyimpanan, melakukan aktivitas sebagai berikut: a. Menerima barang jaminan beserta FPK dan kitir SBK dwilipat dari petugas penaksiran dan transaksi uang yang sebelumnya telah diperiksa dan dihitung bersama-sama. Penerimaan barang jaminan menggunakan buku BSTBJ yang ditandatangani oleh petugas penaksiran dan transaksi uang dengan petugas penyimpanan.

80

b. Menyimpan barang jaminan ke tempat penyimpanan; Adapun prosedur pemberian gadai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Bagan Alur Prosedur Pemberian kredit Gadai

Sumber :

C.

Pedoman Pengelolaan Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman Non Online pada PT Pegadaian Kanwil I Medan

Pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan pada PT Pegadaian Kanwil I Medan Pada hakekatnya lelang wajib dilakukan di kantor cabang atau ditempat

lain

yang ditunjuk/ditentukan

oleh

pemimpin

cabang seijin

pemimpin

81

wilayah.Akan tetapi dengan mempertimbangkan jarak dari cabang dan pertimbangan lain, UPC dapat melaksanakan lelang sendiri seijin Pemimpin Wilayah dengan ketua lelangnya Pemimpin Cabang (manajer operasional cabang dan pengelola UPC dilarang menjadi ketua lelang). Setelah mengetahui ketentuan umum lelang yang telah disebutkan diatas maka sebelum dilaksanakannya lelang perlu diketahui terlebih dahulu proses administrasi lelang, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 1.

Persiapan Lelang 88 a. Tanggal Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua periode dalam satu bulan dengan

ketentuan sebagai berikut : 1) Periode I untuk pinjaman tanggal 1 s/d 15, lelang dilaksanakan antaratanggal 18 s/d 22. 2) Periode II untuk pinjaman tanggal 16 s/d 31, lelang dilaksanakan antara tanggal 3 s/d 7. Tanggal-tanggalpelaksanaan

lelang

ditetapkan

oleh

pemimpin

wilayahberdasarkan usulan dari pemimpin cabang, dalam mengusulkan tanggal pelaksanaan lelang, pemimpin cabang harus memperhatikan pilihan jangka waktu kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Selambat-lambatnya enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir pemimpin cabang mengusulkan rencana tanggal lelang untuk kredit tahun anggaran berikutnya. Penetapan tanggal pelaksanaan lelang harus memperhatikan pula: 88


82

1) Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan. 2) Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, pemimpin cabang harus memberitahukan alasannya kepada pemimpin wilayah. 3) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur. 4) Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya. b. Pengumuman Lelang Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat : 1) Pelaksana lelang (cabang/tempat pelaksanaan lelang). 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan. 3) Bulan kredit barang-barang yang akan dilelangkan. 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang minimal dua media, dan dapat dilakukan melalui : 1) Papan pengumuman yang ada di kantor cabang/UPC, baik di luar kantor maupun di ruang publik. 2) Surat kabar, radio, telepon, SMS atau media lainnya.

83

3) Selebaran ataupun tempelen yang mudah dibaca oleh umum. 4) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.

2.

Pelaksanaan Lelang 89 Kegiatan pelaksanaan lelang dilakukan sebagai berikut:

a. b. c.

d.

e.

f.

g.

h.

89

Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang pemimpin cabang membentuk panitia lelang. Jika salah satu anggota panitia lelang berhalangan maka pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh ketua panitia atau petugas pengganti yang ditunjuk; Satu hari sebelum lelang dilaksanakan, panitia lelang harus telah menerima barang kasep yang akan dilelang seperti tersebut dalam DBJAL dari petugas penaksiran dan transaksi uang. Setelah diperiksa dan terdapat cocok, maka panitia lelang menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Lelang (BAPBL). Panitia lelang harus membuat katalog Barang Jamian(BJ) yang akan dilelang dengan mencantumkan nomor urut, nomor SBK, uraian singkat jenis/karat/berat BJ. Untuk lebih menarik minat peserta lelang, Panitia dapat memajang barang kasep yang akan dilelang, dan ditempeli harga jual minimal lelang. Untuk menjaga keamanan, barang kasep yang dipajang tidak diperkenankan untuk dipegang, dicoba atau diperiksa. Pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, paling cepat pukul 10.00. Sebelum lelang dilaksanakan panitia lelang mempersiapkan segala keperluan lelang seperti: BJ yang akan dilelang, SBK dwilipat BJ yang akan dilelang, keperluan menaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, formulir Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) dan katalog lelang. Penundaan lelang dapat dibenarkan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan mendapat ijin dari pemimpin wilayah. Ijin tersebut dibuktikan dengan surat ijin penundaan pelaksanaan lelang dari pemimpin wilayah. Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut: 1) Barang perhiasan emas Barang emas ditawarkan pertama sesuai HPDL yang berlaku pada hari lelang atau harga yang ditentukan oleh Direksi sesuai Surat Edaran, dan penetapannya tetap mengacu pada ketentuan pedoman melakukan taksir ulang BJ emas seperti diuraikan di muka. 2) Barang gudang Barang gudang ditawarkan sesuai dengan taksir ulang barang tersebut.


84

3) Barang Permata Barang permata ditawarkan sesuai dengan STP yang berlaku. i. Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi. j. Seluruh barang yang dilelang harus diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan panitia lelang. Barang dilelang menurut urutan nomor SBK dwilipat. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah tuntutan di kemudian hari; k. Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yanglebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”. l. Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL. m. Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada SBK dwilipat halaman muka. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL). n. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai panitia lelang dapat mencatat dalam DRPL nomor-nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan "SH" di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang; o. Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam DRPL dapat dilayani asalkan penawaran lelang belum jatuh pada hitungan ke-3, maka nomor SBK pada DRPL tidak boleh dicoret dan di kolom keterangan diberi catatan "DILUNASI"; p. Barang-barangyang dilelang diharapkan dapat laku semuanya pada saat dilelangkan. Tidak diperkenankan dengan sengaja menetapkan barang lelang sebagai BLP tanpa melalui lelang.

3.

Pencatatan Transaksi Lelang 90 Setelah selesai pelaksanaan lelang dilakukan pembukuan lelang sebagai

berikut:

90


85

a.

b. c.

d.

e. f. g.

4.

Panitia lelang membuat risalah lelang dengan menggunakanFormulir Berita Acara Lelang (BAL). Seluruh Barang Jaminan (BJ) yang dilelang, baik yang laku maupun tidak laku lelang dicatat dalam BAL tersebut, dengan terlebih dahulu mencocokkan NilaiPendapatan Lelang (NDL) yang tertera pada Surat Bukti Kredit(SBK) dwilipat sebagai catatan dari pemandu lelang, dengan hasil catatan panitia lelang yang tertera pada DRPL. Hasil penjualanlelang di catat kedalam Kas Kredit, Kas Debet dan Buku Kas sesuai prosedur Akuntansi yang berlaku. Panitia lelang selambat-lambatnya satu hari kerja setelah lelang menyetorkan Bea Lelang ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Selesai melakukan penyetoran Bea Lelang, Panitia lelang mengirimkan laporan lelang dengan melampirkan BAL dan Daftar Rata-Rata Lakunya Lelang ke kantor wilayah.Laporan Rata-rata Harga Lelang tersebut harus dikirimkan ke Kanwil maksimal 3(tiga) hari setelah pelaksanaan lelang. Selain itu hasil pelaksanaan lelang dilaporkan ke Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dengan menyertakan bukti penyetoran Bea Lelang,dan BAL. BJ yang tidak laku dilelang dibeli oleh perusahaan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dan dicatat dalam Register BLP. Petugas pengadministrasian membuat Buku Penjualan Lelang(BPL). SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh pemimpin cabang dan dapat dibinasakan sesudah mendapat persetujuan pemimpin wilayah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan sampai mendapatkan penetapan dari Kantor Wilayah. Pembayaran Uang kelebihan91 Setelah barang jaminan dilelang, dari hasil tersebut setelah dikurangi biaya

yang menjadi hak dari pegadaian apabila ada sisa, maka sisanya tersebut tetap menjadi hak nasabah dan dibayarkan kepada nasabah tersebut.Ketentuan pembayaran Ukel sebagai berikut: a. Ukel dapat dibayarkan segera setelah lelang selesai; b. Ukel untuk BLP dilakukan dengan rumus: Ukel = HPb BLP – (UP+SM + Biaya lain + Bea Lelang)

c. Jika BJ yang telah dilelang nilai jualnya maksimal dan terdapat uang kelebihan (ukel), maka uang kelebihan tersebut menjadi hak nasabah. Pemberitahuan hak nasabah tentang ukel agar ditempel di papan pengumuman. 91


86

d. Untuk mempermudah proses pengembalian ukel kepada nasabah, maka pada saat menggadai nasabah dihimbau untuk mencantumkan nomor rekening salah satu bank yang dimiliki. e. Terhadap ukel kurang dari sama dengan Rp 20.000, nasabah tidak perlu dikirimi surat pemberitahuan, sedangkan untuk ukel lebih dari Rp 20.000, kepada nasabah agar dikirimi surat pemberitahuan. f. Pada bulan kedua setelah pelaksanaan lelang, untuk nasabah yang belum mengambil ukel dan ada nomor rekening banknya, maka ukel-nya agar segera dikirimkan/disetor ke nomor rekening nasabah dimaksuddan biaya kirim/setor dibebankan kepada nasabah. Pengiriman tersebut harus sesuai dengan nomor rekening yang tercatat pada SBK dimaksud. g. Sedangkan bagi nasabah yang tidak punya atau tidak mau memberikan nomor rekeningnya, maka untuk ukel lebih dari Rp 20.000, agar dikirim melalui weselke alamat nasabah tersebut dan biaya pengirimannya dibebankan kepada nasabah. h. Untuk lebih efisien dan efektifnya waktu, pengiriman ukel ke bank/kantor pos sebaiknya dilakukan secara bersamaan dan sekaligus. Dan untuk mempermudah kegiatan tersebut agar dilakukan kerjasama dengan pihak bank/kantor pos setempat. i. Pembayaran ukel melalui transfer bank/kantor pos sudah barang tentu tidak disertai SBK asli dan identitas diri namun sebagai bukti pendukung data akuntansinya perlu dilampirkan SBK dwilipat ditambah bukti setor dari bank (validasinya) atau bukti setor darikantor pos. Dengan demikian pembayaran ukel melalui transfer bank/kantor pos ini, nasabah tidak harus menyertakan SBK asli dan identitas diri. j. Agar proses pengiriman dan administrasi ukel kepada nasabah berjalan efektif, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pencatatannya dilakukan pada: 1) Buku Ekspedisi Khusus Ukel 2) Buku Uang Kelebihan 3) Formulir Bukti Penyetoran dari Bank/ bukti penyetoran dari Kantor Pos k. Prosedur pembayaran ukel melalui transfer/wesel ini sbb : 1) Pemimpin cabang/manajer operasional usaha gadai/petugaspengadministrasian yang ditunjuk: a) Merekap seluruh ukel sesuai dengan nomor urut dan nomor SBK BJ yang dilelang bulan yang bersangkutan. b) Menulis dan mengisi pada buku ekspedisi ukel dan memintakan ukel ke petugas penaksiran dan transaksi uang dengan persetujuan pemimpin cabang/manajer operasional usaha gadai. c) Menyetorkan ukel ke bank/kantor pos. d) Menerima bukti penyetoran dari bank/kantor pos sebagai bukti sah administrasi. e) Merekap ukel yang dikirim dan biaya kirim dalam buku daftar nasabah yang dikirim ukelnya. 2) Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang

87

a) Menerima dan meneliti rekap ukel dan buku ekspedisidari pemimpin cabang/manajer operasional usaha gadai/petugas pengadministrasian yang ditunjuk. b) Membayar ukel ke pemimpin cabang/manajer operasional usaha gadai/petugas pengadministrasian yang ditunjuk untuk disetorkan ke bank/kantor pos.

5.

Prosedur Pelaksanaan Lelang 92 a. Panitia Lelang, aktivitasnya: 1) Menerima BJ yang akan dilelang dari petugas penyimpanan dengan dilampiri DBJAL dan SBK Dwilipat; 2) Jumlah dan kondisi fisik BJ yang akan dilelang dicocokkan dengan DBJAL dan SBK Dwilipat; 3) Membuat Katalog BJ lelang; 4) Mempersiapkan peralatan lelang dan membawa barang yang akan dilelang ketempat lelang dan memajangnya; 5) Mengisi nomor-nomor barang yang akan dilelang ke dalam DRPL; 6) Membagikan Katalog lelang dan menerima uang muka dari calon pembeli lelang; 7) Menetapkan HLL tiap-tiap barang yang akan dilelang sesuai urutan nomor SBKdwilipat, kemudian ditawarkan kepada pembeli lelang; 8) Menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi langsung dicatat pada DRPL dan SBK dwilipat bagian muka; 9) Membuat RBLP untuk barang yang tidak laku dilelang; 10) Membuat Risalah Lelang dengan menggunakan BAL dan menyerahkan uang hasil penjualan lelang dengan menggunaka BSTU kepada petugas penaksiran dan transaksi uang; 11) Menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara; 12) Mengirimkan bukti setoran Bea Lelang dan fotocopy BAL ke BUPLN setempat; 13) Membuat rata-rata lakunya lelang dan mengirimkannya ke Kanwil disertai dengan BAL; 14) Atas dasar BAL dan uang tunai yang diterima dicatat sebagai dasar pembuatan LHK. Uang, BAL dan RBLP lelang diserahkan kepada petugas penaksiran dan transaksi uang. b. Pembeli lelang. 1) Mendaftar dan menyerahkan uang muka kepada Panitia Lelang;

92


88

2) Menawar, membayar dan menerima barang; c. Petugas Penaksiran dan Transaksi Uang. 1) Menerima uang, BAL dan RBLP d. Petugas Pengadministrasian. 1) Membuat BPL berdasarkan DRPL dan SBK dwilipat lelang; Adapun prosedur pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian dapat digambarkan sebagai berikut: Bagan Alur Prosedur Lelang

Sumber :

Pedoman Pengelolaan Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman Non Online pada PT Pegadaian Kanwil I Medan

89

D.

Kendala yang timbul dalam pelelangan barang jaminan dan upaya penyelesaiannnya pada PT Pegadaian Kanwil I Medan PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang

mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memmupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang kepada masyarakat ini didasarkan hukum gadai. Dengan tujuan utama untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan rentenir yang bunganya relatif tinggi, sehingga PT Pegadaian ini bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintaha dibidang ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT Pegadaian, sebagai suatu lembaga keuangan non-bank yang yang memberikan kredit atas dasar hukum gadai tidak selamanya menjalankan misi dan tugas pokoknya dengan baik, karena terkadang ditemuinya beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan kredit gadai, terkhususnya dalam pelaksanaan lelang barang jaminan milik nasabah yang kredit gadainya telah jatuh tempo, adapun kendala yang timbul dalam pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian yaitu: 93 1.

Proses pemberitahuan (informasi) tentang lelang yang tidak sampai kepada nasabah yang kredit gadainya telah jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada PT Pegadaian diperoleh data

bahwa terkadang nasabah tidak sadar akan masa jatuh tempo dari kredit gadainnya karena nasabah tersebut sibuk dengan rutinitas sehari-harinya, sehingga terkadang 93

Hasil wawancara dengan Staff Legal Officer pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, hari jumat, tanggal 12 Desember 2014, jam 09.00 WIB

90

nasabah lupa dan tidak menyadari tanggal jatuh tempo dari kredit gadainya. Meskipun demikian pihak PT Pegadaian tetap melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah tersebut baik melalui surat pemberitahuan maupun telepon tapi masih ada juga ditemukan nasabah yang lalai dan tidak peduli.

2.

Harga pasar yang berubah-ubah Adanya perubahan harga atau tidak tetapnya harga pasar terhadap barang

jaminan, sehingga hal ini dapatmenyebabkan kesulitan dalam proses penaksiran oleh PT Pegadaian. Fungsi dari harga pasar adalah : a. Sebagai pedoman penetapan taksiran BJ; b. Sebagai dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah; c. Sebagai dasar penetapan harga taksir ulang barang yang akan dilelang; d. Sebagai dasar harga pembelian Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP); e. Sebagai dasar penurunan harga jual BLP. Karena harga pasar ini sangat menentukan harga taksiran barang jaminan, maka berubah-ubahnya atau tidak tetapnya hargapasar akan menimbulkan kesulitan bagi petugas Penaksiran dan Transaksi Uang untuk menetapkan kembali harg ataksiran ulang barang yang akan dilelang. Sehingga berubah-ubahnya harga pasar sangat berpengaruh terhadap proses pelelangan barang jaminan.

91

3.

Kelalaian dari pihak kreditur Kelalaian dari pihak kreditur ini merupakan hambatan internal yang

berasal dari pihak Pegadaian, biasanya hambatan ini timbul dalam bentuk kesalahan administrasi dari pihak PT Pegadaian, namun hambatan dari pihak kreditur ini sangat kecil kemungkinannya terjadinya, akan tetapi tidak mungkin menutup kemungkinan ada yang meakukannya. Adapun kemungkinan yang terjadi adalah taksiran tinggi, jika barang jaminan masuk dalam kategori taksiran tinggi, maka barang jaminan tersebut harus dimasukkan kedalam barang jaminan bermasalah dan diselesaikan. Barang ini tidak boleh dilelang. Akan tetapi jika panitia lelang menemukannya dan tidak dicatat dalam formulir barang jaminan kredit gadai bermasalah, dan ternyata tidak laku dilelang karena harganya terlalu tinggi, maka itu sepenuhnya menjadi beban panitia lelang. Pada poin 9 (sembilan) dalam surat perjanjian kredit dengan Jaminan barang bergerak, disebutkan: apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebisa mungkin apabila muncul hambatan akan selalu diselesaikan dengan cara musywarah, akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa mka dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1. Melalui jalur pengadilan (litigasi) 2. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute resolution (ADR), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

92

melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.(Pasal 1 ayat (10) undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa). 94

94

Mochamad Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modren (Online), Genta, Bandung, 2011, hal.6.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

KESIMPULAN Adapun kesimpulan dari keseluruhan pembahasan bab penulisan skripsi

ini adalah: 1.

Proses pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, dilakukan dengan beberapa tahapan administrasi lelang yang meliputi: a. Persiapan lelang b. Pelaksanaan lelang c. Pencatatan dan transaksi lelang d. Pembayaran uang kelebihan Adapun prosedur lelang pada PT Pegadaian dibagi dalam 4 (empat) pelaksana

yang

memiliki

tahapan

dan

aktivitas

sesuai

dengan

kedudukanya, yang terdiri dari: a. Panitia lelang Merupakan orang yang memimpin pelelangan dan bertangung jawab selamanya proses pelaksanaan lelang barang jaminan berlangsung. b. Pembeli lelang Merupakan orang yang beraktivitas untuk melakukan penawaran, membayar dan menerima barang hasil lelang.

93

94

c. Petugas penaksir dan transaksi uang Orang yang beraktivitas untuk Menerima uang, Berita Acara Lelang (BAL) dan Register BLP (RBLP) d. Petugas pengadministrasian Orang yang beraktivitas untuk Membuat

Buku Penjualan Lelang

(BPL) berdasarkan Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) dan Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat lelang. 2.

Proses pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian Kanwil I Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 17 ADP, berdasarkan Pasal tersebut Lelang dilaksankan sendiri oleh PT Pegadaian tidak oleh Kantor Lelang Negara, dengan pertimbangan bahwa PT Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada balai lelang. Pasal19 ADP menyebutkan bahwa kepala PT Pegadaian berhak menetapkan peraturanperaturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan lelang yang ditetapkan Departemen Keuangan atau pemerintah. PT Pegadaian juga menetapkan sendiri ketentuan mengenai lelang hal ini sesuai dengan diterbitkannya Surat Edaran No.48/Op1.00211/2003 tentang Lelang Barang Jaminan.

3.

Beberapa Kendala yang timbul dalam pelelangan barang jaminan pada PT Pegadaian Kanwil I Medan, yaitu: a.

Proses pemberitahuan (informasi) tentang lelang yang tidak sampai kepada nasabah yang kredit gadainya telah jatuh tempo.

b.

Harga pasar yang berubah-ubah

95

c.

Kelalaian dari pihak kreditur

Upaya penyelesaian kendala yang terdapat pada PT Pegadaian terdapat pada poin 9 (sembilan) dalam surat perjanjian kredit dengan Jaminan barang bergerak, disebutkan : apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebisa mungkin apabila muncul hambatan akan selalu diselesaikan dengan cara musywarah, akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa maka dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Melalui jalur pengadilan (litigasi) b. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute resolution (ADR)

B.

SARAN Saran di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.

Debitur dalam hal ini adalah nasabah, seharusnya lebih teliti lagi dalam membaca ketentuan perjanjian kredit gadai. Sebelum penandatanganan Perjanjian kredit gadai nasabah sebaiknya memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut khususnya mengenai hak dan kewajibannya, diharapkan nasabah tidak asal menandatanganinya, apabila ada hal yang kurang dipahami

atau

kurang

jelas

bagi

nasabah,

nasabah

seharusnya

96

menanyakannya kepada kreditur agar dapat memahami ketentuan dari perjanjian kredit gadai tersebut. Hal ini sangat penting untuk diketahui, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan dikemudian hari apabila ada klausul yang memberatkan nasabah. 2.

Kreditur dalam hal ini adalah PT Pegadaian, sebagai pemegang gadai seharusnya memberikan informasi yang lebih jelas tentang ketentuan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian gadai, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakatnya dalam melaksanakan perjanjian kredit gadai, kreditur diharapkan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebelum surat bukti kredit (SBK) ditandatangani, sehingga debitur memahami hak dan kewajibannya, serta akibat hukum dari kelalaiannya. Dan kreditur seharusnya lebih mensosialisasikan mengenai lelang sehingga masyarakat lebih mengerti mengenai lelang.

3.

Pemerintah hendaknya membuat undang-undang tersendiri tentang lembaga pegadaian dan didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan lelang, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses ketentuan yang terdapat didalam lembaga pegadaian tersebut, dan juga masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya peraturan tersebut, apakah pihak pegadaian telah menerapkannya dengan baik dalam setiap aktivitas pelayanan yang diselenggarakan pegadaian.

BAB III WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN. Pada hakekatnya ketika 2 (dua) orang atau lebih membuat suatu

Recommend Documents