BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ramainya pasar modal di negara-negara, termasuk di Indonesia telah berkembang menjadi target di mana pikiran dan uang dicurahkan oleh banyak orang. Sedemikian besar kekuatan yang ada pada pasar modal, sehingga apabila orang berbicara tentang bursa saham Wall Street di New York misalnya, seakan-akan sedang berbicara tentang suatu gudang tempat menyimpan uang. Karenanya tidak heran, orangpun berlomba-lomba untuk sekedar meraih keuntungan di pasar modal. Seperti biasanya terhadap kegiatan-kegiatan yang gemerlapan dan bergemilang dengan uang, trik-trik bisnis (sehat atau tidak sehat) sering terjadi.1 Karena kuatnya pandangan bahwa pasar modal bukanlah semacam kasino tempat berjudi, maka aturan-aturan mainpun diperketat. Bahkan sedemikian ketatnya, hampir seluruh langkah dan gerak orang di pasar modal diatur oleh sektor hukum. Tujuannya jelas, yakni agar tercapai unsur-unsur ketertiban, keadilan dan kepastian hukum di pasar modal. Dengan demikian terciptalah hukum pasar modal yang sangat sophisticated dan komprehensif itu. Pengaturan yuridis mengenai pasar modal ini bisa menjadi suatu “patrun” dan model bagi suatu pengaturan hukum mengenai suatu pasar lainnya.
1
Munir Fuady, Pasar Modal Modern; Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 9.
1
2
Istilah pasar modal sendiri dipakai sebagai terjemahan dari istilah Capital Market, yaitu suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan tempat orang membeli dan menjual suatu efek yang baru dikeluarkan.2 Seperti di pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan/membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Sementara itu, Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 memberi pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan frofesi yang berkaitan dengan efek.3 Jadi undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal. Sering pula disebut-sebut bahwa pasar modal merupakan tempat memperoleh
2
Ibid., hlm. 33.
3
Departemen Keuangan RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, pasal 1.
3
dana jangka panjang. Hal ini diperbedakan dengan rivalnya yang lain yang disebut “pasar uang”, yang terakhir ini sering dikatakan sebagai sumber dana jangka pendek.4 Selain itu, rivalnya yang lain lagi adalah “pasar komoditi” yang dalam hal ini merupakan tempat perdagangan komoditas seperti kopra, karet, dan sebagainya. Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara, karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai: 1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. 2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. 3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. 4. Mempertinggi efesiensi alokasi sumber produksi. 5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral. 6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable. 7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.5
4
Algifari, dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002, hlm. 184. 5
Munir Fuady, op.cit., hlm. 11.
4
Kerena kegiatan pasar modal begitu marak dan complicated, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil, dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal itu (Capital Market Law, Securities Law). Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Jadi, ruang lingkupnya relatif luas.6 Di
Indonesia
hukum
pasar
modal
berkembang
dengan
perkembangan pasar modal itu sendiri dan sebagaimana diketahui bahwa gemerlapnya pasar modal baru dimulai di Indonesia di sekitar tahun 1988. Sejak saat itu pulalah hukum pasar modal mulai menampakkan kekuatannya. Puncak dan momentum penentu bagi perkembangan pasar modal adalah dengan keluarnya Undang-undang Pasar Modal, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995, yang terdiri atas 18 Bab dan 116 pasal yang kemudian diikuti oleh banyak sekali peraturan pelaksanaannya.7 Pasar modal bukanlah seperti pasar ikan atau pasar sapi. Pasar modal merupakan suatu tempat orang memerankan lakonnya sendiri-sendiri. Ada pelakonan yang memerlukan uang tetapi ada pula pelakonan yang justru kelebihan uang, sehingga perlu tempat berinvestasi. Ada pula mereka yang hanya sekedar punya hobi berspekulasi. Di pasar modal semua berkumpul. Agar tidak ada yang dirugikan, kemudian datang pengawas (Bapepam), perlu pasar yang tertib (Bursa Efek), perlu pihak perantara (pialang), pihak
6
Algifari, dkk., op.cit., hlm. 191.
7
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2003, hlm. 18-19.
5
pembantu untuk menganalisis di bidangnya masing-masing (penasihat investasi, akuntan, penilai, konsultan hukum, notaris), dan pihak-pihak lainnya. Singkat kata di pasar modal banyak profesi berkumpul. Sudah barang tentu tanpa kaidah-kaidah hukum yang mengatur, mereka akan saling mengelabuhi satu sama lain. Jadi diperlukan hukum yang baik dengan aparat penegak hukum yang tangguh, yang mampu dan berani bila perlu menangkap pelaku pasar modal yang melakukan penyimpangan tersebut. Sektor hukum pasar modal berkembang cukup pesat dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Karenanya untuk mengetahui dan memahami hukum di bidang ini, diperlukan konsentrasi yang penuh. Hukum pasar modal merupakan sektor hukum yang cukup rumit dan canggih. Di abad modern ini, terasa belum sah bagi siapa saja yang berkecimpung atau ingin berkecimpung di bidang hukum bisnis tanpa mengetahui seluk-beluk yuridis tentang pasar modal. Sebaliknya, bagi mereka yang sudah mengetahui serba-serbi tentang pasar modal, termasuk sektor legalnya, biasanya sudah dapat mengklaim dirinya sebagai seorang yang mengerti bisnis, mengerti apa arti globalisasi, dan mengerti hal-hal canggih lainnya. Demikianlah fenomena yang ada sekarang dalam masyarakat, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Go publik-nya suatu perusahaan yang dibungkus dengan rapi oleh hukum pasar modal itu, kini sudah bukan lagi fenomena aneh dalam bisnis. Bahkan terkesan sekarnag bahwa yang dapat go publik tersebut bukanlah hanya perusahaan pilihan saja, seperti yang didengung-dengungkan oleh
6
banyak orang. Sekarang ini, perusahaan yang sebenarnya biasa-biasanya saja dapat melakukan go bublik. Asal perusahaan tersebut “pandai” menjual diri. Karena fenomena yang demikianlah, kiranya peranan sektor hukum semakin manjadi krusial, agar masyarakat, in casu pihak investor dapat selalu terlindungi hak-haknya itu.8 Karena seluk-beluk dan rawannya permainan di pasar modal maka telah diterbitkan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, yang terdiri atas 18 Bab dan 116 pasal yang kemudian diikuti oleh banyak sekali peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan itu pula, penulis tertarik untuk melakukan
pengakajian
terhadap
Undang-undang
tersebut
dengan
menggunakan perspektif hukum Islam. Kemudian penelitian akan difokuskan pada pasal 90-93 yang mengatur mengenai penipuan dan manipulasi pasar.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan deskripsi sekilas di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penipuan dan manipulasi pasar menurut Pasal 90-93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
C. Tujuan Penelitian Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap
8
Munir Fuady, loc.cit.
7
penipuan dan manipulasi pasar menurut Pasal 90-93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
D. Telaah Pustaka Bahasan tentang masalah pasar modal telah banyak ditemukan dalam buku-buku maupun tulisan-tulisan lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, hukum secara umum, maupun hukum Islam. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi penelitian ini di hadapan kajian-kajian yang telah dilakukan, berikut penulis kemukakan bahasanbahasan tentang pasar modal. Munir Fu’ady dalam bukunya Pasar Modal Modern (Tinjaun Hukum), mencoba menyoroti pasar modal dalam kacamata hukum. Di dalam buku ini banyak dikupas mengenai hukum pasar modal yang menurutnya sebagai cabang baru dari hukum bisnis yang mengalami perkembangan sangat pesat mengikuti perkembangan praktek dan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri. Karenanya, jika ingin mendalami hukum pasar modal, yang dilakukan ialah harus selalu mengikuti perkembangannya yang ternyata sangat dinamis tersebut, di samping juga memahami kaidah dasar, konsep, dan teori-teori hukum pasar modal. Ali Arifin dalam bukunya Membaca Saham. Buku ini banyak menuntun atau sebagai panduan dasar seni berinvestasi dan teori permainan saham, kapan sebaiknya membeli, dan kapan sebaiknya menjual. Menurutnya, berinvestasi dalam dunia pasar modal tidak cukup jika hanya mengandalkan
8
tekat, intuisi, serta pengalaman, apalagi jika hanya mengandalkan banyaknya uang. Banyak kejajian menunjukkan mereka yang berinvestasi terpaksa harus membayar
mahal
kegagalannya.
Dana
investasi,
terutama
saham,
membutuhkan banyak pembelajaran. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin pandailah menyusun strategi dan memonitor segala hal yang berkaitan dengan dunia saham itu sendiri, dengan cara ini peluang untuk memperoleh kemenangan akan semakin lebar. Sunariyah dalam bukunya Pengetahuan Pasar Modal, banyak menjelaskan mengenai seluk-beluk pasar modal. Di dalam buku ini juga dijelaskan sejarah perkembangan singkat pasar modal di Indonesia, peranan pemerintah dalam pasar modal, seluk-beluk bunga dan pasar keuntungan, tingkat bunga dan harga sekuritas, saham di pasar modal sampai investasi obligasi dan reksadana juga banyak dikupas dalam buku ini. Hulwati dalam bukunya Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Hulwati mencoba mengupas pasar modal dari sudut hukum Islam, yang menurutnya bahwa transaksi saham yang dilakukan di pasar perdana tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, karena aktivitas (ketepatan harga) itu dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan emiten, penjamin dan investor, dan tidak berbelit-belit, sedangkan agio saham yang diperoleh akan mengalir ke perusahaan yang nantinya dinikmati oleh ivestor sebagai dividen. Sedangkan transaksi saham di pasar sekunder di mana terdapat unsur-unsur spekulasi, manipulasi yang mengarah kepada gharar, tetapi praktek tersebut dapat dieleminir.
9
Dari deskripsi di atas, maka penelitian ini akan melihat lebih spesifik pandangan hukum Islam terhadap penipuan dan manipulasi pasar menurut Pasal 90-93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tanpa sikap a priori penulis berkesimpulan selama ini belum ada kajian yang secara khusus membedah persoalan yang akan penulis angkat.
E. Metode Penelitian Dalam penulisan ini penulis lebih menitikberatkan pada analisis yuridis dan penyajian data secara kualitatif, yaitu penyajian data secara tertulis melalui kata-kata.9 Adapun kerangka metodologisnya mengikuti langkahlangkah: 1. Metode Pengumpulan Data Metode ini sebagai langkah awal dan lanjutan dalam penyusunan skripsi yang merupakan studi pustaka (library research). Langkah yang ditempuh dengan cara pengumpulan data berupa; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai data primer, kemudian undang-undang lain yang terkait, buku-buku, makalah-makalah, ataupun tulisan-tulisan yang relevan sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan pengujian atau penilaian terhadap kesahihannya dengan cara mengkomparasikan datatersebut satu sama lain. Dengan langkah ini diharapkan akan
9
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 3.
10
menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (valid). 2. Metode Analisa Data a. Metode diskriptif Yaitu metode yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. 10 Dengan
meggunakan
metode
ini
penulis
mencoba
untuk
menyampaikan apa saja yang tertuang di dalam litaratur sebagai bahan referensi. b. Metode deduktif Yaitu
mengambil
kesimpulan
yang
berangkat
dari
pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, menilai suatu kejadian yang khusus atau spesifik. Hal ini dilakukan karena kajian ini bertolak pada ukuran diskursus norma hukum, dalil, teori atau proposisi.11 Tuangan ini dielaborasikan pada bab IV. c.
Metode induktif Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa
10
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke11, 1998, hlm. 18. 11
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 7.
11
yang kongkret, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.12
F. Sistematika Penulisan Rencana penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 90-93 mengenai Penipuan dan Manipulasi Pasar. Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang dengan cara ini akan diketahui di mana posisi penelitian ini di hadapan karyakarya terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang gambaran umum jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual-beli, syarat dan rukun jual beli, dan macam-macam jual beli yang mencakup jual yang diperbolehkan dan yang dilarang. Bab ketiga akan memaparkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tntang Pasar Modal Pasal 90-93 mengenai Penipuan dan Manipulasi. Bab ini gambaran umum tentang pasar modal, tindakan penipuan dan manipulasi pasar di pasar modal, dan pasal 90-93 mengenai Penipuan dan Manipulasi Pasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
12
Ibid. hlm. 8.
12
Bab keempat merupakan analisis yang akan memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap Penipuan dan Manipulasi Pasar Menurut Pasal 90-93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bab ini memuat; tinjauan hukum Islam terhadap Penipuan dan Manipulasi Pasar, tinjauan hukum Islam terhadap Penipuan dan Manipulasi Pasar Menurut Pasal 90-93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saransaran dan kata penutup.
13
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, A., Enskiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. Arifin, Ali, Mambaca Saham, Yogyakarta: Andi, 2002. Departemen Keuangan RI, Seluk-beluk Pasar Modal, Jakarta: Balai Pustaka, t.th. , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Fuady, Munir, Pasar Modal Modern; Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001. Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989. Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003. Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-11, 1998. Winarto, Yasso, (Ed), Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Yayasan Mitra Dana, Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
