BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan teknologi pada abad ini sangat pesat, terutama dibidang nuklir. Banyak negara yang telah melakukan uji coba nuklir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nuklir yang dahulunya hanya dipakai untuk senjata perang, telah berkembang dan dimanfaatkan untuk tujuan damai. Seperti yang telah diatur dalam hukum internasional. Hukum internasional yang merupakan keseluruhan dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain1 juga mengatur tentang penggunaan nuklir . Pentingnya penggunaan energi nuklir saat ini dapat dimanfaatkan contohnya seperti PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Keuntungan PLTN dibandingkan dengan pembangkit daya utama lainnya adalah:
1. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca (selama operasi normal) - gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika Generator Diesel Darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas.
1
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional,Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2009, hal. 4
1
2. Tidak mencemari udara - tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, mercury, nitrogen oksida, partikulate atau asap fotokimia. 3. Sedikit menghasilkan limbah padat (selama operasi normal). 4. Biaya bahan bakar rendah - hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. 5. Ketersedian bahan bakar yang melimpah - sekali lagi, karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan.2 Pemanfaatan teknologi nuklir telah merambah ke berbagai bidang, namun secara umum pemanfaatan teknologi nuklir dibagi menjadi dua kelompok besar,yaitu untuk kepentingan militer dan kepentingan damai (sipil).3 Penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer dapat berupa senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan alat peledak yang mendapatkan daya ledaknya dari reaksi nuklir, entah itu dari reaksi fisi4, fusi5, atau kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan sejumlah besar energi dari sejumlah kecil massa, bahkan alat peledak nuklir kecil dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan, api, dan radiasi. Senjata nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal, dan penggunaan dan pengendaliannya telah menjadi aspek kebijakan internasional
2
Seperti yang dimuat dalam http://www.kompasiana.com/e-mahendra/pentingnya-energinuklir-di-indonesia_5500a1a7a333119f6f511a11 diakses pada 4 September 2015 pukul 19.20 Wib 3 Akhmad Khusyairi, Pemanfaatan teknologi nuklir seperti dimuat dalam http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,27073-lang,id-c,teknologit, PEMANFA ATAN+TEKNOLOGI+NUKLIR-.phpx diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 17.01 Wib 4 fusi nuklir (reaksi termonuklir) adalah sebuah proses saat dua inti atom bergabung, membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. Fusi nuklir adalah sumber energi yang menyebabkan bintang bersinar, dan Bom Hidrogen meledak. Sebagaimana dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_nuklir diakses pada tangga 5 September 2015 pukul 17.15 Wib 5 Fisi nuklir adalah proses pembelahan inti menjadi bagian-bagian yang hampir setara, dan melepaskan energi dan neutron dalam prosesnya. Jika neutron ini ditangkap oleh inti lainnya yang tidak stabilm inti tersebut akan membelah juga, memicu reaksi berantai. Sebagaimana dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_nuklir diakses pada tangga 5 September 2015 pukul 17.23 Wib
2
sejak kehadirannya. Sedangkan dalam bentuk pemanfaatannya dibidang sipil seperti Energi nuklir yaitu tipe teknologi nuklir yang melibatkan penggunaan tekendali dari reaksi fisi nuklir untuk melepaskan energi, termasuk propulsi, panas, dan pembangkitan energi listrik. Energi nuklir diproduksi oleh reaksi nuklir terkendali yang menciptakan panas yang lalu digunakan untuk memanaskan air, memproduksi uap, dan mengendalikan turbin uap. Aplikasi medis dari teknologi nuklir dibagi menjadi diagnosa dan terapi radiasi, perawatan yang efektif bagi penderita kanker, Pencitraan Sinar X dan sebagainya. Penggunaan Teknesium untuk diberikan pada molekul organik, pencarian jejak radioaktif dalam tubuh sebelum diekskresikan oleh ginjal, dan lain-lain. Dalam Aplikasi industri seperti Pada eksplorasi minyak dan gas, penggunaan teknologi nuklir berguna untuk menentukan sifat dari bebatuan sekitar seperti porositas6 dan litografi7. Teknologi ini melibatkan penggunaan neutron atau sumber energi sinar gamma dan detektor radiasi yang ditanam dalam bebatuan yang akan diperiksa. Serta masih banyak lagi pemanfaatan yang digunakan untuk bidang sipil.8 Pengaturan mengenai pengembangan nuklir secara global diatur dalam Nonproliferasi Nuclear Treaty (NPT). NPT adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Terdapat lebih dari 170 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear Weapon 6
po·ro·si·tas n Bio keadaan menjadi berpori sehingga caIran atau gas dapat lalu, seperti yang dimuat dalam KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online) http://kbbi.web.id/porositas diakses pada tanggal 8 September 2015 pukul 05.24 Wib 7 li·to·gra·fi n Graf cetak batu; (dalam arti sekarang: cetak ofset) , seperti yang dimuat dalam KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online) http://kbbi.web.id/litografi terakhir diakses pada tanggal 8 September 2015 pukul 05.30 Wib 8 Seperti yang dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_nuklir terakhir diakses pada tanggal 9 September 2015 pukul 19.40 Wib
3
States/NWS) dan negara-negara non-nuklir (Non-Nuclear Weapon States/NNWS). NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan general and complete disarmament, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. 9 Perjanjian ini pertama kali diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya termasuk Iran. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Sedangkan Korea Utara merupakan anggota NPT dari 12 Desember 1985 menanyatakan keluar pada tanggal 10 April 2003.10 Menurut Duta Besar Korea Utara untuk Inggris Hyun Hak-bong di London kepada Sky News, Jumat, 21 Maret 2015 Bukan hanya Amerika Serikat yang memiliki monopoli atas serangan senjata nuklir. Lebih lanjut dikatakan bahwa Korea Utara siap menyerang balik jika diserang.11 Regulasi pada bidang hukum internasional mengenai nuklir telah banyak dilakukan , mulai dari perjanjian dalam lingkup global/multilateral, regional, bahkan sekarang berkembang dengan bilateral, mengingat pentingnya pengaturan tentang nuklir ini agar tiap negara dapat mengembangkan
nuklirnya dengan
tujuan damai. 9 Seperti yang dimuat dalam http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=16&l= id terakhir diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 20.10 Wib 10 Seperti yang dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir terakhir diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 20.40 Wib 11 Seperti yang dimuat dalam http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/21/118651737/koreautara-siap-tembakkan-senjata-nuklir-kapan-saja terakhir diaksses pada 16 September 2015 pukul 21.44 Wib
4
Pada awal tahun 1957, Amerika Serikat dalam hal ini dapat disingkat AS meluncurkan program nuklir dengan Iran. Saat itu, Iran yang dipimpin oleh Shah, memang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat.
Iran pun
mengembangkan program nuklirnya pada 1970-an atas dukungan Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai berhenti mendukung program nuklir Iran ketika Shah digulingkan pada Revolusi Islam tahun 1979. Setelah Revolusi Islam, Iran semakin mengembangkan tenaga nuklir yang mereka klaim untuk dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik. Namun Amerika
menilai bahwa negara
tersebut belum perlu mengganti tenaga listriknya dengan nuklir. Negara-negara Barat pun curiga pengembangan nuklir di Iran bertujuan untuk membuat bom atom. Menurut juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Hamid Reza Asefi, Iran sendiri berang terhadap tudingan Amerika bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir. Menurut Iran, seharusnya sebelum menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, AS lebih dulu membuktikan tuduhan mereka terhadap Irak yang sampai sekarang ternyata tak terbukti.12 Pada tahun 2003, International Atomic Energy Agency (IAEA)
atau
dikenal dengan Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa mereka menemukan pabrik uranium berkadar tinggi di Natanz, Iran. Produksi uranium Iran sempat dihentikan, namun pada tahun 2006 Iran kembali memperoduksinya. Pada akhir tahun 2006 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi terhadap Iran karena tidak juga menghentikan program nuklirnya. Sanksi kemudian meluas menjadi larangan jual beli senjata, larangan berkunjung, larangan jual beli minyak dan larangan bertransaksi dengan bank di Iran selama tujuh tahun.Hingga dua 12
Seperti yang dimuat dalam http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=Aw5RBV4A A1cH terakhir diakses pada pada 16 September 2015 pukul 23.35 Wib
5
pekan menjelang tenggat waktu Resolusi PBB 1737, pemerintah Iran sama sekali tidak berusaha mematuhi tuntutan internasional untuk menghentikan program atomnya. Sanksi tersebut melumpuhkan perekonomian Iran karena harga minyak turun dan mata uang Iran turun 80%. Tahun 2012 Iran bahkan mengalami inflasi.Tapi seakan tidak jera setelah diselidiki oleh AS, Iran malah menambah produksi uraniumnya menjadi 19 ribu sentrifugal yang awalnya hanya berjumlah 3.000 sentrifugal pada tahun 2007.13 Pada tanggal 14 Juli 2015 dicapailah kesepakatan antara iran dengan negara China, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia yang merupakan anggota tetap DK PBB dan ditambah dengan Jerman dalam hal ini disebut (P5+1) serta perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. Kemudian Dewan keamanan PBB (DK PBB) mengesahkan perjanjian nuklir yang dicapai dengan Iran, mengawali proses pencabutan beragam sanksi yang telah merusak perekonomian negara itu.14 Tentu merupakan sesuatu yang aneh, ketika sebuah perjanjian telah disepakati namun disahkan pula oleh DK PBB selaku organ PBB. Kemudian, mengenai status perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum internasional atau tidak memenuhi syarat-syarat serta kebiasaan internasional yang ada. Hal tersebut merupakan suatu yang penting untuk diteliti mengenai status perjanjian tersebut dalam perspektif hukum internasional.
13
Seperti yang dimuat dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-Iran/ terakhir diakses pada 17 September 2015 pukul 22.20 Wib 14 Seperti yang dimuat dalam http://www.voaindonesia.com/content/dk-pbb-sahkanperjanjian-nuklir-iran/2870684.html terakhir diakses pada 17 September 2015 pukul 23.28 Wib
6
B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana Pengaturan pembatasan penggunaan nuklir dalam berbagai Perjanjian Internasional yang berlaku saat ini ?
2.
Bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional ?
3.
Bagaimana Sanksi hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui berbagai peraturan internasional tentang cara penggunaan nuklir yang berlaku. 2. Untuk mengetahui bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional. 3. Untuk mengetahui apa saja sanksi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum Internasional.
7
Selain daripada tujuan penulisan, adapaun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk Penulis agar dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan kemampuan penulis untuk membuat karya tulis, juga agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain manfaat tersebut adapun manfaat yang diperoleh lainnya adalah : 1. Manfaat Teoritis Secara Teoritis bermanfaat untuk memberikan Informasi mengenai status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB selaku organ PBB , dan selain itu juga sebagai sumbangsih kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan masyarakat luas agar memahami tentang perjanjian internasional khususnya status perjanjian antara Iran dengan E3/EU+3 yang kemudian disahkan oleh DK PBB selaku organ PBB. 2. Manfaat Praktis Sebagai masukan kepada pemerintah nantinya apabila ingin membuat perjanjian Internasional khususnya perjanjian dibidang nuklir dengan negara atau Organisasi Internasional lainnya. D. Keaslian Penulisan Di dalam Penelitian ini dimulai degan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Perjanjian Nuklir dan perkembangan perjanjian Nuklir Iran dengan PBB. Sehubungan dengan keaslian judul pemelitian ini telah melakukan pemeriksaan. Judul pemelitian ini telah disetujui oleh Ketua Departemen Hukum Internasional tanggal 29 Juli 2015. Penelitian ini juga telah melalui proses uji
8
bersih judul berdasarkan pemeriksaan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/ Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum USU tertanggal 31 Juli 2015. Dan dinyatakan lulus dari proses uji bersih. Judul penelitian ini merupakan masalah baru yang diteliti, jadi tidak ada judul ganda terhadap penelitian ini, dan penelitian ini merupakan karya asli yang dibuat penulis. E. Tinjauan Pustaka Penelitian
ini
diperoleh
dari
berbagai
sumber
yang
dapat
dipertanggungjawabkan , yaitu berupa berita berita terbaru mengenai perjanjian nuklir Iran dengan PBB, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, juga buku-buku, laporan-laporan, Jurnal, dan perjanjian-perjanjian internasional. Untuk memberikan kesatuan pemahaman agar tidak menimbulkan multitafsir. Maka akan diuraikan tentang pengertian dari judul penelitian ini. Pengertian Judul “Status Perjanjian Nuklir Antara Iran Dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang Disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional” Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau peroalan yang melintasi batas negara, antar negara dengan negara; dan negara dengan subjek hukum bukan negara. Subjek hukum internasional :15 1. Negara adalah subjek hukum inyernasional daalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.Bahkan, hingga
15
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, Loc. Cit. hal. 98-110
9
sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara. 2. Takhta Suci (vatikan) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara 3. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di janewa mempunyai tempat tersendiri ( unik ) dalam sejarah hukum internasional. 4. Organisasi Internasional , sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai ini. 5. Orang perorangan, dalam arti terbatas orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagi subjek hukum internasional 6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) , menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu. Mengenai sumber hukum internasional terdapat dalam pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa
mahkamah dalam
memberi keputusan yang diajukan kepadanya, harus memerlakukan : a.
Konvensi/ perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
b.
Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaaan umum yang telah diterima sebagai hukum
c.
Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
10
d.
Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang dari berbagai negara, sebagai pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk nama tertentu ,
yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional dalam statusa mahkamah internasional. Perserikatan Bangsa-bangsa dapat disingkat PBB dari adalah Organisasi internasional . atau dikenal juga dengan sebutan United Nation yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Nuklir merupakan bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom (inti atom).16 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah perjanjian internasional tentang program nuklir Iran mencapai di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran, (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB-Cina, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat-plus Jerman) P5+1, dan Uni Eropa. E3/EU+3 adalah (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris and Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan). E3 adalah negara dari bagian Uni Eropa yaitu Jerman, Perancis, Inggris. EU adalah Uni Eropa dan 3 adalah negara yang berasal dari luar Uni Eropa yaitu China, Rusia, dan Amerika Serikat.
16
Seperti dimuat dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/nuklir terakhir diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 11.20 Wib
11
P5+1 adalah Inggris, Perancis, Rusia, China, dan Amerika Serikat disebut dengan P5 yang merupakan anggota tetap DK PBB dan 1 adalah Jerman yang merupakan negara diluar anggota tetap DK PBB. F. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal yakni meneliti dan menganalisis keseluruhan normanorma hukum yang bersumber pada hukum tertulis maupun bersumber pada putusan-putusan pengadilan saja, dimana penelitian ini hanya mengacu pada perangkat hukum tertulis, antara lain : Konvensi Internasional dan juga peraturan internasional lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan jenis data sekunder yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah bahwa data tersebut tidak diperoleh dari sumber data pertama, melainkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, surat kabar, makalah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah, kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain. Sedang yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat
12
merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.17 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, atau literature (library research) yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi sumber penelitian dan dilakukan di perpustakaan USU, Perpustakaan Nasional Jakarta maupun perpustakaan daerah dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa undang-undang, persetujuan-persetujuan, piagam, kovenan serta perangkat hukum internasional dan nasional yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa pendapat dari berbagai pakar yang dimuat dalam literature, maupun artikel-artikel baik dari media cetak maupun elektronik. G.
Sistematika Penulisan Bab I
: Berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan,
tinjauan kepustakaan,
metode penulisan dan
sistematika penulisan. Bab II
: Pada bab ini membahas membahas tentang sejarah nuklir, lalu kemudian memaparkan tentang badan internasional mengenai nuklir, kemudian menjelaskan tentang perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai nuklir, mulai dari yang global sampai regional.
17
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal..14
13
Bab III : Pada bab ini membahas tentang perjanjian internasional, kemudian dilanjutkan dengan membahas status PBB sebagai organisasi internasional, dilajutkan dengan membahas status perjanjian nuklir antara Iran dengan negara p5+1 serta Uni Eropa yang kemudian disahkan oleh DK PBB selaku organ PBB PBB menurut hukum perjanjian internasional. BAB IV : Pada bab ini diawali dengan membahas sanksi hukum yang dikenal dalam hukum internasional, kemudian beberapa contoh pelanggaran dalam hukum internasional terkait penggunaan nuklir dan sanksi yang pernah diterapkan, dan terakhir membahas sanksi hukum
yang timbul apabila terjadi
pelanggaran atas perjanjian nuklir Iran dengan EU/E3+3. BAB V : Pada bab ini berisi penutup. Penutup
ini terdiri dari
kesimpulan dan saran- saran yang merupakan rekomendasi solusi atas persoalan yang ditemukan dalam penelitian.
14
