BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber
daya yang mendukung untuk kualitas hidup masyarakatnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, Indonesia harus memperhatikan beberapa komponen untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. IPM memiliki tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Pencapaian IPM di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014 mencapai 73,81 %. Berdasarkan perhitungan IPM adapun juga hasil perhitungan angka harapan hidup masyarakat Indonesia yaitu 70,1 % yang terbilang cukup rendah dibandingkan negara lainnya (BPS, 2014). Angka harapan hidup masyarakat Indonesia memiliki hubungan terhadap kemampuan seseorang untuk memenuhi pembiayaan kesehatannya. Sebelum era Jaminan Kesehatan Sosial di Indonesia berlangsung, didapatkan bahwa sekitar 60% pembiayaan kesehatan ditanggung oleh rumah tangga dalam bentuk pembayaran langsung kepada penyedia pelayanan kesehatan (out of pocket payment) (Kurniawan, 2012). Mekanisme ini menjadikan masyarakat yang tergolong kurang mampu tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan yang seharusnya adalah hak setiap orang. Permasalahan ini sudah dilakukan upaya perbaikan melalui pembentukan sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang Undang No. 40 tahun 2004.
1
2
Penerapan SJSN di Indonesia memiliki hubungan dengan pelaksanaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Menurut UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan program yang wajib didapatkan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sampai saat ini masih belum bisa keluar dari permasalahan tersebut hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan baru berjumlah 60,24% atau 142.179.507 jiwa, sedangkan 39,76% atau 95.376.856 jiwa belum memilikinya (Purwandari, 2015). Implementasi program JKN pada awalnya mengalami beberapa kendala seperti : belum semua penduduk tercakup menjadi peserta, distribusi pelayanan kesehatan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan yang bervariasi, sistem rujukan serta pembayaran yang belum optimal (Maman. dkk, 2015). Perbaikan pada program JKN dilakukan secara intensif melalui pembentukan kebijakan dan sistem asuransi kesehatan. Program JKN di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai cakupan Semesta 2019 atau yang sering dikenal dengan Universal health Coverage. (Kemenkes RI, 2014) Salah satu upaya pemerintah dalam melaksankan cakupan semesta 2019 yaitu dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Indonesia diawali dengan proses rekrutmen kepesertaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan kategori kelompok peserta BPJS Kesehatan dapat dilihat bahwa
3
kelompok Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) merupakan peserta belum terdaftar dengan jumlah yang cukup banyak di bandingkan dengan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) (BPJS Kesehatan, 2014). Banyaknya peserta yang belum terdaftar pada kelompok Non PBI menyebabkan BPJS Kesehatan menyusun strategi untuk menjaring peserta pada kelompok ini yaitu salah satunya pada badan usaha swasta. Badan usaha swasta merupakan sebuah lapangan pekerjaan yang memiliki kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang pemilik sepenuhnya berada ditangan individu atau swasta yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali dengan kepadatan penduduk dan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Denpasar memiliki banyak perusahaan dan badan usaha sebagai salah satu aset pembangunan infrastruktur di Bali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014 dapat dilihat jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis lapangan usaha pada tahun 2014, didapatkan bahwa dari 461.135 pekerja, pekerja lebih banyak pada jenis lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel dengan jumlah pekerja sebanyak 195.205 pekerja kemudian jenis lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dengan jumlah 104.961 pekerja dan lapangan usaha jenis industri pengolahan berjumlah 58.378 pekerja (BPS, 2014). Produktivitas Kota Denpasar yang sebagian besar berasal dari sektor badan usaha maka perlu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja agar pekerja dapat menikmati pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan produktivitas badan usaha. Berdasarkan hasil capaian kepesertaan pada BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang membawahi tiga kabupaten yaitu Denpasar, Badung dan Tabanan, didapatkan bahwa pada kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dalam hal
4
ini yaitu badan usaha swasta yang ada di Kota Denpasar untuk rekrutmen kepesertaannya belum mencapai target untuk tahun 2015.
Tabel 1.1 Rekrutmen Badan Usaha Swasta BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
No Kabupaten/Kota
Target Capaian 2015 (Jiwa)
Jumlah Badan Jiwa Usaha Swasta 1.378 86.222
Realisasi
1
Kota Denpasar
202.772
42,52 %
2
Kabupaten Badung
253.465
1.453
144.394
56,97 %
3
Kabupaten Tabanan Total
50.693
121
8.982
17,72 %
506.929
2.952
239.598
47,26 %
Sumber : Aplikasi Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Denpasar tentang capaian rekrutmen badan usaha swasta hingga 30 Desember 2105
Hasil dari pencapaian rekrutmen badan usaha swasta yang ada di Kota Denpasar berdasarkan rekapitulasi rekrutmen badan usaha swasta BPJS Kesehatan Cabang Denpasar hingga 30 Desember 2015 masih belum memenuhi target. Dari hasil tersebut didapatkan realisasi pencapai berupa presentase mencapai 42,52 %. Perolehan capaian rekrutmen kepesertaan badan usaha swasta berdasarkan jumlah jiwa
terbilang cukup rendah karena masih dibawah 50 %. Capaian tersebut
menunjukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi badan usaha swasta sehingga masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Salah satu faktor tersebut yaitu perepsi seorang terhadap program JKN. Berdasarkan hasil penelitian (Sutanta, 2016) dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota JKN menyatakan program JKN merupakan program yang sangat bagus tetapi pelaksanaannya dilapangan berbeda. Pengetahuan masyarakat tentang pemahaman
5
program JKN dapat dibuktikan dengan persepsi masyarakat tentang program JKN. Maka dari itu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong badan usaha swasta mendaftar sebagai peserta JKN dilakukan dengan menggambarkan persepsi badan usaha swasta terhadap program JKN. Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan bagi badan usaha swasta diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 111 Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu pemberi kerja pada badan usaha milik negara, badan usaha besar, badan usaha menengah, badan usaha kecil maupun badan usaha mikro diwajibkan paling lambat mendaftarkan badan usahanya sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2015 (Kemenhumkam, 2013b). Aturan tersebut tentunya akan mengikat bagi kelompok peserta PPU dalam hal ini badan usaha swasta untuk menjadi peserta JKN. Keadaan sistem JKN yang mewajibkan ini sangat berbeda dengan PP No. 14 tahun 1993 tentang Jamsostek yang membolehkan terjadinya opt out (tidak ikut Jamsostek). Hal ini menyebabkan badan usaha lebih memilih untuk ikut asuransi kesehatan swasta dibandingkan Jamsostek (Thabrany, 2015). Selain dari kepesertaan yang bersifat wajib, dilihat dari pembayaran iuran berdasarkan pernyataan dari Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Riduan, mengatakan bahwa tingkat kolektabilitas PPU sangat baik karena mereka tergolong lancar membayar iuran (BPJS Kesehatan, 2015). Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2016. Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat membantu BPJS Kesehatan untuk menyusun strategi rekrutmen peserta PPU dalam hal ini badan usaha swasta yang ada di Kota Denpasar.
6
1.2
Rumusan Masalah JKN merupakan program yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 yang
dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan. Program yang masih terbilang baru ini membuat masih banyak masyarakat yang belum paham tentang program JKN. Hal ini dibuktikan dari pencapaian rekrutmen peserta JKN yaitu khususnya pada badan usaha swasta yang ada di Kota Denpasar ternyata tidak memenuhi target pada tahun 2015. Pencapaian rekrutmen badan usaha swasta di Kota Denpasar berdasarkan jumlah jiwa masih terbilang rendah karena hanya mencapai 42,52 %. Sedangkan dalam Perpres 111 Tahun 2013 dinyatakan bahwa badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap JKN pada tahun 2016. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan BPJS Kesehatan dapat memperoleh masukan sehingga dapat menyusun strategi rekrutmen badan usaha swasta yang ada di Kota Denpasar. 1.3
Pertanyaan Penelitian 1.
Bagaimanakah persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional ?
2.
Bagaimanakah persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap manfaat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ?
3.
Bagaimanakah persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap kepesertaan dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional ?
7
1.4
Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum Untuk menggambarkan persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2016. 1.4.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Untuk mengetahui persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap manfaat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Untuk mengetahui persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap kepesertaan dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. 1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Praktis Memberikan masukan mengenai gambaran persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar kepada BPJS Kesehatan cabang Denpasar. Sehingga BPJS Kesehatan mampu mengetahui faktor pendorong dan penghambat badan usaha swasta di Kota Denpasar dalam memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Laporan ini dapat dijadikan referensi maupun masukan penyusunan strategi kepada BPJS Kesehatan Cabang Denpasar mengenai rekrutmen badan usaha swasta di Kota Denpasar
8
1.5.2 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar terhadap Jaminan Kesehatan Nasional. 1.6
Ruang Lingkup Penelitian Ruang Lingkup Penelitian ini adalah bidang keilmuan Administrasi dan
Kebijakan Kesehatan yaitu khususnya mengenai persepsi badan usaha swasta di Kota Denpasar mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Sasaran dari penelitian ini adalah badan usaha swasta di Kota Denpasar.
