BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara (boarding) dengan maksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang turun dari pesawat udara (debarkasi). Peristiwa tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka parah akibat benturan dengan pesawat udara atau kontak langsung dengan bagian pesawat udara atau terkena hempasan langsung mesin jet atau pesawat udara mengalami kerusakan struktural yang berat atau pesawat udara memerlukan perbaikan yang besar atau penggantian komponen atau pesawat udara hilang sama sekali.Dari hal tersebut diatas pastilah memiliki suatu pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak korban yang mengalami kecelakaan atas musibah jatuhnya sebuah pesawat. Pengertian tanggungjawab sangatlah luas, namun demikian menurut petter Salim dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar masing-masing “tanggungjawab” dalam arti accountability,responsibility,dan liability.1 Demikian pula
menurut
Henry
Campbell
Black.
Tanggungjawab
dalam
arti
accountabilitybiasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan misalnya dalam kalimat: Dimintakan “pertanggungan jawab” atas hasil pembukuanya atau dalam kalimat Akuntan itu harus “bertanggungjawab”,
1
Idah Bagus Rahmadi Supancana pengertian accauontability,responsibility, dan liability dalam bukunya : peranan hukum dalam pembangunan, Jakarta: CV Mitra Karya, 2003, hlm.102125
1 Universitas Sumatera Utara
2
perkataan tanggungjawab dalam kedua kalimat tersebut berarti accountability yang menyangkut masalah keungan, accountability dapat pula diartikan sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran, misalnya dalam kalimat: Bank tersebut harus menyerahkan nota “pertanggungjawaban” . Perkataan “pertanggungan jawab” dapat diartikan accountability. Tanggungjawab dalam artiresponsibilitydapat diartikan “ ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan, seperti pernah disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan mantan Panglima TNI, Jendral Endiartono Suetarto dalam kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh prajurit. Beliau pernah mengatakan yang “bertanggungjawab” (responsible) adalah
mereka
yang
memegang
tongkat
komando
perintah
prajurit.
“Tanggungjawab” disini yang diartikan “memikul beban.” Tanggungjawab (liability) dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita, misalnya dalam perjanjian transportasi udara, perusahaan penerbangan “bertanggungjawab” atas keselamatan penumpang dan/atau barang kiriman, karena itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau
pengirim
barang,
maka
perusahaan
penerbangan
harus
“bertanggungjawab” dalam arti liability. Tanggungjawab disini diartikan perusahaan penerbangan “wajib membayar” ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang akibat perusahaan penerbangan melakukan wanprestasi. Perusahaan penerbangan dapat digugat di depan pengadilan perdata. Dalam
uraian
disini
yang
dimaksud
dengan
“tanggungjawab”
adalah
tanggungjawab hukum dalam arti legal liability. Tanggungjawab hukum dalam arti legal liability dimaksudkan kewajiban membayar segala kerugian atau biaya
Universitas Sumatera Utara
3
yang timbul akibat kecelakaan pesawat udara yang dilakukan oleh kapten penerbang dan kewajiban tersebut dapat diajukan gugatan didepan pengadilan perdata.2 Namun disini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban hak asuransi atas kecelakaan pesawat udara pada umumnya dan membahas mengenai pertanggungjawaban kerugian yang di alami masyarakat sipil atas kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules C.130 yang terjadi di Jln. Jamin Ginting Padang Bulan Medan Sumatera Utara. Perkembangan
jumlah
perusahaan
penerbangan
di
satu
sisi
menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena akan banyak pilihan yang dapat diambil dalam menggunakan jasa transportasi ini. Namun disisi lain banyak pengguna jasa transportasi udara memilih untuk menggunakan pesawat udara negara dalam memenuhi kebutuhan transportasinya. Penggunaan pesawat udara negara sebagai alat transportasi ini merupakan sebuah kegiatan angkutan udara bukan niaga yang hanya dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olahraga, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainya. 3 Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa angkutan udara untuk kegiatan kendaraan (arieal work), misalnya kegiatan penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan, pemotretan udara, survey dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, serta patrol; angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personelpesawat udara; atau angkutan udara bukan niaga lainya yang
2
K. Martono,dan Amad Sudiro,HukumAngkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009. Penerbit PT RAJAGRAFINDO Jakarta 2011. Hlm. 215 3 H.K. Martono. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik. Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2012, hlm.240
Universitas Sumatera Utara
4
kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan niaga. 4 Penyedia jasa penerbangan memiliki tanggungjawab yang di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu pasal 147 Yang berbunyi : (1) Pengangkut bertanggungjawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dengan memberikan konpensasi kepada penumpang berupa : a.
Mengalihkan kepenerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan. Atau
b.
Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lainke tempat tujuan. Dalam hal bentuk tanggungjawab pengangkut udara ini dipetegas lagi
dengan dikeluarkanya peraturan mentri perhubungan no.77 Tahun 2011 tentang tanggungjawab Angkutan Udara, dalam pasal 2 yang berbunyi : pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab atas kerugian terhadap : a.
Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
b.
Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c.
Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
d.
Hilang, rusak, atau musnahnya kargo;
e.
Keterlambatan angkutan udara;dan
f.
Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam penggunaan pesawat udara milliter sebagai alat juga digunakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat sipil timbul sebuah masalah bahwa tidak adanya
4
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 pasal 147 Tentang Pengangkut Penyedia Jasa Penerbangan memiliki Tanggung Jawab
Universitas Sumatera Utara
5
kejelasan mengenai tanggungjawab yang seharusnya diberikan oleh pihak penyedia jasa angkutan udara dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia Angkutan Udara sebagai pemegang komando penerbangan udara milliter di Indonesia Fungsi yang sebenarnya dari pesawat udara milliter adalah sebagai pesawat angkut pasukan, pesawat perang untuk melancarkan serang udara, evakuasi medis dalam pencarian dan penyelamatan (SAR), pengangkut barang, penelitian, pendeteksi cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran dan patroli maritim. Namun dengan dikenakan tarif, masyarakat dengan mudah untuk menggunakan pesawat udara negara sebagai alat transportasinya walaupun tanpa adanya kualitas pelayanan yang di dapat dan diberikan oleh pesawat udara negara yang mungkin akan memberikan dampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen. B. Rumusan Masalah A. Apa latar belakang penyelenggaraan pengangkutan masyarakat sipil dalam Pesawat Hercules C.130 B. Bagaimana pertanggungjawaban TNI AU terhadap korban masyarakat sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C.130 di Padang Bulan. C. Bagaimana ganti rugi terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat Hercules C.130 di Padang Bulan.
Universitas Sumatera Utara
6
C. Tujuan Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui latar belakang penyelenggaraan pengangkutan masyarakat sipil dalam Pesawat Hercules C.130 2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban TNI AU terhadap korban masyarakat sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C.130 di Padang Bulan. 3. Untuk mengetahui bagaimana ganti rugi terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan Pesawat Hercules C.130 D. Manfaat Penulisan Berdasarkan tujuan penulisan yang dinyatakan diatas, terbentuklah manfaat utama dari penulisan ini adalah : 1. Secara teoritis, hasil penelitian pada skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk : a. Mengembangkanwawasan
ilmu
pengetahuan
khususnya
mengenai
pertanggungjawaban hak asuransi terhadap korban kecelakaan pesawat udara milik TNI AU serta untuk mengetahui mengapa dan bagaimana masyarakat sipil bisa berada dalam pesawat Hercules milik TNI AU tersebut. b. Menambah informasi kepada para pembaca agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban TNI AU atas korban jatuhnya pesawat Hecules C.130 c. Memperkaya
khasanah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai
bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat jatuhnya pesawat Hercules C.130 milik TNI AU. 2. Secara praktis, hasil penelitian menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memeberikan sumbangan
Universitas Sumatera Utara
7
pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan acuan hukum pertanggungjawaban hak asuransi khususnya tentang pertanggungjawaban hak asuransi terhadap korban masyarakat sipil atas kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules C.130 di Jln. Jamin Ginting Padang Bulan Medan Sumatera Utara E. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang diajukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainya, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.5 Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam masyarakat. 6 2. Data dan Sumber Data Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum
yang
terdiri
dari
peraturan
perundang-undangan
dibidang
pertanggungjawaban hak asuransi, antaralain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Republik
5
Bambang Sunggono Metodologi Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.41 6 Zinuddin Ali, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.24
Universitas Sumatera Utara
8
Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Hukum Angkutan Udara, serta UndangUndang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa bukubuku dan pendapat-pendapat para sarjana
yang berhubungan dengan
pembahasan skripsi ini.Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lainlain. 3. Tekhnik Pengumpulan Data a. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan penelitian. b. Penelitian Lapangann(fiel Research) Metode pengumpulan data imi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian, maka dilakukan dengan mewawancarai salah satu anggota TNI AU untuk melengkapi data. 4. Analisa Data Analisa data dilakukan secara kualitatif yang digambarkan secara deskriptif, rangkaian kegiatan analisis data dimulai setelah terkumpulnya data skunder, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokkan secara sistematis. Analisis data lalu dilanjutkan dengan membandingkan data skunder terhadap data primer untuk mendapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat.
Universitas Sumatera Utara
9
F. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus dilakukan secara sistematis. Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan Bab dimana masing-masing Bab dibagi dalam beberapa Sub Bab yang masing-masing Bab diuraikan masalahnya secara tersendiri. Bab I merupakan pendahuluan, berisi uraian latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, sistematika penulisan dan keaslian penulisan Bab II merupakan bab yang membahas mengenai tinjauan umum tentangPenyelenggaraan perjanjian asuransi dalam pengangkutan udara. Bab II ini meliputi pengertian perjanjian asuransi dalam pengangkutan udara, aspek hukum perjanjian asuransi dalam pengangkutan udara, tujuan penyelenggaraan perjanjian asuransi dalam pengangkutan udara, serta bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi dalam pengangkutan udara. Bab III merupakan bab yang membahas mengenai penyelenggaraan pengangkutan
dengan
pesawat
Hercules
TNI
Angkatan
Udara,
objek
pengangkutan pesawat Hercules TNI AU, bentuk kegiatan serta tugas dan fungsi penyelenggaraan dalam mrnjalankan pengoperasian pesawat Hercules TNI AU dan pihsk-pihsk ysng dibenarkan dalam penggunaan angkutan pesawat Hercules TNI AU. Bab IV merupakan bab yang membahas mengenai pertanggungjawaban TNI AU atas kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules C.130 di jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan Sumatera Utara meliputi; Latar belakang penyelenggaraan pengangkutan
masyarakat
sipil
dalam
pesawat
Hercules
C.130,
Universitas Sumatera Utara
10
pertanggungjawaban TNI AU terhadap korban masyarakat sipil dalam kecelakaan pesawat Hercules c.130 di Padang Bulan,serta ganti rugi terhadap penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Hercules C.130 di Padang Bulan Medan Sumatera Utara. Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari bagian awal penulisan skiripsi hingga bagian akhir dari penulisan skripsi ini. G. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan sendiri.Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengambil panduan dari beberapa buku-buku dan sumber lainya yang mempunyai hubungan dengan judul skripsi penulis, serta sumber riset dari lapangan yaitu di Komando Operasi TNI AU I Markas Komando Lanud Soewondo, Informasi yang diperoleh bukan hanya hasil riset akan wawancara kepada pihak TNI AU saja melainkan juga melakukan riset di berbagai tempat, seperti pihak-pihak yang menjadi korban kecelakaan pesawat Hercules tersebut, yaitu penduduk setempat tempat kejadian jatuhnya pesawat Hercules tersebut, pihak PT Asuransi Bumiputera guna memperoleh data jumlah asuransi yang diberikan kepada korban TNI AU yang meninggal dalam menjalankan tugas kemiliterenya, pihak rumah sakit H. Adam Malik guna memperoleh data-data korban serta keluarga korban yang ikut serta dalam penyelenggaraan penerbangan pesawat Hercules yang sedang beroperasi. Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN
HAK ASURANSI SIPIL
DALAM KECELAKAAN PESAWAT HERCULES TNI AU C.130 JALAN JAMIN GINTING PADANG BULAN KOTA MEDAN SUMATERA
Universitas Sumatera Utara
11
UTARA”telah diperiksa melalui Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul skripsi ini belum pernah ditulis oleh siapapun di Fakultas Hukum dan jika ada kemiripan maupun hampir sama, tetapi memiliki data yang berbeda dari subtansi maupun bentuknya. Skripsi ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hak asuransi sipil dalam kecelakaan pesawat Hercules TNI AU C.130. penulisan skripsi ini disusun berdasarkan literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pertanggungjawaban hak asuransi korban sipil dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules C.130. Oleh karena itu penulisan skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
Universitas Sumatera Utara
