BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Frekuensi Penyakit Menular di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 No Penyakit Menular Frekuensi

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi

diselenggarakanlah

dan

keadilan

program

sosial.

pembangunan

Untuk nasioanal

mencapai secara

tujuan

tersebut

menyeluruh

dan

berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Permasalahan pembangunan kesehatan secara

nasional adalah masih tingginya angka kematian bayi, anak Balita, dan ibu

melahirkan, serta tingginya proporsi Balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya angka kematian akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar daerah, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadai jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Di Kota Tebing Tinggi permasalahan kesehatan selama kurun waktu 3-4 tahun terakhir yang menyangkut Balita pendududuk dan Balita ibu, bayi dan anak masih didominasi oleh penyakit menular dan risk faktor lingkungan dan risk faktor perilaku yang tidak sehat. Penyakit tersebut antara lain : Tabel 1.1. Frekuensi Penyakit Menular di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 No Penyakit Menular Frekuensi 1 2 3 4

Pnemonia TB Paru Acute Flaccid Paralysis (AFP) HIV/AIDS

58 kasus 207 kasus Tidak ada kasus 14 kasus

Sedangkan untuk kematian ibu,bayi dan anak selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1


No 1 2

Tabel 1.2. Indikator Mortalitas di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Indikator Mortalitas Tahun 2012 Target Capaian Angka Kematian Bayi 34/1000 KH 5.2/ 1000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan 228/100.000 KH 6/100.000 KH

Penyebab kematian ibu dari tahun ke tahun masih didominasi oleh perdarahan dan pre eklampsia, sedangkan penyebab kematian pada bayi lebih banyak disebabkan karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) asphyxia. Sementara penyebab kematian pada Balita di antaranya TB Paru. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut serta untuk kesinambungan program pembangunan kesehatan perlu disusun rencana kerja yang optimal, baik yang bersifat jangka pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka panjang (25 tahunan). Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat Rencana Strategis (Renstra) yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerja dan anggaran SKPD. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yang merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, berpedoman kepada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Balita Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dalam RPJMD, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis 20112016 sebagai upaya menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, tujuan, strategis, kebijakan dan dan agenda Walikota ke dalam Tupoksi SKPD Dinas Kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2011-2016 ini selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya sejak disahkannya RPJMD 2011 – 2016, pada tahun 2012.

1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra. Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi serta stakeholder kesehatan

2


yang diimplementasikan secara tahunan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat kota Tebing Tinggi yang optimal.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahun. 2. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Kesehatan, sehinga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan derajat kesehatan. 3. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota yang afirmatif pada pembangunan kesehatan. 1.3.

Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014. 10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah DaerahKota Tebing Tinggi.

3


11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas DaerahKota Tebing Tinggi. 12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DaerahKota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025. 13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016. 14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

4


1.4.

Kedudukan dan Peran Renstra SKPD Dalam Perencanaan Daerah Adapun Kedudukan dan Peran Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

berikut Gambar. 1.1. Kedudukan Dan Peran RENSTRA SKPD Dalam Perencanaan Daerah Pedoman Pedoman

Acuan

Memperhatikan

Acuan

Memperhatikan

Pedoman

Acuan

Acuan

RKP Acuan Acuan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman Acuan

n

Pedoman

5


Skema gambar 1.1. menjelaskan bahwa kedudukan dan peran Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah adalah sebagai berikut, berdasarkan pada UU Nomor 25 tahun 2004 (pasal 7) dan UU Nomor 32 tahun 2004 (psl 151 ayat 1) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fugsinya berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya psl 19 UU nomor 25 tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih oleh karena Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan visi, misi kepala daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus dapat menerjemahkan secara strategis, Balita atis dan terpadu dari visi, misi kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggraran tahunan lainnya seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD dan APBD.

1.5.

Sistematika Penulisan Adapun Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas

Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2011-2016 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. 2.2. 2.3.

BAB III

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah. Sistematika Penulisan.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. 3.2.

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi SKPD Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi

6


3.3. 3.4. 3.5. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

BAB V

Visi SKPD Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. 5.2. 5.3.

BAB VI

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu Strategis

Program, Kegiatan dan indikator Kinerja SKPD Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organsasi Gambar .1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Sub Bag PEL Program dan Perundangundangan

Bidang Pengembangan SDM dan Data

Kesehatan Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nakes

Seksi Pengemb. Sistem Informasi Kesehatan

UPTD Pusk. Psr Gambir

UPTDPu sk. Tj.Maru lak

Sub Bag Keuangan

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Medik Seksi Gizi dan Institusi

Seksi Kesehatan Keluarga

UPTD Pusk. Sri Padang

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

UPTD Pusk. Satria

UPTD Pusk. Tlk Karang

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Seksi Jaminan Kesehatan dan PSM

Seksi Wabah dan Bencana

Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

Seksi Kesehatan Lingkungan

Seksi Kefarmasian

UPTD Pusk. Rambung

UPTD Pusk. Pabatu

UPTD Pusk. Rantau Laban

UPTD Pusk. Berohol

8

UPTD Instalasi Farmasi Kota


Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dengan fungsi: a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

KEPALA DINAS KESEHATAN 1) Kepala Dinas Membawahkan: a. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan, dan 3) Sub Bagian Keuangan b. Bidang Pengembagan Sumber Daya Manusia Dan Data Kesehatan membawahkan: 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan 3) Seksi Pengembangan Balita Informasi Kesehatan c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1) Seksi Pelayanan Medik 2) Seksi Gizi dan Institusi 3) Seksi Kesehatan Keluarga d. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan: 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2) Seksi Wabah dan Bencana 3) Seksi Kesehatan Lingkungan e. Bidang Jaminana dan Sarana Kesehatan, membawahkan: 1) Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan, dan 3) Seksi Kefarmasian f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

,

SEKRETARIAT DINAS 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan. 2) Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan b. Pengelolaan dan pelaksana administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundangundangan

9


c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan administratif. d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian b. Sub Bag Program dan Perundang-undangan;dan c. Sub Bag Keuangan A. Subbag Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian 2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bag umum dan kepegawaian mempunyai fungsi a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian b. Pengelolaan administrsi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya B. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan 1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai fungsi sekretariat di bidang program dan perundang-undangan. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang program dan perundangundangan b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan; c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan , monitoring dan evaluasi d. Pelaksanaan dan pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas e. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program dan Perundang-undangan ; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Sub. Bagian Keuangan 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana fungsi sekretariat di bidang pengelolaan uang. 2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana dan program di bidang keuangan b. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas

10


c. Pelayanan di bidang keuangan d. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN DATA KESEHATAN Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia dan data kesehatan. 1) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan data kesehatan b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia dan data kesehatan c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan membawahkan: a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan; dan c. Seksi Pengembangan Balita Informasi Kesehatan A. Seksi Perencanaan dan PendayagunaanTenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunysi fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan dan pendayaguaan tenaga kesehatan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bibang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Data Kesehatan di bidangpendidikan dan pelatihan kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan

11


d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Sistem Informasi kesehatan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Sistem informasi kesehatan b. Pelaksanaan kegiatan pengembang Sistem informasi kesehatan c. Pelaksana pelaporan kegiatan pengembangan Sistem informasi kesehatan ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Data Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan. 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan Kesehatan c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan kesehatan d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuia dengan tugas dan fungsinya 3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan: a. Seksi Pelayanan Medik b. Seksi Gizi dan Institusi; dan c. Seksi Kesehatan Keluarga A. Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan medik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medik b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medik c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan medik d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Seksi Gizi dan Institusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang gizi dan Institusi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Gizi dan Institusi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang gizi dan institusi. b. Pelaksanaan kegiatan gizi dan institusi

12


c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan gizi dan institusi d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya. C. Seksi Kesehataan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesehatan keluarga mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga. b. Pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN 1) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengendalian masalah kesehatan. 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian masalah kesehatan b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pengendalian masalah kesehatan c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 3) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan: a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit b. Seksi Wabah dan Bencana; dan c. Seksi Kesehatan Lingkungan A. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Seksi Wabah dan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana fungsi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan di bidang wabah dan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Wabah dan Bencana mempunyai fungsi:

13


a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang wabah dan bencana b. Pelaksanaan kegiatan wabah dan bencana c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan wabah dan bencana d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya. C. Seksi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan di bidang kesehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan lingkungan b. Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN 1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang jaminan dan sarana kesehatan 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jaminan dan sarana kesehatan b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang jaminan dan sarana kesehatan c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengaan tugas dan fungsinya. 3) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahkan: a. Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan c. Seksi Kefarmasian A. Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan di bidang jaminan kesehatan dan peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran serta Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jaminan kesehatan dan peran serta masyarakat b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan dan peran serta masyarakat c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan jaminan kesehatan dan peran serta masyarakat d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14


B. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan di bidang sarana dan peralatan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan peralatan kesehatan. b. Pelaksanaan kegiatan sarana dan peralatan kesehatan c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana dan peralatan kesehatan;dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya C. Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan di bidang Kefarmasian. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian b. Pelaksanaan kegiatan kefarmasian c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kefarmasian d. Pelaksananaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Saran Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. 6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Rincian Tugas Pokok Jabatan KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

15


6. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan. 7. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit ( RTBU ), pengadaan barang lingkup dinas. 8. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset dinas 9. Melaksanaan perencanaan SDM melalui usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai. 10. Melaksanakan usulan pengembangan SDM melalui diklat atau pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar dan lainnya. 11. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai 12. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Nominatif pegawai, penyiapan DP3, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembuatan karis/karsu, karpeg, Askes, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya. 13. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan insidentil kepada atasan langsung. 14. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 15. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 16. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 17. Melaksanakan tugas kedinasan.

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Perundang-undangan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Perundangundangan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Program dan Perundang-undangan. 6. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang melalui Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), Program, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD ) dan laporan lainnya. 7. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan. 8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dinas. 9. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusun evaluasi dan pelaporan lingkup dinas 10. Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data 11. Melaksanakan dan mengoordinasikan perumusan perundang-undangan , telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 12. Mengevaluasi dan monitoring hasil kegiatan program.

16


13. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung. 14. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang melalui sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan Sistem dan prosedur, Standart Pelayanan Minimal beserta indikator kinerja. 15. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 16. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan 17. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Perundang-undangan. 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Memimpin pelaksana tugas Sub Bagian Keuangan. 2. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan member petunjuk pelaksan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan. 6. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran. 7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan. 8. Mengelola gaji dan tunjangan pegawai. 9. Mengoordinir penyusunan RKA dan DPA, Penyerapan dana program dan pelaporan. 10. Memproses dan menghimpun laporan keuangan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan Luar Negeri dan lainnya. 11. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca dinas dan isidentil kepada atasan langsung. 12. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 13. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 14. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Melaksanakan registrasi perizinan tenaga medis, tenaga paramedis, dan non medis/tradisional terlatih seperti Pengobat Tradisional untuk skala kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

17


6. Melaksanakan penatausahaan tenaga kontrak kesehatan termasuk pegawai tidak tetap. 7. Melaksanakan analisis kebutuhan tenaga kesehatan tingkat kota meliputi lingkup Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, 8. Melaksanakan analisis jabatan fungsional terhadap tenaga kesehatan kelompok jabatan fungsional medis dan paramedis. 9. Melaksanakan koordinasi bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan izin tenaga kesehatan. 10. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan anggaran lingkup Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 11. Melaksanakan penatausahaan dinas Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 12. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standart pelayanan minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 13. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 14. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 15. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi penyusun perencanaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan (Pendidikan lanjutan, penjenjangan, Diklat teknis maupun fungsional). 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan skala kota. 7. Mengoordinasikan penyuluhan kesehatan masyarakat. 8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyediaan bahan penyebarluasan informasi kesehatan serta sarana dan metode penyuluhan. 9. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 10. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

18


KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya menigkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian (Riset/Survey) kesehatan dan pengembangan kesehatan skala kota. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan Sistem informasi kesehatan melalui Pengembangan Bank Data Kesehatan, dan jaringan informasi online secara berjenjang. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal ( SPM ), dan norma, standar, prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 8. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 9. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 10. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Medik. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan jaringannya dan pelayanan kesehatan khusus yang meliputi pelayan kesehatan mata, gigi dan mulut , kesehatan jiwa, kesehatan haji , Pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan keluarga rawan kesehatan termasuk pelayanan pada institusi (Pesantren, Panti, Lembaga Permasyarakat, dan lainlain) 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi permohonanan izin penyelenggaraan pelayanan medik dasar, Rujukan dan Spesialis, Pengobatan, Tradisional dan Penunjang medik. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 8. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 9. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 10. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik. 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

19


KEPALA SEKSI GIZI DAN INSTITUSI 1. Memimpin pelaksanaan tugas dan Seksi Gizi dan Institusi. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Gizi dan Institusi. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi . 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penentuan Status Gizi Masyarakat. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Surveilans Gizi Buruk skala kota. 8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian Program Gizi Masyarakat, upaya kesehatan sekolah, dan institusi lainnya di Puskesmas dan jaringannya. 9. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 10. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA 11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Gizi dan Institusi . 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA 1. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Kesehatan Keluarga. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengendalian Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu, Bayi, Wanita Usia Subur, Pasangan Usia Subur, Usia Lanjut dan kesehatan keluarga. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Bimbingan dan Pengendalian Program Kesehatan Keluarga pada Puskesmas dan jaringannya. 8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugasnya. 9. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA 10. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 11. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga. 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

20


KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasikan hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian upaya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit di UPTD Puskesmas dan Jaringannya. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengoordinasian dalam penyelidikan kasus penyakit. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Bimbingan dan Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi termasuk pengelolaan vaksin. 8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini, Pemantauan Wilayah Setempat khusus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 9. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugasnya. 10. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA 11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan 12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 13. Melaksanakan tugas kedinasan.

KEPALA SEKSI WABAH DAN BENCANA 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Wabah dan Bencana. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Wabah dan Bencana. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasi kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan darurat dan bencana seperti Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey Epidemiologi, penyelidikan KLB skala kota. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standart, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 8. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 9. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 10. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Wabah dan Bencana. 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

21


KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta pengawasan Sanitas Pemukiman (Sarana air minum, jamban keluarga pengelolaan sampah, dan pembuangan air limbah rumah tangga), Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Penyimpanan dan Penjualan makanan (TP2M), Tempat Penyimpanan dan Penjualan Pestisida (TP3), Industri, Kandang dan lain-lain. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan hygiene sanitasi dan keselamatan kerja. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengendalian hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. 8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi permohonan izin Laik sehat pada Usaha Makanan Minuman dan usaha burung wallet. 9. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 10. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan. 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Jaminan dan Peran Serta Masyarakat. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Pos Lansia, Pos Kesehatan Kelurahan, dan lainnya serta kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat serta Pengembangan Program Perilaku Hidup serta Pengembangan Program Perilaku Hidup Bersih Sehat. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

22


8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), sesuai lingkup dinas. 9. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 10. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 11. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat. 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kapada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan Sarana dan Peralatan Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) norma, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup kerja. 7. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 8. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 9. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN 1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian. 2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kefarmasian. 3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi rekomendasi permohonan izin sarana penjualan obat, Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan (PABK), Industri Obat Tradisionla (IOT0, Industri Kevil Obat Tradisional (IKOT) skala kota, Usaha Salon Kecantikan/Tukang Pangkas serta Tempat Usaha dan atau Industri Makanan Minuman. 6. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta pengawasan apotik, toko obat, Industri obat skala kota termasuk PBF Cabang, Industri obat Tradisional Skala Kota , kosmetik, salon kecantikan/tukang pangkas, industry makanan dan minuman, tempat penyimpanan dan penjualan makanan minuman. 7. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pemakaian obat narkotika,dan psikotropika pada pelayanan kesehatan.

23


8. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya, 9. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), dan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas. 10. Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA. 11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 12. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian. 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.2. Sumber Daya SKPD Sumber Daya SKPD terdiri dari Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehata serta Pembiayaan. 2.2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan. Proporsi tenaga kesehatan menurut unit pelayanan kesehatan tahun 2012 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi menunjukan bahwa dari 332 pegawai, 258 Pegawai (78%) di antaranya bertugas di Unit Pelayanan Teknis (UPT), 74 Pegawai (22 %) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Susunan kepegawaian lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi menurut pendidikan terdiri dari tenaga medis dan paramedis seperti : dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga analis kesehatan, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, tenaga apoteker, anastesi, dan lain-lain serta tenaga non kesehatan. a)

Jenis Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1. Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 No

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

SD

-

2.

SLTP

--

3.

SLTA

85

4.

Sarjana Muda/Diploma

160

5.

S1

85

6.

S2

2

24


332

Jumlah Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.1. menjelaskan bahwa jenis ketenagaan berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan Sarjana Muda/Diploma yaitu 160 orang dan yang terkecil adalah jenjang pendidikan S2 yaitu sebanyak 2 orang.

b)

Jenis Ketenagaan Berdasarkan Golongan Tabel 2.2. Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Golongan Tahun 2012 No.

Golongan/ Pangkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV c IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a

Jumlah Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai (orang) 1 3 5 48 54 63 50 28 74 5 1 332

Tabel 2.2. menjelaskan jumlah pegawai terkecil terdapat pada golongan IVc dan II a dan jumlah pegawai terbanyak terdapat pada golongan II c.

2.2.2. Sarana Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut: Tabel 2.3. Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 No

Sarana Kesehatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Rumah Sakit Umum Pemerintah Rumah Sakit BUMN Rumah Sakit POLRI Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Swasta Puskesmas Puskesmas Pembantu Balai Pengobatan Pemerintah Gudang Farmasi Kota Praktik Dokter Spesialis Praktel Dokter

Jumlah 1 1 1 2 2 9 14 1 1 18 57

25


12. Praktik Bidan 13. Laboratorium Klinik Pemerintah 14. Laboratorium Klinik Swasta 15 Laboratorium Kualitas Air Pemerintah 16. BKIA Swasta 17. Rumah Bersalin Swasta 18. Optical 19. Apotik 20. Toko Obat Berizin 21 Pos Kesehatan Kelurahan 22 Posyandu 22. Pengobatan Tradisional 22. Posyandu Lansia Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

93 1 3 1 0 6 3 12 12 35 128 17 35

Dari tabel 2.3. menjelaskan bahwa terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit BUMN, 1 unit rumah sakit POLRI, dan terdapat 2 unit rumah sakit khusus yang menangani kesehatan ibu dan anak.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2.3.1. Bidang Pelayanan Kesehatan 2.3.1.1 Seksi Pelayanan Medik 1) Pelayan Kesehatan Sekolah (UKS) Output kegiatan yang ditargetkan oleh pemerintah kota Tebing Tinggi pada 2012 sebesar 100% untuk pemeriksaan kesehatan/ guru UKS/ Dokter Kecil. Hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh (pemeriksaan berkala) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mencapai 100%. Hal ini dapat tercapai karena upaya yang dilakukan secara bersama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pemerintahan dan kebijakan – kebijakan yang sudah terbentuk sangatlah mendukung perkembangan UKS di Kota Tebing Tinggi. Dalam hubungannya dengan kegiatan Lintas Program, diharapkan hasil kegiatan dari UKS seperti penjaringan anak sekolah, Pemeriksaan berkala anak sekolah serta hasil kegiatan lainnya dapat di pergunakan sebagai input untuk program lainnya seperti program Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Program Gizi dan sebagainya.

2) Pelayanan Kesehatan Jiwa Untuk program pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, pemerintah kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 menargetkan 1% sementara dari laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi diperoleh cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa sebesar 0,7%.Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa untuk kasus jiwa di Kota Tebing Tinggi

26


sangat sedikit. Hal ini tentunya menjadi bahan kajian yang lebih detail lagi bagi penanggung jawab program jiwa. Ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam melihat hasil tersebut / validitas data : a. Medote yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan jiwa benar / salah ? b. Petugas pemeriksa apakah sudah dilatih seluruhnya ? c. Sejauh mana petugas yang sudah di latih dapat melakukan pemeriksaan dengan tepat? d. Sampai sejauh mana penenganan kasus gangguan kesehatan jiwa yang ditangani oleh petugas yang sudah terlatih? Hal tersebut tentunya menjadi kajian yang sangat penting dalam menentukan kebijakan program yang akan datang. Dari hasil pengkajian penanggung jawab program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi menemukan beberapa permasalahan yang saat ini belum terpecahkan di balik belum tercapainya capaian program kesehatan jiwa yang telah dilakukan oleh pihak puskesmas, di antaranya permasalahan tersebut adalah: a. Kasus gangguan jiwa yang ditangani masih sebatas gejala simtomatik yang dirasakan oleh pasien. b. Gejala psikologis belum dapat ditangani oleh petugas dilapangan. c. Pengetahuan mengenai obat-obatan yang dapat digunakan pada kasus gangguan jiwa dipuskesmas masih kurang. d. Belum terintegrasinya kesehatan jiwa bagi seluruh petugas kesehatan di lapangan. e. Kesehatan jiwa di Puskesmas bukan program prioritas. Hal inilah yang membuat program kesehatan jiwa tidak berjalan secara optimal.

3) Pelayanan Kesehatan Kerja Kota Tebing Tinggi merupakan kota kecil dengan 5 Kecamatan dan 9 Puskesmas. Industri kota Tebing Tinggi sangatlah sedikit jika dibandingkan kabupaten sekitarnya. Hal ini memengaruhi kebijakan pemerintah dalam upaya Kesehatan Kerja yang di programkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Dengan sedikitnya jumlah industri dalam skala menengah mengakibatkkan program ini menjadi bukan prioritas anggaran dan prioritas kepentingan jika dilihat dari keberadaan aspek industri. Hal inilah yang menjadikan program ini terhambat dan tidak dapat berjalan secara optimal. Masalah mendasar dari upaya kesehatan kerja berdasarkan data yang diperoleh dari penanggung jawab program Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

27


adalah kerjasama lintas sektor dengan pihak perusahaan yang seharusnya merupakan mitra dalam upaya meningkatkan kesehatan kerja para karyawan perusahaan tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa prosedur untuk masuk dan menjalankan program kesehatan kerja disuatu perusahaan sangatlah sulit. Hal ini dimungkinkan karena diperusahaan harus melewati beberapa prosedur dan pelaporan kepada pihak top level manager. Sementara itu cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja formal belum tercapai. 4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Prevalensi karies gigi pada kunjungan di Puskesmas pada tahun 2012 sebesar 19%. Program kesehatan gigi dilakukan oleh 9 Puskesmas yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi, akan tetapi kader-kader yang melakukan pembinaan di masyarakat masih kurang. Sehingga masih membutuhkan pembinaan dari petugas kesehatan. 5) Pelayanan Kesehatan Mata Program kesehatan mata pada tahun 2012 ini tidak hanya melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang rutin dilakukan, namun pelayanan seperti operasi katarak juga dilakukan sebanyak 25 penderita pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Lansia pada tahun 2012. Permasalahan program kesehatan mata di wilayah kota Tebing Tinggi masih pada jalur birokrasi dan kerjasama antara pihak rumah sakit dan LSM/NGO yang bergerak di bidang Sosial sebagai penyedia tempat dan sumber dayanya. 6) Pelayanan Laboratorium Program laboratorium di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya sistem pencatatan dan pelaporan yang telah dilakukan secara rutin oleh puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.Program ini difokuskan kepada program yang bersifat rutinitas dan program yang bersifat insidentil seperti pemeriksaan yang sering bermitra dengan seksi yang berkaitan pada pelayanan kesehatan serta pengendalian penyakit

pada pemeriksaan anemia,

kecacingan,dan lainya. 7) Pelayanan Kesehatan Olah Raga Pada tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sudah bekerjasama dengan kantor pariwisata dan Olah Raga untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan bersama peserta senam setelah melakukan senam . Kegiatan ini berjalan dengan baik dan selain dari kegiatan pemeriksaan tersebut Dinas kesehatan dan Kantor Pariwisata dan Olah raga sering bermitra dalam melaksanakan Tes Kebugaran Jasmani untuk Pegawai Pemko Tebing Tinggi.

28


8) Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dan Kegawat daruratan Pada tahun 2012 program ini memiliki beberapa kegiatan yang bersifat kemitraan dengan pihak lain dalam melakukan P3K pada berbagai acara seperti konser, touring kendaraan dan lainnya. Namun hal yang paling mendasar menurut petugas adalah sebagian besar petugas belum mempunyai sertifikat, PPGD, BTLS, BCLS maupun sertifikat lainnya sebagai standart petugas dalam aspek legalitas.

2.3.1.2.Seksi Gizi 1).Trend Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Kematian Akibat Gizi Buruk Penemuan jumlah gizi buruk sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan dan penurunan yaitu tetap pada angka 0.05 % tetapi jumlah gizi kurang mengalami penurunan di mana tahun 2011 sebesar 2% dan pada tahun 2012 turun menjadi 1,5 %.Penemuan kasus gizi buruk dari tahun 2011 - 2012 ini menunjukkan bahwa kinerja petugas program gizi melalui kegiatan surveilans gizi semakin baik, dan hal ini harus ditindak lanjuti dengan upaya perbaikannya sehingga kematian akibat gizi buruk dapat dihentikan. 2). Sistem Pemantauan Pertumbuhan a. Pesentase Naik Berat Badannya (N/D) Tabel 2.4 Persentase Balita yang Berat Badannya Naik Target 2012 Capaian 2012 Balita yang naik berat

80 %

87,2%

badannya

Target Persentase Balita yang naik berat badannya (N/D) di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 80%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 87,2 %. Hal ini berarti cakupan di Kota Tebing Tinggi sudah mencapai target yang telah ditentukan. Keadaan ini dikarenakan antara lain meningkatnya pengetahuan dan pemahaman orang tua/ keluarga Balita terhadap pentingnya dilakukan pemantauan pertumbuhan Balita nya, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan makanan, cara pembuatan dan pemberian makanan untuk Balita baik sehat maupun yang sakit,dan didukung oleh kondisi lingkungan yang sehat b. Persentase Balita Bawah Garis Merah Target Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah <5%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 sebesar 2,6 %.

29


Berdasarkan hasil cakupan tahun 2012 tersebut, maka untuk presentase Balita Bawah Garis Merah di Kota Tebing Tinggi sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan rutinnya dilaksanakan penyuluhan bagi Balita BGM di Posyandu tentang gizi dan kesehatan Balita nya. 3. Pelayanan Gizi a. Persentase Cakuapan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali per Tahun Tabel 2.5 Cakuapan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A Tahun 2012 Target Balita mendapat Vit. A

90 %

Capaian Balita mendapat Vit. A

100 %

Target persentase Cakupan Balita mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali per tahun di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 90%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 100%. Hal ini berarti cakupan di Kota Tebing Tinggi sudah mencapai target yang telah ditentukan, dikarenakan sudah baiknya kinerja tenaga kesehatan dan juga kader posyandu dengan melakukan sweeping pada Balita yang datang ke Posyandu saat bulan vitamin A bulan Februari dan Agustus di Posyandu, sweeping dilakukan ke rumah sasaran Balita langsung yang belum mendapat vitamin A di Posyandu. b. Persentasi Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 Tablet Fe Tabel 2.6 Persentase Cakupan Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe Tahun 2012 Taget Fe Bumil

90

Capaian Fe Bumil

89

Target Presentase Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 Tablet Fe di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 90%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 89%. dari data yang didapatkan ternyata cakupan di Kota Tebing Tinggi hampir mendekati target yang telah ditentukan. Untuk cakupan ibu Hamil mendapat 90 Tablet Fe hampir memenuhi target dikarenakan cakupan bumil K4, pencatatan sudah optimal. c. Persentase Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi BGM dari Keluarga Miskin.

30


Target Persentase Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi BGM dari keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 100%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 100%. Hal ini berarti cakupan di Kota Tebing Tinggi sudah mecapai target yang telah ditentukan. Dikarenakan cukupnya anggaran untuk membiayai pemberian MP-ASI pada seluruh bayi BGM dari keluarga miskin di Kota Tebing Tinggi.

d. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tabel 2.7 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun Target Gizi Buruk mendapat Perawatan

100 %

Capaian Gizi Buruk mendapat Perawatan

100 %

2012

Target Persentase Balita Penanganan Gizi Buruk mendapat perawatan di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 100%. Adapun pencapaian Kota Tebing Tinggi tahun 2012 adalah sebesar 100%. Hal ini berarti cakupan di Kota Tening Tinggi sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan. Semua Balita gizi buruk di Kota Tebing Tinggi telah mendapatkan perawatan, baik melalui Puskesmas, maupun Balita yang membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit.

2.3.1.3. Seksi Kesehatan Keluarga 1. Sasaran Bumil, Bulin, Neonatal, dan Bayi Jumlah Ibu Hamil Risiko Tinggi, Ibu bersalin, Neonatal, Bayi di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 dapat dilihat di tabel 3.5. berikut: Tabel 2.8 Jumlah Bumil, Bumil Risk, Bulin, Bayi di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 NO

SASARAN TAHUN 2012 Jumlah

Bumil

Bumil Risti

Bulin

Neonatal

Bayi

3.371

674

3.217

460

3064

Penduduk 1

146.606

Berdasarkan data tersebut, optimalisasi kinerja petugas KIA khususnya bidan Puskesmas harus lebih ditingkatkan melalui kegiatan ANC dan PNC serta deteksi dini terhadap ibu hamil risiko tinggi sehingga peningkatan terhadap Neonatal, Bayi dan Balita

31


lebih diintensifkan untuk dapat menekan jumlah kematian bayi dan Balita . Perhatian program juga harus terfokus pada jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Tebing Tinggi yang menurut data per tahun 2012 berjumlah 23.710 PUS. Hal ini merupakan pasangan yang akan melahirkan generasi muda baru yang tentunya diharapkan keturunan mereka di masa depan mempunyai kualitas yang baik dan mampu bersaing. Masih tingginya AKI di Indonesia (334/100.000 kelahiran hidup SDKI, 1997) menunjukkan rawannya derajat kesehatan ibu. Tingginya AKI tersebut berkisar antara 530 kali Negara ASEAN. Rawannya kesehatan Ibu juga sangat memengaruhi kondisi kesehatan janin yang dikandungnya. Kejadian lahir mati dan kematian bayi pada minggu pertama kehidupannya dipengaruhi oleh kondisi kehamilan, komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir serta pertolongan persalinan di samping kondisi yang berkaitan dengan perawatan bayi baru lahir. Penurunan AKI akan terlaksana bila sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat pelayanan dasar dapat bekerja bahu membahu dengan Sistem pelayanan rujukan primer. Pada tahun 2012 di Kota Tebing Tinggi ditemukan 2 kasus angka kematian ibu melahirkan yang disebabkan oleh eklamsi. Sedangkan data kematian bayi tahun 2012 mencapai 15 orang (5,2/KH) yang disebabkan oleh aspeksia dan BBLR, dan kematian Balita pada tahun 2012 sebanyak 17 orang ( 5.9/1000 KH).

2.3.2 Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan 2.3.2.1Seksi Jaminan Kesehatan dan PSM Kinerja Pelayanan pada Seksi Jaminan Kesehatan dan PSM dapat dilihat dari pencapaian indikator SPM

pada tahun 2012 yang meliputi Indikator Rumah Tangga

Sehat, ASI Eksklusif dan Posyandu Purnama Mandiri.

No

Tabel 2.9 Pencapaian SPM Promosi Kesehatan tahun 2012 Di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Indikator/SPM Promkes Target (%) Capaian (%)

1

Rumah Tangga Sehat

70

75

2

ASI Ekslusif

80

26,4

3

Persentase Posyandu Aktif

70

86

1) Rumah Tangga Sehat Rumah Tangga Sehat merupakan salah satu SPM Promkes yang pada tahun 2012 ditargetkan mencapai 70%. Pada tahun 2012 Rumah Tangga sehat di kota Tebing Tinggi mencapai 75%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Rumah tangga sehat sudah

32


mencapai target di Kota Tebing Tinggi. Hal ini disebabkan karena promosi kesehatan bagi masyarakat semakin meningkat dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

lebih

tinggi. 2)

ASI Eksklusif Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0 sampai 6 bulan di kota Tebing Tinggi

pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80%. Namun Capaian pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0 sampai 6 bulan di kota Tebing Tinggi tahun 2012 sebesar 26,4 %. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan ibu tentang besarnya manfaat ASI Eksklusif selama 6 bulan bagi bayi, dan masih kurangnya penyuluhan bagi ibu hamil. Peningkatan pembinaan cara dan waktu pemberian ASI Eksklusif yang benar akan lebih bagus jika dilaksanakan sewaktu ibu masih hamil akan ditingkatkan melalui petugas kesehatan maupun kader kesehatan. 3)

Posyandu Aktif Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri dapat menunjukkan upaya pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di kota Tebing Tinggi. Persentase Posyandu aktif di kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 adalah sebesar 86 %. dengan target 70%.

2.3.2.2. Seksi Kefarmasian 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Apotik, Toko Obat dan Industri Kecil Obat Tradisional. Perizinan Apotik sudah 100%. Pelayanan Farmasi pada umumnya sudah cukup baik, pembinaan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk pertemuan dan pengawasan ke sarana, dan apabila ada perkembangan berita atau “public warning” dari BPOM. Pengawasan dan Pembinaan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan Balai Besar POM Medan. 2)

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan Berbahaya Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya yang

dilaksanakan

adalah

penyuluhan

Pangan

bagi

Industri

Rumah

Tangga,

Supervisi/Pengawasan produk makanan & kosmetik yang beredar, penyebaran informasi kepada masyarakat tentang produk kesehatan, serta pengawasan terhadap depot air minum isi ulang selama pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan BBPOM Medan, Perindagkop dan pihak Kepolisian, sehingga diharapkan mutu makanan berkemas memenuhi aturan keamanan pangan dan telah memiliki izin edar, walaupun dipasaran

33


masih banyak ditemukan tanpa izin edar (produk belum tentu dari Tebing Tinggi) Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan minimal 1 ( satu ) kali dalam setahun. 3)

Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

yang dilakukan adalah pembinaan Puskesmas, Penilaian Puskesmas & Penilaian tenaga Puskesmas, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kinerja dan mutu pelayanan puskesmas serta tenaga kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di kota Tebing Tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun untuk pembinaan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun. 4)

Ketersediaan Obat Tabel 2.10 Pencapaian SPM Bidang Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan No 1

Indikator

Target ( SPM )

Pencapaian

Persentase ketersediaan obat dan

100 %

100 %

obat

90 %

90 %

Persentase ketersediaan obat dan

100 %

100 %

vaksin 2

Persentase penulisan generik

3

perbekalan

kesehaatan

saat

bencana

2.3.2.3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan Proses Perencanaan pengadaan peralatan kesehatan harus diperhitungkan dengan cermat, agar pengadaan peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas baik dari segi jenis, kualitas maupun kuantitas.Proses perhitungan kebutuhan peralatan kesehatan secara riil dilakukan oleh seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan berdasarkan usulan dari Puskesmas. Namun pada pelaksanaannya tidak semua Puskesmas mengusulkan kebutuhan peralatan kesehatan dan beberapa alat yang diusulkan kurang akurat baik dari segi jenis maupun kuantitas. Oleh kerena itu monitoring peralatan kesehatan di Puskesmas mutlak diperlukan untuk mengetahui kondisi riil peralatan kesehatan di Puskesmas, sehingga bisa dijadikan sebagai data pendukung untuk menghitung kebutuhan peralatan puskesmas. Peralatan Kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan dikelola oleh seksi sarana dan peralatan Kesehatan berasal dari berbagai sumber, di antaranya APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBD Pusat (Dana Alokasi Khusus) dan Tugas Pembantuan. Buku Pedoman Peralatan Puskesmas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina

34


Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Tahun 2006 dan 2008 dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan peralatan kesehatan, namun tetap disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan Puskesmas agar lebih tepat fungsi dan tepat guna. Dari usulan Puskesmas dan hasil monitoring ke Puskesmas diperoleh data kebutuhan Peralatan Kesehatan untuk tahun berikutnya sekitar Rp 10 – 15 Milyar pertahun (asumsi kebutuhan dan penggantian peralatan kesehatan yang rusak).Untuk pengadaan Peralatan Kesehatan selanjutnya juga harus memperhatikan pengembangan Puskesmas kearah Puskesmas Perawatan dan Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat II.

2.3.3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Kinerja pelayanan dari Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

dapat dilihat

dari pelaksanaan tiga seksi yang ada pada bidang tersebut meliputi : Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit , Seksi Wabah dan Bencana dan Seksi Penyehatan Lingkungan.

2.3.3.1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dalam 2 tahun terakhir masih belum mendekati target pencapaian kinerja, dikarenakan belum berhasil menurunkan jumlah kematian karena penyakit menular, hal ini terlihat dari trend kematian karena penyakit menular. Kematian karena TBC meningkat di mana pada tahun 2011 ditemukan 3 orang meninggal, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 4 orang meninggal, begitu juga halnya dengan kematian karena DBD, pada tahun 2011 sebanyak 3 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 3 orang. Kematian karena HIV pada tahun 2011 sebanyak 1 orang dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 2 orang. Namun ada beberapa penyakit yang tidak terjadi kematian yaitu penyakit Pnemonia, dan Diare. Adapun pola penyakit yang tersebar di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut Tabel 2.11 10 Penyakit Rawat Jalan di Puskesmas Tahun 2012 NO

JENIS PENYAKIT

%

1

ISPA

43,35

2

Penyakit Tekanan Darah Tinggi

12,6

3

Penyakit pada sendi/Balita otot

9,6

4

Penyaki infeksi usus

9,3

35


5

Penyakit lain pada saluran pernafasan bawah

7,1

6

Penyakit Kulit Infeksi

4,6

7

Penyakit Kulit dan Sub kutan

3,6

8

Diare

3,5

9

Penyakit kulit karena jamur

3,1

10

Karies

3,1

Pola penyakit rawat jalan di Puskesmas di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 Menunjukkkan infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas ( ISPA ) di urutan pertama, yang kemudian pada urutan kedua yaitu penyakit tekanan darah tinggi di mana penyakit tersebut mengindikasikan adanya transisi epidemiologi penyakit pada kalangan masyarakat yang sering menggunakan Puskesmas sebagai tempat pengobatan. Hal ini menjadi fokus perhatian Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi akan timbulnya penyakit lain non infeksi seiring dengan adanya perubahan gaya hidup di kalangan masyarakat, pada urutan ke tiga penyakit pada sendi/sistem otot, sedang penyakit infeksi lain yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan menempati urutan ke empat,ke enam,ke tujuh dan ke sembilan. Ini juga menunjukkan bahwa penyakit infeksi masih merupakan ancaman bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, terlebih bila risk faktor lingkungan dan perilaku masyarakat tidak perhatikan dengan baik. Dari seluruh pola penyakit rawat jalan di Puskesmas tahun 2012 semuanya tidak ada yang berhubungan langsung dengan target indikator MDGS. Penyakit infeksi yang ada lebih kearah infeksi yang risk faktornya lingkungan kurang sehat dan risk faktor perilaku masyarakat yang belum sehat.Selain itu penyakit-penyakit tersebut tidak tergolong penyakit yang memerlukan biaya tinggi untuk mengobatinya. Penyakit-penyakit tersebut tidak banyak kontribusinya terhadap target-target pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan investasi modal manusia ( human capital investment ). Penyakit kurang gizi misal Balita dengan Kekurangan Energi Protein (KEP) jarang yang dibawa ke Puskesmas. KB, ANC, Persalinan oleh tenaga Kesehatan, rujukan komplikasi persalinan, pelayanan neonatus dan masa nifas, penimbangan Balita dan UKS adalah beberapa pelayanan yang sangat essensial dalam investasi mutu modal manusia dalam jangka panjang.

2.3.3.2. Seksi Wabah dan Bencana 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio 

Acute Flacid Paralysia rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Polio merupakan salah satu dari beberapa penyakit yang dapat dibasmi. Strategi

untuk membasmi polio didasarkan atas pemikiran bahwa virus polio akan mati bila ia

36


disingkirkan dari tubuh manusia dengan cara pemberian imunisasi. Cakupan penemuan (rate) kasus acute flaccid paralysis pada anak usia di bawah 15 tahun di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 tidak ada penemuan . 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV AIDS 

Persentase klien yang mendapat penanganan HIV AIDS Masalah HIV/AIDS saat ini bukan hanya masalah medik dari penyakit menular

semata akan tetapi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat luas. Oleh karena itu penanganannya juga harus berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini klien yang mendapat penanganan HIV AIDS di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 mencapai 100% dari 10 orang, artinya kasus HIV AIDS di Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari persentase sangat baik dalam hal penanganannya, akan tetapi dari jumlah yang ditangani belum mencapai target karena masih banyak penderita HIV AIDS yang belum terjangkau oleh petugas kesehatan, sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap penyakit ini. Kasus HIV AIDS di Kota Tebing Tinggi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut. Tabel 2.12. Frekuensi Kasus HIV/AIDS di Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 dan 2012

NO

TAHUN

HIV

AIDS

KEMATIAN

1

2011

1 Orang

3 Orang

1 Orang

2

2012

5 Orang

5 Orang

2 Orang

Dari tabel 3.10. tersebut tampak kasus HIV AIDS di Kota Tebing Tinggi tahun 2011 berjumlah 1 orang dan kasus AIDS berjumlah 3 Orang dan 1 orang meninggal dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu terdapat 5 orang kasus HIV, 5 orang AIDS dan 2 orang meninggal. Jumlah kasus tersebut merupakan kasus yang dapat dilacak oleh petugas, dan kemungkinan masih banyak kasus HIV/AIDS di Kota Tebing Tinggi yang belum terdeteksi/tertangani oleh petugas kesehatan. 3) Pelayanan Imunisasi 

Presentase Desa ( UCI ) Program imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling

cost effective dan upaya imunisasi perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat population immunity (kekebalan masyarakat) yang tinggi, sehingga penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan.

37


Cakupan pelayan program imunisasi untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi pada tahun

2012 mencapai 94,2%. Dalam hal ini pencapaian UCI (Universal Child

Immunization) hampir mencapai target yang telah ditentukan, artinya masyarakat yang terlayani imunisasi dasar hampir seluruhnya, masyarakat memanfaatkan program ini secara maksimal, ini disebabkan sudah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan manfaatnya pelayanan imunisasi bagi bayi (umur 0-11 bulan). Cakupan pelayanan program imunisasi dasar tambahan bagi anak usia di atas 5 tahun atau program Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS ) yang merupakan SPM, pada tahun 2012 sebesar 92.36% dari target 100%.Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi program BIAS dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dan manfaatnya pelayanan imunisasi tambahan bagi anak usia di atas 5 tahun atau anak SD kelas 1. Cakupan pelayanan program imunisasi dasar tambahan bagi anak umur di atas 5 tahun atau palayanan imunisasi DT dan TT anak sekolah yang merupakan indikator SPM pada tahun 2012 untuk imunisasi mencapai 90.21 % dari target 100%.

2.3.3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan 1) Air Bersih Cakupan kepala keluarga yang menggunakan air bersih di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 sebesar 80 % dari target 85%. Keadaan ini berarti cakupan Kepala Keluarga (KK ) yang menggunakan air bersih di Kota Tebing Tinggi belum mencapai target.Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya

pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya air bersih bagi kesehatan. 2) Kesehatan Lingkungan Pemukiman Cakupan rumah sehat, Jamban Keluarga dan Sarana Pembuangan air limbah seperti terlihat pada tabel 2.14. berikut : Tabel 2.13. Pencapaian SPM Kesehatan Lingkungan tahun 2012

NO

1

Indikator Lingkungan

Target Tahun

Capaian Tahun

Pemukiman

2012

2012

85%

80%

Persentase

Rumah

Tangga

yang memiliki akses tehadap

38


air bersih 2

Persentase yang

Rumah

Tangga

menggunakan

jamban

85%

80%

100%

100%

sehat 3

Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat

Dari tabel 2.14 terlihat bahwa persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan yang menggunakan jamban sehat belum mencapai terget, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai kesehatan lingkungan di masyarakat serta belum meratanya ketersediaan sarana air bersih perkotaan. 3) Institusi yang dibina Tabel 2.14. Pencapaian SPM Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Institusi yang dibina tahun 2012 NO Indikator Lingkungan Target Capaian Pemukiman 1

Institusi yang dibina

70%

100%

2

Tempat-tempat Umum yang

70%

100%

memenuhi syarat Dari tabel 2.15 terlihat bahwa persentase Institusi yang dibina dan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun demikian upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan, penyehatan, dan Hyginitas harus terus dilakukan, salah satunya melalui penyuluhan pada saat melakukan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. 2.3.4.Sekretariat Kesekretariatan / Tata Usaha membawahi 3 Sub. Bagian meliputi : Sub.Bagian Keuangan, Sub. Bagian Program dan Perundang-undangan dan dan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 2.3.4.1. Sub. Bag. Keuangan Sub. Bag. Keuangan bertugas mengkoordinasikan semua hal yang berhubungan dengan Keuangan ( Pendapatan dan Pengeluaran ) dan bertanggung jawab penuh kepada Sekretaris ataupun koordinatornya:

39


1) Pelaksana Bendahara Pengeluaran dengan tugas sbb: 

Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis SPJ Pengeluaran Pembantu



Memberikan persetujuan terhadap SPJ Pengeluaran Pembantu

2) Pelaksana bendahara Pembantu Pengeluaran dengan tugas sbb: 

Mengajukan gaji



Mencatat gaji kekartu kuning



Membuat SPM Gaji



Membayar gaji

3) Pelaksana Bendahara Pembantu Pengeluaran dengan tugas sbb : 

Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban



Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada dokumen Buku Kas, Pengeluaran Pembantu, Buku Pajak PPN/PPh Pembantu, Buku Panjar Pembantu



Melakukan

rekapitulasi

pengeluaran

dan

mencatatnya

dalam

SPJ

Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran 4) Pelaksana Bendahara Penerimaan dengan tugas sbb : a. Menerima setoran dari : 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum



Retribusi Pelayanan Jamkesda



Retribusi Pelayanan Jamkesmas



Retribusi Pelayanan Jampersal



Retribusi Pelayanan Askes Sosial

b. Membukukan Penerimaan (Jurnal Penerimaan) c. Menyetorkan ke Kas Daerah (Bank Sumut) Anggaran pendapatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel 2.16. berikut: Tabel 2.15. Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Tahun 2012 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

PERSEN

I

Retribusi Pelayanan 150.000.000 Kesehatan

89.571.500

60 %

1

Pusk. Sri Padang

15.000.000

12.718.000

85 %

2

Pusk. Satria

30.000.000

16.136.000

54 %

3

Pusk. Rambung

18.000.000

10.509.000

58 %

40


4

Pusk. Pasar Gambir

13.000.000

8.422.500

65 %

5

Pusk. Pabatu

28.000.000

14.798.500

53 %

6

Pusk. Teluk Karang

11.500.000

7.886.500

69 %

7

Pusk. Marulak

11.500.000

5.835.000

51 %

8

Pusk. Rantau Laban

11.500.000

7.644.000

66 %

9

Pusk. Berohol

11.500.000

5.622.000

51 %

II

Retribusi Pelayanan Kesehatan Askes Sosial

408.192.000

411.152.680

101 %

III

Retribusi Pelayanan Jamkesmas

215.000.000

52.680.500

17 %

IV

Retribusi Pelayanan Jamkesda

480.000.000

480.000.000

100 %

V

Retribusi Pelayanan Jampersal

66.000.000

-

0%

1.419.192.000

1.033.404.680

73 %

Tanjung

TOTAKL I + II +III+ IV + V

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa PAD dengan realisasi terbesar adalah retribusi pelayanan kesehatan Askes Sosial dengan capaian realisasi 101% dan yang tidak terealisasi bersumber dari retribusi pelayanan jampersal dengan realisasi 0 %. 2.3.4.2.Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Sub. Bag. Umun dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi koordinator : 1) Pengadministrasian mutasi pegawai/pembinaan pegawai 2) Pengadministrasian pengembangan pegawai 3) Pengentri data 4) Urusan Rumah Tangga 5) Penyimpanan Barang 6) Pengurusan Barang 7) Pengelola Arsip Dalam bidang kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis seperti tenaga dokter umum, karena ada beberapa dokter yang menduduki jabatan Struktural sebagai Kepala Puskesmas dan pindah tugas ke luar kota Tebing Tinggi.

41


Demikian pula ada beberapa tenaga kesehatan lainnya yang memasuki pensiun. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi juga berupaya mengoptimalkan pegawai yang ada dengan golongan yang sudah mencapai golongan II dan III, di mana berdasarkan data, golongan III merupakan jumlah terbanyak pada dinas Kesehatan dan Puskesmas. Optimalisasi dilakukan dengan cara pembinaan pada jabatan fungsional golongan II dan III agar lebih berdaya guna serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sementara pemanfaatan tenaga kesehatan non jabatan fungsional dilakukan untuk pekerjaan kesekretariatan dan membantu tugas pada bidang/seksi/program.

2.3.4.3. Sub. Bag. Program dan Perundang-Undangan Sub. Bag. Program dan Per Undang - Undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai fasilitator dan koordinator yang menangani antara lain : 1) Koordinator Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Program Fungsinya sebagai koordinator penyusunan rencana usulan kegiatan dan anggaran dari seksi Dinas maupun Puskesmas, memfasilitasi penyusunan dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan serta Penyusunan Perencanaan Kegiatan Berbasis Kinerja. Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran, Dokumen Rencana Kerja Tahunan. Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2010 - 2012 sebagai berikut; Tabel 2.16. Alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 - 2012 NO Belanja Langsung /Belanja Tidak Total Langsung

1

Tahun Anggaran 2010

20.714.747.306

2

Tahun Anggaran 2011

27.267.997.171

3

Tahun Anggaran 2012

27.993.292.400

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan di dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

42


Tabel 2.17. Rasio Pembiayaan Kesehatan Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2012. No Jenis Belanja Jumlah %

1

Tidak Langsung

17.306.133.000

59 %

2

Langsung

12.106.351.400

41%

29.412.484.400

100

Total

2) Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Fungsinya menyusun pelaporan bulanan dan triwulan kegiatan Dinas kesehatan serta pelaporan tahunan dinas kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Kesehatan. Sumber pelaporan yang dipergunakan adalah dari laporan tahunan seksi/program, dan laporan tahunan Puskesmas. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji pencapaian SPM kesehatan, target program dibandingkan dengan anggaran yang diterima bidang/seksi setiap tahunnya.

Tabel 2.18. Pencapaian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1. Meningkatkan 1. Persentase Ibu kualitas bersalin yang Pelayanan ditolong oleh Kesehatan tenaga kesehatan Ibu dan terlatih Reproduksi (Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan) 2. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan

Capaian Kinerja (%)/ kategori Penilaian

Satuan

Target 2012

Realisasi (Thn.2012) (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

%

86

89,1

104/SB

%

90

89,5

99/B

43


kunjungan kehamilan ke empat (K4)

3. Persentase Ibu Hamil Risiko Tinggi Yang ditangani 2. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan anak

3. Meningkatkan Pembinaan di bidang Imunisasi kesehatan

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama KN1 2. Persentase Cakupan kunjungan Bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan Balita 4. Angka Penemuan kasus ISPA/Pneumonia di Balita yang ditangani 5. Persentase Cakupan Bayi BBLR yang ditangani 1. Persentase bayi usia 0 – 11 tahun yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase Kelurahan UCI 3. Pelayanan Imunisasi

4. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan dan pengawasan kualitas lingkungan

1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air bersih 1. Persentase institusi yang dibina (TTU, TPM, TP3 Pestisida) 2. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan jamban sehat

%

75

66,4

89/B

86

93,3

108/SB

%

88

86,9

98,75/B

%

80

69,4

87 /B

%

100

100

100/B

%

100

100

100/ B

%

82

91.2

111/ SB

%

95

94,2

99/ B

orang

2932

2934

100/ B

%

85

80

94/ B

%

70

100

100/ B

%

85

80

94/ B

%

44


5. Meningkatkan Pelayanan Kefarmasian

6. Meningkatkan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

7. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi Masyarakat Miskin

3. Persentase sarana dan prasarana air bersih dan air isi ulang memenuhi standar 1. Persentase Ketersediaan obat dan vaksin 2. Persentase penulisan obat generik 3. Instalasi Farmasi Kota yang Memenuhi Standar Kementerian Kesehatan 4. Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan saat Bencana 1. Persentase penduduk (termasuk seluruh peduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 1. Jumlah rumah sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 2.Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

%

75

75

100/ B

%

100

100

100/ B

%

90

90

111/ SB

%

80

70

88/ B

%

100

100

100/ B

%

85

100

118/ SB

unit

1

1

100/ B

unit

9

9

100/ B

Permil(per10 00kelahiran hidup

6,37/100 0 kelahiran hidup

5.2/1000

Permil(per10 00 kelahiran

14/1000 kelahiran hidup

Mortalitas 1. Angka kematian bayi

2. Angka kematian Balita

123/ SB

kelahiran hidup 5,9/1000 kelahiran hidup

238/ SB

45


3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

4. Angka harapan hidup

3

2

kelahiran hidup

kelahiran hidup

150/ SB

Tahun

73

71

97/ B

Per1000 penduduk

86/1000 penduduk

86/1000 penduduk

%

90/100.0 00

102/100.00 0

penduduk

penduduk

Permil(per10 00 kelahiran

Balita 1. Angka kesembuhan penderita TB atau BTA + 2. Angka kesakitan DBD

100/ B

88/ B

3. Prevalensi HIV

%

0.01

0.009

111/ SB

4. Angka Accut Flaccid Paralysis (AFP) polio pada anak < 15 tahun

%

<2

0

300/ SB

2. Angka Diare pada Balita

%

10

10

100/ B

kasus

2

0

300/ SB

%

9

7

128/ SB

%

14

12

140/ SB

%

14

14

zA100/ B

%

100

100

100/ B

%

<18

3,9 %

Kasus

100

100

100/ B

Kasus

86

86.4

100/ B

Status Gizi

9.

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

1. Jumlah Balita Gizi Buruk 2. Perentase Penurunan Angka Balita Gizi Buruk 3. Persentase Balita bertubuh Pendek 4. Persentase Penurunan Balita Gizi Kurang 5. Persentase kecamatan bebas rawan gizi 6. Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 1. Persentase kasus baru TB Paru (BTA+) 2.

Persentase kasus baru TB paru ( BTA+) yang disembuhkan.

462/ SB

46


10. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) 2. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah 3. Persentase cakupan tingkat jaminan keamanan peredaran obat dan makanan 4. Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja. 5. Pelayanan kesehatan Jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar 6. Pelayanan kesehatan mata di sarana pelayanan kesehatan dasar 7. Pelayanan Kegawatdaru ratan (Tim Reaksi Cepat) 8. Pelayanan P3K dalam peringatan hari raya dan hari besar nasional

%

100

100

100/ B

%

90

93,6

104/ SB

%

50

50

100/B

%

65

80

123/ SB

%

1

0,7

70/ KB

%

0,05

0,05

100/ B

Tim

1

1

100/ B

%

100

100

100/ B

47


9. Persentase pelayanan kesehatan Pra usia lanjut dan usia lanjut 10. Persentase Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 11. Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar kementerian kesehatan 12. Jumlah Puskesmas PONED 13. Jumlah Puskesmas Santun Lansia 14. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan kegawatdarur atan 11. Meningkatkan 1. Penyelenggaraa n Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Balita naik berat badannya (N/D )

2. Persentase Balita bawah garis merah (BGM) 3. Persentase Balita mendapat kapsul vit A 2x pertahun 4. Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90% tablet Fe

%

65

69,9

108/ SB

%

10

12

120/SB

unit

9

100

100/ B

unit

2

5

250/ SB

unit

2

1

50/ KB

unit

2

1

50/ KB

80

87,2

109/ SB

%

<5

2,6

192/ SB

%

90

100

111/ SB

%

90

89,6

99,5/ B

%

48


5. Persentase cak. Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin 6. Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan 7. Persentase deteksi dini tumbuh kembang anak SD dan apras

%

100

100

100/ B

%

100

100

100/ B

%

90

84

93/ B

%

100

Tidak ada kasus

Tidak ada kasus

%

100

Tidak ada kasus

Tidak ada Kasus

%

100

100

100/ B

%

100

100

100/ B

%

100

100

100/ B

%

100

100

100/ B

12. Meningkatkan Pemberantas an Penyakit Menular

1. Penyelenggar aan penyelidikan epidemilogi dan penanggulang an kejadian luar biasa (KLB) 2. Persentase kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam 3. Persentase infeksi menular seksual yang diobati 4. Persentase penderita DBD yang ditangani 5. Persentase Balita dengan diare yang ditangani 6. Persentase penyakit malaria yang ditangani

49


13. Meningkatkan Penyelenggara an Promosi Kesehatan

7. Persentase kusta yang selesai berobat

%

>90

100

8. Persentase penyakit filariasis yang ditangani

%

>90

100

%

65

75

107/ SB

%

75

26,4

35/ KB

%

83

85

100/ B

%

70

86

123/ SB

%

35

35

100/ B

%

70

75

107/ SB

1. Persentase rumah tangga sehat 2. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 3. Persentase rumah/ bangunan bebas jentik 4. Persentase Posyandu Aktif 5. Persentase Kelurahan Siaga Aktif 6. Persentase Rumah Tangga dengan PHBS

100/ B

100/ B

2.3.5. Bidang SDM dan Data Kesehatan 1) Koordinator Pengolahan Data Fungsinya mengolah data yang dilaporkan dari Puskesmas, seksi maupun lintas sektor terkait. Selanjutnya data tersebut tersaji dalam Profil Kesehatan Kota Tebing Tinggi, selain sebagai koordinator juga sebagai fasilitator Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3). Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) pada tingkat kota, khususnya mekanisme pencatatan dan pelaporan antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Kendala tersebut di antaranya belum berfungsinya sistem satu pintu untuk data sehingga masih terdapat beberapa permintaan data yang sama untuk Puskesmas, belum tepatnya waktu dan isi dari data yang dilaporkan serta kurangnya komitmen dari para programer untuk mensukseskan penerapan SIK. Penerapan mekanisme informasi kesehatan juga diperlukan dana yang

50


memadai baik untuk belanja software dan hardware maupun untuk insentif pengelola data informasi. Rekapitulasi pencapaian SPM pada Pelayanan Kesehatan Dasar 2011 - 2012 dapat dilihat dalam tabel 3.6. berikut Tabel 2.19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Berdasarkan SPM Tahun 2012 No

Indikator

Standar Pelayanan Minimal Mengacu pada MDG’s 2015

Capaian 2011

Capaian 2012

90 %

90,5 %

89,5%

Komplikasi

80 %

76,8 %

66,4 %

pertolongan

90 %

92,1 %

89,1 %

4 Cakupan pelayanan ibu nifas

90 %

81,7 %

87,4 %

5 Cakupan

80 %

100 %

100 %

6 Cakupan kunjungan bayi

90 %

89,2 %

86,9 %

7 Cakupan

100%

85,7 %

94,2 %

anak

90 %

73 %

69,4 %

makan

100 %

43,6 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 2 Cakupan Kebidanan 3 Cakupan persalinan

oleh

tenaga

kesehatan

neonatal

dengan

komplikasi yang ditangani

desa/kelurahan

Universal Child Immunuzation ( UCI ) 8 Cakupan

pelayanan

Balita 9 Cakupan

pemberian

pendamping ASI pada anak usia

6-24

bulan

keluarga

miskin 10 Cakupan

Balita

gizi

buruk

mendapat perawatan

51


11 Cakupan kesehatan

penjaringan siswa

SD

100 %

99 %

100 %

70 %

76,3 %

72,24 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tidak ada

Tidak ada

kasus

kasus

100 %

100 %

dan

setingkat 12 Cakupan peserta KB Aktif 13 Cakupan

penemuan

penanganan

dan

penderita

penyakit 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15 Cakupan mengalami

desa/kelurahan KLB

yang

dilakukan pe 24 jam 16 Cakupan desa siaga aktif

80 %

52


Tabel 2.20. Pencapaian Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi TARGET RENSTRA SKPD TAHUN ke- (satuan %) N o

1

Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi SKPD DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI

2

TARGET SPM

3

SPM KESEHATAN (PERMENKES 741 TAHUN 2008)

1

2

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

80

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

90

4

Cakupan pelayanan nifas

90

5

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80

6

Cakupan kunjungan bayi

90

7

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunuzation ( UCI )

100

8

Cakupan pelayanan anak Balita

90

9

Cakupan pemberian makan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100

10

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

4

TARGET INDIKATOR LAINNYA

5

100

RASIO CAPAIAN TAHUN ke- (satuan %)

Tahu n 2006

Tahu n 2007

Tahu n 2008

Tahu n 2009

Tahu n 2010

Tahu n 2006

Tahu n 2007

Tahu n 2008

Tahu n 2009

Tahun 2010

Tahun 2006

Tahu n 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

95%

95%

NA

NA

NA

91.52 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80%

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

90%

NA

NA

NA

99.96 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

90%

NA

NA

NA

99.96 %

NA

NA

NA

90

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

3

TARGET IKK

REALISASI CAPAIAN TAHUN ke- (satuan %)

94.31 %

90%

90%

NA

NA

NA

NA

NA

90%

80%

NA

NA

NA

90%

NA

NA

NA

100% NA

NA

NA

NA

NA

NA

90%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA 100.0 0%

96.01 % 100%

100%

NA

NA

NA

94.38

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

97.00 %

NA

NA

NA

100% 100%

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

111. 1

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

% 96.33 %

125% % 111%

NA

NA % 125%

106. 7 100

%

105%

% 100%

NA 100

100%

NA

NA

125

100%

100% NA

99.2 7

100%

80% NA

NA

NA

%

NA

% 100%

NA

100%

53


11

12

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100

Cakupan peserta KB Aktif

70

100% NA

NA

NA

NA

- cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani

16

NA

NA

95.46 %

72.08 %

100%

NA

NA

100%

NA

NA

NA

100%

NA

<=1

- penderita DBD yang ditangani setiap tahun

100%

- penderita diare pada Balita yang ditangani

100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan pe 24 jam

100

Cakupan desa siaga aktif

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

95.4 6

%

103

%

100%

100%

NA

NA

NA

2.45 NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

22.18 %

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

121.85 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

71.78 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

181.51 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

- persentase penemuan pasien Baru TB BTA Positif

15

NA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

- Accute Flaccid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia < 15 tahun

14

100% 70%

NA

13

NA

100%

100%

100%

100

100%

100%

80.21 %

NA

% 22.18 %

121.85 %

NA 100

100%

100%

NA

% 100%

100

% 71.78 %

80.2 1

% 181.51 %

80

54


INDIKATOR KINERJA KUNCI BIDANG KESEHATAN (PERMENDAGRI NO.73 TAHUN 2009)

1

Cakupan Komplikasi Kebidanan

80

2

Cakupan Pertolongan Persalinan yang ditangani Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetensi

90

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunuzation ( UCI )

100

3

4

5

6

7

8


NA

NA

NA

NA

80%

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA 111. 1

NA

NA

NA

90%

90%

NA

NA

NA

100%

99.96 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

121.85 %

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

100%

100%

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

181.51 %

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

90%

90%

NA

NA

NA

96.01 %

94.38 %

NA

NA

NA

106. 7

111%

100

% 100%

100 100

125% %

% 100%

Cakupan Penemuan Penderita TB BTA (+)

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan Kunjungan Bayi

100

90

121.85 %

NA %

100%

181.51 % %

105%

55


BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1.

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Adapun indentifikasi permasalahan dalam pelayanan kesehatan khususnya

pelayanan kesehatan dasar yang menjadi Tupoksi SKPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi di bagi berdasarkan permasalahan internal dan permasalahan eksternal 3.1.1. Permasalahan Internal Permasalahan Internal

pelayanan kinerja SKPD jika dibandingkan dengan

indikator SPM masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, yaitu : 1.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2011 adalah 90,5 % dan pada tahun 2012 turun menjadi 89,5% dengan target indikator SPM 90%

2.

Cakupan Komplikasi Kebidanan pada tahun 2011 adalah 76,8% dan pada tahun 2012 turun menjadi 76,8% dengan target indikator SPM 80%

3.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan pada tahun 2011 92,1 % dan pada tahun 2012 turun menjadi 89,1 % dengan target indikator SPM 90%

4.

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2011 adalah 81,7% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 87,4 namun masih di bawah indikator SPM yaitu 90%

5.

Cakupan Kunjungan Bayi pada tahun 2011 adalah 89,2% dan pada tahun 2012 turun menjadi 86,9% dengan indicator SPM 90%

6.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2011 85,7% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 94,2% namun masih di bawah indicator SPM yaitu 100%

7.

Cakupan Pelayanan Anak Balita pada tahun 2011 adalah 73% dan pada tahun 2012 turun menjadi 69,4% dengan indicator SPM 90%

8.

Kuantitas SDM kesehatan yang masih belum terpenuhi bila ditinjau dari Kepmenkes RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004

9.

Alokasi Anggaran yang belum mencukupi terhadap kebutuhan pembangunan kesehatan

3.1.2. Permasalahan Eksternal Adapun Permasalahan Eksternal terhadap pelayanan kinerja SKPD, yaitu : 1.

Masih rendahnya PHBS di tengah masyarakat

2.

Perubahan dinamika epidemiologi penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular

3.

Meningkatnya jumlah masyarakat miskin

56


3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi adalah : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN Dengan misi sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan pembinaan mental spiritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.

Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan;

3.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas;

4.

Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

5.

Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir;

6.

Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek

7.

Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja;

8.

Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum;

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan visi tersebut berkaitan dengan misi ke tiga dan ke lima

57


Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota No

Misi Walikota

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

1

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas

2

Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir

1. Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, 2. Rendahnya Komplikasi Kebidanan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 3. Rendahnya Pelayanan Ibu Nifas 4. Rendahnya Kunjungan Bayi, 5. Rendahnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6. Rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita 7. Kuantitas SDM kesehatan yang masih belum terpenuhi 8. Alokasi Anggaran yang belum mencukupi

1. Masih rendahnya kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan 2. Masih rendahnya keterlibatan suami pada saat ante dan neo natal 3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan terutama PHBS 4. Kuota penerimaan PNS tenaga kesehatan masih terbatas 5. Penetapan pagu anggaran belum memnuhi skala prioritas

Pendorong 1. Adanya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur melalui program pengadaan dan pelatihan SDM Kesehatan 2. Adanya Program Jampersal, Jamkesda, dan Jamkesmas 3. Adanya Peningkatan pengetahuan kesehatan di masyarakat melalui penyuluhan 4. Adanya Regulasi Kementerian berkaitan dengan penerimaan PTT maupun PNS Kesehatan 5. Adanya sumber pendanaan lainya melalui BOK, Dekonsentarasi, DAK, BKP

58


3.3.

Telahaan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Adapun sasaran Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah : 1.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2.

Menurunnya angka kesakitan akibat penularan penyakit

3.

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat tingkat sosial ekonomi serta gender

4.

Meningkatnya penyediaan anggaran public untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin

5.

Meningkatnya PHBS pada tingkat rumah tangga

6.

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategi di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

7.

Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

8.

Seluruh kabupaten/kota melaksanakan SPM

Adapun sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 20092013 adalah : 1.

Angka Kematian Bayi 22 per 1000 Kelahiran Hidup

2.

Angka Kematian Ibu 275 per 100.000 Kelahiran Hidup

3.

Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang 20%

4.

Umur Harapan Hidup 72 tahun

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan RI 2010-2014 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 dibandingkan dengan permasalahan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

59


Tabel 3.2. Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi terhadap Sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

No 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Seluruh kabupaten/kota melaksanakan SPM

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 1. Angka Kematian Bayi

2. Angka Kematian Ibu 2

Menurunnya disparitas status kesehatan gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial, ekonomi serta gender

3. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang

4. Umur Harapan Hidup

Permasalahan Pelayanan SKPD Kota Dari 16 Indikator SPM pelayanan kesehatan dasar 9 indikator sudah mencapai target, sedangkan 7 indikator belum mencapai target

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan 2. Kurangnya Pembiayaan di bidang kesehatan 3. Belum maksimalnya pelayanan Posyandu

Pendorong 1. Adanya Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kesehatan 2. Adanya Support dana BOK, Dekonsentrasi, BKP dan DAK 3. Adanya Jampersal, Jamkesda dan Jamkesmas 4. Adanya Pemberian Makanan Tambahan bagi Masyarakat Rawan Kesehatan

60


3.4.

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam rencana tata ruang wilayah kajian lingkungan hidup strategis belum dapat

dilakukan telaahan dikarenakan sampai dengan Renstra ini diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi belum menerima RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut.

3.5.

Penentuan Isu Strategis

3.5.1. Rumusan Isu Strategis yang dihadapi masa kini Memperhatikan kinerja pelayanan kesehatan dan analisis situasi 3 - 4 tahun belakangan, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas kesehatan Kota Tebing Tinggi pada saat sekarang ini adalah :

3.5.1.1. Penyakit Menular Berbasis Lingkungan dan Komitmen Global Penyakit infeksi saluran pernafasan, Diare, DBD, penyakit kulit serta penyakit infeksi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan masih mendominasi pola penyakit rawat jalan di Puskesmas. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit menular langsung (berkaitan dengan kepadatan penduduk) dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (DBD). Sedangkan penyakit tidak menular tidak ditemukan di Puskesmas secara signifikan. Hal ini dapat terjadi berkaitan dengan validasi data karena kemungkinan mereka mengobati penyakitnya ke tempat praktik dokter swasta atau rumah sakit. Data dan informasi tentang penyakit tidak menular ini perlu diperoleh sehingga tidak luput dari perencanaan program kesehatan. Ditemukannya penyakit menular yang faktor risikonya di titik beratkan pada kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat yang tidak sehat di kota Tebing Tinggi, ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di mana masyarakat tinggal masih belum memenuhi syarat kesehatan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat Kota Tebing Tinggi masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih sehat. Penyakit menular lainnya yang berhubungan dengan lingkungan yang kurang sehat dan perilaku masyarakat yang tidak sehat dan ditemukan di Kota Tebing Tinggi adalah TB Paru dengan 207 kasus baru BTA positif ( CFR 0 ) tahun 2012 dan kasus HIV / AIDS dengan 10 kasus baru tahun 2012. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang termasuk komitmen global di mana untuk pembiayaannya wajib diupayakan oleh

61


Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena penyakit tersebut harus dapat dicegah penularannya hingga dapat dihilangkan dari permukaan bumi.

3.5.1.2. Kesehatan Ibu dan Anak & Keluarga Berencana ( KIA & KB ) Kelompok penduduk yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan kesehatan di Kota Tebing Tinggi adalah pasangan usia subur (PUS), Ibu Hamil, ibu bersalin, Bayi. Dari data yang ada di atas kelompok tersebut cukup besar jumlahnya. Kesehatan ibu dan anak sangat essensial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Gangguan kasehatan pada ibu dan anak akan menimbulkan kerugian jangka pendek dan kerugian jangka panjang. Pertama, dalam jangka pendek, kesakitan dan kematian ibu dan anak menyebabkan keluarga harus mengeluarkan berbagai macam biaya atau kerugian ekonomi, di samping pengorbanan non–materi seperti kecemasan dan rasa duka. Jadi dalam jangka pendek masalah kesehatan ibu dan anak mengurangi kesejahteraan dalam keluarga.Kedua, kesakitan dan kematian ibu dan anak akan mengganggu investasi modal manusia (human capital investment), baik secara mikro pada tingkat rumah tangga maupun secara makro pada tingkat masyarakat. Kesehatan ibu dan bayi diperlukan sebagi investasi dini untuk menjamin mutu modal manusia. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kesehatan ibu dan anak adalah indikator kesejahteraan penduduk. Sedangkan kesejahteraan adalah salah satu tujuan pokok berbangsa dan bernegara. Maka kegagalan mewujudkan kesehatan ibu dan anak adalah juga kegagalan sebuah bangsa dan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Jumlah kematian ibu di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 sebanyak 2 orang dan Kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 15 orang dari 2858 kelahiran dengan penyebabnya yang paling dominan adalah Asphyxia dan Berat Badan Lahir Rendah. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 sudah mencapai 89,1 % dari target 86%. Isunya bagi Kota Tebing Tinggi adalah meningkatkan mutu pelayanan persalinan. Ibu hamil perlu dimotivasi untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dan tidak di rumah. Beberapa Puskesmas perlu dilengkapi dengan fasilitas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar) agar mampu menangani komplikasi persalinan dan keadaan emergensi pada neonatus. Upaya lain untuk mengendalikan jumlah kematian, Ibu, Bayi adalah menganjurkan keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB). Manfaat keluarga mengikuti Keluarga Berencana (KB) keterkaitan dengan kesehatan Ibu, dan Anak adalah :

62


1)

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia KB meningkatkan kemampuan ibu dan rumah tangga memelihara kesehatan dan gizi anak.Hal ini penting untuk menjamin untuk pertumbuhan fisik, intelegensia dan emosional anak termasuk pertumbuhan dan perkembangan sel –sel otak.

2)

Reduksi Konsumsi Penduduk Berkurangnya biaya konsumsi karena penurunan jumlah kelahiran misalnya termasuk biaya yang berkaitan dengan antenatal care, pertolongan persalinan, dan perawatan masa nifas, atau termasuk juga biaya-biaya untuk berbagai jenis komplikasi kehamilan dan persalinan yang mungkin timbul. 3) Produktivitas Meningkat Masa Balita merupakan masa kritis untuk perkembangan otak

yang nantinya

sangat memengaruhi produktifitas kerja seseorang, jadi dalam keadaan ekonomi terbatas, konsumsi gizi lebih baik pada keluarga dengan jumlah anak lebih sedikit di banding dengan keluarga besar. 4) Public Saving Penurunan kelahiran akan mengurangi besarnya subsidi pemerintah, misalnya pada sektor pendidikan sehingga public saving akan meningkat. 5) Private Saving KB akan mendorong private saving yaitu karena pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan reproduksi menurun, seperti biaya antenatal care, persalinan, masa nifas, perawatan bayi dan anak.

3.5.1.3. Keluarga Miskin ( Gakin ) Data Gakin/Penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 berjumlah 38.399 jiwa atau sebesar 26,20 % menurut PPLS dari total penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2012 146.606 jiwa. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemeliharaan kesehatan penduduk miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Secara geografis wilayah Kota Tebing Tinggi mudah dijangkau, jadi jarak tempuh ke pelayanan kesehatan bukan menjadi hambatan utama penduduk miskin untuk berobat. Oleh karena itu isu pokok dalam pemeliharaan kesehatan penduduk miskin adalah a) identifikasi penduduk miskin (targeting), b) Penyediaan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin (delivery system) dan c) pembiayaan kesehatan penduduk miskin (financing).

63


3.5.1.4. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tebing Tinggi (Jamkesmas Kota Tebing Tinggi) Kemitraan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan & RSUD) dan swasta dalam Pelayanan Kesehatan serta luas wilayah kota Tebing Tinggi yang relatif mudah dijangkau dengan kendaraan memberikan kemudahan kepada setiap penduduk di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peran aktif dari pihak masyarakat dan swasta dalam pemberian pelayanan kesehatan di kota Tebing Tinggi menjadikan kota Tebing Tinggi sebagai pusat jasa kesehatan dan merupakan andalan dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi di samping jasa pendidikan dan perdagangan. Perizinan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dan pemerintah baik Polri dilakukan secara berkala dengan konsep kemitraan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab sosial dari provider pelayanan kesehatan swasta (CSR) sangat dituntut terutama dalam hal pemberian pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, meskipun secara undang-undang pihak pemerintah/pemerintah Daerah berkewajiban memelihara kesehatan masyarakat miskin. Sedangkan untuk masyarakat yang tergolong mampu di luar sarana Gakin yang terdaftar sesuai SK Walikota Tebing Tinggi dan merupakan consumer surplus maka pembiayaan kesehatannya diatur melalui mekanisme Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kota Tebing Tinggi . Maka isu utamanya adalah pembiayaan kesehatan untuk masyarakat non Gakin adalah a) Identifikasi masyarakat non Gakin termasuk peserta Askes dan Jamsostek (targeting), b) Pendirian Bapel Asuransi yang berbadan hukum, c) Penunjuk Pelayanan Kesehatan (PPK) baik milik swasta maupun milik pemerintah.

3.5.1.5. Promosi Kesehatan Orientasi kesehatan masyarakat penekanannya pada program promotif dan preventif.Paradigma sehat merupakan konsep dari program promosi kesehatan, karena di dalamnya terkandung makna bagaimana mempertahankan orang sehat tetap sehat, sementara orang sakit diupayakan menjadi sehat dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Pembiayaan, promotif dan preventif jauh lebih murah daripada mengobati (kuratif). Namun demikian murahnya biaya promotif dan preventif bukan berarti alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan menjadi lebih sedikit dibanding Rumah Sakit (kuratif), tetapi seharusnya biaya promotif dan perventif lebih besar di bandingkan kuratif karena dengan mencegah terjadinya sakit berarti produktivitas SDM akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam program promotif dan preventif juga terdapat upaya mengatasi determinan masalah (risk factor) baik faktor lingkungan maupun faktor perilaku, sehingga penyelesaian masalah

64


kesehatan dan yang berkaitan dengan kinerja kesehatan intervensi kegiatannya dapat melibatkan lintas program dan lintas sektor. Oleh karena itu promosi kesehatan pada dasarnya adalah pemberdayaan dari keluarga, masyarakat, institusi/lembaga pemerintah dan swasta dalam mewujudkan pembangunan lingkungan berwawasan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi beserta Puskesmas dan jaringannya dalam upaya menyelenggarakan pembangunan kesehatan menjadikan promosi kesehatan sebagai isu utama dari seluruh kegiatan bidang/kasi pada Dinas Kesehatan. Artinya disetiap kegiatan harus mengandung pesan-pesan promotif dan preventif. 3.5.1.6. Regulasi Pelayanan Kesehatan Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kewenangan sub bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan, sub bidang peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan pada skala Kabupaten/ Kota kewenangannya adalah melakukan 1) registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, 2) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan Provinsi, 3) Pemberian izin sarana kesehatan melipui Rumah Sakit Pemerintah kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis dan rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 4). Registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/Kota sesuai peraturan Perundang-undangan. 5) Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. Atas dasar kewenangan skala Kabupaten/Kota tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sebagai penanggung jawab pembangunan Kesehatan di Kota Tebing Tinggi juga berfungsi sebagai regulator pelayanan kesehatan, maka isu utama sebagai regulator pelayanan kesehatan adalah 1) Menyusun dan mengusulkan Perda tentang perizinan, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan.

3.5.1.7. Kapasitas Administrasi dan Manajemen Kesehatan Administrasi dan Manajemen Kesehatan yang kapabel akan sangat membantu dalam penyelesaian penanganan masalah kesehatan dan masalah yang tekait dengan kesehatan. Ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen kesehatan seperti kualitas perencanaan kasehatan yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan

65


yang baik akan menghasilkan sebuah usulan kegiatan atau pogram-program kesehatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat serta kebutuhan program itu sendiri. Peningkatan keterampilan petugas perencana program dan pengolah data melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan serta pelatihan analisis data kesehatan secara komprehensif akan sangat membantu Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi khususnya dan masyarakat Kota Tebing Tinggi umumnya dalam jangka waktu tertentu untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi tepat sasaran. Begitu pula dengan fungsi monitoring evaluasi serta pengendalian mutu program dan kegiatan dari Dinas Kesehatan dan tindak lanjut dari evaluasi program yang nantinya akan menjadi input perencanaan program kesehatan perlu mendapat perhatian serta ditingkatkan lebih intens pelaksanaannya.

3.5.2. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD Berdasarkan pada analisis situasi kesehatan kurun waktu 3-4 tahun terakhir dan permasalahan stategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan serta perkembangan situasi politik (kenegaraan), ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya asing yang memengaruhi gaya

hidup

masyarakat

Kota

Tebing

Tinggi,

beberapa

rumusan

perubahan,

kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi SKPD adalah sebagai berikut : 1) SDM Kesehatan dan Data Kesehatan Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kota Tebing Tinggi sudah merupakan isu yang harus sudah dijawab oleh penyelenggara pelayanan kesehatan terutama oleh pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah. SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang merupakan faktor produksi dalam pelayanan jasa kesehatan sudah selayaknya harus merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Penampilan kepribadian dan keterampilan dalam penanganan keluhan pelanggan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Peningkatan keterampilan melalui diklat fungsional dan diklat struktural menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh institusi pelayanan kesehatan yang dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pemenuhan tenaga kesehatan strategis seperti dokter dan apoteker serta tenaga kesehatan masyarakat lainnya menjadi kebutuhan yang

66


mendesak dan direalisasikan melalui mekanisme rekruitmen setiap tahunnya sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data yang ada tentang atrisi tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi untuk 5 tahun ke depan, pada tahun 2011-2016. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi kehilangan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga non kesehatan lainnya karena memasuki masa pensiun, dan hal ini akan sangat memengaruhi kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas bila tidak diantisipasi mulai sekarang. Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan sebaiknya tenaga non kesehatan yang memasuki masa pensiun penggantinya diusulkan dengan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh Dinas dan Puskesmas dengan proporsi yang seimbang. Beberapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Dinas Kesehatan adalah dokter, bidan , perawat dan tenaga non kesehatan lainnya. 2) Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan (health financing) di kota Tebing Tinggi bila dilihat dari data yang ada sepintas masih “didominasi” oleh alokasi anggaran kesehatan bersumber dari Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sumber dana kesehatan bersumber dari masyarakat “relatif belum terkoordinir” dengan baik melalui kelembagaan. Bila dilakukan penghitungan kemungkinan “ pengeluaran langsung dari kantong masyarakat kota Tebing Tinggi (out of pocket)” akan lebih besar dibanding dari pemerintah kota Tebing Tinggi. Hal ini tentunya akan menjadikan inflasi biaya kesehatan di kota Tebing Tinggi menjadi tinggi dan pada akhirnya biaya kesehatan akan semakin mahal, akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas akan terhambat, masyarakat miskin akan semakin sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk mewujudkan sebuah Sistem jaminan kesehatan masyarakat berskala Kabupaten/ Kota melalui mekanisme Asuransi Kesehatan. Dinas Kesehatan yang merupakan SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai peran sebagai regulator dalam pelayanan kesehatan, untuk mengantisipasi serta melaksanaan rencana kerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi, ke depannya perlu membentuk unit kerja khusus yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengurusi pembiayaan kesehatan, serta menciptakan iklim yang sehat tentang pembentukan Badan Pelaksana (Bapel) asuransi kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam jangka pendek Kota Tebing Tinggi perlu melakukan

67


perhitungan-perhitungan

pembiayaan

kesehatan

untuk

masyarakat

miskin

yang

pembiayaannya akan ditanggung oleh anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi termasuk biaya pelayanan rujukan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan tempat perawatan. 3) Sarana dan Prasarana Penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan untuk membantu penegakkan diagnosa klinis merupakan suatu kebutuhan medis yang tidak dapat dihindarkan. Pemenuhan peralatan kesehatan dan non kesehatan yang padat teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas setiap tahunnya dipenuhi dengan bantuan alokasi anggaran dari APBN dan APBD Provinsi termasuk dari APBD Kota Tebing Tinggi. Pemenuhan sarana komputer sebagai penunjang pekerjaan perkantoran dan pengolah data dalam upaya menunjang Sistem Informasi Kesehatan (SIK) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas termasuk perangkat lunaknya (software) pada saat ini belum optimal dalam penggunaannya karena masih terdapat kendala teknis dan non teknis dan ini sangat berpengaruh pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi bagian data dan informasi kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berhubungan dengan data klien (pasien). Pada tingkat manajemen data dan informasi yang tidak akurat akan menyebabkan keputusan yang diambil oleh pimpinan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu pembenahan pengolahan data yang dimulai dari inventarisasi Sistem informasi kesehatan yang telah ada di Puskesmas dan Dinas dan setiap tahunnya akan selalu dilakukan updating data termasuk peningkatan sarana pengolah data untuk meningkatkan kinerja pelayanan baik di Puskesmas maupun pada kantor Dinas Kesehatan. Pemenuhan peralatan kesehatan baik pengadaan alat kesehatan baru maupun mengganti peralatan kesehatan yang sudah rusak merupakan agenda dari seksi Sarana dan Peralatan kesehatan yang akan dipenuhi pengadaannya setiap tahun dalam upaya menunjang kinerja pelayanan kesehatan pada tingkat Puskesmas dan jaringannya. Demikian pula dengan pemenuhan peralatan non kesehatan yang langsung dipergunakan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu merupakan agenda yang akan dipenuhi pengadaannya dengan menggunakan berbagai sumber anggaran untuk terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal. Peningkatan dan perbaikan prasarana kesehatan yang telah ada untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung secara terus menerus dilakukan pendekatan pelayanan kesehatan dari sisi suplai dengan pembangunan Puskesmas, Puskesmas pembantu dan pemberian pelayanan melalui Pusksmas keliling dilakukan dalam upaya memberi kemudahan kepada masyarakat mengakses pelayanan kesehatan

68


dasar. Demikian juga pendekatan pelayanan kesehatan dari sisi demand (masyarakat) dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui intervensi program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan akan selalu dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat demi terwujudnya Tebing Tinggi sebagai Kota Sehat. 4) Peraturan/Perundang undangan Peraturan atau Undang undang yang berlaku khususnya tentang kesehatan merupakan aturan hukum yang harus dipedomani oleh setiap penyelenggara kesehatan termasuk Pemerintah/Pemerintah Daerah. Undang-undang tentang kesehatan dan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan menjamin kepada provider dan konsumen kesehatan pada saat kedua belah pihak melakukan interaksi. Penjabaran undang-undang dalam tatanan manajemen dan organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dilaksanakan melalui pembentukan dan penyusunan standar operasional prosedur sebagai upaya hukum dalam hal menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan kesehatan kepada para klien/pelanggan termasuk kepada pemberi pelayanan kesehatan. Oleh karenanya penyusunan standar operasional dari setiap unit kerja yang ada pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi organisasi serta kinerja organisasi. Peraturan lainnya yang tidak berhubungan dengan kesehatan tapi mengatur kehidupan organisasi juga harus dijadikan pedoman oleh penyelenggara kesehatan karena secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pembekalan hukum kepada staf Dinas Kesehatan dan Puskesmas pada saat sekarang dan kedepannya merupakan aspek yang perlu diperhatikan oleh pimpinan. 5) Hubungan Lintas Program / Lintas Sektor dan Kemitraan Keberhasilan pembangunan kesehatan bukanlah semata-mata keberhasilan Dinas Kesehatan dengan jajaran kesehatan yang lainnya, tapi pembangunan kesehatan adalah merupakan upaya bersama yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sektor kesehatan dengan SKPD lainnya (sektor lainnya) dan dibantu oleh masyarakat yang merupakan subyek serta objek dari pembangunan kesehatan tersebut. Keterpaduan dan kebersamaan antara Lintas Program dengan Lintas Sektor dalam melaksanakan kegiatan /program kesehatan adalah

69


merupakan kunci sukses dari keberhasilan pelaksanaan program dilapangan. Intervensi program pembangunan secara keseluruhan oleh sektor lain di luar kesehatan dengan penanganan yang lebih baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu hubungan kerja yang baik dengan Lintas Program dan Lintas Sektor merupakan agenda Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi kedepan yang akan selalu dijaga dengan baik. Demikian juga kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan kesehatan ke depannya akan selalu ditingkatkan serta mendorong masyarakat dan swasta

termasuk

organisasi

profesi

untuk

selalu

berperan

aktif

dalam

melaksanakan pembangunan kesehatan. 3.5.3. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Langkah perubahan yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal dalam upaya efisiensi dan efektivitas kegiatan/program pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam Kerangka Sistem Kesehatan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : 1.

Sub Sistem Manajemen Kesehatan, meliputi : a) Sumber Daya Manusia Kesehatan: Dalam upaya mendukung Visi Kesehatan Kota Tebing Tinggi , proporsi tenaga kesehatan dengan latar pendidikan kesehatan dibanding tenaga non kesehatan pada tahun 2016 harus 60:40. Upaya yang akan dilakukan adalah : 1) Mengusulkan pengganti tenaga yang pensiun dengan tenaga kesehatan berlatar belakang pendidikan kesehatan termasuk Sarjana Kesehatan Masyarakat. 2) Optimalisasi tenaga non kesehatan untuk membantu pekerjaan program kesehatan. 3) Dalam jangka panjang mengurangi pekerjaan rangkap untuk tenaga kesehatan di lapangan melalui penambahan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan program. 4) Mencari sumber dana beasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai melalui jalur pendidikan formal dan diklat fungsional lainnya 5) Mengoptimalkan peran dokter sebagai tenaga fungsional di Puskesmas atau sebagai tenaga struktural sebagai kepala Puskesmas. 6) Untuk efektivitas pekerjaan pada seksi yang membidangi perizinan diperlukan tenaga lulusan Hukum Kesehatan (S2) dengan berlatar pendidikan S1 Hukum. 7) Untuk dapat melakukan intervensi program yang efektif diperlukan tenaga antropologi kesehatan yang ditempatkan pada Dinas Kesehatan.

70


8) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi dan pemberian lisensi oleh Dinas Kesehatan atau suatu badan akreditasi.

2.

Data dan Informasi Kesehatan untuk efektivitas dan kualitas perencanaan program kesehatan serta tepatnya

pengambilan keputusan pada tingkat manajemen, diperlukan upaya sebagai berikut : 1) Optimalisasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang ada baik di Puskesmas maupun yang ada di Dinas Kesehatan. 2) Optimalisasi tenaga kesehatan pada tingkat puskesmas sebagai pengolah data dan informasi, termasuk pengolah data pada tingkat Dinas Kesehatan. 3) Mengusulkan jabatan fungsional statistik untuk pengolah data dan informasi pada tingkat Dinas dan Puskesmas 4) Untuk efektivitas lalu lintas data dan informasi dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan sebaliknya direncanakan pengiriman data melalui wireless Lan yang akan direalisasikan mulai tahun 2014, dan secara bertahap akan diaplikasikan sampai tahun 2016. 5) Pengembangan Litbangkes yang merupakan bagian dari Balita informasi kesehatan akan bekerja sama dengan Litbang Bappeda Kota Tebing Tinggi dan membuka seluas luasnya bagi Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang akan melakukan penelitian kesehatan di kota Tebing Tinggi. 3.

Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan Dasar (Kelembagaan Yankesdas) Pengorganisasian palayanan kesehatan dasar ini merupakan upaya refungsi kelembagaan Puskesmas yang memberikan pelayanan kuratif, promotif dan preventif. Tingginya kasus penyakit menular berbasis lingkungan yang mendapat palayanan di Puskesmas Kota Tebing Tinggi, menunjukkan peran Puskesmas dalam promotif dan preventif belum optimal. Intervensi program kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan bersumber APBD Kota Tebing Tinggi untuk program Kesehatan Masyarakat dibanding rekomendasi BANK Dunia $ 12/kapita (1999) serta beban kerja yang tinggi di Puskesmas dengan banyaknya petugas merangkap jabatan menyebabkan perhatian dan konsentrasi terhadap program tersebut tidak fokus. Pelayanan dalam gedung dan luar gedung merupakan kegiatan yang saling

mendukung dan memerlukan sumber daya yang besar. Dengan kondisi seperti sekarang diperlukan pemikiran model pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif serta tidak merugikan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Model pelayanan tersebut

71


adalah berupa model pelayanan kuratif (dalam gedung) dan model pelayanan kesehatan luar gedung (preventif dan promotif). A).

Model Pelayanan Kesehatan Kuratif (Dalam Gedung) Model Pelayanan kesehatan kuratif/pengobatan menekankan pada sisi pelayanan pengobatan saja Tanggung jawab Puskesmas pada proses penyembuhan pasien. Untuk Puskesmas seperti ini dilengkapi dengan Unit Gawat Darurat dan rawat inap serta rawat jalan. Penataan dan pengelolaan keuangannya mengikuti Badan Layanan Umum Daerah atau sesuai Perda yang ada. Pembentukan unit layanan kesehatan pengobatan dilakukan secara bertahap di tiap kecamatan, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memenuhi sumber dayanya. Khusus untuk puskesmas yang melayani pengobatan yang akan dijadikan BLUD dilakukan melalui uji coba dari puskesmas yang secara persyaratan BLUD sudah layak.

B).

Model Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif (Luar Gedung) Model pelayanan kesehatan promotif dan perventif ini dapat dilaksanakan oleh unit Puskesmas yang khusus menangani pelayanan luar gedung dan tidak menerima pengobatan. Model pelayanan kesehatan promotif dan preventif ini dapat juga dilaksanakan melalui kelembagaan di kantor kecamatan dengan membentuk unit/seksi yang mengurusi program kesehatan masyarakat di bawah kendali langsung camat. Pembentukan unit pelayanan kesehatan promotif dan perventif dilakukan secara bertahap di tiap Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

4.

Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan Untuk menjamin akses masyarakat ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta diperlukan pembiayaan kesehatan yang dapat mengcover seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dinas Kesehatan yang mempunyai peran sebagai regulator

pembangunan

kesehatan

berupaya

untuk

mengefektifkan

dan

mengoptimalisasi pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah, serta melibatkan peran swasta dalam mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Adapun langkah perubahan yang dilakukan agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam organisasi di dalam pembiayaan kesehatan adalah : 1) Untuk efektivitas program pembiayaan kesehatan, Dinas Kesehatan perlu membentuk unit kerja yang akan mengurusi pembiayaan kesehatan. 2) Melakukan pendataan di masyarakat untuk menginventarisasi masyarakat yang telah mengikuti asuransi kesehatan baik Askeskin, Askes PNS, Jamsostek, maupun asuransi komersial lainnya.

72


3) Menyusun dan mengusulkan peraturan Daerah tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi. 4) Melakukan perhitungan untuk biaya kesehatan rawat inap dengan pendekatan Diagnosis Relatif Group (DRG). 5) Dalam jangka pendek menghitung Biaya Operasional Puskesmas dengan tempat perawatan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar) 5.

Sub Sistem Pemberdayaan Masyarakat Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar terselenggara upaya pelayanan kesehatan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna,

untuk

menjamin

terselenggaranya

pembangunan

kesehatan

yang

berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Untuk dapat mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan sebagai regulator pembangunan kesehatan berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Optimalisasi peran dari promosi Kesehatan sebagai koordinator program dalam penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. 2) Refungsi Promkes dengan menyusun ulang tugas pokok Promosi Kesehatan serta menambah tenaga Promkes. 3) Menyusun perencanaan program promkes berbasis masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan program promkes. 4) Meningkatkan serta memantapkan kerja sama Lintas Sektor dan memperkokoh kemitraan dengan masyarakat, LSM dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan. 5) Meningkatkan PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Tempat kerja, Institusi Pendidikan, Tempat-tempat Umum, Sarana Kesehatan) melalui kerja sama Lintas Sektor dan Lintas Program. 6) Menjalin kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) untuk pengawasan pelaksanaan PHBS di 5 tatanan.

73


3.5.4. Indentifikasi SWOT Analisis Kekuatan : a) Adanya jejaring kesehatan yang meliputi Puskesmas beserta jaringannya b) Adanya pembinaan yang diberikan oleh intansi vertikal c) Adanya ketersediaan dana d) Adanya regulasi yang jelas tentang kesehatan e) Adanya sarana prasarana kesehatan f) Adanya tenaga medis dan paramedis Kelemahan : a) Jumlah Tenaga Kesehatan masih kurang b) Anggaran Kesehatan yang masih kurang untuk program Publik (Kesehatan Masyarakat) c) Sistem informasi kesehatan yang belum optimal d) Belum terintegrasi dengan baik koordinasi Lintas Program dalam penyusunan Perencanaan Kesehatan e) Belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor dan Kemitraan dengan stakeholders f)

Komitmen pegawai yang masih kurang terhadap pencapaian tujuan organisasi

g) Tugas rangkap para pengelola program di Puskesmas h) Disiplin pegawai masih kurang i)

Standart Operasional Prosedur ( SOP ) belum menyeluruh pada setiap program dan kegiatan termasuk di setiap unit kerja.

Peluang a) Adanya beberapa peraturan yang mendukung tentang kesehatan b) Dukungan dan komitmen Pemda terhadap kesehatan melalui Visi Kota Tebing Tinggi c) Wilayah geografis yang mudah dijangkau d) Budaya masyarakat kota Tebing Tinggi yang kondusif e) Adanya kemajuan IPTEK f)

Mobilisasi pembiayaan kesehatan bersumber dari masyarakat

g) Adanya anggran kesehatan dari berbagai sumber (DAK, APBD Provinsi, APBN) h) Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik. i)

Kemitraan dengan organisasi profesi kesehatan dan non kesehatan.

j)

Sarana transportasi yang memadai.

k) Komitmen politis dari legeslatif terhadap pembangunan kesehatan l)

Adanya fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta sebagai mitra.

74


Tantangan Eksternal a) Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin tinggi. b) Meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rendahnya daya beli masyarakat. c) Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular. d) Lingkungan yang rusak karena adanya pemanasan global berdampak pada kesehatan masyarakat. e) Pelanggaran peraturan kesehatan oleh sarana kesehatan milik swasta. f)

Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

g) PHBS Masyarakat masih rendah. h) Peran Lintas Sektor yang masih kurang aktif dalam pembangunan kesehatan.

75


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi SKPD Kesehatan adalah hak azasi manusia dan merupakan investasi terpenting dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu tanggung jawab pembangunan kesehatan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakatnya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan menentukan keberhasilan dari pembangunan kesehatan itu sendiri, karena masyarakat sebagai subjek dan objek dari program tersebut yang secara langsung akan menikmati hasilnya. Masyarakat dituntut mandiri dalam memelihara dan menjaga kesehatannya termasuk juga lingkungannya. Sedangkan pemerintah sebagai pengayom dan pelayanan masyarakat dituntut lebih professional dan proporsional dalam melayani kebutuhan masyarakatnya termasuk di bidang kesehatan. Berpijak pada prinsip tersebut Dinas Kesehatan sebagai SKPD dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta mengacu pada Visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dalam Kebhinekaan”,

maka Visi Dinas Kesehatan adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi yang Sehat dan Sejahtera”. Visi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan masyarakat sehat adalah upaya kesehatan meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

2.

Mewujudkan masyarakat sejahtera adalah upaya mencapai suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin secara adil, merata, rukun, damai, toleransi, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional

3.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan terkait oleh suatu identitas bersama.

4.

Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

4.2.

Misi SKPD Dalam

mewujudkan

visi

tersebut

Dinas

Kesehatan

Kota

Tebing

Tinggi

menjabarkannya melalui misi sebagai berikut :

76


1

Memberikan Pelayanan Kesehatan Terpadu, Berkeadilan

Menyeluruh,

Profesional dan

Intervensi program melalui pelayanan kesehatan dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi (terpadu) melalui koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor, serta menyeluruh (Komprehensif) melalui intervensi faktor lingkungan dan faktor perilaku yang didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap pelayanan kesehatan dan program, serta pelayanan tersebut diberikan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta mempunyai kompetensi yang sesuai dengan keahliannya. 2

Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular berbasis pada lingkungan dan perilaku dengan komprehensif. Penyakit menular berbasis lingkungan yang merupakan pola penyakit rawat jalan di Puskesmas dan ditemukan juga pada saat penjaringan serta pemeriksaan berkala di seluruh sekolah di Kota Tebing Tinggi, di mana ini mengindikasikan bahwa penyakit tersebut perlu ditangani dan dikendalikan secara lebih intensif, mengingat Kota Tebing Tinggi sebagai daerah perkotaan maka parameter perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi indikator terbentuknya kota sehat. Munculnya penyakit tidak menular yang ditemukan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya menunjukkan bahwa transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular tersebut harus pula menjadi perhatian dinas kesehatan beserta jaringannya dan dimasukkan dalam

perencanaan

program

kesehatan

tahunan

untuk

pembiayaan

dan

pengendaliannya. 3

Menyediakan Teknologi dan Sumber Daya Kesehatan yang memadai dan berkualitas. Teknologi dan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkualitas merupakan kebutuhan

serta penunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di

lapangan pada saat pemberian pelayanan kesehatan. Ketersediaan teknologi medis dan penunjang medis diperlukan pada saat pemberian pelayanan Kesehatan baik untuk perorangan maupun untuk upaya kesehatan masyarakat luas. Demikian pula untuk teknologi non medis seperti peralatan pendukung sistem informasi kesehatan dan peralatan perkantoran akan sangat mendukung pada penyelesaian masalah kesehatan dan yang terkait dengan kinerja program kesehatan. Oleh karena itu pemenuhan akan teknologi dan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk melindungi masyarakat Kota Tebing Tinggi dari masalah kesehatan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan sebagai SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi di dalam pembangunan kesehatan.

77


4

Mendorong Peran Aktif Masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Tebing Tinggi sangat diperlukan, karena tanggung jawab keberhasilan pembangunan kesehatan bukan saja menjadi tugas pemerintah Daerah tapi menjadi tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya sebagai obyek dan subyek yang akan menikmati

pembangunan

kesehatan

tersebut.

Dinas

Kesehatan

sebagai

penanggungjawab dan sekaligus berperan sebagai regulator dalam pembangunan Kesehatan berupaya mendorong masyarakat kota Tebing Tinggi untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan kesehatan melalui upaya perbaikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sehingga diharapkan berdampak pula pada upaya perbaikan kesehatan lingkungan.

4.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3.1. Tujuan 1. Meningkatkan palayanan kesehatan dan menjaga kualitas lingkungan agar terwujudnya masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas 2. Meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan

dan

meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir 4.3.2 Sasaran Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun 2011-2016 sebagai sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2011 -2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat mulai dari bayi , Balita sampai dewasa serta terselenggaranya pelayanan kesehatan dan KB yang mudah, murah, berkualitas. a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Kelompok Khusus d. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Meningkatnya gizi masyarakat f.

Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang

78


g. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Berbasis Lingkungan h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Imunisasi i.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga a. Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan b. Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Meningkatnya ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan a. Terpenuhinya Kebutuhan Obat-obatan, Reagen Laboratorium dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP) b. Meningkatnya kesehatan penggunaan bahan tambahan pangan dan pangan olahan 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan a. Meningkatnya Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin b. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium, Rumah Dinas Dokter dan Perawat, Kendaraan Pusling serta Perlengkapan Kantor c. Meningkatnya Pelayanan kesehatan Lansia

4.4.

Strategi Dalam menjalankan Misi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan

visi, dengan memperhatikan analisis kekuatan/kelemahan Dinas Kesehatan serta peluang/ancaman lingkungan eksternal Dinas Kesehatan, maka dirumuskan 5 strategi pembangunan kesehatan kota Tebing Tinggi sampai tahun 2013, yakni sebagai berikut : 1.

Pelayanan Kesehatan yang Profesional Pelayanan kesehatan diberikan secara professional dan bermutu menunjukkan bahwa pelayanan tersebut didasarkan pada aturan yang jelas yaitu pedoman buku program kesehatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan tindakan medis serta semua tenaga kesehatan dan non kesehatannya diupayakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun non formal. Penempatan tenaga kesehatan pada jajaran pelayanan lini depan diupayakan juga tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi pada unit yang bersangkutan. Sementara pada jajaran penunjang semua tenaga kesehatan diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta menempati posisi yang sesuai dengan keahliannya.

79


2.

Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang professional dan berkualitas perlu didukung teknologi kesehatan dan non kesehatan serta sistem manajemen kesehatan dan sumber daya kesehatan yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi kesehatan meliputi peralatan kesehatan sebagai penunjang medis dalam pemeriksaan dan penegakan diagnosa penyakit, sedangkan teknologi non kesehatan

meliputi

peralatan

perkantoran

sebagai

penunjang

dalam

menyelesaikan pekerjaan administrasi termasuk pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Peningkatan manajemen kesehatan yang berkualitas meliputi optimalisasi pemanfaatan data dan informasi kesehatan yang valid dan realibel, peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan yang non formal, peningkatan kualitas perencanaan program kesehatan melalui pemantapan perencanaan dan penganggaran program kesehatan terpadu baik lintas program maupun lintas sektor. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas meliputi optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat serta didasarkan pada evidence based, sedangkan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan diupayakan mengikuti kualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan World Health Organization (WHO).

3.

Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Peran Pemerintah termasuk Dinas Kesehatan sebagai fasilisator berkewajiban memfasilitasi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah serta memberikan izin kepada pihak swasta dan masyarakat untuk ikut berperan dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan. Sedangkan masyarakat sebagai subjek dan obyek dari pembangunan dituntut untuk menjaga lingkungannya agar tetap sehat, serta masyarakat itu sendiri yang terdiri dari individu maupun keluarga dimotivasi agar mau dan mampu memelihara serta menjaga kesehatannya sehingga dapat hidup secara sehat dan sejahtera. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

yang berlandaskan pada prinsip kemitraan menjadi sangat penting karena masyarakat sebagi subyek dan obyek dari pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan peranannya untuk ikut berpartisipasi oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas khususnya dan umumnya oleh jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusian, solidaritas, prinsip transparansi dan akuntabilitas serta responsive (cepat tanggap).

80


4.

Peningkatan Koordinasi dengan lintas sektor Determinan kesehatan masyarakat atau penduduk dalam suatu kabupaten/kota adalah lingkungan dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh suksesnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, tapi melainkan adanya dukungan dari lintas sektor serta kemitraan dengan LSM/NGO, organisasi profesi bidang kesehatan serta dukungan dari masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan kesehatan. Meningkatnya koordinasi Lintas Sektor dalam mendukung program kesehatan

termasuk pengentasan kemisknan sangat diperlukan. Keterpaduan program penanganan masalah kesehatan dan kemiskinan antara Lintas Sektor perlu diupayakan melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Lintas Sektor dan penggerakan masyarakat mendukung program kesehatan, sehingga semuanya mempunyai persepsi yang sama, gerak dan langkah bersama dalam mensejahterakan penduduk di kota Tebing Tinggi. 5.

Pemantapan Peran Dinas Kesehatan sebagai Regulator dalam Pembangunan kesehatan Peningkatan kemampuan personal Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting ketika dukungan lintas sektor kesehatan meningkat. Sebagai leading sector pembangunan kesehatan di kota Tebing Tinggi tuntutan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan, serta pandangan jauh kedepan dari personil dinas kesehatan tentang organisasi dinas kesehatannya merupakan modal dasar untuk suksesnya pembangunan kesehatan di Kota Tebing Tinggi. Untuk hal tersebut perlunya pemantapan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan capacity building untuk seluruh pegawai dinas kesehatan dan Puskesmas sehingga mempunyai komitmen

yang

tinggi

dalam

memainkan

perannya

sebagai

regulator

pembangunan kesehatan. 4.5.

Kebijakan Umum Pembangunan Kesehatan Untuk tercapainya tujuan dan sasaran munuju terwujudnya Visi Dinas Kesehatan

Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan

dilaksanakan

berdasarkan

pada

kebijakan

“MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG PROFESIONAL, SERTA MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT, MELALUI KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER"

81


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD Tabel 5.1. Matriks Program, Kegiatan terhadap Indikator Kinerja di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016 PROGRAM KEGIATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 1. Program 1. Pengembangan Keselamatan Pelayanan Audit Ibu Maternal, Perinatal Melahirkan 2. Sosialisasi dan Anak Penanganan Komplikasi Kebidanan bagi Bidan

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Peningkatan sistem manajemen kesehatan Balita 2. Sosialisasi Teknis Pendekatan Pemberdayaan masyarakat untuk Kesehatan Ibu, BBLR dan Anak/KIBBLA bagi petugas

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Pelaksanaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (KRPP) 2. Supervisi Fasilitatif Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Pelayanan Nifas dan Bayi Baru Lahir 3. Gerakan Sayang Ibu

INDIKATOR KINERJA a. Cakupan komplikasi kebidanan 80% b. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 90% c. Cakupan pelayanan ibu nifas 95% d. Persentase ibu hamil risiko tinggi yang ditangani 85% e. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 5 per 1000 f. Angka kematian ibu melahirkan 1 per 1000 melahirkan a. Cakupan kunjungan bayi 100% b. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization 100% c. Cakupan pelayanan anak Balita 90% d. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 90% e. Cakupan gizi buruk mendapat perawatan 100% f. Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani 100% g. Angka kematian Balita 5 % a. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 95% b. Cakupan pelayanan K4 95%

82


4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pemilihan dokter dan paramedis Teladan 2. Pelatihan manajemen asfeksia bayi baru lahir bagi bidan 3. Pelatihan teknis pengelolaan data puskesmas 4. Pelatihan peningkatan kemampuan teknis kesehatan khusus Tim Reaksi Cepat Kesehatan 5. Sosialisasi uji kompetensi profesi kebidanan 6. Pelatihan BCLSBTLS

5. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian makanan tambahan bagi Balita kurang gizi 2. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK 3. Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB Paru 4. Pemberian makanan tambahan penyuluhan bagi lansia 5. Pemberian makanan tambahan anak sekolah SD kurang gizi 6. Penjaringan kesehatan anak sekolah SD/MI 7. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (DDTKB) dan anak pra Sekolah (TK/PAUD)

a. Terpilihnya dokter dan paramedis teladan 40 orang b. Persentase petugas puskesmas yang mendapat TOT pendekatan pemberdayaan masyarakat kesehatan ibu, BBLR dan anak KIBBLA 85% c. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan 95%

a. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 95% b. Jumlah anak sekolah yang mendapat pemeriksaan gimul, mata, status gizi, dan telinga 8500 siswa/i c. Persentase penyuluhan kesehatan bagi tenaga terlatih (guru UKS) 6000 siswa/i d. Cakupan pemberian makanan tambahan bagi anak SD kurang gizi dan kurang mampu 90% e. Persentase Balita kurang gizi yang mendapat makanan tambahan dan vitamin 80% f. Cakupan pemberian vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah 85% g. Cakupan pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi Lansia 90%

83


6. Pencegahan dan Penanggula ngan Penyakit Menular

1. Fogging/penyempr otan sarang nyamuk 2. Pemeriksaan kesehatan haji 3. Monitoring dan evaluasi data TB 4. Peningkatan kapasitas kader jumantik 5. Monitoring, evaluasi dan validasi data program imunisasi 6. Sosialisasi penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) 7. Sosialisasi penyakit potensial wabah 8. Penanggulangan KLB/Wabah dan bencana 9. Monitoring, evaluasi dan validasi data program diare dan ispa 10. Pengadaan alat dan bahan laboratorium kimia 11. Kampanye pencegahan penularan HIV/AIDS melalui gerak jalan sehat 12. Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial wabah dan surveillance aktif rumah sakit 13. Sosialisasi deteksi dini penyakit kanker leher rahim metode IVA pada masyarakat 14. Sosialisasi penatalaksanaan ISPA bagi petugas puskesmas 15. Sosialisasi penatalaksanaan penyakit ISPA bagi bidan kelurahan dan kader posyandu

a. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia <15 tahun >2 Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani 100% Persentase penemuan pasien baru TB BTA positif 100% Penderita DBD yang ditangani setiap tahun 100% Penderita diare pada Balita yang ditangani 100% b. Angka penderita DBD 50 per mil c. Prevalensi HIV/AIDS 0,7 per mil d. Angka diare pada Balita 8% e. Angka kesembuhan TB Paru 90% f. Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang penyakit potensial wabah 85% g. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes 95%

84


7. Upaya Kesehatan Masyarakat

16. Sosialisasi penyakit TB Paru bagi masyarakat 17. Pemeriksaan dan identifikasi penyakit TB Paru 18. Sosialisasi pengendalian penyakit rabies lintas program dan sektoral 19. Sosialisasi penyakit infeksi menular seksual bagi petugas puskesmas 20. Sosialisasi penyakit infeksi menular seksual bagi masyarakat 1. Siaga P3K 2. Kunjungan pelayanan perawatan kesehatan ke institusi sosial 3. Sosialisasi program PKPR bagi guru UKS SMP dan SMA 4. Sosialisasi program kesehatan peduli remaja bagi anak remaja disekolah SMP dan SMA 5. Pelayanan puskesmas 24 jam 6. Sosialisasi gangguan kesehatan jiwa bagi masyarakat 7. Sosialisasi usaha kesehatan kerja untuk pengusaha 8. Sosialisasi Penanggulangan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) 9. Sosialisasi penatalaksanaan ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi bidan 10. Pemeriksaan gimul, mata, status gizi dan telinga pada anak sekolah 11. Bimbingan teknis

a. Cakupan pelayanan kesehatan jiwa 20% b. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 75% c. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes 90% d. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi indera pendengaran 90% e. Jumlah masyarakat yang memperoleh pengobatan massal 95 orang f. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 100%

85


8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9. Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an Masyarakat

ke sarana pelayanan kesehatan negeri dan swasta 12. Sosialisasi peraturan menteri kesehatan tentang klinik 13. Sosialisasi gangguan kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan 14. Sosialisasi penyakit jantung, hypertensi dan diabetes 15. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1. Penyusunan profil kesehatan 2. Sosialisasi akreditasi puskesmas 3. Penyusunan perencanaan tenaga kesehatan 4. Review pelatihan dan pengolahan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas 1. Lomba dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2013 2. Sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun 3. Pertemuan penyegaran pelatihan kader posyandu 4. Pertemuan kader pos kesehatan kelurahan 5. Sosialisasi teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tingkat puskesmas 6. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS pada

a. Puskesmas Unggulan 5 unit b. Terwujudnya puskesmas ISO 6 unit c. Persentase tenaga kesehatan professional dan memenuhi standar kompetensi 85% d. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai Standart Pelayanan Minimal 9 unit

a. Terlaksananya sosialisasi penanggulangan penyakit potensial wabah 85% b. Terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk dilingkungan 85% c. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini 85% d. Persentase rumah tangga yang sadar hidup sehat 85% e. Persentase ketersediaan informasi tentang kesehatan 90% s a r a n a a

86


10. Pengemban gan Lingkungan Sehat

11. Obat dan Perbekalan Kesehatan

anak sekolah 7. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS pada risiko tinggi 8. Sosialisasi program pengendalian penyakit tidak menular bagi masyarakat 9. Sosialisasi program pengendalian penyakit kecacingan bagi guru UKS SD dan pengelola UKS puskesmas 10. Sosialisasi program imunisasi bagi petugas imunisasi, bidan kelurahan dan bidan koordinator 11. Sosialisasi petugas surveilans di sarana kesehatan 12. Sosialisasi program pengendalian penyakit tidak menular lintas program 13. Mobilisasi posyandu 14. Sosialisasi gerakan sikat gigi di SD sederajat 1. Inspeksi sanitasi TTU, TP2M, TP3 dan kandang ternak 2. Inspeksi depot air minum 3. Peningkatan kapasitas petugas klinik sanitasi di Puskesmas 4. Sosialisasi kota sehat 5. Orientasi sanitasi total berbasis masyarakat 6. Survey lingkungan sehat 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan pengelolaan obat di

i r b e r s i h

a. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat 100% b. Meningkatnya sarana air bersih dan air isi ulang 90% c. Rumah tangga mengakses air bersih 100% d. Meningkatnya penyuluhan penyediaan air bersih dan air isi ulang bagi penyedia air isi ulang yang terdaftar 200 orang e. Rumah tangga dengan rumah sehat 100%

a. Ketersediaan obat dan vaksin sesuai dengan kebutuhan 95% b. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 85%

87


IFK 3. Pendistribusian obat-obatan ke unit pelayanan Masyarakat 1. Sosialisasi sertifikasi keamanan pangan 2. Pengujian bahan tambahan pangan pada pangan olahan 3. Pelatihan petugas laboratorium

c. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada saat dan pasca bencana 100% d. Persentase barang pengaman kualitas obat 90% a. Cakupan pengujian makanan dan minuman yang mengandung BTP (Bahan Tambahan Pangan) 90% b. Cakupan pemeriksaan obatobatan 90% c. Tingkat jaminan keamanan peredaran obat dan makanan 100%

13. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1. Pelayanan jamkesda 2. Pelayanan sunat massal 3. Pelayanan operasi katarak 4. Pelayanan pengantaran pasien miskin ke unit rujukan 5. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) keluarga miskin

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (yang berobat) 100% b. Persentase masyarakat miskin yang memiliki kartu jamkesmas dan jamkesda 100% c. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan operasi katarak 90% d. Meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif) 100% e. Jumlah keluarga miskin yang mendapat pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 85% f. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan sunat massal 85% g. Meningkatnya penyuluhan jaminan pemeliharaan kesehatan 90% h. Persentase cakupan pengobatan masyarakat miskin di luar jamkesmas (jamkesda) 100% i. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan rujukan gakin 85%

14. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

1. Pembangunan prasarana Posyandu 2. Pembangunan ruang pojok laktasi di tempat umum 3. Penyelenggaraan pengembangan Posyandu 4. Pembangunan Lanjutan Sarana

12. Pengawasan obat dan makanan

a. b.

c.

d.

Ketersediaan alat kesehatan yang memenuhi standar 85% Jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standar kementerian kesehatan 9 unit Persentase pengelolaan sarana dan prasarana puskesmas, Pos Kesehatan kelurahan 90% Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

88


Kesehatan e.

f. g.

h. i.

j.

k. l.

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5.2

1. Pembinaan dan penggerakan kader posyandu lansia

a. b.

puskesmas 85% Persentase ketersediaan alat medis/non medis puskesmas 80% Persentase ketersediaan peralatan puskesmas 80% Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan 9 unit Jumlah puskesmas PONED 5 unit Jumlah bangunan sarana kesehatan (puskesmas, pustu dan posyandu) yang mendukung pelayanan kesehatan 85% Persentase instalasi farmasi yang memenuhi standar kementerian kesehatan 100% Ketersediaan alat-alat farmasi yang memenuhi standar 90% Puskesmas santun lansia 5 unit Persentase posyandu lansia 85% Persentase pelayanan kesehatan lansia 90%

Program dan Kegiatan Lintas SKPD Permasalahan kesehatan merupakan dampak dari permasalahan sosial dan

ekonomi antara lain menurunnya kualitas lingkungan, keterbatasan daya beli dan masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat. Sehingga dalam penyelesaiannya sangat memerlukan koordinasi dan sinergi dari semua pihak baik pemerintah , masyarakat dan swasta. Terdapat beberapa program dan kegiatan kesehatan lintas SKPD antara lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.2. Matriks Program Lintas Sektoral PROGRAM KEGIATAN 1. Upaya Kesehatan a. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Masyarakat masalah kesehatan b. Usaha Kesehatan Sekolah c. Upaya Kesehatan Kerja d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Perbaikan Gizi Masyarakat a. Pemberian Makanan Tambahan dan Suplemen bagi Balita kurang gizi b. Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak sekolah c. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil kurang energy kronis d. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi penderita TB Paru

89


3. Pengembangan Lingkungan Sehat

4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5. Peningkatan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

e. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi lansia a. Penyehatan lingkungan pemukiman b. Penyehatan air bersih c. Inspeksi sanitasi TTU, TP2M, TP3 dan kandang ternak d. Pembinaan dan pengawasan depot air minum a. Pencegahan dan Pengendalian DBD b. Pencegahan dan Pengendalian TBC c. Pencegahan dan Pengendalian Rabies d. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah e. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan Program dan kegiatan kesehatan lima tahun mendatang belum menyentuh lintas kewilayahan hal ini dikarenakan masih kurangnya anggaran yang tersedia sehingga program dan kegiatan pembangunan kesehatan masih terfokus di dalam wilayah kota Tebing Tinggi .

90

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tabel 5.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2012-2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Perkiraan TujuaY n

Sasara n

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Data Capaian pada tahun awal Perencanaan

Tahun-1 (2012)

Target

1

Menin gkatka n sumbe r daya keseh atan yang profesi onal merata dan sejaht era

2

Terpen uhinya Kebutu han Sarana dan Prasara na Gedung Puskes mas, Puskes mas Pemba ntu, Laborat orium, Rumah Dinas Dokter dan Perawa t, Kendar aan Pusling serta Perleng kapan Kantor Terpen uhinya Sumber dana (anggar an) kesehat an dari berbag ai sumber untuk penyus

4

0 1 0 1

5

5

0 2

0 1

0 8

6 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Peyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

0 1

1 0

Penyediaan alat tulis kantor

0 1

1 1

0 1

1 2

0 1

1 3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0 1

1 4

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0 1

1 5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0 1

1 7

Penyediaan Makanan dan Minuman

0 1

1 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

7

8

9

Tahun-2 (2013)

Rp

Target

10

11

12 Bulan

terlaksananya kegiatan di kantor

1 Tahun

terlaksananya kegiatan penerangan kantor

1 Tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan terlaksananya kegiatan - kegiatan rapat rutin danlainnya Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar negeri

Rp

Target

12

13

1,697,21 7,000

708,880,00 0 tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya kegiatan - kegiata operasional di dinas terlaksananya kegiatan di kantor

12 Bulan 100,380.00 0

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

19

1 Tahun

1 Tahun

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

25,010,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

20,500,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

5 Tahun 355,596,00 0 5 Tahun 104,665, 000

1 Tahun 700,000, 000

404,915,00 0 5 Tahun

770,000, 000

1 Tahun 5,000,00 0

1 Tahun 45,000,0 00

1 Tahun 123,000, 000

Dinas Kesehatan

900,288,50 0

95,975,0 00 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 80,000,000

Tebing Tinggi

5 Tahun

1 Tahun

95,150,0 00

5,000,00 0

37,000,0 00

Dinas Kesehatan

3,029,800,0 00 5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 43,000,000

Tebing Tinggi

716,366,20 0

244,200, 000

1 Tahun

5,000,00 0

Dinas Kesehatan

5 Tahun

25,010,0 00

1 Tahun

23

20

60 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

22

Rp

7,880,187,0 00

200,750, 000

87,250,0 00

688,500, 000

688,500, 000

18

1 Tahun

1 Tahun

Lokasi

280,500, 000

222,000, 000

92,550,0 00

Target

1,954,59 0,000

182,500, 000

1 Tahun

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Rp

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

17

255,000, 000

86,350,0 00

92,550,0 00

16

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Target

1,776,90 0,000

220,000, 000

85,943,0 00

Tahun-5 (2016)

Rp

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

182,800,00 0

15

180,200, 000

214,000, 000

20,000,000

14

1 Tahun

1 Tahun

78,000.000

Target

245,000, 000

152,800, 000

88,500.000

Rp

12 Bulan

1 Tahun

Tahun-4 (2015)

1,742,60 0,000

243,414, 000

116,200.00 0 1 Tahun

Tahun-3 (2014)

1 Tahun 50,000,0 00

1 Tahun 150,000, 000

5 Tahun 5,500,00 0

5 Tahun 55,000,0 00

1 Tahun 180,000, 000

230,000,00 0 2 Tahun

198,000, 000

731,000,00 0

91

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi unan progra m 0 1

2 0

0 2

2 4

0 2

2 8

0 2

4 2

Terpen uhinya SDM Keseha tan sesuai dengan Kompet

0 5

10 Surat

1 Tahun 30,000,0 00

1 Tahun 60,000,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

686,125, 000

2,115,710,4 70

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

358,050, 000

1,228,185,4 70

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

53,075,0 00

205,525,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

275,000, 000

812,500,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

306,955, 000

873,349,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

24,310,0 00

104,428,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Tebing Tinggi

30,000,0 00

239,800, 000 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor

Tersediaanya biaya pemeliharaan kenderaan dinas Tersediaanya biaya pemeliharaan kenderaan dinas Tersedianya biaya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 95,000,0 00 35,500,0 00

566,035, 470 1 Tahun

130,100, 000 1 Tahun

1 Tahun 319,535, 470

1 Tahun 22,200,0 00

250 Set

623,750, 000

1 Paket 46,500,0 00

1 Tahun 87,500,0 00

1 Tahun 325,500, 000 1 Paket 48,250,0 00

1 Tahun 200,000, 000

1 Tahun 250,000, 000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 5 a. Terpilihn ya dokter dan paramed is teladan 40 orang b. Persenta se petugas puskesm as yang mendap at TOT pendeka tan pemberd ayaan masyara kat kesehata n ibu, BBLR dan anak KIBBLA 85% Jumlah SDM kesehata n di fasilitas kesehata n yang ditingkat kan

Tersedianya Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 2

Mening katnya Kualitas Pelayan an Kepera watan Keseha tan Masyar akat

Penyediaan Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah

30,778,0 00 0 4

Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan

Terpilihnya dokter dan paramedis teladan

1 Kegiatan

Pelatihan dan Penyediaan pengelolaan data software sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas beserta jaringannya

Terlaksananya Pelatihan dan Penyediaan pengelolaan data software sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas beserta jaringannya

1 Kegiatan

Terlaksananya Manajemen Asfeksia Bayi Baru Lahir bagi Bidan Terlaksananya Teknis Pengelolaan Data Puskesmas

0 5

0 5

Pelatihan Manajemen Asfeksia Bayi Baru Lahir Bagi Bidan

0 5

0 6

Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Puskesmas

19,016,0 00

1 Kegiatan

18,986,0 00

256,566, 000 1 Kegiatan

20,016,0 00

279,050, 000 1 Kegiatan

22,100,0 00

1 Kegiatan

13,020,0 00

13,020,000

1 Tahun

1 Tahun 11,792,0 00

1 Tahun 12,250,0 00

1 Tahun 12,250,0 00

1 Tahun 10,750,0 00

13,475,0 00

49,767,000

Dinas Kesehatan

12,375,0 00

34,375,000

Dinas Kesehatan

1 Tahun 11,250,0 00

92

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi ensi yang dibutuh kan

Penca paian SPM Bidang Pelaya nan Keseh atan Dasar

Terpen uhinya Kebutu han Obatobatan, Reagen Laborat orium dan Alat Keseha tan Habis Pakai (AKHP)

kemamp uannya melalui pendidik an berkelanj utan 95% 0 5

0 7

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kesehatan khusus Tim Reaksi Cepat Kesehatan

0 5

0 3

Sosialisasi Uji Kompetensi Profesi kebidanan

0 5

0 8

Pelatihan BCLS-BTLS

100,750, 000

1 Kegiatan

110,250, 000

1 Tahun 22,800,0 00

1 Kegiatan

332,275,00 0

26,620,0 00

73,620,000

108,900, 000

297,900,00 0

-

-

1,533,81 8,000

8,877,864,0 00

1,430,00 0,000

7,004,760,0 00

81,730,0 00

314,454,00 0

-

1,493,740,0 00

22,088,0 00

87,672,000

1 Tahun 24,200,0 00

30 Orang 90,000,0 00

121,275, 000

30 Orang 99,000,0 00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 5 a. Ketersed iaan obat dan vaksin sesuai dengan kebutuh an 95% b. Persenta se ketersedi aan obat dan perbekal an kesehata n 85% c. Ketersed iaan obat dan perbekal an kesehata n pada saat dan pasca bencana 100% Persenta se barang pengam an kualitas obat 90%

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kesehatan khusus Tim Reaksi Cepat Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi Uji Kompetensi Profesi kebidanan Terlaksananya Pelatihan BCLSBTLS

2,357,28 2,000

1 5

0 1

Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan

1 5

0 7

Peningkatan Pengelolaan Obat di IFK

Meningkatnya Pengelolaan Obat di IFK

1 5

0 8

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota dan Jaringannya(DAK Farmasi)

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota dan Jaringannya(DAK Farmasi)

1 5

1 0

Pendistribusian obatobatan ke Unit Pelayanan Masyarakat

Terdistribusinya obatobatan ke unit pelayanan masyarakat

1 Tahun

3,592,38 4,000 1 Tahun

1,474,76 0,000

1 Tahun

1 Tahun 14,122,0 00

1 Tahun

1Tahun

1Tahun 74,300,0 00

1 Paket

1 Tahun 8,640,00 0

1 Tahun 1,300,00 0,000

72,800,0 00

793,740, 000

1 Kegiatan

1 Tahun 2,800,00 0,000

71,502,0 00

1 Tahun

1,394,38 0,000

700,000, 000

1 Tahun 17,280,0 00

1Tahun 19,584,0 00

1Tahun 20,080,0 00

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

93


Mening katnya Kualitas Pelayan an Sarana Keseha tan Dasar dan Penunj ang Keseha tan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 6 a. Cakupan pelayana n kesehata n jiwa 20% b. Cakupan pelayana n kesehata n remaja 75% c. Jumlah masyara kat yang mendap at sosialisa si penyakit jantung, hiperten si, dan diabetes 90% d. Jumlah masyara kat yang mendap at sosialisa si indera pendeng aran 90% e. Jumlah masyara kat yang memper oleh pengoba tan massal 95 orang f. Cakupan pelayana n gawat darurat level 1 100%

263,322, 500

1 6

1 0

Pelayanan Pengantaran Pasien Miskin Provinsi ke Unit Rujukan

1 6

1 6

Siaga P3K

1 6

1 7

1 6

1 Tahun

1,562,56 1,500

1,583,18 5,000

1 Tahun

Kunjungan Pelayanan Perawatan Kesehatan ke Institusi Sosial

Terlaksananya Pelayanan Perawatan Kesehatan ke Institusi Sosial

1 Tahun

1 8

Sosialisasi Program PKPR bagi Guru UKS SMP dan SMA

Terlaksananya Sosialisasi Program PKPR bagi Guru UKS SMP dan SMA

75 Sekolah

1 6

1 9

Sosialisasi Program Kesehatan Peduli remaja bagi Anak Remaja

Terlaksananya Sosialisasi Program Kesehatan Peduli remaja bagi Anak Remaja

1 6

2 0

Pelayanan Puskesmas 12 Jam

Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 12 Jam

1 6

0 1

Sosialisasi gangguan Kesehatan Jiwa bagi Masyarakat

1 6

0 2

Sosialisasi Usaha kesehatan Kerja untuk Pengusaha

Terlaksananya Sosialisasi gangguan Kesehatan Jiwa bagi Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Usaha kesehatan Kerja untuk Pengusaha

1 Tahun 6,040,00 0

1 Tahun 10,040,0 00

1 Tahun

10 Sekolah

65 Sekolah

1 Tahun

1 Tahun 13,020,0 00

1 Tahun 18,900,0 00

9,590,00 0

Tebing Tinggi

45,000,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

16,005,0 00

59,655,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

27,038,0 00

93,268,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

16,329,5 00

67,606,500

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

22,550,0 00

83,963,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

342,144, 000

1,119,744,0 00

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

23,705,0 00

65,765,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

17,875,0 00

49,885,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

5,150,572,5 00

-

1 Tahun 45,000,0 00

Terlaksananya Siaga P3K

Dinas Kesehatan

1,741,50 3,500

13,421,0 00

20,441,5 00

1 Tahun

1 Tahun 22,750,0 00

10 Sekolah

65 Sekolah

13,421,0 00

20,471,5 00

1 Tahun 155,520, 000

1 Tahun 14,550,0 00

1 Tahun 24,580,0 00

10 Sekolah

65 Sekolah

14,845,0 00

20,500,0 00

1 Tahun 311,040, 000

175 Org

1 Tahun

175 Org

175 Org 21,550,0 00

50 Org 15,760,0 00

65 Sekolah

311,040, 000

20,510,0 00 50 Org

10 Sekolah

50 Org 16,250,0 00

94

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 1 6

0 3

Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT)

1 6

0 4

1 6

0 5

1 6

0 4

1 6

0 6

Sosialisasi Penatalaksanaan ASI ekslusif dan inisiasi menyusui dini bagi bidan Pemeriksaan Gimul, mata, status gizi, dan telinga pada anak sekolah Bimbingan Teknis ke Sarana Pelayanan Kesehatan Negri dan Swasta Sosialisasi Peraturan Mentri Kesehatan Tentang klinik

1 6

0 7

Sosialisasi gangguan Kesehatan Jiwa bagi Petugas Kesehatan

1 6

0 8

Sosialisasi Penyakit Jantung Hipertensi dan Diabetes

1 6

0 9

1 6

1 0

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Seminar Peran Tenaga Kesehatan terhadap Pengobatan Tradisional/ Kontemporer Review Pertemuan Pembinaan Program UKS dan pelaksana UKS

1 6

3 4

1 6

4 5

Pelayanan Spektrofotometer

1 6

4 8

Pembangunan Lanjutan Puskesmas Rambung

1 6

4 9

Rehabilitasi Puskesmas Rambung

Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) Meningkatnya Persentase bayi mendapat ASI ekslusif Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah Terlaksananya Bimtek ke Sarana Yankes Negri dan Swasta Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Jiwa bagi Nakes Meningkatnya Pengetahuan Petugas tentang Kesehatan Jiwa Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Jantung Hipertensi dan Diabetes Terlsedianya Jasa Pelayanan Medis Terlaksananya Seminar tentang Kesehatan terhadap Pengobatan Tradisional Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Program UKS dan pelaksana UKS Terlaksananya Pelayanan Spektrofotometer Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Puskesmas Rambung Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Rambung

1 Kegiatan

1 Kegiatan

9,900,00 0

9,255,00 0

1 Kegiatan

12,540,0 00

1 Kegiatan

13,794,0 00

45,489,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

13,200,0 00

36,520,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

23,936,0 00

65,476,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

7,920,00 0

21,920,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

25,102,0 00

67,737,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

16,500,0 00

46,119,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

31,405,0 00

102,855,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1,045,00 0,000

3,674,396,0 00

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

99,000,0 00

278,000,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

85% 11,320,0 00

8500 siswa

19,780,0 00

1 Tahun

12,000,0 00

8500 siswa

1 Tahun 6,800,00 0

1 Kegiatan

19,815,0 00

50 Org

1 Kegiatan

70 Org 28,550,0 00

1 Tahun 950,000, 000

1 Kegiatan

89,000,0 00

1 Kegiatan

50 Org

70 Org

1 Tahun 729,396, 000

22,820,0 00

15,000,0 00

25,000,0 00

1 Tahun

1 Tahun

50 Org

70 Org 17,900,0 00

8500 siswa

7,200,00 0

14,619,0 00 200 masyarakat

21,760,0 00

1 Tahun 950,000, 000

1 Kegiatan

90,000,0 00

1 Kegiatan

1 Kegiatan 14,862,0 00

14,862,000

45,000,0 00

45,000,000

178,284, 500

178,284,50 0

520,950, 000

520,950,00 0

1 Kegiatan

1 Paket

6 unit

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 7 a. Cakupan pengujia n makana

1 7

28,585,0 00 0 6

Sosialisasi Sertifikasi Keamanan Pangan

Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan

1 Kegiatan

1 Paket 2,825,00 0

565,520, 000 1 Paket

2,825,00 0

71,070,0 00 1 Paket

3,510,00 0

78,177,0 00

743,352,00 0

4,950,00 0

18,610,000

1 Paket 4,500,00 0

95

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi n dan minuma n yang mengan dung BTP (Bahan Tambah an Pangan) 90% b. Cakupan pemeriks aan obatobatan 90% c. Tingkat jaminan keaman an peredara n obat dan makana n 100%

Menin gkatka n Komit men SDM keseh atan dalam memb erikan pelaya nan keseh atan serta meliba tkan masya rakat untuk ikut berpart isipasi pada pening katan derajat keseh atan

Mening katnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) pada masyar akat

Mening katnya Upaya Keseha

1 7

0 7

Pengujian bahan Tambahan Pangan pada Pangan Olahan

Terlaksananya Pengujian bahan Tambahan pangan pada Pangan olahan

1 7

0 9

Pelatihan petugas Laboratorium

Meningkatnya pengetahuan petugas Labotorium dalam tekhnis pengujian pangan olahan

1 Kegiatan

1 7

0 8 1 1

Tersedianya mobil Laboratorium dan perlengkapannya Terlaksananya Sosialisasi tentang obat, obat tradisional, PKRT dan Bahan Tambahan Pangan

1 Unit

1 7

Pengadaan mobil Laboratorium dan perlengkapannya Sosialisasi tentang obat, obat tradisional, PKRT dan Bahan Tambahan Pangan

1 Tahun 23,200,0 00

1 Paket 25,760,0 00

1 Paket 44,400,0 00

17,610,0 00

1 Paket 47,750,0 00

1 Kegiatan

18,820,0 00

1 Kegiatan

500,000, 000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

32,965,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

776,512, 000

2,499,032,5 00

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

176,000, 000

614,810,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

53,075,0 00

151,325,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

52,525,0 00

193,635,00 0

20,702,0 00

57,132,000

-

500,000,00 0

-

1 Kegiatan 32,965,0 00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 9 a. Terlaksa nanya sosialisa si penangg ulangan penyakit potensial wabah 85% b. Terlaksa nanya sosialisa si pembera ntasan sarang nyamuk dilingkun gan 85% c. Persenta se bayi yang

1 Tahun

331,350, 000

1 9

0 7

Lomba dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan nasional ( HKN ) tahun 2013

Terlaksananya Lomba dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan nasional ( HKN ) tahun 2013

1 Kegiatan

1 9

0 6

Sosialisasi Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun

1 Kegiatan

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

1 Tahun

1 Tahun 48,420,0 00

2,500,00 0

53,550,0 00

71,420,0 00

685,250, 500 1 Kegiatan

158,970, 000

47,500,0 00

705,920, 000 1 Kegiatan

160,000, 000

48,250,0 00

1 Kegiatan

53,550,000

96

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tan Berbasi s Masyar akat

mendap at ASI eksklusif dan inisiasi menyusu i dini 85% d. Persenta se rumah tangga yang sadar hidup sehat 85% e. Persenta se ketersedi aan informasi tentang kesehata n 90%

Hidup Sehat

Pembangunan Lanjutan Pos Kesehatan Kelurahan

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pos Kesehatan Kelurahan

10 Unit

Penilaian Lomba PKK KB Kes

Terlaksananya Penilaian Lomba PKK KB Kes

2 Kelurahan

Pembangunan Kawasan Merokok ( DBH Cukai Tembakau ) Pertemuan Penyegaran Pelatihan Kader Posyandu

1 9

0 8

1 9

0 9

Pertemun Kader Pos Kesehatan Kelurahan

1 9

0

Sosialisasi Tehnis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Tingkat Puskesmas

1 9

1 2

Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS pada Anak Sekolah

1 9

0 3

Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS pada Risiko Tinggi

1,092,50 0,000

1,092,500,0 00

35,915,0 00

35,915,000

28,583,5 00

28,583,500

1 Kegiatan

Terlaksananya Pertemuan Penyegaran Pelatihan Kader Posyandu Terlaksananya Pertemun Kader Pos Kesehatan Kelurahan Terlaksananya Sosialisasi Tehnis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Tingkat Puskesmas Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS pada Anak Sekolah Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS pada Risiko Tinggi

128 Kader

35 Poskesk el

222,180, 000

35 Poskesk el 1 Tahun

55,042,5 00

222,600, 000

128 Kader


12,050,0 00

25 Sekolah 21,875,0 00

25 Sekolah

37,750,0 00

25 Sekolah

38,000,0 00

2 Kegiatan 6,000,00 0

10,410,0 00

58,320,0 00

229,200, 000

128 Kader


13,720,0 00

25 Sekolah

100 Orang

38,500,0 00

10,410,0 00

25 Sekolah

100 Orang

64,152,0 00

177,514,50 0

252,120, 000

926,100,00 0

15,092,0 00

40,862,000

42,350,0 00

178,475,00 0

13,152,0 00

39,972,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1 9

0 4

Sosialisasi Program Pengendalian Penyakit tidak Menular bagi Masyarakat

1 9

0 5

Sosialisasi Program Pengendalian Penyakit Kecacingan bagi Guru UKS SD dan Pengelola UKS Puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi Program Pengendalian Penyakit tidak Menular bagi Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Program Pengendalian Penyakit Kecacingan bagi Guru UKS SD

105 Orang

121 Orang

13,899,0 00

8,546,00 0

105 Orang

121 Orang

15,220,0 00

9,500,00 0

105 Orang

121 Orang

16,742,0 00

45,861,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

10,450,0 00

28,496,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

97

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan Pengelola UKS Puskesmas

Penca paian SPM Bidang Pelaya nan Keseh atan Dasar

1 9

0 6

1 9

0 7

1 9

0 8

1 9

0 1

2 0 a. Cakupan penjarin gan kesehata n siswa SD dan setingkat 95% b. Jumlah anak sekolah yang mendap at pemeriks aan gimul, mata, status gizi, dan telinga 8500 siswa/i c. Persenta se penyuluh an kesehata n bagi tenaga terlatih (guru UKS) 6000 siswa/i d. Cakupan pemberi an makana

Sosialisasi Program imunisasi bagi Petugas Imunisasi, Bidan Kelurahan dan Bidan Kordinator

Terlaksananya Sosialisasi Program imunisasi bagi Petugas Imunisasi, Bidan Kelurahan dan Bidan Kordinator Sosialisasi Petugas Sosialisasi Petugas Surveillance di Saran Surveillance di Saran Kesehatan Kesehatan Sosialisasi Program Terlaksananya Pengendalian Penyakit Sosialisasi Program tidak Menular Lintas Pengendalian Program Penyakit tidak Menular Lintas Program Sosialisasi Gerakan Terlaksananya Sikat Gigi di SD Sosialisasi Gerakan Sederajat Sikat Gigi di SD Sederajat Program Perbaikan Gizi Mayarakat

57 Orang

57 Orang 5,718,00 0

40 Orang

40 Orang 7,590,00 0

40 Orang

40 Orang

50 SD

2 0

0 7

Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Kurang

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Kurang

391 Orang

2 0

0 8

Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK

133 Orang

2 0

0 9

Pemberian Makanan Tambahan bagi Penderita TB Paru

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Penderita TB Paru

183 Orang

2 0

1 0

Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan bagi Lansia

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan bagi Lansia

35 Posyandu

266,847, 000

141,222, 000

166,017, 000

391 balita

133 ibu KEK

183 Penderita TB

267,557, 000

132,042, 000

165,567, 000

35 Unit 77,000,0 00

320 Balita

100 Ibu KEK

225 Penderita TB

19,263,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

9,020,00 0

24,810,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

10,450,0 00

28,625,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

40 Orang 9,500,00 0

50 SD

50 SD

96,250,0 00

98,650,0 00

108,515, 000

303,415,00 0

882,736, 000

904,870, 000

995,357, 000

3,691,192,0 00

242,000, 000

1,215,084,0 00

88,022,0 00

519,333,00 0

204,105, 000

902,656,00 0

97,075,0 00

431,175,00 0

218,680, 000

78,027,0 00

181,417, 000

35 Unit 84,000,0 00

7,095,00 0

40 Orang 8,200,00 0

8,675,00 0

908,229, 000

57 Orang 6,450,00 0

320 Balita

100 Ibu KEK

225 Penderita TB

220,000, 000

80,020,0 00

185,550, 000

35 Unit 84,850,0 00

320 Balita

100 Ibu KEK

225 Penderita TB

35 Unit 88,250,0 00

98

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi n tambaha n bagi anak SD kurang gizi dan kurang mampu 90% e. Persenta se Balita kurang gizi yang mendap at makana n tambaha n dan vitamin 80% f. Cakupan pemberi an vaksinas i bagi Balita dan anak sekolah 85% g. Cakupan pemberi an makana n tambaha n dan vitamin bagi Lansia 90%

Mening katnya Kualitas Penyeh atan Lingkun gan

2 0

1 1

Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah SD kurang Gizi

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah SD kurang Gizi

1 Tahun

2 0

1 2

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah SD/MI

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah SD/MI

138 Sekolah

2 0

1 3

Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita ( DDTKB ) dan anak Pra Sekolah ( TK/PAUD )

Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita ( DDTKB ) dan anak Pra Sekolah ( TK/PAUD )

89 Sekolah

2 0

0 4

Pertemuan Penata Laksana Kasus Gizi Buruk

2 0

0 5

Sosialisasi Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi Tenaga Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan Penatalaksana Kasus Gizi Buruk bagi Petugas Terlaksananya Sosialisasi Pemantauan Balita

2 1

50,760,0 00

44,910,0 00

400 Anak sekolah

138 Sekolah

82 TK/PAU D

192,867, 000

49,166,0 00

17,030,0 00

400 Anak sekolah

138 Sekolah

82 TK/PAU D

198,250, 000

43,371,0 00

36,928,0 00

33 Orang

400 Anak sekolah

138 Sekolah

82 TK/PAU D

201,220, 000

45,240,0 00

38,550,0 00

33 Orang 20,606,0 00

20 Orang

400 Anak sekolah

138 Sekolah

82 TK/PAU D

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

66,470,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

26,620,0 00

71,427,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

318,142, 000

906,242,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

12,375,0 00

49,625,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1,006,546,0 00

49,764,0 00

238,301,00 0

42,405,0 00

179,823,00 0

24,024,0 00

33 Orang 21,840,0 00

20 Orang 20,607,0 00

Dinas Kesehatan

221,342, 000

20 Orang 24,200,0 00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2 1 a. Persenta se rumah

192,867, 000

20,775,0 00 0 5

Inspeksi Sanitasi TTU, TP2M, TP3 dan Kandang Ternak

Terlaksananya Inspeksi Sanitasi TTU, TP2M, TP3 dan Kandang Ternak

1 tahun

1 tahun 8,200,00 0

278,105, 000 1 Tahun

8,200,00 0

289,220, 000 1 Tahun

9,600,00 0

1 Tahun 11,250,0 00

99

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tangga yang memiliki jamban sehat 100% b. Meningk atnya sarana air bersih dan air isi ulang 90% c. Rumah tangga mengaks es air bersih 100% d. Meningk atnya penyuluh an penyedia an air bersih dan air isi ulang bagi penyedia air isi ulang yang terdaftar 200 orang e. Rumah tangga dengan rumah sehat 100%

2 1

0 6

2 1

0 7

Peningkatan kapasitas Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas

Meningkatnya kapasitas Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas

2 1

0 8

Sosialisasi Kota Sehat

Terwujudnya Kota Sehat

2 1

0 9

Orientasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

2 1

0

2 2

2 2 a. Cakupan penemu

Terlaksananya Inspeksi Sanitasi depot Air Minum

1 Tahun

56 Unit 4,725,00 0

56 Unit 3,275,00 0

56 Unit 7,900,00 0

56 Unit 8,500,00 0

9,350,00 0

33,750,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

2 2

Mening katnya Kualitas Penceg ahan dan

Inspeksi Sanitasi depot Air Minum

2 2

Terlaksananya Orientasi Sanitasi STBM Survey Lingkungan Terlaksananya Sehat Survey Lingkungan Sehat di Masyarakat Pengadaan Peralatan Tersedianya Pemeriksaan Jentik Peralatan Nyamuk bagi Kader Pemeriksaan Jentik Jumantik Nyamuk bagi Kader Jumantik Monitoring Evaluasi Terlaksananya dan Pelaporan Data Monitoring Evaluasi Jumantik dan Pelaporan Data Jumantik Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

27 Petugas

9,300,00 0

27 Petugas

75 Orang

Fogging/Penyemprotan Sarang Nyamuk

Terlaksananya Fogging/Penyemprot an Sarang Nyamuk

27 Petugas

105 Orang 180 Kader

14,000,0 00

75 Orang 184,625, 000

41,330,0 00 22,590,0 00

27 Petugas

180 Kader

50,760,000

206,415, 000

578,690,00 0

48,752,0 00

134,402,00 0

25,850,0 00

71,940,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

18,000,000

Dinas Kesehatan

iu

-

19,486,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

75 Orang 187,650, 000

105 Orang

15,400,0 00

44,320,0 00 23,500,0 00

105 Orang 180 Kader

180 Set 18,000,0 00

1 Tahun 19,486,0 00

493,122, 000 0 1

12,060,0 00

1 Tahun

1 Tahun 131,500, 000

726,184, 000 1 Tahun

135,000, 000

766,960, 000 1 Tahun

135,000, 000

843,656, 000

2,829,922,0 00

154,000, 000

695,500,00 0

1 Tahun 140,000, 000

100

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Pember antasan Penyaki t Menular Bersum ber Binatan g

1. Mening katnya Kualitas Penceg ahan dan Pember antasan Penyaki t Menular Berbasi s Lingkun gan

1. Mening katnya Kualitas Pelayan an Imunisa si

an dan penanga nan penderit a penyakit : Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 pendudu k usia <15 tahun >2 Cakupan Balita dengan pneumo nia yang ditangani 100% Persenta se penemu an pasien baru TB BTA positif 100% Penderit a DBD yang ditangani setiap tahun 100% Penderit a diare pada Balita yang ditangani 100% b. Angka penderit a DBD 50 per mil c. Prevalen si HIV/AID S 0,7 per mil d. Angka diare pada Balita

2 2

0 3

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

Tersedianya Vaksin Penyakit Menular

1 Paket

2 2

1 2

Pemeriksaan Kesehatan haji

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan haji

2 2

1 3

Peningkatan kapasitas kader Jumantik

Meningkatnya kapasitas kader Jumantik

2 2

1 4

Pengadaan alat dan bahan Laboratorium kimia

Tersedianya alat dan bahan laboratorium kimia

2 2

1 5

Monitoring, evaluasi dan validasi data Program Imunisasi

Monitoring, evaluasi dan validasi data Program Imunisasi

1 Kegiatan

2 2

1 6

Sosialisasi Penyakit PD3I ( Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi )

Terlaksananya Penyakit PD3I

105 Orang

1 Paket 18,330,0 00

1 Kegiatan 37,930,0 00

1 Kegiatan

37,930,0 00

1 Tahun

1 Kegiatan

1 Paket 13,860,4 00

40,430,0 00

1 Tahun 170,240, 000

1 Tahun

1 Paket 274,040, 000

10,895,0 00

105 Orang

10,877,0 00

105 Orang

25,000,0 00

2 2

1 8

Monitoring, evaluasi dan validasi data Program Diare dan ISPA

Tersedianya data Diare dan ISPA yang akurat

1 Kegiatan

6,640,00 0

1 Kegiatan

6,640,00 0

16,200,0 00

11,800,0 00

1 Kegiatan

105 Orang

27,500,0 00

1 Kegiatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

54,225,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

12,980,0 00

46,552,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

30,250,0 00

82,750,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

7,623,00 0

27,833,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

879,362,00 0

46,805,0 00

205,645,00 0

6,050,00 0

185,946,00 0

27,500,0 00

112,054,40 0

17,820,0 00

1 Paket 25,000,0 00

1 Kegiatan

Dinas Kesehatan

307,472, 000

1 Tahun

1 Paket

13,565,0 00

1 Kegiatan

5,500,00 0

22,847,0 00

1 Kegiatan

42,550,0 00

1 Tahun

1 Paket

6,640,00 0

1 Kegiatan

4,156,00 0

22,847,0 00

1 Paket 279,520, 000

6,930,00 0

1 Kegiatan

101

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 8%

e. Angka kesembu han TB Paru 90% f. Meningk atnya masyara kat yang mendap at penyuluh an tentang penyakit potensial wabah 85% g. Rumah/b angunan bebas jentik nyamuk aedes 95%

2 2

1 9

Kampanye Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui gerak jalan sehat

Meningkatnya pengetahuan tentang HIV/AIDS

1 Kegiatan

4 0

Seminar Umum Tentang Pencegahan HIV/AIDS

Terlaksananya Seminar Umum Tentang Pencegahan HIV/AIDS

1 Kegiatan

2 2

2 0

Monitoring dan Evaluasi data TB

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi data TB

2 2

0 4

Penyelidikan Epidemologi Penyakit Potensi Wabah dan Surveilance Aktif Rumah Sakit Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim Metode IVA pada Masyarakat

Terlaksananya PE Penyakit Potensi Wabah dan Surveilance Aktif Rumah Sakit Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Kanker Rahim Metode IVA Terlaksananya Sosialisasi Penatalaksanaan ISPA bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Sosialisasi Penatalaksanaan ISPA bagi Bidan Kelurahan dan Kader Posyandu Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang TB Paru Terlaksananya Pemeriksaan dan Indentifikasi TB Paru Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Penyakit Rabies Lintas Program dan Sektoral Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Infeksi Menular

2 2

2 2

0 6

2 2

0 7

Sosialisasi Penatalaksanaan ISPA bagi Petugas Puskesmas

2 2

0 8

Sosialisasi Penatalaksanaan Penyakit ISPA bagi Bidan Kelurahan dan Kader Posyandu

2 2

0 9

Sosialisasi Penyakit TB Paru bagi Masyarakat

2 2

0

2 2

0 1

Pemeriksaan dan Identifikasi Penyakit TB Paru Sosialisasi Pengendalian Penyakit Rabies Lintas Program dan Sektoral

2 2

0 2

Sosialisasi Penyakit Infeksi Menular Seksual bagi Petugas

28,100,0 00

1 Kegiatan

84,600,0 00

1 Kegiatan

87,500,0 00

1 Kegiatan

90,500,0 00

1 Kegiatan

99,550,0 00

27,330,0 00

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

27,330,000

1 Kegiatan

6,640,00 0

1 Kegiatan

250 Kasus

105 Orang

7,392,00 0

12,250,0 00

13,710,0 00

36 Orang

1 Kegiatan

250 Kasus

105 Orang

159 Orang

13,394,0 00

70 Orang

14,500,0 00

14,850,0 00

159 Orang

14,750,0 00

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

15,950,0 00

42,700,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

16,335,0 00

44,895,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

5,720,00 0

14,881,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

16,225,0 00

44,369,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

9,350,00 0

25,175,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

31,394,0 00

116,781,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

4,675,00 0

11,515,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

7,832,00 0

20,297,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1 Tahun

35 Orang

35 Orang 4,250,00 0

40 Orang 5,345,00 0

159 Orang

28,540,0 00

2,590,00 0

31,252,000

70 Orang

1 Tahun

40 Orang

105 Orang

8,500,00 0

26,847,0 00 35 Orang

250 Kasus

9,020,00 0

36 Orang

70 Orang

1 Tahun

1 Kegiatan

5,200,00 0

7,325,00 0

30,000,0 00

8,200,00 0

36 Orang 3,961,00 0

1 Tahun

390,250,00 0

40 Orang 7,120,00 0

102

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Puskesmas

2 2

2 2

0 3

3 3

2 3 a. Puskes mas Unggula n 5 unit b. Terwuju dnya puskesm as ISO 6 unit c. Persenta se tenaga kesehata n professio nal dan memenu hi standar kompete nsi 85% d. Jumlah puskesm as yang memberi kan pelayana n kesehata n sesuai Standart Pelayan an Minimal 9 unit

Seksual bagi Petugas

Sosialisasi Penyakit Infeksi Menular Seksual bagi Masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Infeksi Menular Seksual bagi Masyarakat Sosialisasi penyakit Terlaksananya yang dapat dicegah Sosialisasi penyakit dengan imunisasi yang dapat dicegah dengan imunisasi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Cakupan pelayana

Penyusunan Profil Kesehatan

Tersedianya data informasi kesehatan yang akurat

2 3

1 0

Sosialisasi Akreditasi Puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Puskesmas

1 Kegiatan

2 3

0 4

Penyusunan Perencanaan Tenaga Kesehatan

Tersedianya Informasi SDM Kesehatan yang Akurat

1 Tahun

2 3

0 5

Review Pelatihan dan Pengolahan Data Sistem pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

Tersedianya Data Kesehatan yang Akurat

1 Tahun

2 4

1 Kegiatan 16,400,0 00

1 Kegiatan

148,380, 000

0 8

2 4

18,930,0 00

1 Kegiatan

Pelayanan Jamkesda

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

15,550,0 00

105 Orang

25,140,0 00

80,000,0 00

159,290, 000 1 Kegiatan

1 Kegiatan

26,550,0 00

88,000,0 00

1 Tahun 12,750,0 00

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

42,885,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

44,205,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

25,474,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

12,998,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

18,042,3 10,000

59,661,818, 000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

17,820,0 00,000

63,660,000, 000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

17,105,0 00

45,970,000

-

132,100,00 0

22,088,0 00

1,024,014,3 80

29,205,0 00

116,225,00 0

96,800,0 00

264,800,00 0

15,785,0 00

16,335,0 00

1 Tahun 14,350,0 00

1 Tahun 13,020,0 00

1 Tahun 14,850,0 00

1 Kegiatan 25,474,0 00 1 Kegiatan 12,998,0 00

8,822,53 3,000 1 1

105 Orang

132,100, 000

2 3

Terlaksananya Seminar etika keperawatan/aktivasi integritas otak Sosialisasi uji Terlaksananya kompetensi profesi Sosialisasi uji bidang kompetensi kompetensi profesi bidang kompetensi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

13,315,0 00

1 Kegiatan

18,930,0 00

Seminar etika keperawatan/aktivasi integritas otak

1. Mening katnya Pembia yaan Keseha

105 Orang

1 Tahun

1 Tahun 4,800,00 0,000

8,640,00 0,000

16,394,8 75,000 90000 Orang

16,200,0 00,000

16,402,1 00,000 90000 Orang

16,200,0 00,000

90000 Orang

103

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tan untuk Masyar akat Miskin

n kesehata n dasar masyara kat miskin (yang berobat) 100% b. Persenta se masyara kat miskin yang memiliki kartu jamkesm as dan jamkesd a 100% c. Jumlah pendudu k miskin yang mendap at pelayana n operasi katarak 90% d. Meningk atnya kunjunga n dan cakupan pelayana n kesehata n dasar bagi pendudu k miskin (kuratif dan preventif ) 100% e. Jumlah keluarga miskin yang mendap at pemeriks aan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 85% f. Jumlah pendudu

2 4 0

Sosialisasi Jamkesda dan Jamkesmas Kota Tebing Tinggi

Terlaksananya Sosialisasi Jamkesda dan Jamkesmas Kota Tebing Tinggi

1 Kegiatan 42,070,0 00

2 4

0 4

Pelayanan Sunat Massal

Terlaksananya pelayanan sunat massal

350 Orang

2 4

1 2

Pelayanan Opaerasi katarak

Terlaksananya operasi katarak

28 Orang

2 4

0 3

Pelayanan Pengantaran Pasien Miskin ke Unit Rujukan

Meningkatnya pelayanan kesehatan Masyarakat miskin ke unit rujukan

2 4

1 3

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat ( IVA) Bagi pasangan

Terlaksananya Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam

50,050,0 00

42,070,000

350 Orang

49,800,0 00

25 Orang 55,683,0 00

350 Orang

25 Orang 55,733,0 00

1 Tahun

32,000,0 00

900 Orang

350 Orang

58,000,0 00

25 Orang

350 Orang

63,800,0 00

278,450,00 0

25 Orang

56,075,0 00

58,250,0 00

64,075,0 00

289,816,00 0

47,500,0 00

50,500,0 00

55,550,0 00

198,550,00 0

38,885,0 00

172,735,00 0

1 Tahun 45,000,0 00

900 Orang

56,800,0 00

32,000,0 00

900 Orang

34,500,0 00

900 Orang

35,350,0 00

900 Orang

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

104

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi k miskin yang mendap at pelayana n sunat massal 85% g. Meningk atnya penyuluh an jaminan pemeliha raan kesehata n 90% h. Persenta se cakupan pengoba tan masyara kat miskin di luar jamkesm as (jamkesd a) 100% i. Jumlah pendudu k miskin yang mendap at pelayana n rujukan gakin 85%

usia Subur ( PUS ) Keluarga Miskin

2 5 a. Ketersed iaan alat kesehata n yang memenu hi standar 85% b. Jumlah puskesm as yang sudah memenu hi standar kemente rian kesehata n 9 unit

Asetat ( IVA) Bagi pasangan usia Subur ( PUS ) Keluarga Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/PUSTU dan Jaringannya Penyelengga raan Pengemban gan Penyelenggaraan Posyandu Pengembangan Posyandu

2,865,96 0,000

18,494,6 00,000

9,530,00 0,000

-

-

10,483,0 00,000

41,373,560, 000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1 Tahun 370,388, 000

370,388,00 0

45,000,0 00

45,000,000

3 Unit

Pembangunan Lanjutan Sarana Kesehatan

Terlaksanan ya Pembangun an Lanjutan Sarana Kesehatan

105

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi c. Persenta se pengelol aan sarana dan prasaran a puskesm as, Pos Kesehat an keluraha n 90% d. Persenta se ketersedi aan sarana dan prasaran a puskesm as 85% e. Persenta se ketersedi aan alat medis/no n medis puskesm as 80% f. Persenta se ketersedi aan peralata n puskesm as 80% g. Jumlah puskesm as yang menerap kan sistem informasi kesehata n 9 unit h. Jumlah puskesm as PONED 5 unit i. Jumlah banguna n sarana kesehata n (puskes mas, pustu

2 5

0 5

Mobilisasi Posyandu

Meningkatka n kemampuan petugas dalam pelayanan di Posyandu

1 Tahun

2 5

0 7

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Meningkatny a sarana dan prasarana puskesmas

1 Tahun

2 5

2 5

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (DAK PD)

Terlaksanan ya Rehabilitasi Sedang/Bera t Puskesmas Pembantu (DAK PD)

1 Tahun

2 5

2 9

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK PD)

Terlaksanan ya Rehabilitasi Sedang/Bera t Puskesmas (DAK PD)

1 Tahun

2 5

Pembangunan Prasarana Poskeskel (DAK Pelayanan Dasar)

2 5

0 5

Pengadaan UKS KIT

2 5

0 7

Restorasi Peralatan Dasar dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas , Pustu dan Poskeskel

128 Unit 284,160, 000

128 Unit 474,600, 000

128 Unit 480,000, 000

528,000, 000

1,766,760,0 00

500,000, 000

500,000,00 0

673,000, 000

673,000,00 0

1,408,80 0,000

1,408,800,0 00

22 Unit Terlaksanan ya Pembangun an Prasarana Poskeskel (DAK Pelayanan Dasar) Tersedianya Prasarana Kesehatan UKS

Tersedianya Peralatan Dasar dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas , Pustu dan Poskeskel

2,640,00 0,000

10 Sekolah

1,000,00 0,000

59 Unit

2,640,000,0 00

10 Sekolah

1,100,00 0,000

59 Unit 6,000,00 0,000

10 Sekolah

1,210,00 0,000

3,310,000,0 00

7,260,00 0,000

19,860,000, 000

59 Unit 6,600,00 0,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

106

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan posyand u) yang menduk ung pelayana n kesehata n 85% j. Persenta se instalasi farmasi yang memenu hi standar kemente rian kesehata n 100% k. Ketersed iaan alat-alat farmasi yang memenu hi standar 90% l. Puskes mas santun lansia 5 unit

2 5

0 2

Rehabilitas Sedang Puskesmas Non PONED

Terlaksanan ya Rehabilitasi Sedang Puskesmas Non PONED

3 Unit

2 5

0 6

Pengadaan Ambulance Pertolongan Pertama

Tersedianya Ambulance Pertolongan Pertama

1 Unit

2 5

0 7

Pengadaan Dental Chair Unit

Tersedianya Dental Chair Unit

2 Unit

2 5

0 8

Pengadaan Ambulance Transport

2 Unit

2 5

0 9

2 5

0

Tersedianya Ambulance Transport Rehabilitasi Sedang Rumah Terlaksanan Dinas Paramedis ya Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Paramedis Pengadaan Peralatan Tersedianya Laboratorium Puskesmas Peralatan Laboratoriu m Puskesmas Pembangunan Prasarana Meningkatny Posyandu a Prasarana Posyandu Pembangunan Ruang Pojok Terwujudnya Laktasi di Tempat Umum Kota Layak Anak Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

2 5 2 5 a. Cakupan kunjunga n bayi 100% b. Cakupan keluraha n

0 5 0 8

2 9

2 9

Peningkatan kesehatan Anak Balita

Tersedianya sarana RR (Recording Report) data

1,000,000,0 00

700,000, 000

700,000,00 0

700,000, 000

700,000,00 0

2 Unit 1,000,00 0,000

3 Unit

3 Unit

9 Unit

9 Unit

10 Unit

10 Unit

3 Unit

-

300,000,00 0

-

4,330,000,0 00

220,000, 000

620,000,00 0

10 Unit 200,000, 000

3 Unit

3 Unit

150,000, 000

150,000, 000

165,000, 000

465,000,00 0

32,400,0 00

35,800,0 00

39,380,0 00

109,980,00 0

3,080,00 0

10,680,000

2000 Set 2,400,00 0

3,100,000,0 00

9 Unit -

200,000, 000

1,100,00 0,000 3 Unit

-

4,330,00 0,000

1 Tahun

2 Unit 1,000,00 0,000

300,000, 000

2,400,00 0

0 8

1,000,00 0,000

2000 Set 2,400,00 0

2000 Set 2,800,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

107

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Universa l Child Immuniz ation 100% c. Cakupan pelayana n anak Balita 90%

informasi kesehatan balita

2 9

0 9

Sosialisasi Teknis Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan Ibu, BBLR dan Anak/ KIBBLA bagi petugas

Meningkatny a pengetahuan petugas Puskesmas yang mendapat sosialisasi

1 Kegiatan

30,000,0 00

1 Kegiatan

33,000,0 00

1 Kegiatan

d. Cakupan pemberi an makana n pendam ping ASI pada anak usia 624 bulan 90% 1. Mening katnya Kualitas Pelayan an Keseha tan pada Kelomp ok Khusus

1. Mening katnya Pelayan an Keseha tan Ibu dan Anak

Persenta se pelayana n kesehata n lansia 90% a. Cakupan komplika si kebidana n 80% b. Cakupan persalina n oleh tenaga kesehata n terlatih 90% c. Cakupan pelayana n ibu nifas 95% d. Persenta se ibu

3 0

54,050,0 00 0 8

3 2

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Pembinaan dan Penggerakkan Kader Pos Lansia

Meningkatny a partisipasi kader Pos Lansia dalam memberikan Pelayanan di Pos Lansia

1 Kegiatan 47,940,0 00

1 Kegiatan

54,050,0 00

68,750,0 00 1 Kegiatan

68,750,0 00

70,250,0 00

77,275,0 00

270,325,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

1 Kegiatan

70,250,0 00

1 Kegiatan

77,275,0 00

318,265,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

262,522, 700

911,006,70 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3 2

3 2

99,300,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

3 0 a. Persenta se posyand u lansia 85%

36,300,0 00

203,612, 000

0 4

0 5

Pelaksanaan Penanggulan Kanker Terpadu Pari Purna ( KRPP)

Suverfisi Fasilitatif Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Pelayanan Nifas dan Bayi baru Lahir bagi Bidan di Puskesmas dan Bidan Kelurahan

Terdeteksiny a kanker pada kaum hawa

630 Orang

206,215, 000

238,657, 000

630 Kader

165,872, 000 630 Kader

167,762, 000

503,874,00 0 170,240, 000

59 Bidan Terlaksanan ya Suverfisi Fasilitatif Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Pelayanan Nifas dan

10,457,0 00

57,131,000

59 Bidan

10,457,0 00

59 Bidan

36,217,0 00

108

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi hamil risiko tinggi yang ditangani 85% e. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 5 per 1000 Angka kematian ibu melahirk an 1 per 1000 melahirk an

Bayi baru Lahir bagi Bidan di Puskesmas dan Bidan Kelurahan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

3 3 a. Cakupan Pelayan an Ibu Nifas 95% b. Cakupan pelayana n K4 95%

3 3

0 4

Pengembangan Pelayanan Audit Maternal, Perinatal

3 3

0 5

Training Penanganan Komplikasi Kebidanan bagi Bidan

3 3

0 6

Gerakan Sayang Ibu ( GSI )

Tertanganiny a kasus maternal perinatal sesuai standart Menurunnya angka resiko tinggi pada ibu hamil

1 Tahun

30 Bidan 7,160,00 0

54 Bidan

Terlaksanan ya Gerakan Sayang Ibu ( GSI )

132 Orang

Pengadaan Alat-alat Farmasi (DAK-Farmasi)

Pengadaan peralatan Puskesmas Unggul

Pengadaan peralatan Puskesmas Set dan Puskesmas Pembantu Set (DAK-PD)

Terlaksanan ya Pembangun an ruang observasi IFK(DAKFarmasi) Tersedianya Alat-alat Farmasi (DAKFarmasi) Tersedianya peralatan Puskesmas Unggul Tersedianya peralatan Puskesmas Set dan Puskesmas Pembantu Set (DAKPD)

30 Bidan 16,136,0 00

54 Bidan 4,757,00 0

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pembangunan ruang observasi IFK(DAK-Farmasi)

30 Bidan 15,484,0 00

7,042,00 0

54 Bidan 4,818,00 0

132 Orang

30 Bidan 18,700,0 00

7,042,00 0

78,050,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

6,050,00 0

21,125,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

8,800,00 0

30,884,000

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

-

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

-

299,000,00 0

Dinas Kesehatan

Tebing Tinggi

54 Bidan 5,500,00 0

132 Orang

20,570,0 00

8,000,00 0

132 Orang

1 Unit 299,000, 000

188,508,00 0 1 Paket 1 Paket

188,508, 000 169,855, 000

169,855,00 0

103,500, 000

103,500,00 0

1 Paket

109


-

Pengadaan Obat-Obatan Essensial

Tersedianya Obat-Obatan Essensial

1 Paket 517,500, 000

517,500,00 0

110


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi merupakan suatu perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu lokal, nasional, dan internasional, merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang serta merta melibatkan Lintas Sektor/SKPD lainnya di Kota Tebing Tinggi. Dalam memudahkan pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Tebing Tinggi disusunlah sejumlah indikator yang dirumuskan berdasarkan analisis terhadap SPM yang telah tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kota Tebing Tinggi 20112016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

111


112

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tabel Matriks Indikator Capaian Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi 2011 - 2016 Kondisi

TARGET

Kondisi

Awal No

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Akhir

Renstra (2011)

Renstra 2012

2013

2014

2015

2016

1

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

90

90

92

93

95

95

95

2

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

76

75

78

79

80

80

80

3

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jampersal)

%

86

86

87

89

90

90

90

4

Cakupan pelayanan nifas (KN1)

%

90

90

92

93

95

95

95

5

Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

%

80

80

82

83

85

85

85

6

Cakupan kunjungan bayi

%

85

88

90

92

95

100

100

7

Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini

%

70

75

77

80

80

85

85

8

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization

%

90

95

97

99

100

100

100

9

Cakupan pelayanan anak Balita

%

90

80

82

83

85

90

90

113


10

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

%

70

80

85

87

90

90

90

11


%

100

100

100

100

100

100

100

12

Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani

%

90

90

95

98

99

100

100

13

Persentase Balita kurang gizi yang mendapat makanan tambahan dan vitamin

%

60

65

70

75

80

80

80

14

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

80

85

87

90

95

95

95

15

Jumlah anak sekolah yang mendapat pemeriksaan gimul, mata, status gizi, dan telinga

orang

7200

7200

7500

8500

8500

8500

47.400

16

Persentase penyuluhan kesehatan bagi tenaga terlatih (guru UKS)

Orang

2500

3000

3500

4000

5000

6000

24000

17

Cakupan pemberian makanan tambahan bagi anak SD kurang gizi dan kurang mampu

%

70

75

80

85

90

90

90

18

Cakupan peserta KB aktif

%

70

72

73

74

75

80

80

114


19

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : %ooo

>1

>1.4

>1.6

>1.8

>2

>2

>2

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Accute Flaccid Paralysis (AFP) rate 100.000 penduduk usia < 15 tahun - cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani - persentase penemuan pasien Baru TB BTA Positif

%

- penderita DBD yang ditangani setiap tahun

%

100

100

100

100

100

100

100

- penderita diare pada Balita yang ditangani

%

100

100

100

100

100

100

100

20

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (yang berobat)

%

80

85

90

95

95

100

100

21

Persentase masyarakat miskin yang memiliki kartu jamkesmas dan jamkesda

%

80

85

90

95

100

100

100

22

Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan operasi katarak

%

65

70

75

80

85

90

90

23

Meningkatnya kunjungan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin (kuratif dan preventif)

%

25

30

35

50

80

100

100

24

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

%

65

70

70

75

80

85

85

115


25

Jumlah masyarakat yang memperoleh pengobatan massal

Orang

0

65

70

75

80

95

385

26

Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan sunat massal

%

65

65

70

75

80

85

85

27

Meningkatnya penyuluhan jaminan pemeliharaan kesehatan

%

60

70

75

80

85

90

90

28

Persentase cakupan pengobatan masyarakat miskin di luar jamkesmas (jamkesda)

%

100

100

100

100

100

100

100

29

Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan rujukan gakin

%

60

65

70

75

80

85

85

30

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

%

80

85

90

95

100

100

100

31

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

%

12

-

10

9

7

6

6

32

Angka kematian Balita

%

10

9

8

7

6

5

5

33

Angka kematian ibu melahirkan per 1000 melahirkan

%

9

8

7

6

5

4

4

34

Angka usia harapan hidup

Tahun

72

73

75

75

80

80

80

35

Angka penderita DBD

%ooo

110

90

80

65

55

50

50

36

Prevalensi HIV/AIDS

%ooo

1

0.9

0,9

0,8

0,8

0,7

0.7

37

Angka diare pada Balita

%

11

10

10

9

9

8

8

116


38

Angka kesembuhan TB Paru

%

85

86

86

88

89

90

90

39

Jumlah Balita gizi buruk

%

6

2

2

0

0

0

0

40

Persentase penurunan angka Balita gizi buruk

%

10

9

8

7

6

5

5

41

Persentase Balita bertubuh pendek

%

15

14

13

12

11

10

10

42

Persentase penurunan angka Balita gizi kurang

%

15

14

13

12

11

10

10

43

Prevalensi ibu hamil KEK

%

20

18

16

15

10

5

5

44

Persentase ibu hamil kurang energy kronis yang mendapat makanan tambahan dan vitamin

%

60

65

70

75

80

85

85

45

Kecamatan bebas rawan gizi

%

80

90

95

95

100

100

100

46

Meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi

%

70

75

75

80

85

90

90

47

Cakupan PMT dan vitamin bagi penderita TB Paru

%

60

65

70

75

80

85

85

48

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

100

100

100

100

100

100

100

49

Cakupan desa/kelurahan siaga aktif

%

40

40

50

65

80

80

50

Jumlah posyandu aktif

%

65

70

75

77

80

82

82

51

Persentase posyandu purnama dan mandiri

%

60

65

70

75

80

85

85

117


52 53

Persentase rumah tangga dengan PHBS Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat

% %

65 80

70 85

75 85

78 90

80 95

83 100

83 100

54

Meningkatnya sarana air bersih dan air isi ulang

%

70

75

80

85

85

90

90

55

Rumah tangga mengakses air bersih

%

80

85

85

90

95

100

100

56

Persentase kualitas air minum diperiksa yang memenuhi syarat

%

60

65

70

75

80

85

85

57

Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki sarana air bersih

%

60

70

75

80

85

90

90

58

Meningkatnya penyuluhan penyediaan air bersih dan air isi ulang bagi penyedia air isi ulang yang terdaftar

Org

105

120

150

160

180

200

915

59

Meningkatnya sarana air bersih dan air isi ulang

%

70

75

80

85

85

90

90

60

Rumah tangga dengan rumah sehat

%

80

85

85

90

95

100

100

61

Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang penyakit potensial wabah

Org

60

65

70

75

80

85

435

62

Persentase ketersediaan informasi tentang kesehatan

%

60

70

75

80

85

90

90

63

Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

%

80

83

85

87

90

95

95

64

Terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk dilingkungan

%

60

65

70

75

80

85

85

118


65

Terlaksananya sosialisasi penanggulangan penyakit potensial wabah

%

60

65

70

75

80

85

85

66

Persentase rumah tangga yang sadar hidup sehat

%

70

75

75

80

85

85

85

67

Ketersediaan obat dan vaksin sesuai dengan kebutuhan

%

80

85

87

88

90

95

95

68

Cakupan pemberian vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah

Org

60

65

70

75

80

85

435

69

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

%

65

67

70

75

80

85

85

70

Persentase ketersediaan barang pengaman kualitas obat

%

60

65

70

80

85

90

90

71

Cakupan pengujian makanan dan minuman yang mengandung BTP (Bahan Tambahan Pangan)

%

70

70

75

80

85

90

90

72

Cakupan pemeriksaan obat-obatan

%

65

70

75

80

85

90

90

73

Ketersediaan obat dan perbekalan pada saat dan pasca bencana

%

25

50

60

75

80

100

100

74

Tingkat jaminan keamanan peredaran obat dan makanan

%

25

50

60

75

80

100

100

75

Persentase instalasi farmasi yang memenuhi standar kementerian kesehatan

%

80

80

80

80

100

100

100

119


76

Ketersediaan alat kesehatan yang memenuhi standar

%

60

65

70

75

80

85

85

77

Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium kimia yang memenuhi standar

%

70

75

80

85

85

90

90

78

Ketersediaan alat-alat farmasi yang memenuhi standar

%

60

65

70

75

80

90

90

79

Jumlah puskesmas yang sudah memenuhi standar Kementerian Kesehatan

Unit

9

9

9

9

9

9

9

80

Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Puskesmas, Pos Kesehatan Kelurahan

%

60

65

70

75

85

90

90

81

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas

%

60

65

70

75

80

85

85

82

Persentase ketersediaan alat medis dan non medis puskesmas

%

60

65

70

75

75

80

80

83

Persentase ketersediaan peralatan puskesmas

%

60

65

70

75

80

80

80

84

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Unit

3

4

5

6

7

9

9

85

Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan

Unit

0

9

9

9

9

9

9

86

Persentase calon haji yang mendapat pemeriksaan kesehatan

%

60

65

70

75

80

85

85

87

Jumlah puskesmas PONED

Unit

1

2

2

2

4

5

5

120


88

Jumlah bangunan sarana kesehatan (puskesmas, pustu, dan posyandu) yang mendukung pelayanan kesehatan

%

70

75

75

80

80

85

85

89

Puskesmas santun lansia

Unit

1

2

2

2

4

5

5

90

Persentase posyandu lansia

%

60

65

70

75

80

85

85

91

Cakupan pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi lansia

%

70

75

80

85

85

90

90

92

Persentase pelayanan kesehatan lansia

%

75

-

80

85

85

90

90

93

Puskesmas unggulan

Unit

1

2

3

4

5

5

5

94

Terwujudnya puskesmas ISO

Unit

0

2

3

4

5

6

6

95

Persentase petugas puskesmas yang mendapat TOT pendekatan pemberdayaan masyarakat kesehatan ibu, BBLR dan anak/KIBBLA

%

65

-

70

75

80

85

85

%

0

65

70

75

80

85

85

orang

40

40

40

40

40

40

240

%

80

80

90

90

100

100

100

96

Persentase tenaga kesehatan yang professional dan memenuhi standar kompetensi

97

Terpilihnya dokter dan tenaga kesehatan teladan lainnya

98

Angka kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih

121


99

Cakupan pelayanan kesehatan jiwa

%

10

11

12

13

15

20

20

100 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

%

60

65

67

68

70

75

75

101 Cakupan pelayanan kesehatan remaja

%

60

65

67

68

70

75

75

102 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

%

80

83

85

87

90

95

95

%

60

65

70

75

80

90

90

%

70

70

75

80

85

90

90

103 Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi penyakit jantung, hipertensi dan diabetes 104 Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi indera pendengaran

122

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 6.1.

Mekanisme dan Metode Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Dalam UU No. 25 tahun 2004 perihal Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional diatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, yang selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD (Renja SKPD). Penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 33 tahun 2004 harus berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD). Dalam era desentralisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dituntut menyusun perencanaan dan penganggarannya sesuai dengan masalah kesehatan dan kebutuhan spesifik Daerah yang bersangkutan di samping juga harus mengakomodir kebijakan nasional pembangunan kesehatan, dan ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan yang bersifat bottom up harus ada keselarasan dengan kegiatan-kegiatan yang berada pada tingkat atas (provinsi dan pusat). Seluruh Kepala Seksi menyampaikan usulan kegiatan yang merupakan gabungan antara Puskesmas dengan Dinas dan telah dilakukan penyesuaian volume kegiatannya disertai dengan besaran anggaran yang dibutuhkan. Seluruh usulan kegiatan didukung dengan data dan informasi situasi kesehatan, hasil lokakarya selanjutnya dijadikan bahan untuk expose pada Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan forum SKPD, kemudian setelah digabung dengan hasil Musrenbang dan forum SKPD seluruh usulan kegiatan disusun menjadi RKA SKPD Dinas Kesehatan dan disampaikan ke BAPPEDA Kota Tebing Tinggi.

Tabel 6.1. Program/Kegiatan terhadap Total Pagu Anggaran 2011-2016 No

PROGRAM

1

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

120.000.000

8.000.000

210.000.000

25.000.000

-

-

-

185.000.000

35.000.000

-

3.000.000

32.400.000

123

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi 4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150.000.000

35.000.000

31.000.000

257.000.000

5

Perbaikan Gizi Masyarakat

430.000.000.

850.000.000

910.000.000

900.000.000

6

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

450.000.000

412.000.000

500.000.000

730.000.000

7

Upaya Kesehatan Masyarakat

140.000.000

7.000.000.000

1.300.000.000

2.600.000.000

8

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

43.000.000

55.000.000

19.000.000

131.000.000

9

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

360.000.000

1.300.000.000

350.000.000

1.160.000.000

10

Pengembangan Lingkungan Sehat

59.000.000

52.000.000

21.000.000

279.000.000

11

Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.630.000.000

1.700.000.000

2.400.000.000

3.600.000.000

12

Pengawasan Obat dan Makanan

64.000.0000

60.000.000

29.000.000

566.000.000

13

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2.260.000.000

140.000.000

9.000.000.000

16.400.000.000

14

Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

5.100.000.000

380.000.000

2.900.000.000

16.150.000.000

15

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

9.000.000

50.000.000

55.000.000

70.000.000

124


125

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Frekuensi Penyakit Menular di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 No Penyakit Menular Frekuensi

Recommend Documents