BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai keperluannya, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan investasi dalam jumlah yang besar dimana pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh sebab itu sudah saatnya diletakkan suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri dan berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri, sehingga bantuan luar negeri merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya. Tetapi diperlukan pula usaha yang sunguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan nasional. Salah satu sumber negara berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sebab dengan pajak kemampuan kita dalam membiayai penyelenggaraan Pembangunan Nasional semakin meningkat. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu, atau badan tertentu maupun instansi tertentu ditunjuk untuk memungut,menyetor, dan melaporkan pajak terutang PKP adalah pengusaha yang
1
melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peran PPN sangat penting dalam
meningkatkan
perekonomian
rakyat Indonesia. PPN
adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Jasa kena pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai,termasuk jasa yang dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undangundang PPN 1984. Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Undang-undang yang mengatur pengenaan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang Nomor 42 Tahun 2009. 2
Pada saat melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, PKP membuat bukti pungutan pajak yang disebut dengan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Faktur pajak dibagi menjadi dua yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian terhadap BKP dan JKP. Faktur pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak (BKP) dan atau jasa. Namun faktur pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi daripada faktur pajak penjualan dan dapat dikompensasi atau dijatuhkan pada masa pajak selanjutnya. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang 2008-2013 terdapat beberapa kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun (Ortax.org.2016). Selain masalah tersebut diatas masih juga terdapat masalah lain dalam hal penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak yang non PKP menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda dan juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun PKP itu sendiri. Melihat masalah-masalah tersebut diatas Pemerintah Indonesia melalui 3
Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Sebelum peraturan ini dikeluarkan, ketentuan Faktur Pajak berbentuk elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pembuatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Aplikasi e-Faktur pada PT. ABC”.
1.2 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Pembuatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi e-Faktur pada PT. ABC.
1.3 Kegunaan Penelitian 1) Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat digunakan sebagai aplikasi teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan agar dapat meningkatkan dan menambah wawasan terhadap masalah perpajakan yang terus berkembang. 2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan
referensi
bagi
pegawai
mengenai
Prosedur
Pendaftaran,
Pembuatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi e-Faktur.
4
1.4 Sistematika Penulisan Tugas akhir Studi (TAS) ini terdiri dari lima bab, yang diuraikan secara ringkas sebagai berikut. Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini menguraikan tentang teori-teori mengenai definisi menurut para ahli dibidangnya.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, identifikasi variabel, defenisi operasional variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan topik atau judul dibahasa dalam penyusunan tugas akhir studi serta menguraikan Prosedur Pendaftaran, Pembuatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Aplikasi e-Faktur pada PT. ABC.
Bab V
Penutup Bab ini menguraikan hasil keseluruhan dan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran.
5
