BAB I PENDAHULUAN. sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan mempunyai dasar

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintahan yang bersih (Good Governance) menuntut penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan mempunyai dasar hukum

yang

kuat

(legal)

agar

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bersih dari tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Instansi

Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan

diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan Sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sesuai amanat PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar. Sehingga Laporan Kinerja diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PENDAHULUAN 1

kemasyarakatan. Biro perekonomian menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Biro Perekonomian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalsel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara struktural Biro Perekonomian berada di bawah Provinsi

koordinasi Asisten Pembangunan Sekretariat

Daerah

Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan Biro Kesejahteraan

Rakyat dan Biro Hubungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

Biro

Perekonomian mempunyai tugas : “Menyiapkan bahan

dan perumusan kebijakan, pembinaan,

koordinasi dan fasilitasi sarana perekonomian daerah, produksi daerah dan administrasi pembangunan ” Selanjutnya uraian tugas terdiri dari : 1. Merumuskan

kebijakan, menyusun

program, membina, mengatur, dan

memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian daerah; 2. Merumuskan

kebijakan, menyusun

program, membina, mengatur, dan

memfasilitasi peningkatan produksi daerah; 3. Merumuskan kebijakan, menyusun

program,

memantau, mengevaluasi

serta membina penyelenggaraan administrasi pembangunan;


4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Perekonomian mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah; 2. Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan produksi daerah; dan 3. Perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan serta urusan tata usaha biro.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Biro Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugasnya membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian yaitu : 1. Bagian Sarana Perekonomian Daerah; 2. Bagian Produksi Daerah; dan 3. Bagian Administrasi Pembangunan. Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan sarana perekonomian Daerah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan kepariwisataan, prasarana wilayah, transportasi dan komunikasi daerah, investasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan Daerah. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PENDAHULUAN 3

Kepala Bagian Sarana Perekonomian Daerah, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Perindustrian, perdagangan, koperasi dan Kepariwisataan; 2. Sub Bagian Prasarana Wilayah, Transportasi dan Komunikasi; dan 3. Sub Bagian Investasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan Daerah. Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan usaha serta peningkatan produksi daerah yang meliputi bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan,

perikanan

dan

kelautan,

perhutanan

dan

perkebunan,

pertambangan, energi dan lingkungan hidup. Kepala Bagian Produksi Daerah, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, dan Kanlut; 2. Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan; dan 3. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, perencanaan, monitoring dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyelenggarakan kegiatan tata usaha Biro. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

1.4 Kondisi Umum Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta Kesepakatan Kerja dimaksud, kondisi sumber daya manusia atau personil dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan hingga awal Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PENDAHULUAN 4

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Menurut Kepangkatan Tahun 2015 Jumlah Pegawai (orang) No

Jabatan

Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Gol. I

Tenaga Kontrak

Jumlah (orang)

1.

Struktural

7

6

-

-

-

13

2.

Fungsional Umum

1

16

2

-

-

19

3.

Fungsional Tertentu

-

2

1

-

-

3

4.

Tenaga Kontrak

-

-

-

-

4

4

8

24

3

-

4

39

Jumlah

Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan No Jabatan . 1. Kepala Biro

SD/ SLTP -

-

D-2/ D-3 -

D-4/ S-1 -

SLTA

S-2

Jumlah

1

1

2.

Bagian Sarana Perekonomian Daerah

-

3

-

5

1

9

3.

Bagian Produksi Daerah

-

1

1

5

3

10

4.

Bagian Administrasi Pembangunan

1

5

-

3

3

12

5.

Jabatan Fungsional

-

1

1

1

-

3

6.

Tenaga Kontrak

-

2

-

2

-

4

1

12

2

16

8

39

Jumlah

1.5 Aspek Strategis Organisasi Dalam upaya pencapaian tujuan, visi dan misi Biro Perekonomian sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang ingin di capai maka dilakukan analisis dengan pendekatan SWOT (Strenghts/ Kekuatan; Weakness/ Kelemahan; Opportunities/ Peluang dan Threats/ tantangan). Metode SWOT ini dilakukan melalui pengamatan dan identifikasi faktorfaktor internal dan faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap upaya pencapaian Visi, Misi Biro Perekonomian.


1 Faktor Internal a.

Strengths (Kekuatan) Adanya peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas pada Biro Perekonomian setda Prov. Kalimantan Selatan yaitu Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalsel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Unsur-unsur

Organisasi

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Visi dan misi Organisasi yang Jelas Telah disusunnya Rencana Kerja yang baik untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Tersedianya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tupoksi Biro Perekonomian Komunikasi yang baik, transparan dan tepat b.

Weakness (Kelemahan) Jumlah SDM Aparatur yang berkualitas dan mempunyai skill dalam pengoperasian komputer masih kurang Pemahaman pegawai terhadap Tugas Pokok dan fungsi individu dalam menjalankan pekerjaan masih sangat kurang Penerapan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan tugas masih kurang optimal Pembinaan dan Pengembangan Kualitas SDM masih perlu di tingkatkan

c.

Opportunities (Peluang) Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis Cukup memadai Kesempatan untuk tugas belajar cukup memadai Manajemen kepemimpinan yang baik memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan kerja.


d.

Threats (Ancaman) Kurangnya SDM yang berkualitas Kurangnya kesadaran disiplin pegawai

2 Faktor eksternal a.

Strengths (Kekuatan) Kesejahteraan pegawai yang terus di tingkatkan oleh Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai Adanya Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan masyarakat

b.

Weakness (Kelemahan) Pengaruh buruk lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan pegawai menjadi kurang disiplin

c.

Opportunities (Peluang) Semakin luas dan mudahnya akses untuk menambah pengetahuan, misalnya melalui internet.

d.

Threats (Ancaman) Kurangnya

koordinasi

dengan

masyarakat,

sehingga

dapat

menimbulkan konflik.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana strategis Biro Perekonomian tahun 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) diuraikan sebagai berikut: 2.1.1 Visi Rumusan visi organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : “Terwujudnya Pembangunan

Pembinaan

dan

Koordinasi

Administratif

Perekonomian Daerah yang Mantap, Unggul dan

Berkesinambungan”. Pembinaan dan Koordinasi Administratif

dimaksudkan bahwa

sebagai salah satu unit kerja dalam lingkup unsur staf, maka sifat dari pembinaan dan koordinasi yang dilaksanakan adalah dalam wilayah administrasi yang tidak terlalu mengarah kepada kegiatan teknis yang selanjutnya

akan

dilaksanakan

oleh

instansi-instansi

yang

dikoordinasikannya. Mantap

dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembinaan dan

koordinasi administratif pembangunan perekonomian daerah yang mantap adalah berbagai kegiatan pembinaan dan koordinasi benar-benar

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PERENCANAAN 8 KINERJA

diselenggarakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil dan mendapatkan tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan. Unggul dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi akan diselaraskan dengan visi daerah untuk mencapai kepada pembangunan perekonomian daerah yang maju dan unggul, yaitu dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain baik ditingkat nasional maupun global. Berkesinambungan

dimaksudkan

bahwa

penyelenggaraan

pembinaan dan koordinasi terus-menerus dilaksanakan dalam skala waktu terjadwal maupun sesuai dengan keperluan insidentil untuk kondisi yang mengharuskan dilaksanakannya kegiatan tersebut. 2.1.2 Misi Visi tersebut diatas, dijabarkan dalam misi organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rumusan sebagai berikut : 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, transparan, terbuka, serta mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika. 2) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan proporsional. 3) Mewujudkan tertib adminstrasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah. 4) Mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5) Mewujudkan

tertib administrasi pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.1.3

Tujuan Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel adalah mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :


1.

Meningkatkan, regulasi dan fasilitasi untuk peningkatan sarana produksi daerah;

2.

Meningkatkan koordinasi, regulasi dan fasilitasi pengembangan kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

wilayah

yang

mampu

mendukung aktivitas ekonomi; 3.

Meningkatkan fasilitasi dan regulasi bantuan modal kepada BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM;

4.

Meningkatkan pengendalian dan tertib administrasi pembangunan agar lebih efisien dan efektif.

2.1.4

Sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel untuk mewujudkan Tujuan tersebut dalam Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut : 1.

Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;

2.

Tercapainya optimalisasi peningkatan produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi melalui koordinasi dengan stakeholder terkait;

3.

Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM;

4.

Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung/sarana perekonomian;

5.

Terwujudnya tertib administrasi pembangunan yang efisien dan efektif;

6.

Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel di Tahun 2015 terdiri dari 15 (lima belas) program dan 19 (sembilan belas kegiatan). Yaitu :


1.

Bagian Sarana Perekonomian Daerah Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Bagian Sarana Perekonomian Daerah No 1

Program Pencipataan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif

2

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3

4 5 6

7

2.

Program

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha daerah Fasilitasi Investasi dan Promosi Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan distribusi bahan pokok Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah Koordinasi kerjasama antar daerah kawasan Perkotaan (Metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya Pameran abdi persada Membangun

Bagian Produksi Daerah Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Bagian Produksi Daerah No 1

Program Program Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatan Kordinasi Peningkatan Produksi Paertanian

2

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

3

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Koordinasi peningkatan produksi pertambangan dan energi

4

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah

Fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap Fasilitasi dan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perekonomian daerah dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah


3.

Bagian Administrasi Pembangunan Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan No 1

Program

Kegiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

2

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Prov. Kalsel Peningkatan Kinerja Perencanaan Program Kegiatan Pengadaan Peralatan kerja/Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM

2.3 Indikator Kinerja dan Alokasi Anggaran Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan Indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator ouput bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana srategik. Dalam menetapkan


indikator sasaran strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. Kelompok indikator Masukan terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiaya suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator Keluaran merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator Hasil merupakan indikator yang terbentuk karena adanya Keluaran, yang bisa berupa pemanfaatan Keluaran yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Selain itu, Hasil juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup (lagging indicator), dan merupakan indikator yang satuannya dapat dianggap lebih luas atau merupakan gabungan beberapa indikator kegiatan lain. Berikut adalah indikator kinerja yang sesuai dengan Rencana Kerja Biro Perekonomian (Renja) Tahun 2015.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tahun 2015

1

Program

Sub Program

Program Administrasi Pembangunan


Kegiatan 1

Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Kinerja

Input : -

Dana Rp 130 jt

Output : -

Tersedianya Data dan Informasi untuk Penggunaan Dana Pembangunan Lingkup Sekda Prov. Kalsel Sumber Dana APBD

Outcome : -

2

Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM

Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro

Input : -

Dana Rp 88.374.940

Output : -

Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Laporan Hasil Sosialisasi/Konsultasi/Workshop/Semiloka/Bimbingan Teknis

Outcome : Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

1

Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Perekonomian

Input : -

Dana Rp 516 jt

Output :


-

Terlaksananya Layanan Training/Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis e-Procurement dan Tersedianya Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE

Outcome : 2

Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan Program

Terselenggaranya Layanan E-Proc untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum.

Input : -

Dana Rp 117.980.000

Output : -

Tersedianya Dokumen RKA, Rencana Kinerja, Rancangan Penetapan Kinerja, Bahan RKPD dan Bahan RENSTRA SETDA sebagai Data dan Informasi Perencanaan Penyusunan Program

Outcome : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Perencanaan Program

Input : -

Dana Rp 115.654.400

Output : -

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja.

Outcome : 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja.

Input : -

Dana Rp 3.740.000

Output : -

Terpeliharanya Sarana Prasarana Kerja (Komputer)

Outcome : 2

Program Sarana Perekonomian Daerah

Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah


Input : -

Dana Rp 74.800.000

Output : -

Tersedianya Dokumen Berupa SK, Laporan Kegiatan, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

Outcome : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM

1

Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi

Terbinanya BUMD dan LKM Milik Pemprov Kalsel guna Tercapainya Iklim Usaha Ekonomi yang kondusif.

Input : -

Dana Rp 221.356.660

Output : -

Tersedianya Tempat / Stand Pameran, Perlengkapan Dan Peralatan Untuk Keperluan Pameran

Outcome : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi

Terlaksananya Pameran Dalam Rangka Promosi Dan Informasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM

Input : -

Dana Rp 40,8 jt

Output : -

Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok

Outcome : -

2

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan

Tercapainya Stabilitas Distribusi Ketersediaan Bahan Pokok dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Input : -

Dana Rp 40,8 jt


Distribusi Bahan Pokok.

Output : -

Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok

Outcome : -

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi


Input : -

Dana Rp 51 jt

Output : -

Tersedianya Dokumen Kebijakan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Prasarana Transportasi

Outcome : -

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah

Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan untuk Tercapainya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dalam rangka Terciptanya Kenyamanan Transportasi

Input : -

Dana Rp 80.488.200

Output : -

Tersedianya Dokumen Berupa SK, Laporan Kegiatan, Surat Gubernur, Surat Keputusan Badan Pembina LPK sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah

Outcome : Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya

Tercapainya Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah yang Lebih Optimal.

Input : -

Dana Rp 68 jt

Output : -

Terkoordinasinya Perencanaan dan Program Pembangunan Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya

Outcome : -

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun

Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya

Input : -

Dana Rp 100 jt

Output : -

Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo 2014

Outcome : -

3

Program Produksi Daerah

Program Peningkatan Produksi Pertanian

1

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian

Terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo 2015

Input : -

Dana Rp 139.876.000

Output : -

Tersedianya 3 Buah Buku Dokumen sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Outcome : Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian.

Input : -

Dana Rp 53.369.800

Output : -

Tersedianya Data dan Informasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Outcome :



1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi

Sebagai Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya

Input : -

Dana Rp 52.360.000

Output : -

Tersedianya Dokumen Berupa 1 Buah Buku sebagai Bahan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi.

Outcome : Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi.

Input : -

Dana Rp 37.400.000

Output : -

Tersedianya Dokumen Berupa 1 buah Buku sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Perikanan Tangkap

Outcome : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah

1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap.

Input : -

Dana Rp 68 jt

Output : -

Tersedianya Dokumen Berupa SK, MOU, Laporan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Fasilitasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Outcome : -

Tercapainya Koordinasi Peningkatan Nilai Ekspor Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah .

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah di alokasikan dana sebesar Rp 2.587.465.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terbagi dalam dari 15 (lima belas) program dan 19 (sembilan belas kegiatan), melalui DPA- SKPD Belanja langsung yang dananya bersumber dari APBD Provinsi kalimantan Selatan Tahun 2015.

2.4 Perjanjian Kinerja Penetapan Indikator kinerja pada program dan kegiatan merupakan syarat dalam pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasiuntuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah perjanjian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PERENCANAAN 16 KINERJA

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan

Indikator Kinerja

Target

2

3

Tersedianya Data Informasi untuk Penggunaan Dana

Dokumen hasil Evaluasi Laporan 9 Biro (100 Exp/th) Lap Triwulan dan (12 Exp/th) LAKIP Setda Provinsi Kalsel

Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Lapaporan Hasil Sosialisasi/ Konsultasi/ Workshop/Semiloka/Bimbingan Teknis

Dokumen Ketatausahaan Dokumen Kepegawaian dan Lapo ran hasil sosialisasi/Konsultasi/ Workshop/Semiloka/Bintek

Tersedianya Dok. RKA, Rencana kinerja, Rancangan penetapan kinerja, bahan RKPD & Renstra Setda sebagai data informasi Perencanaan penyusunan program

Dokumen RKA, Rencana kinerja Rancangan penetapan kinerja, RKPD,RENSTRA Setda (tepat waktu)

Terlaksananya layanan training/pelatihan, workshop, Bimbingan teknis, e- Procurement, Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Training/pelatihan/Worshop/ Bimbingan Teknis e-Procurement, Leaflet,Buku Panduan & Laporan Tahunan tepat waktu

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik

Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan

Meningkatnya masa pemakaian sarana dan prasarana kerja yang panjang

Terpeliharanya sarana kantor yang memadai,

Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan, Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah Terkoordinasinya perencanaan dan program Pembangunan Kawasan perkotaan Metropolitan Banjarmasin dan sekitarnya

SK,Laporan Kegiatan,Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK

Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015

Terlaksana pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo 2015

Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

3 buku dokumen

Tersedianya data informasi pemanfaatan sumber daya hutan

1 Dokumen ( 5 buku)

Perda, Pergub, MoU tentang Metropolitan yang optimal

Tersedianya dokumen berupa 1 buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy

1 buah buku dokumen TA.2015

Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok

Lancarnya distribusi bahan pokok, harga terkendali


Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai.

Tersedianya dokumen berupa SK,Lap. kegiatan, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha daerah

Terbinannya 22 BPR dan 3 BUMD (Bank Kalsel, PT. Jamkrida dan PD Bangun Banua) dalam kondisi sehat dan mampu bersaing

Tersedianya tempat, stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran

Peningkatan daya saing UKM Yang lebih unggul

Tersedianya dokumen berupa SK, MuO,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

SK, MoU, Laporan Kajian, Surat Gubernur

Tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi prasarana transportasi

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun 2008


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolak ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan. Dengan demikian pengukuran kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja Peringkat

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 90%

Sangat Baik

II

80% s/d 90%

Baik

III

60% s/d 80%

Cukup

IV

Kurang dari 60%

Kurang

3.1.1 Capaian Kinerja Terkait Dengan Sasaran Renstra 2011-2015 

Sasaran 1 : Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; Indikator sasaran ini adalah tercapainya stabilitas distribusi ketersediaan bahan pokok dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan tercapainya koordinasi peningkatan nilai ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator ini dihitung dengan Tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai Bahan Kebijakan Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok dan sebagai Bahan Kebijakan Fasilitasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang telah terealisasi sebanyak 3 buah SK

TPID dan Penetapan HET, 1 buah SK Tim, 16 laporan kegiatan dan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 19 KINERJA

kajian, 2 buah MoU, dan 1 buah laporan kajian ekonomi, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Fasilitasi dan koordinasi sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi, 2. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan distribusi bahan pokok, 3. Fasilitasi

dan

Koordinasi

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 

Sasaran 2 : Tercapainya optimalisasi peningkatan produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi melalui koordinasi dengan stakeholder terkait; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan peningkatan produksi pertanian, pemanfaatan sumber daya hutan, pengembangan perikanan tangkap, dan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Indikator ini dihitung dari tersedianya Buku/ Dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi daerah disektor

pertanian,

peternakan,

perikanan

kelautan,

kehutanan,

perkebunan, pertambangan dan energi, yang telah direalisasikan dengan 5 buah judul buku, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1.

Koordinasi kebijakan peningkatan produksi pertanian,

2.

Fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan perikanan tangkap,

3.

Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan,

4.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan produksi pertambangan,

 Sasaran 3 : Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM; Indikator sasaran ini adalah terbinanya BUMD dan LKM milik Pemerintah Provinsi Kalsel guna tercapainya iklim usaha ekonomi yang Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 20 KINERJA

kondusif dan tercapainya peningkatan kinerja lembaga keuangan daerah yang lebih optimal. Indikator ini dihitung dari tersedianya dokumen berupa SK, laporan kegiatan, surat gubernur, surat keputusan badan pembina LPK sebagai bahan kebijakan, yang telah terealisasi sebanyak 47 laporan kegiatan, 28 buah Surat Keputusan, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah, 2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha daerah.  Sasaran 4 : Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas

infrastruktur

wilayah

sebagai

pendukung/sarana

perekonomian; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya koordinasi kelembagaan kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya dan tercapainya pengendalian dan pengamanan lalu lintas dalam rangka terciptanya kenyamanan transportasi. Indikator ini dihitung dari terkoordinasinya perencanaan dan program pembangunan kawasan perkotaan (metropolitan) banjarmasin dan sekitarnya dan tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitas dan koordinasi prasarana transportasi. Sejak Bulan Maret 2015 secara faktual pelaksanaan kegiatan yang terkait koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) dimaksud sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan atau berada pada lingkup Asisten Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut maka secara otomatis kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan mengingat semua fasilitasi dan koordinasi yang terkait pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan, sehingga kegiatan yang dapat terealisasi hanya 7 buah SK Gubernur dalam rangka kebijakan transportasi, maka capaian indikator untuk sasaran 4 ini hanya dapat tercapai 50% dengan kategori cukup. Kegiatan pada sasaran ini adalah : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 21 KINERJA

1. Koordinasi prasarana transportasi, 2. Koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) Banjarmasin dan sekitarnya.  Sasaran 5 : Terwujudnya tertib administrasi pembangunan yang efisien dan efektif; Indikator sasaran 5 ini antara lain : a.

Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro.

b.

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Perekonomian

c.

Terselenggaranya Layanan E-Proc untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum.

d.

Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Perencanaan Program, dan

e.


Indikator ini dihitung dari tersedianya data dan informasi untuk perencanaan dan penggunaan dana pembangunan lingkup Sekda Prov. Kalsel sumber dana APBD, terlaksananya layanan training/ pelatihan/ workshop/bimbingan teknis e-Procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan

dan

laporan

tahunan

LPSE,

tersedianya

dokumen

ketatausahaan, dokumen kepegawaian dan laporan hasil sosialisasi/ konsultasi/ workshop semiloka/ bimbingan teknis, tersedia dan terpeliharanya

sarana

prasarana

kerja,

dengan

realisasi

berupa

tersedianya dokumen RKA, rencana kerja (renja), bahan Renstra Sekretariat, laporan triwulan penggunaan dana anggaran APBD Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, LAKIP Setda, training/ pelatihan/ workshop/bimbingan teknis e-Procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan dan laporan tahunan LPSE, dokumen kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, dan tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 22 KINERJA

1.

Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan,

2.

Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM,

3.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel,

4.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan Program,

5.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor,

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer.

 Sasaran 6 : Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; Indikator sasaran ini adalah terlaksananya pameran dalam rangka promosi dan informasi dalam rangka peningkatan daya saing UKM dan Terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo. Indikator ini dihitung dari tersedianya tempat / stand pameran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran dan Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo, yang telah terealisasi sebanyak 4 (empat) stand pameran dan terlaksannya pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo, maka capaian indikator tersebut adalah 100% dengan kategori sangat baik. Kegiatan pada sasaran ini adalah : 1. Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi, 2. Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun.

3.1.2 Capaian Kinerja Terkait dengan Perjanjian Kinerja Berikut adalah capaian indikator kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 23 KINERJA

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2

3

4

Capaian

Tersedianya Data Informasi untuk Penggunaan Dana

Dokumen hasil Evaluasi Laporan 9 Biro (100 Exp/th) Lap Triwulan dan (12 Exp/th) LAKIP Setda Provinsi Kalsel



Tersedianya Dokumen Ketatausahaan, Dokumen Kepegawaian dan Lapaporan Hasil Sosialisasi/ Konsultasi/ Workshop/Semiloka/ Bimbingan Teknis

Dokumen Ketatausahaan Dokumen Kepegawaian dan Laporan hasil sosialisasi/Konsultasi / Workshop/Semiloka/ Bintek

 47 Laporan hasil rapat/ sosialisasi/ konsultasi/ workshop/ semiloka/ bintek  Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, LAKIP, dokumendokumen kepegawaian dan ketatausahaan

Tersedianya Dok. RKA, Rencana kinerja, Rancangan penetapan kinerja, bahan RKPD & Renstra Setda sebagai data informasi Perencanaan penyusunan program

Dokumen RKA, Rencana kinerja Rancangan penetapan kinerja, RKPD,RENSTRA Setda (tepat waktu)

 10dok RKA  15dok RENJA  15dok RESNTRA

100%

Terlaksananya layanan training/pelatihan, workshop, Bimbingan teknis, eProcurement, Leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE

Training/pelatihan/ Worshop/Bimbingan Teknis e-rocurement, Leaflet,Buku Panduan & Laporan Tahunan tepat waktu

 48kali penyelenggaraan training/pelatihan /workshop eprocurement  1000pcs leaflet, 100exp buku panduan SPSE  Laporan Tahunan LPSE

100%

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik

Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan

 100% pengadaan Peralatan kantor, perlengkapan kantor terpenuhi kebutuhan

100%

Meningkatnya masa pemakaian sarana dan prasarana kerja yang panjang

Terpeliharanya sarana kantor yang memadai,

 Pemeliharaan komputer, printer yang mengalami kerrusakan sebanyak12item

100%



100 exp laporan triwulan 12exp LAKIP Setda Prov. Kalsel

100%

100%


Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan, Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK sebagai bahan kebijakan kegiatan pembinaan lembaga keuangan daerah

SK,Laporan Kegiatan,Surat Gubernur, SK Badan Pembina LPK

 2buah surat keputusan Gubernur  12 laporan kegiatan  2buah SK Badan Pemeriksa LPK

Terkoordinasinya perencanaan dan program Pembangunan Kawasan perkotaan Metropolitan Banjarmasin dan sekitarnya

Perda, Pergub, MoU tentang Metropolitan yang optimal

kegiatan Banjarbakula terlah dilaihkan ke Biro Pemerintahan karena terkait dengan kerjasama antar daerah pada Biro Pemerintahan

0%

Tersedianya Stand Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015



100%

Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

3 buku dokumen

3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

100%

Tersedianya Dok. berupa 1 buah buku sbg bahan data & informasi produksi perikanan tangkap

Jumlah produk penangkapan 1% ton/tahun

berupa 1 buah buku sbg bahan data & informasi produksi perikanan tangkap

100%

Tersedianya data informasi pemanfaatan sumber daya hutan

1 Dokumen ( 5 buku)

1 Dokumen ( 6 buku) data informasi pemanfaatan sumber daya hutan

100%

1 buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy

100%

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 15 %

 

2SK TPID 1SK Penetapan HET 6laporan kegiatan

100%

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan 15 %

10 laporan dan kajian

100%

Tersedianya dokumen berupa 1 buah buku sebagai bahan data dan informasi bidang pertambangan dan energy Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok Tersedianya dokumen SK, Laporan, Kajian, Surat Gubernur sebagai bahan

1 buah buku dokumen TA.2015



100%


kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok.

Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai.


SK, laporan Kegiatan, Surat Gubernur 458 Unit/KUKM

 35 SK Laporan Kegiatan  22 SK BPR

100%



 4 buah stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran

100%

Tersedianya dokumen berupa SK, MoU,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah


 1SK Tim Pelaksana  2 buah MoU  1 laporan kajian ekonomi  Surat-surat gubernur sebagai bahan kebijakan fasilitasi percepatan ekonomi

100%

Tersedianya dokumen kebijakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi prasarana transportasi

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun 2008

40buah surat gubernur dalam rangka kebijakan transportasi

100%

Pada umumnya capaian dalam perjanjian kinerja adalah 100% dengan kategori capaian sangat baik, tetapi ada satu indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut terlah dilaihkan ke Biro Pemerintahan karena terkait dengan kerjasama antar daerah pada Biro Pemerintahan. Pencapaian indikator kinerja utama biro perekonomian selama lima tahun berdasarkan hasil capaian kinerja adalah memiliki kategori sangat baik. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan capaiannya.


Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 No 1 1

Indikator Kinerja 2 Tersedianya 3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

3

4

5

4

3 buku dokumen

4

5

Rp. 139.876.000

3 buku dokumen sebagai bahan data dan informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura

100%

 

2SK TPID 1SK Penetapan HET 6laporan kegiatan

100%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2

3

Program Peningkatan Produksi Pertanian Kegiatan Koordinasi Kebijakan peningkatan Produksi Pertanian

%

Tersedianya dokumen berupa SK, Laporan kegiatan dan kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 15 %

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah

Rp. 40.800.000

Tersedianya dokumen SK, Laporan, Kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi bahan pokok.

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan 15 %

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok

Rp. 40.800.000

10 laporan dan kajian

100%


SK, laporan Kegiatan, Surat Gubernur 458 Unit/KUKM

Rp. 74.800.000



100%



Tersedianya dokumen berupa SK, MuO,Laporan kajian, Surat Gubernur sbg bahan kebijakan kegiatan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah


Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Daerah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah





Rp. 221.356.660

Rp. 68.000.000

35 SK Laporan Kegiatan 22 SK BPR

4 buah stand pemeran, perlengkapan dan peralatan untuk keperluan pameran

100%

40buah surat gubernur dalam rangka kebijakan transportasi

100%


3.1.3 Capaian Kinerja Program Kegiatan Tahun 2015 1) Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan telah dibinanya BUMD dan UKM milik Pemprov. Kalsel sehingga tercipta iklim ekonomi yang kondusif. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah Selama Tahun 2015 telah dihasilkan 22 (dua puluh dua) buah Surat Keputusan Gubernur Kalsel pembentukan BPR di Kalsel, dan 35 (tiga puluh lima) buah laporan kegiatan, 12 (dua belas) kali Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah

RUPS PT. Bangun Banua Kalsel Hotel Mercure 2015

RUPS PD BPR Se-Kabupaten Tabalong Tanjung 2015

RUPS PD BPR Se-Kabupaten Tapin Rantau 2015

Sertifikasi Komisaris BPR Se-Kalsel Banjarmasin 2015


Rapat Kerja Dengan KomisI II DPRD Prov. Kasel dengan PT Bank Kalsel Gedung Komisi II DPRD Prov. Kalsel

Rapat Kerja Komisi Ii DPRD Prov. Kasel dengan PT Jamkrida Gedung Komisi II DPRD Prov.Kalsel

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan dengan peningkatan kinerja lembaga keuangan daerah yang lebih optimal yaitu 21 ( dua puluh satu) unit Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah PPKD.

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan terlaksananya penyusunan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dengan sasaran kegiatan Dinas Instansi terkait tingkat Provinsi dan 13 (tiga belas) kabupaten/kota.

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian Keberhasilan program ini dapat dilihat dengan terlaksananya penyusunan kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian. Serta tersedianya buku Dokumen sebagai Bahan Data dan Informasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

5) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Keberhasilan program ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya layanan Training/Pelatihan/workshop/Bimbingan Teknis e-Procurement dan tersedianya leaflet, Buku Panduan dan Laporan Tahunan LPSE. Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 29 KINERJA

Selain itu, keberhasilan program ini ditunjukkan dengan tersedianya Dokumen RKA, Rencana Kinerja, Rancangan Penetapan Kinerja, Bahan RKPD dan Bahan RENSTRA SETDA sebagai data dan informasi Perencanaan Penyusunan Program. 

Kegiatan Peningkatan Kinerja Perencanaan Program Pada tahun 2015 Tim Peningkatan Kinerja Perencanaan Program

telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat membahas persiapan pembuatan rancangan Renstra Setda Provinsi Kalsel tahun 2016-2020 dan pembahasan dan penyusunan Renstra SKPD Teknokratik yang akan disampaikan ke Bappeda Provinsi Kalsel.



Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan. LPSE

adalah

unit

kerja

yang

dibentuk

di

seluruh

kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

serta

memfasilitasi

ULP/

Pejabat

pengadaan

dalam

melaksanakan pengadaan barang secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan Kepala LKPP No.1 tahun 2011 tentang Tatacara etendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik (e-catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 30 KINERJA

daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah, proses audit secara online (e-audit) dan tata cara pembelian barang/ jasa melalui katalog elektronik (epurchasing) Berikut

adalah

rekpaitulasi

pengadaan

barang/jasa

yang

dilaksanakan secara elektronik melalusi SPSE dari tahun 2011-2015. Total Paket

Total Paket Selesai

2011

123

121

2012

355

338

672.448.891.459,00

668.561.223.459,00

2013

479

461

1.701.420.936.704,00

1.688.661.822.729,00

2014

333

322

846.283.625.849,00

841.895.907.349,00

2015

353

346

1.346.768.223.232,00

1.342.859.765.538,00

Tahun

Pagu 320.737.443.832,00

Pagu Selesai 315.167.333.832,00

Total Penawaran 289.061.600.630,00

Selisih

%

26.105.733.202,00

9,03

615.957.439.193,62

52.603.784.265,38

8,54

1.580.560.596.757,00

108.101.225.972,00

6,84

740.545.136.862,00

101.350.770.487,00

13,69

1.236.991.141.252,00

105.868.624.286,00

8,56

Selama dua tahun berturut-turut, tahun 2014 dan 2015 LPSE Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh penghargaan National Procurement Award dari lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) pada kategori Peran LPSE Provinsi.

Pada tahun 2015 LPSE bekerja sama dengan LKPP RI melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam rangka Penyusunan Penilaian Dokumen Standarisasi LPSE, SPSE Versi 3.6 dan Vendor Management


System (VMS) dengan mengundang seluruh LPSE Kabupaten/Kota seKalsel.

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tersedianya pelayanan administrasi perkantoran sebagai penunjang dalam upaya meningkatkan kelancaran kerja bagi aparatur lingkup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor Telah tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai

dengan realisasi fisik sebesar 100%, yaitu terdiri atas 15 (lima belas) jenis barang yang meliputi pengadaan perlengkapan kantor, komputer, alat-alat studio dan instalasi listrik dan telepon. 

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Telah terpenuhi perbaikan sarana komputer dengan realisasi fisik

sebesar 92,86%, yaitu terdiri atas 12 (dua belas) kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer.

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Keberhasilan program ini di tunjukkan dengan terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015, dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM. Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi 1.

Pameran Agro dan Food Expo 2015 pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2015 di Jakarta Convention Center

2.

Pameran Banjarbaru Fair 2015 pada tanggal 25 s.d 29 Mei 2015 di Lapangan Dr. Murjani Banjarbaru

3.

Pameran Jakarta Fair 2015 pada tanggal 29 Mei s.d 05 Juli 2015

4.

Pameran Jatim Fair 2015 pada tanggal 8 s.d 18 Oktober 2015 di Grand City Surabaya


Salah satu manfaat penting bagi rakyat dalam kegiatan pameran pembangunan ini adalah media promosi dan pemberdayaan ekonomi rakyat, selain hal tersebut hal penting lain dari kegiatan pameran ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makna sejarah perjuangan bangsa, dan memasyarakatkan pelayanan informasi dan sosialisasi program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melalui pameran pembangunan, pemerintah dapat menyampaikan kepada masyarakat luas tentang hasil-hasil pembangunan, kebijakan pemerintah dan program-program pemerintah kedepan serta sebagai media pendidikan dan media hiburan.

11

8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Keberhasilan program ini di tunjukkan dengan terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015, dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM.


Kegiatan Pameran Abdi Persada membangun Kalsel Expo 2015. 1.

Pameran Abdi Persada Membangun Kalsel Expo 2015 pada tanggal 31 Juli s.d 05 Agustus 2015 di Lapangan Dr. Murjani Banjarbaru.

Pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama antar Pemerintah, Perbankan dan dunia usaha dalam membangun perekonomian daerah Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Kegiatan Kalsel Expo ini diselenggarakan sebagai komitmen dan perhatian terhadap sektor ekonomi kerakyatan dan juga menyajikan hiburan bagi Masyarakat Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga diharapkan

dapat

memacu

pertumbuhan

sektor-sektor

ekonomi

kerakyatan.

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Keberhasilan program ini dapat dilihat dari terlaksananya koordinasi peningkatan nilai ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan instansi/ stakeholder bidang perekonomian lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.


10) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Keberhasilan

program

ini

dapat

dilihat

dari

meningkatnya

pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pertambangan dan energi.

11) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tersedianya data dan informasi pemanfaatan sumber daya hutan sebagai bahan informasi untuk penyusunan kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya hutan.

12) Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH Keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya disiplin anggaran khususnya dalam pemakaian anggaran kegiatan dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh sembilan Biro dan empat belas SKPD terkait bidang perekonomian. Kegiatan Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

Tersedianya data dan informasi penggunaan dana APBD Provinsi Kalsel Biro-biro Setda Provinsi Kalsel,



Tersedianya data dan informasi penggunaan anggaran APBD pada SKPD lingkup Asisten Pembangunan,



Tersedianya data dan informasi LAKIP Sekretariat Daerah

13) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri memiliki kategori capaian cukup karena efisiensi dalam penggunaan anggaran berhasil dicapai, Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan tersedianya Dokumen berupa SK, Laporan Kegiatan dan Kajian, Surat Gubernur sebagai bahan kebijakan kegiatan penyediaan dan distribusi


bahan pokok. Serta tercapainya stabilitas distribusi ketersediaan bahan pokok dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.

14) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tersedianya dokumen berupa SK, rekomendasi, dan surat-surat gubernur dalam rangka kebijakan transportasi sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk tercapainya pengendalian dan pengamanan lalu lintas dalam rangka terciptanya kenyamanan transportasi

15) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah terkait koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) tidak dapat dilaksanakan mengingat semua fasilitasi dan koordinasi yang terkait pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2015 Anggaran Biro Perekonomian Tahun Anggran 2015 adalah Rp. 2.587.465.000,- yang terdiri atas Rp. 1.987.250.000,- anggaran murni dan anggaran tambahan Rp. 600.215.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.236.369.318,- atau sebesar 86,43% dari total anggaran sebesar Rp. 2.587.465.000,-. 3.2.1 Realisasi Anggaran per Program Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Per Program No

Program

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2

4

5

6

1 2 3

Program Pencipataan Iklim Usaha KUKM yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

230.105.000

210.273.750

91,38

221.356.660

181.355.050

81,93

81.600.000

48.353.800

59,26


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

51.000.000

37.333.084

73,20

80.488.200

75.318.600

93,58

68.000.000

4.390.850

6,46

96.250.000

81.750.000

84,94

139.876.000

136.709.500

97,74

53.369.800

45.648.000

85,53

52.360.000

44.900.050

85,75

37.400.000

34.705.200

92,79

71.500.000

60.691.800

84,88

212.874.940

188.696.484

88,64

119.394.400

108.671.550

91,02

1.071.890.000

977.571.600

91,20

2.587.465.000

2.236.369.318

86,43

Penyerapan anggaran Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sangat rendah dikarenakan

sejak bulan Maret 2015 secara faktual

pelaksanaan kegiatan yang terkait koordinasi kerjasama antar daerah kawasan perkotaan (metropolitan) dimaksud sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan atau berada pada lingkup Asisten Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut maka secara otomatis kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan mengingat semua fasilitasi dan koordinasi yang terkait pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan. 3.2.2 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja No

Jenis Belanja

Anggaran 2.471.810.600,00

BELANJA OPERASI 1. Belanja Pegawai 2.

Belanja Barang dan Jasa

BELANJA MODAL Peralatan dan mesin Jalan, irigasi dan jaringan JUMLAH

Realisasi

%

2.131.002.768,00 840.950.000,00

92,08 %

913.300.000,00 1.558.510.600,00

1.290.052.768,00

91,10 %

115.654.400,00

105.366.550,00 90.866.550,00 14.500.000,00 2.236.369.318,00

89,92 %

101.054.400,00 14.600.000,00 2.587.465.000,00


82,77 %

99,32 % 86,43 % 86,43 %

Tabel 3.6 Rincian Anggaran Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

%

1

Honorarium PNS

820.100.000

747.750.000

91,18

2

Honorarium Non PNS

93.200.000

93.200000

100,00

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penambahan sarana dan prasarana kantor yang menambah nilai aset , dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.7 Rincian Anggaran Belanja Modal No

1 2 3 4

Jenis Belanja

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Anggaran

Realisasi

%

38.804.400

34.292.050

88,37

45.320.000

41.364.500

91,27

16.930.000

15.210.000

89,84

14.600.000

14.500.000

99,32

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran rutin kantor , dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.8 Rincian Anggaran Belanja Barang dan Jasa No

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Bahan Pakai Habis

49.064.600

43.776.850

89,22

2

Belanja Jasa Kantor

12.400.000

11.325.000

91,33

3

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

75.499.000

66.730.300

88,39

113.000.000

95.336.200

84,37

500.000

500.000

100,00

76.800.000

62.300.000

81,12

44.928.000

26.600.000

59,21

1.018.579.000

831.516.918

81,63

4.000.000

3.950.000

98,75

28.740.000

28.017.500

97,49

135.000.000

120.000.000

88,89

4 5 6 7

Belanja Makanan dan Minuman

8

10

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan

11

Belanja Jasa Konsultan

9


3.3 Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 3.3.1 Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2011-2015 Tabel 3.9 Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2011-2015 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Program

3

13

15

15

15

Kegiatan

21

16

19

19

19

Pagu Anggaran Penyerapan Anggaran Persentase Keuangan

3.937.000.000

2.471.255.000

3.245.965.000

2.920.854.500

2.587.465.000

3.240.172.317

2.084.022.126

2.601.429.686

2.537.042.609

2.236.369.318

82,30%

84,33%

80,14%

86,86%

86,43%

Persentase Fisik

100%

100%

100%

100%

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dikarenakan mulai diterpakannya penggunaan dana dengan cara real cost pada kegiatan perjalanan dinas, sehingga terjadi penurunan terhadap penyerapan anggaran namun realisasi fisiknya tetap dapat dilaksanakan dengan capaian 100%. 3.3.2 Capaian Kinerja Program Kegiatan Tahun 2011-2015 Capaian Kinerja program kegiatan yang akan dijelaskan berikut ini berkaitan dengan sasaran yang dicapai sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2011-2015.

1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015

Capaian Kinerja Renstra (%)

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum


100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Peningkatan Kinerja Perencanaan Program

Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Perencanaan Program

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2. Peningkatan Kinerja Unit LPSE Provinsi Kalsel

Terselenggaranya Layanan E-Proc untuk Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

-

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit LPSE Provinsi Kalsel dimulai pada tahun 2012. Tahun 2011 adalah tahun pendirian LPSE dimana kegiatan LPSE pada tahun tersebut hanya pengadaan barang/jasa LPSE dengan menggunakan dana dari Biro Perekonomian dan Biro Perlengkapan. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Peningkatan Kinerja Perencanaan Program dan Kinerja Unit LPSE Provinsi Kalsel yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dapat terlaksana 100%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Terpeliharanya Sarana Prasarana Kerja (Komputer)


2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana pengadaan barang dan jasa yang Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 40 KINERJA

dilaksanakan pada setiap tahunnya dapat terlaksana 100% dan sejak tahun 2014 terdapat kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer yang juga memiliki capaian sangat tinggi.

3) Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



1. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro


2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berikutnya untuk 9 Biro yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dapat terlaksana 100% dan Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM juga memiliki capaian sangat tinggipada setiap tahun pelaksanaannya.


4) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tabel 3.14 Capaian Kinerja Program Peningkatan Produksi Pertanian Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Produksi Pertanian


1. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian


2011

2012

2013

2014

2015

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Produksi Pertanian pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

5) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Tabel 3.15 Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Tercapainya optimalisasi peningkatan produksi daerah disektor pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan

2011

2012

2013

2014

2015

-

100%

100%

100%

100%



100%

energi melalui koordinasi dengan stakeholder terkait; 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Tersedianya Data dan Informasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Sebagai Bahan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya

-

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi


2011

2012

2013

2014

2015


-

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

-

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 43 KINERJA

dan Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tabel 3.17 Capaian Kinerja Program Pengembangan Perikanan Tangkap Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap


2011

2012

2013

2014

2015

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap

Capaian Kinerja Program Pengembangan Perikanan Tangkap pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi,

dimana

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Kebijakan

Pengembangan Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Indikator Kinerja

Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan

2011

2012

2013

2014

2015

-

100%

100%

100%

100%


Capaian Kinerja Renstra (%) 100%

Ekspor Daerah

fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tercapainya Koordinasi Peningkatan Nilai Ekspor Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah .

-

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

9) Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif Tabel 3.19 Capaian Kinerja Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015


Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif

Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM

-

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

Terbinanya BUMD dan LKM Milik Pemprov Kalsel guna Tercapainya Iklim Usaha Ekonomi yang kondusif

-

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM yang kondusif pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% . Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | AKUNTABILITAS 45 KINERJA

10) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Tabel 3.20 Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM

Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi

Terlaksananya Pameran Dalam Rangka Promosi Dan Informasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing UKM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% . 11) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Tabel 3.21 Capaian Kinerja Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Tercapainya sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi dan fasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

-

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi


-

100%

100%

100%

100%

100%

2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok.


-

100%

100%

100%

100%

100%


Capaian Kinerja Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

12) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tabel 3.22 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung/sarana perekonomian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi

Tersedianya Dokumen Kebijakan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Prasarana Transportasi Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan untuk Tercapainya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dalam rangka Terciptanya Kenyamanan Transportasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .


13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.23 Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tercapainya optimalisasi pengembangan usaha bagi BPR, Koperasi, BUMD dan UMKM

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah

Tercapainya Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah yang Lebih Optimal

Capaian

Kinerja

Program


2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% .

14) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tabel 3.24 Capaian Kinerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tersedianya data dan informasi mengenai bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun

Terlaksananya Pameran Abdi Persada Membangun/Kalsel Expo

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 100% dengan katagori sangat tinggi, dimana Kegiatan Pameran Abdi Persada Membangun yang dilaksanakan pada setiap tahun pelaksanaannya dapat terlaksana 100% . 15) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Tabel 3.25 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tercapainya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung/sarana perekonomian

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya

Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya


2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

0%

80%

100%

100%

100%

100%

0%

80%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah pada akhir tahun Renstra 2011-2015 adalah 80% dengan katagori Baik, dimana Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya hanya dapat dilaksanakan tahun 2011 s.d 2014, sejak bulan Maret tahun 2015 kegiatan tersebut telah dilaihkan ke Biro Pemerintahan karena terkait dengan kerjasama antar daerah pada Biro Pemerintahan, mengingat semua fasilitasi dan koordinasi yang terkait pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan Biro Pemerintahan.


3.4 Evaluasi dan Analisa Kinerja 3.4.1 Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimanatan Selatan pada Tahun Anggaran 2015, yaitu : 1) Terbatasnya kemampuan SDM yang ada, baik keterbatasan disegi kuantitas

maupun kualitasnya terutama menyangkut bidang teknis,

sehingga pelaksanaan kegiatan/kinerja belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Masih terdapat Overlapping tupoksi dalam pelaksanaan kegiatan. 3) Jadwal kegiatan yang masih belum teratur pelaksanaannya. 3.4.2 Solusi/ Cara Mengatasi Kendala dan hambatan Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut di atas, maka dilakukan melalui beberapa cara yaitu : 1) Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan cara melakukan bimbingan teknis atau pelatihan lainnya yang dapat menunjang ke arah perbaikan kinerja. 2) Melakukan analisa dan evaluasi terhadap tupoksi yang dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat tumpang tindih dan mengusulkan agar tupoksi tersebut disempurnakan. 3) Koordinasi dan kerjasama penyelenggara kegiatan dalam menentukan jadwal kegiatan.


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Tahun 2015 ini disusun sebagai gambaran capaian kinerja dan merupakan laporan atas program kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 dan sebagai laporan pada akhir periode Renstra Tahun 2011-2015. Sumber dana yang digunakan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 yang dituangkan melalui DPA dan DPPA Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan. Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian sampai dengan akhir

Tahun 2015 dan merupakan laporan

kinerja dari akhir periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimanatan Selatan Tahun 2011-2015. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 didasarkan pada data realisasi kinerja yang telah dikelola dan diolah secara sistematis yang mengacu pada Renstra Tahun 2011-2015, Renja Biro Perekonomian Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Seluruh kegiatan dengan segala kekurangan serta kendala yang dihadapi diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan motivasi untuk memperbaiki kinerja kita selanjutnya.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2015 | PENUTUP 51

BAB I PENDAHULUAN. sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan mempunyai dasar

Recommend Documents