BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem informasi kesehatan menurut WHO dalam buku “Design and implementation of health information system” Geneva (2000), adalah suatu sistem informasi kesehatan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi sebagai proses pengambilan keputusan di segala jenjang. Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan tersebut pada tahun 2002 pemerintah melalui Menteri Kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA)”. Tujuan pembangunan nasional disusun dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 yang mempunyai tiga tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut dibagi lagi setiap lima tahunan, atau disebut juga rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang mana bertujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dimana salah satunya adalah menekankan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini bisa dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, hal ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 ayat (3) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
1
Pada era globalisasi saat ini kebutuhan akan data dan informasi yang tepat,
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
sangat
dibutuhkan
keberadaannya karena merupakan sumber utama dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan kondisi positif yang akan sangat mendukung berkembangnya sistem informasi kesehatan, hal ini juga sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisa lebih mudah jika semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Untuk tujuan itu sistem informasi kesehatan perlu dibangun dengan mengorganisir berbagai data yang telah dikumpulkan secara sistematik, memproses data menjadi informasi yang berguna. Pada tahun 2007 pusat data dan informasi melakukan evaluasi SIK di Indonesia dengan menggunakan perangkat Health Metricts Network-World Health Organization (HMN-WHO) evaluasi ini meliputi 6 komponen utama SIK yaitu sumber daya (meliputi pengelolaan dan sumber daya), kualitas data, diseminasi dan penggunaan data, hasil yang diperoleh adalah SIK ada tapi tidak adekuat untuk sumber daya (47%), indikator (61%), sumber data (51%), kualitas data (55%), penggunaan dan diseminasi data (57%), untuk manajemen data (35%), sehingga secara umum hasil ini menunjukkan bahwa keseluruhan SIK masih perlu ditingkatkan lagi (Kepmenkes Nomor 192, 2012). Menurut Wahyudi (2011), kebijakan pemerintah dalam pengembangan sistem informasi telah ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak
2
kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi, pengembangan sistem informasi kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena keterbatasan sistem yang dikembangkan, kemampuan daerah, dan sumber daya manusia. Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan di bidang kesehatan dan juga fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan dapat meningkat melalui dua fungsi di atas dipengaruhi oleh aspek sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menajemen kesehatan (Depkes, 2004). Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten seperti yang disebutkan di atas adalah aspek manajemen kesehatan, dimana Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten mempunyai tugas mengelola data dan informasi yang diperoleh baik dari puskesmas, rumah sakit, maupun sarana pelayanan kesehatan yang lain. Sehubungan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten membutuhkan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang baik agar dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sesuai kebutuhan daerahnya. Hal ini seperti tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dimana mempunyai
misi
pembangunan
kesehatan,
salah
satunnya
adalah
mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu. Isu-isu strategis Dinas
3
Kesehatan Kabupaten Boyolali berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan pada identifikasi permasalahan sisi internal didapatkan kondisi sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2014, untuk capaian kinerja pada indikator “terwujudnya sistem informasi kesehatan di Dinas dan puskesmas (SIMPUS)” menargetkan 29 puskesmas sudah SIMPUS dan terealisasi 29 puskesmas, sedangkan sistem informasi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali belum ada pada rencana strategis tahun 2011-2015. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tentang Dinas Kesehatan maka dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mempunyai unsur satu sekretariat dan empat bidang yaitu bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan, bidang pengembangan sumber daya kesehatan, bidang promosi kesehatan dan penunjang. Diantara empat bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, pada bidang pelayanan kesehatan terdapat paling banyak program-program yang menjadi indikator keberhasilan dalam MDG’s, dimana pada tahun 2014 program-programnya adalah menurunkan angka kematian ibu 95%, menurunkan angka kematian bayi 8,2%, cakupan kunjungan bayi 90%, cakupan pelayanan anak balita 90%, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
4
kebidanan 94%, cakupan pelayanan nifas 90%, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 85%, persentase penderita jiwa pasung dirujuk ke rumah sakit jiwa dan diobati sampai sembuh 100%.
B. Masalah Penelitian Melihat latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis kebutuhan perencanaan sistem Informasi kesehatan pada bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Menganalisis kebutuhan perencanaan sistem informasi kesehatan pada bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 2. Tujuan Khusus a. Melakukan analisis kebutuhan perencanaan sistem informasi kesehatan pada seksi kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana. b. Melakukan analisis kebutuhan perencanaan sistem informasi kesehatan pada seksi gizi. c. Melakukan analisis kebutuhan perencanaan sistem informasi kesehatan pada seksi kesehatan dasar khusus dan rujukan.
5
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Sebagai bahan masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar ke depannya sistem informasi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali bisa menampung data dan menampilkan informasi sesuai kebutuhan yang diharapkan. 2. Bagi institusi pendidikan Bisa bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan. 3. Bagi Peneliti lain Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut sehingga bisa memberikan manfaat. 4. Bagi masyarakat Masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan informasi terhadap kesehatan.
6
