BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Setiap organisasi khususnya pemerintahan membutuhkan suatu prosedur dalam melalukan aktivitasnya. Prosedur tersebut harus berurutan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk ketentuannya sudah diatur dalam Undang – Undang. Prosedur itu akan dilakukan berulang – ulang, sehingga membutuhkan suatu sistem yang dapat mengelola kegiatan tersebut agar terjadi keteraturan prosedur. Dalam era kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat layaknya perkembangan telepon duduk berkembang menjadi telepon genggam dan layaknya surat kabar berkembang menjadi internet. Perkembangan teknologi ini memaksa segala elemen untuk mengikuti perkembangannya. Dari elemen masyarakat hingga pemerintah juga dituntut untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Hal itu disebabkan teknologi informasi ini akan berpengaruh dalam kegiatan setiap elemen masyarakat. Seperti organisasi pemerintahan harus bisa menyediakan suatu sistem yang dapat menyediakan informasi di setiap bagiannya atau yang biasa disebut sistem informasi. Sistem informasi ini harus menggunakan bantuan aplikasi komputer dan internet sesuai dengan keadaan teknologi informasi sekarang ini.
1
Sistem Informasi sendiri berasal dari kata sistem dan informasi. Sistem berasal dari bahasa latin systema yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut Edgar F. House dan James L. Bowdict “sistem merupakan suatu seri atau rangkaian beberapa bagian yang berhubungan dan bergantung sedemikian rupa, hingga menimbulkan interaksi dan saling pengaruh”. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Menurut Gerorge H. Bodnar (2000:1) “informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat”. Pengertian Sistem Informasi menurut para ahli dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa yang menimbulkan jalur interaksi penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Leitch Rosses ( dalam Jugiyanto 2005:11) “Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manjerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan”. Di Indonesia, penyediaan sistem informasi untuk organisasi pemerintah sudah diatur dalam Undang – Undang. UU tersebut untuk menegaskan bahwa sistem informasi ini harus dibuat demi penyediaan informasi kepada pihak luar
2
tertentu dan juga untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinntah daerah”. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah masing – masing yang memuat beberapa aspek seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Yaitu dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya berkembang. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
3
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada Pelayanan Publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan
pemanfaatan
kemajuan
teknologi
informasi
untuk
membangun jaringan sistem informasi manjemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah diwajibkan memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat ini. Sehingga dapat memudahkan Pemerintah dan perangkatnya bekerja dengan efektif dan efisien sesuai prosedurnya menggunakan sistem informasi tersebut. Untuk pengoptimalan penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyediaan informasi di setiap bagian pemerintahan maka harus disediakan sistem informasi yang berbasis komputer dan jaringan internet. Sistem informasi ini bertujuan untuk menyediakan dan mengelola informasi di setiap bagian pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Sistem ini berguna untuk membantu penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan. Sesuai dengan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah maka untuk bagian keuangan dalam pemerintahan daerah harus menyediakan sistem informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebuat dibuat dan dikelola oleh daerah masing – masing. Selain itu
4
setiap daerah juga diwajibkan untuk memiliki sistem informasi yang diciptakan sendiri sesuai dengan ketentuan informasi yang telah ditetapkan. Menurut PP No. 56 tahun 2005 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Sehingga sistem ini harus menyediakan setiap informasi keuangan yang sesuai dengan keadaan keuangan daerah. Contoh Informasi keuangan tersebut yaitu informasi pendapatan suatu daerah. Untuk mengelola pendapatan daerah juga harus dibuat sistem informasi pendapatan daerah masing – masing. Sistem tersebut disebut Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang disingkat SIMPATDA. SIMPATDA adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pajak dan retribusi daerah Kota / Kabupaten dengan menyediakan data – data pajak, perhitungan besarnya pajak, dan pelaporan pembayaran pajak. Sistem dan prosedur disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain. Untuk Format Pelaporan telah disesuaikan dengan Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
59
Tahun
2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan sistem informasi keuangan pada bagian pajak yang disebut Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIM MAPATDA). SIM
5
MAPATDA adalah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai pajak daerah dan juga pengelolaan pendapatan daerah atau pajak daerah Kota Yogyakarta. Sistem ini berfungsi dalam pembayaran pajak daerah yang antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir, pajak BPHTB, dan pajak sewa aset. Untuk tata cara pembayaran pajak Kota Yogyakarta sendiri diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perwal Togyakarta Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Perwal Yogyakarta Nomor 83 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Perwal Yogyakarta Nomo 102 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. SIM MAPATDA berguna dalam mengelola pajak daerah dari pendaftaran pajak, penagihan pajak, pelaporan pajak, dan pembukuan pajak. Contoh pengelolaan pajak daerah seperti pembuatan NPWPD, pengecekan pembayaran pajak yang terbayar, dan melihat wajib pajak yang belum membayar pajak, dan lain sebagainya akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Isi dari sistem
6
informasi ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak boleh sembrono dalam pembuatannya. SIM MAPATDA Kota Yogyakarta sudah mengalami perubahan satu kali pada tahun 2013. Hal ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan sedemikian pesat dan juga mengacu pada PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Perubahan ini berupa fitur berwarna dari sistem yang ditampilkan di komputer dari yang semula hanya hitam putih tidak berwarna, adanya server yang menyebabkan keseragaman data yang dimasukkan, dan masih banyak yang lain. Perubahan dan pembaruan akan menyebabkan dampak positif dan juga negatif sehingga akan didapat kelebihan dan kelemahan dari SIM MAPATDA versi lama dan yang baru. Perubahan ini juga disebabkan karena SIM MAPATDA versi lama memang sudah tidak layak pakai dalam hal mengelola pajak daerah. Sehingga diperlukan pembaruan SIM MAPATDA agar lebih efektif dan efisien dalam hal pengelolaan pajak daerah. Untuk dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan tersebut peneliti akan menganalisis SIM MAPATDA tersebut dan akan dibukukan dalam laporan penelitian ini dengan judul “Analisis Sistem Informasi Pendapatan daerah pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta”.
7
1. 2 Rumusan Masalah Bagaimana perbedaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdahulu dengan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terbaru yang digunakan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta?
1. 3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Sistem Informasi Pendapatan Daerah versi lama yang digunakan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengeloaan Keuangan Kota Yogyakarta. 2. Mengetahui Sistem Informasi Pendapatan Daerah versi baru yang digunakan sampai saat ini oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 3. Mengetahui perbedaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah versi lama dengan Sistem Informasi terbaru yang digunakan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 4. Mengevaluasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang saat ini digunakan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
1. 4 Manfaat Penulisan a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi khususnya mengenai pembaruan Sistem
8
Informasi Pendapatan Daerah menuju ke perubahan yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. b. Manfaat Praktis 1) Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru mengenai Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang digunakan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Disamping itu, penelitian ini digunakan untuk memenuhi Tugas Akhir dalam memperoleh gelar Ahli Madya jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2) Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai analisis penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang digunakan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan. 3) Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang digunakan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
1. 5 Kerangka Penulisan Halaman Sampul Halaman Persetujuan
9
Halaman Pernyataan Orisinialitas Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi Halaman Daftar Gambar Halaman Daftar Lampiran Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penulisan 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Kerangka Penulisan Bab II Metologi Penelitian 2.1 Gambaran Umum 2.2 Tinjauan Pustaka 2.3 Metodologi Bab III Profil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Bab IV Pembahasan Bab V Kesimpulan dan Saran
10
