BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Variation order (vo) atau pekerjaan tambah kurang merupakan hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung maupun sipil. Variation order atau pekerjaan tambah kurang ini merupakan bentuk penyempurnaan design yang sudah ada di dalam sebuah kontrak pekerjaan. N. Mohammad dalam jurnal Investigation On The Causes Of Variation Orders In The Construction Of Building Project – A Study In The State Of Selangor, Malaysia mengungkapkan tiga penyebab variation order yang paling signifikan yaitu: 'Perubahan rencana oleh pemilik', 'Pergantian bahan dengan pemilik', dan 'Perubahan desain oleh konsultan. Temuan ini menyimpulkan bahwa pemilik adalah sumber utama dari variation order dalam proyek-proyek pembangunan dan menyarankan bahwa pemilik harus memiliki perencanaan dan sumber daya yang memadai sebelum memulai sebuah proyek, untuk menghindari variation order selama tahap konstruksi. Dalam pengajuan klaim variation order, kontraktor harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan agar klaim tersebut dapat diterima oleh owner. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: klaim vo beserta rekap vo dalam bentuk hardcopy dan soft copy, copy site instruction (SI), copy site memo, copy minute of meeting, berita acara progress pekerjaan / BAPP, breakdown perhitungan quantity, contract drawing, shop drawing, foto
I-1
progress pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan untuk item baru dan price list / penawaran harga dari supplier untuk item baru. Dari dokumendokumen tersebut, salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh kontraktor dalam pengajuan pekerjaan tambah kurang adalah setiap pekerjaan variation order harus memiliki site instruction, dimana site instruction ini menunjukan bahwa pekerjaan tambah kurang yang terjadi merupakan atas perintah pemberi kerja. Dalam tugas akhir ini penelitian tentang variation order atau pekerjaan tambah kurang dilakukan pada proyek Summarecon Mall Serpong Phase II yang merupakan pengembangan dari Summarecon Mall Serpong I. Proyek pembangunan Summarecon Mall Serpong Phase II ini dibangun pada lahan seluas + 121.856 m2 yang terdiri dari Mall 5 lantai seluas 94.080 m2 , Gedung Parkir 7 lantai seluas + 27.776 m2, Bangunan Food and Baverage, dan Gedung Power House. Proses pembangunan proyek Summarecon Mall Serpong Phase II dimulai tanggal 5 agustus 2010 sampai dengan 27 Oktober 2011. Data-data tersebut diambil dari buku Teknik Pelaksanaan Summarecon Mall Serpong Phase II. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Summarecon Mall Serpong Phase II pada paket pekerjaan Main Contract, intruksi terhadap kontraktor sering kali diberikan hanya melalui sebuah site memo, sedangkan site memo ini tidak bisa di jadikan dasar pengajuan suatu pekerjaan tambah kurang / variation order. Sampai dengan bulan maret 2012 SM yang telah diterbitkan owner sebanyak 1074 SM, sedangkan SI yang diterbitkan oleh owner baru sebanyak 365 SI.
I-2
Dari 365 SI, besarnya pengajuan klaim variation order oleh kontraktor sangatlah besar, yaitu Rp. 21.793.302.179 ,- exlude PPN atau 15,68 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 139.000.000.000 ,- exlude PPN. Dari pengajuan klaim tersebut hanya Rp. 17.676.675.600,- klaim variation order kontraktor yang telah
disetujui oleh QS eksternal. Dan baru Rp.
12.499.554.000,- yang sudah diklarifikasi QS Internal owner. Pada proyek pembangunan Summarecon Mall Serpong Phase II ini, owner menggunakan jasa konsultan Quantity Surveyor (QS) eksternal, sehingga dalam proses pengajuan klaim variation order tersebut kontraktor harus melalui klarifikasi dahulu dengan QS eksternal baru kemudian akan diteruskan ke QS internal owner. Proses pengajuan klaim kontraktor dimulai dengan kontraktor mengajukan berkas klaim variation order kepada admin project untuk dijadwalkan klarifikasi dengan QS eksternal . Jika dokumen persyaratan lengkap, admin project akan menjadwalkan klarifikasi dengan QS eksternal paling cepat 1 minggu setelah berkas dokumen klaim variation order lengkap diterima. Setelah klarifikasi dengan QS eksternal, berkas
dokumen dan hasil
klarifikasi kontraktor dengan QS eksternal akan dikirimkan kepada QS internal owner untuk dijadwalkan klarifikasinya, akan tetapi jadwal klarifikasi dengan QS internal tidak dapat dijadwalkan langsung oleh admin project. Hal ini menunggu kesiapan QS internal owner untuk mempelajari berkas dokumen klaim variation order yang telah diklarifikasi dengan QS eksternal. Hal ini menimbulkan klaim pekerjaan variation
I-3
order kontraktor yang telah diklarifikasi QS eksternal menjadi terbengkalai karena lamanya menunggu klarifikasi dengan QS internal. Data dari kontraktor, dari bulan maret sampai dengan oktober 2011 banyaknya item pekerjaan variation order yang sudah diklarifikasi dengan QS eksternal sebanyak 106 item. Akan tetapi item vo yang sudah diklarifikasi dengan QS internal baru 2 item saja. Hal ini berarti ada sebanyak 104 item vo yang menunggu klarifikasi dengan QS internal owner. 104 Item vo tersebut menjadi terbengkalai selama kurun waktu 8 bulan dari maret sampai dengan oktober 2011 . Dampak dari hal tersebut kontraktor tidak bisa menagihkan progress 100% dari pekerjaan variation order yang telah selesai dikerjakan, karena nilai pekerjaan variation order yang baru diklarifikasi dengan QS eksternal hanya dapat ditagihkan / dibayarkan 50 % dari progress pekerjaan 100 % . Hal tersebut tentu saja akan mengganggu cash flow kontraktor. Dalam kontrak kerja antara kontraktor dengan owner telah diatur masalah mengenai perubahan-perubahan dan pekerjaan variation order, akan tetapi pasal pasal tersebut belum bisa mengakomodir sepenuhnya mengenai permasalah waktu pengajuan klaim pekerjaan variation order yang diajukan oleh kontraktor kepada owner. Atas dasar permasalahan tersebut, perlu diadakan suatu kajian terhadap kontrak kerja antara owner dan kontraktor didalam masalah waktu klaim pekerjaan variation order oleh kontraktor. Terkait dengan dokumen kontrak yang adil dan berimbang, hal ini sejalan dengan yang diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang tertera di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor
I-4
18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang diatur dalam bab II Asas dan Tujuan pasal 3.b yang berbunyi bahwa ”pengaturan jasa konstruksi bertujan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara penguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kontrak kerja proyek ini mengacu pada ”The Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works” designed by the Employer First Edition 1999 published by the International Federation of Consulting Engineering (FIDIC) yang telah diamandemen oleh owner. Perubahan atau amandemen dari FIDIC edisi tahun 1999 pada kontrak kerja berupa penambahan, pengurangan, dan penggantian kata atau kalimat pada paragraph atau pasal-pasal di dalam FIDIC edisi tahun 1999. FIDIC adalah sebuah lembaga yang mengeluarkan standar kontrak yang kini banyak diterapkan dalam berbagai proyek berskala international di dunia.
Ketua LPJK HM Malkan Amin (2008:vii) mengatakan ”The
Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works” published by the International Federation of Consulting Engineering (FIDIC) adalah “suatu persyaratan umum kontrak yang disyaratkan untuk dipergunakan pada semua kontrak international yang didanai dengan pinjaman dari institusi pemberi pinjaman international dan hingga saat ini merupakan persyaratan umum kontrak yang diwajibkan untuk digunakan pada kontrak internasional”.
I-5
Akan tetapi kondisi kontrak yang digunakan dalam hal ini FIDIC edisi pertama tahun 1999 yang telah diamandemen oleh owner tidak dapat mengakomodir dengan baik klaim pekerjaan tambah kurang yang diajukan kontraktor. Sampai dengan saat ini sudah ada “The Conditions Of Contract For Construction” Edition June 2010 Published By The International Federation Of Consulting Engineering (FIDIC)”, dimana FIDIC edisi juni 2010 ini terdapat klausal yang membahas secara rinci mengenai bagamana waktu dan procedure atau pengajuan klaim variation order. Diantaranya dalam klausul 20 ”claim, disputes and arbitration” disebutkan bahwa owner harus mengadakan persetujuan terhadap klaim yang diajukan kontraktor paling lambat 42 hari setelah pengajuan klaim oleh kontraktor. Sedangkan pada kontrak kerja tidak ada pasal yang mengatur permasalahan tersebut. Sehingga kontraktor tidak bisa menagihkan klaim pekerjaan variation order dalam jangka waktu yang bisa diprediksi. Dari uraian di atas, maka diadakan kajian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dan menjabarkannya dalam suatu laporan kajian dengan judul ”KAJIAN KLAIM VARIATION ORDER (VO) UNTUK MENGETAHUI DAMPAK PADA CASH FLOW PROYEK DI PROYEK PEMBANGUNAN
SUMMARECON
MALL
SERPONG
PHASE
II
MENGUNAKAN STANDAR KONTRAK FIDIC EDISI 2010” .
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang m a s a l a h yang dikemukakan di atas, diambil permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
I-6
1. Pekerjaan variation order tidak terakomodir dengan baik oleh owner, hal ini dapat dilihat dari banyaknya klaim pekerjaan variation order dari kontraktor yang ditunda oleh owner. Hal ini dikarenakan, tidak diaturnya batasan waktu tanggapan owner terhadap klaim kontraktor di dalam kontrak kerja. 2. Bagaimanakah solusi dari permasalahan klaim variation order kontraktor yang kurang terakomodir di dalam kontrak kerja, sehingga kontraktor dapat terhindar dari kerugian atau ganguan cash flow yang disebabkan oleh banyaknya klaim pekerjaan variation order yang ditunda oleh owner? 1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk menghindari kerugian atau ganguan cash flow kontraktor yang disebabkan banyaknya klaim pekerjaan variation oder dari kontraktor yang ditunda karena kontrak kerja yang kurang mengakomodir kontraktor dalam hal waktu klaim pekerjaan variation order, sehingga masalah tersebut tidak terulang / terjadi kembali pada proyek-proyek berikutnya.
1.4
Batasan Masalah Penetapan batasan
masalah ditentukan untuk mencegah terjadinya
kekaburan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang dikaji dalam tugas akhir ini. Dalam kajian ini telah ditetapkan batas kajian yang sesuai dengan permasalahan, yaitu :
I-7
1. Kajian variation Order yang akan di bahas adalah yang terdapat di proyek Summarecon Mall Serpong Phase II pada paket pekerjaan Main Contract. 2. Data-data pekerjaan tambah kurang yang diperoleh berasal dari pihakpihak yang berhubungan dengan proyek tersebut. 3. Kajian Variation order difokuskan pada batasan waktu pengajuan klaim variation order. 4. Penelitian variation order
dilihat dari sudut pandang kepentingan
kontraktor.
1.5
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan tugas akhir.
BAB II
KAJIAN TEORI Bab ini
menjelaskan
pokok-pokok
kajian
tentang
pengertian, tujuan, jenis-jenis atau macam-macam kontrak, klaim dan variation order atau pekerjaan tambah kurang. BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini membahas tentang metode penelitian, tempat penelitian,
study
kasus,
kerangka berikir, dan proses
perbandingan
ilmiah,
penelitian yang meliputi
metode pengumpulan data primer / skunder, langkah penelitian dan flow chart penelitian.
I-8
BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang analisa data dan pembahasan dari kajian variation order yang terjadi pada proyek Summarecon Mall Serpong Phase II paket pekerjaan Main Contract.
BAB V
PENUTUP Berisikan tentang kesimpulan dan saran.
BAB VI
LAMPIRAN Berisikan tentang lampiran yang mendukung penyelesaian penulisan tugas akhir ini, yakni berupa dokumen kontrak kerja, monitoring pengajuan klaim variation order, monitoring site memo, rincian klaim vo yang telah dikirim ke QS internal, rekapitulasi progress pembayaran variation order, dan lain – lain.
I-9
