BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berjanji atau membuat suatu perjanjian merupakan perbuatan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya
disebut
dengan
KUHPerdata) merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. KUHPerdata memang telah memberikan pengertian dari perjanjian, tetapi pengertian tersebut dirasa kurang sempurna sehingga muncul berbagai doktrin untuk menyempurnakan pengertian dari perjanjian tersebut. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada oran lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.1 KMRT Tirtoningrat memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.2 Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
1
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm.1. Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionaliatas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, hlm.16. 2
1
2
Perjanjian atau kontrak berdasarkan namanya dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominat).3 Perjanjian bernama atau nominaat diatur dalam buku III KUHPerdata. Perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdata antara lain adalah perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewamenyewa,
serta
perjanjian-perjanjian
untuk
melakukan
pekerjaan.
KUHPerdata telah mengatur berbagai jenis perjanjian, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman yang membuat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, maka muncul perjanjian-perjanjian yang pengaturannya berada di luar KUHPerdata untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian tidak bernama atau innominat.4 Perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tidak bernama tersebut antara lain adalah perjanjian suborgasi, perjanjian terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, dan lain-lain.5 Salah satu jenis perjanjian innominaat adalah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang
3
Salim H. S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 4 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89. 5 Salim H.S., Op.Cit., hlm.1
3
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.6 Istilah perjanjian kemitraan berasal dari bahasa Inggris, yaitu partner contract, sedangkan
dalam
bahasa
Belanda
disebut
dengan
samenwekingsovereenkomst.7 Perjanjian kemitraan dikenal dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008, akan tetapi undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian dari perjanjian kemitraan itu sendiri, akan tetapi memberikan pengertian mengenai konsep kemitraan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Perjanjian kemitraan memiliki fokus pada pemberdayaan usaha kecil oleh usaha menengah atau usaha besar yang bertujuan untuk membantu usaha kecil dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha yang dikembangkan mereka yang berarti juga membantu memantapkan dan memperkuat perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur mengenai konsep kemitraan, selain itu juga mengatur mengenai pola kemitraan yang dituangkan dalam Pasal 26. Pola kemitraan yang diatur dalam Pasal 26 adalah bentuk atau sistem yang akan dilakukan
6 7
Ibid., hlm. 4 Ibid., hlm. 118.
4
dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Penentuan pola kemitraan tersebut disesuaikan dengan sifat atau usaha yang dimitrakan. Salah satu pola dari perjanjian kemitraan adalah pola plasma. Pola plasma dalam hubungan kemitraan mengatur bahwa usaha besar berperan sebagai inti yang berkewajiban untuk membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertindak sebagai plasma.8 Perjanjian kemitraan dengan pola plasma sering disebut juga sebagai perjanjian intiplasma. Subjek dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma adalah perusahaan inti dengan petani plasma.9 Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini berbentuk perjanjian tertulis dan pada umumnya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.10 Kontrak tersebut berbentuk standar, maka telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya merupakan pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat, sedangkan pihak lainnya yang biasanya memiliki kedudukan ekonomi yang lebih rendah tinggal menerima perjanjian. Perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma telah merumuskan perjanjian kemitraan terlebih dahulu. Calon petani yang ingin bermitra dengan perusahaan inti tersebut tinggal menerima perjanjian dengan menandatangani perjanjian baku yang telah disediakan. Calon petani 8
Ibid., hlm. 124. Ibid., hlm. 125. 10 Ibid., hlm. 3. 9
5
plasma yang ingin bermitra dengan perusahaan inti hanya mengisi data-data informatif tertentu dalam perjanjian kemudian menandatanganinya tanpa ada perubahan
terhadap
kalusul-klausul
perjanjiannya.
Calon
mitra
dari
perusahaan inti tidak memiliki kesempatan atau hanya memiliki kesempatan yang kecil untuk menegosiasikan klausula dalam perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan inti, sehingga biasanya perjanjian standar atau kontrak baku itu berat sebelah. 11 Kewajiban perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma adalah membina dan membantu petani sebagai plasma dalam berbagai aspek, seperti permodalan, pemasaran, dan pembinaan mengenai manajerial.12 Penulis dalam penulisan hukum ini meneliti mengenai perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta. PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan ayam ras pedaging. Kewajiban PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta sebagai perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan ini adalah membina dan membatu petani plasma, sedangkan petani plasma dalam menjalankan kemitraan pemeliharaan ayam cukup menyediakan lahan dan kandang sesuai dengan kriteria atau standar dari PT Tiara Tunggal Mandiri.13 Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma memberikan keuntungan kepada petani plasma, karena petani plasma mendapatkan tempat bergantung,
11
Ibid., hlm. 4. Ibid., hlm. 125. 13 Hasil Wawancara (pra penelitian) dengan Bapak Dahlanuri selaku Petani Plasma mitra PT Tiara Tunnggal Mandiri Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 2016. 12
6
pasokan bibit, pakan, dan vaksin (selanjutnya disebut sebagai “sapronak”) sudah dijamin perusahaan inti, termasuk juga pasar hasil ternak mereka. Perusahaan inti juga mendapatkan untung, karena dalam memelihara ayam tidak perlu menyediakan lahan, kandang, dan tenaga. Perusahaan inti juga mendapatkan untung dari pernjualan sapronak kepada petani plasma.14 Kedua belah pihak dalam perjanjian inti plasma sama-sama diuntungkan, akan tetapi posisi petani plasma lebih membutuhkan perusahaan inti karena modal yang terbatas serta minimnya skill dalam pemeliharaan ayam dan kemampuan bersaing di pasar, sedangkan perusahaan inti yang memiliki modal dan skill yang kuat. Posisi petani plasma lebih lemah menyebabkan mereka lebih membutuhkan keberadaan perusahaan inti sebagai tempat untuk bergantung. Petani plasma sering kali begitu saja menerima perjanjian kemitraan dengan bentuk perjanjian standar dimana mereka tidak ikut merumuskan isi kontrak, dan terkadang apa yang diatur dalam kontrak tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak. Tujuan dari hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan.15 Perjanjian kemitraan yang berbentuk perjanjian standar hanya dibuat oleh salah satu pihak, sehingga cenderung lebih melindungi kepentingan si pembuat perjanjian. Terlebih lagi dalam perjanjian standar pembuat perjanjian adalah pelaku usaha yang notabene memiliki kedudukan yang lebih kuat secara ekonomi maupun psikologis dibandingkan dengan
14 15
Ibid. Sudikno Mertokusumo,2008, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.77.
7
petani plasma yang hanya dapat menerima perjanjian. Perjanjian standar seringkali hanya melindungi kepentingan pihak yang lebih kuat dan mengabaikan kepentingan pihak yang lebih lemah.16 Ketidakseimbangan tersebut akan menghambat tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat. Asas keseimbangan perlu diterapkan secara optimal, karena tujuan hukum hanya dapat dicapai dengan peraturan yang adil, yaitu peraturan yang memiliki keseimbangan antar kepentingan-kepentingan yang dilindungi.17 Dari latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk memilih judul “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PT TIARA TUNGGAL MANDIRI YOGYAKARTA” sebagai judul penulisan hukum ini, guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah, sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada PT Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta?
16 17
Salim H.S., Op.Cit., hlm.100. Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 5.
8
2. Apakah perjanjian kemitraan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum bagi petani plasma sebagai pihak yang lebih lemah? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan subjektif a.
Untuk memperoleh data dan materi informasi yang nantinya diperlukan berkaitan dengan objek yang diteliti;
b.
Sebagai bahan yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Tujuan objektif a.
Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma antara PT Tiara Tunggal Mandiri dengan Petani Plasma;
b.
Untuk mengetahui serta mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada petani plasma dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma oleh PT Tiara Tunggal Mandiri.
D. Keaslian Penelitian Sejauh
pengetahuan
penulis,
melalui
berbagai
penelusuran
kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada serta media lainnya, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan
9
dalam
bidang
hukum
perjanjian,
khususnya
pada
penerapan
asas
keseimbangan dalam perjanjian, antara lain : 1. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jiwasraya dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia, Yogyakarta, Skripsi oleh Erlita Nur Anggraeni di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2012 dengan rumusan masalah sebagai berkut : a.
Bagaimanakah penerapan asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jiwasraya dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia?
b.
Apakah pada pelaksanaannya hak-hak PT. Asuransi Jiwasraya sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian kerjasama?
c.
Mengapa PT. Asuransi Jasa Indonesia tidak mengelola asuransi tenaga kerjanya, tetapi pengelolaannya dilaihkan kepada PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama mengenai asuransi kesehatan tenaga kerjanya?
Penulisan hukum tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan
penulis
meskipun
keduanya
sama-sama
membahas
mengenai penerapan asas. Penulis meneliti mengenai penerapan asas keseimbangan sedangkan penulisan hukum oleh Erlita Nur Anggraeni tersebut membahas mengenai penerapan asas itikad baik.
Objek
penelitian yang digunakan juga berbeda, penulisan hukum tersebut menggunakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia sebagai
10
objek penelitian, sedangkan penulis menggunakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan ternak ayam di Yogyakarta sebagai objek penelitian. 2. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada Persewaan Mobil Narada Trans Sleman, Yogyakarta, Skripsi oleh Elsa Elfrida Tsani di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dengan rumusan masalah sebagai berikut: a.
Bagaimanakah asas keseimbangan diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Narada Trans Sleman?
b.
Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada persewaan mobil Narada Trans Sleman diakitkan dengan asas keseimbangan?
Penelitian yang dilakukan penulis dengan penulisan hukum tersebut berbeda. Memang benar keduanya membahas mengenai penerapan asas keseimbangan, tetapi inti permasalahan yang dibahas serta objek penelitiannya berbeda. Pada penulisan hukum milik Elsa Elfrida Tsani, yang dibahas adalah penerapan asas keseimbangan pada perjanjian sewa menyewa, sedangkan yang dibahas penulis adalah penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kemitraan pola inti plasma yang tentu saja tidak sama dengan perjanjian sewa menyewa. 3. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah pada Perumahan Palm Residence Kota
11
Surabaya (Anlisis Hukum terhadap Tahap Pra dan Kontraktual Penyusunan Kontrak Baku Sehubungan dengan Keberadaan Klausula Eksonerasi), Yogyakarta, Tesis oleh Ratna Puspitasari di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dengan rumusan masalah sebagai berikut : a.
Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam tahap pra dan kontraktual penyusunan kontrak baku PPJB tanah dan bangunan rumah pada perumahan Palm Residence di kota Surabaya?
b.
Mengapa pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak baku dikategorikan sebagai pelanggaran asas keseimbangan?
c.
Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran asas keseimbangan tersebut?
Penulisan hukum tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena meskipun sama-sama membahas mengenai penerapan asas keseimbangan, akan tetapi substansi dan objek penelitiannya berbeda. Tesis yang ditulis oleh Ratna Puspitasari membahas mengenai penerapan asas keseimbangan dalam tahap-tahapan dalam kontrak jual beli tanah, sedangkan penulis meneliti mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma. Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan judul yang diambil oleh penulis,
yaitu
“PENERAPAN
ASAS
KESEIMBANGAN
DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PT
12
TIARA TUNGGAL MANDIRI YOGYAKARTA” yang memiliki fokus pada bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan, yaitu dengan pola inti plasma, terkhusus antara PT. Tiara Tunggal Mandiri Yogyakarta dengan petani plasma yang menjadi mitranya. Penulis juga membahas mengenai bagaimana perjanjian kemitraan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap petani plasma sebagai pihak yang hanya menyetujui perjanjian tanpa turut membuat dan bernegosiasi mengenai isinya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memliki permasalahan yang berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini merupakan yang pertama kali dan belum pernah dijumpai penelitian dengan judul maupun isi yang sama. Apabila ternyata terdapat kesamaan tema penelitian, kesamaan tersebut tidak menyentuh materi penelitian, dan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sejenis yang sudah ada. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi pembangunan Sebagai masukan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan, terutama perjanjian kemitraan dengan model inti plasma agar tercipta tujuan hukum yaitu keadilan. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Sebagai
sumbangan
bagi
ilmu
pengetahuan,
menambah
perbendaharaan penelitian, serta dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi penelitian yang sejenis.
13
3. Bagi Penulis Sebagai
sarana
meningkatkan
keterampilan
penulis
dalam
membuat suatu penulisan hukum, serta guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
