BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Problem tenaga kerja di Indonesia sangatlah kompleks. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Jumlah pertumbuhan angkatan kerja cenderung lebih tinggi di bandingkan pertumbuhan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Selain itu, kuantitas tenaga kerja yang kian meningkat seringkali tidak diimbangi adanya kualitas yang mumpuni. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju mensyaratkan para pekerja yang cakap, profesional dan terampil. Kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang ahli, terampil dan berpendidikan juga di butuhkan dalam bidang hukum. Kondisi ini menuntun Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia membuka program ahli madya. Begitu pula Universitas Gadjah Mada yang membuka Program Diploma 3 hukum Sekolah Vokasi berdasarkan Peraturan Rektor UGM No. 518/P/SK/HT/2008. Sesuai dengan Visi dan Misinya, program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi diharapkan dapat untuk menunjang ketersediaan tenaga ahli madya hukum yang mempunyai keterampilan di dibidang pelayanan hukum. Seorang ahli madya hukum diharapkan mampu menunjang tugas – tugas profesi di bidang hukum serta bisa membantu menyelesaikan persoalan hukum di tengah – tengah masyarakat.
1
2
Para ahli madya hukum lulusan Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi mempunyai peran yang cukup strategis dalam bidang hukum. Diperlukan untuk mendukung tugas, fungsi, dan peranan ahli madya hukum maka dibutuhkan ahli madya hukum yang mempunyai kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pelayanan hukum yang profesional. Oleh karena itu Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi menerapkan kurikulum yang mewajibkan adanya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan pada semester 6 (enam) sebagai syarat utama dapat lulus pendidikan Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi. Praktik Kerja Lapangan, untuk selanjutnya disebut PKL adalah keikutsertaan mahasiswa secara nyata dan langsung dalam kegiatan kerja profesi pada suatu lembaga atau institusi hukum yang menyelenggarakannya, dalam batas waktu tertentu seperti ditentukan oleh kurikulum Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dengan PKL ini penulis diharapkan mampu meningkatkan sikap profesional dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat sesuai dengan teori yang diperoleh pada bangku kuliah. Persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan PKL, antara lain penulis melakukan her-registrasi pada semester yang sedang berjalan (semester 6) dan mencantumkan mata kuliah PKL pada KRS di semester 6. Selanjutnya mengajukan permohonan di bagian akademik untuk dibuatkan surat pengantar PKL di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Gedong Kuning Nomor 146
3
Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaannya berlansung selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan 18 April 2014. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini telah mendapatkan izin tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disertai pengajuan proposal, Surat Pengantar dan Surat Keterangan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sehingga saat ini penulis telah menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis memilih melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta karena dilatarbelakangi beberapa alasan yaitu penulis ingin mengetahui jenis – jenis pekerjaan, tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, melatih kedisiplinan dan kinerja penulis dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ingin mengetahui bagaimanakah kondisi Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang abstrak, jauh dari jangkauan, berat, ataupun rumit. Nilai – nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia adalah nilai – nilai yang kita rasakan dalam kehidupan sehari – hari. Hak Asasi Manusia bukan hanya sekadar aturan hukum, teori – teori ataupun kebijakan
4
politik. Tetapi Hak Asasi Manusia adalah makna hidup diri kita sendiri sebagai manusia. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia terus berkembang dari masa ke masa, menjadi sangat luas dan terbuka dalam perumusannya. Hak Asasi Manusia secara umum diartikan sebagai hak – hak yang bersifat kodrati dan universal. Hak – hak yang sudah melekat dengan sendirinya pada diri setiap manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun tidak dapat mencabut dan merampas Hak Asasi Manusia di dunia ini. Hak Asasi Manusia tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan dengan cara apapun, dalam situasi apapun dan sistem hukum apapun. Hak Asasi Manusia bukanlah hadiah yang diberikan dengan senang hati oleh Negara. Tetapi Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan untuk memenuhi pelaksanaanya. Pengakuan tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948 yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right). Deklarasi ini benar – benar merupakan suatu langkah penting umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia yang sering kali terinjak – injak terutama oleh mereka yang berkuasa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu dasar pelaksana umum bagi Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB. Hal ini bertujuan
5
untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi melalui langkah progresif yang bersifat Nasional maupun Internasional. Pengaturan atas jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan perkembangan dan kemajuan besar dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.1 Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang 2 (dua) aspek, yakni aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Setiap orang mempunyai kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Setiap manusia mengemban kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia. Ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang menjiwai
1
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1
6
keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian pengaturan hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
demi
peningkatan
martabat
kemanusiaan,
kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.2 Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama Badan Kelengkapan Negara lainnya termasuk Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya,
mempunyai
kewajiban
secara
hukum
dan
moral
untuk
melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara. Terutama kewajiban dan
tanggung
jawab
untuk
melakukan
perlindungan,
penghormatan,
pembelaan, jaminan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab
2
Ibid, Pasal 2
7
Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.3 Beberapa upaya nyata yang ditempuh oleh penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Negara terutama Pemerintah diharuskan dapat mengambil tindakan yang memadai, dengan seluruh sumber daya yang ada padanya, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya tanpa terkecuali. Negara harus mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satu wujud nyata Negara dalam hal ini Pemerintah dalam pemajuan, perlindungan dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah dengan adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.4 RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan
3 4
Ibid, Pasal 72 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, Pasal 1 butir 2
8
keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5 RANHAM dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAM, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk Panitia RANHAM berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2014. Panitia RANHAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Panitia RANHAM Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM di provinsi kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional. Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panitia RANHAM Provinsi wajib bertugas untuk melaksanakan Program utama RANHAM Provinsi yang meliputi: 1. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 5
Ibid, Pasal 2 ayat 1.
9
3. pendidikan Hak Asasi Manusia; 4. penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 5. pelayanan komunikasi masyarakat; dan 6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan berangkat dari sebuah visi yakni masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sedangkan misi yakni melindungi Hak Asasi Manusia. Sebagai Komitmen implementasi dari Visi dan Misi dalam mejalankan tugasnya memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan salah satu program utama RANHAM, yaitu Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).
10
Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.6 Yankomas merupakan jawaban atas banyaknya pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan Hak Asasi Manusia yang mereka alami kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan Hak Asasi Manusia. Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan oleh masyarakat melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pelaksanaannya oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bidang Hak Asasi Manusia. Harapannya, melalui Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Yankomas) kasus - kasus yang diduga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan secara bermartabat dengan berpegang teguh pada prinsip obyektif, nondiskriminatif, aksesibel dan akuntabel. Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Yankomas yaitu telah memiliki Ruang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), dan petugas Pelayanan Komunikasi Masyarakat, maka diharapkan masyarakat
dapat
mememanfaatkan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) secara
6
Ibid, Pasal 1 butir 3.
11
optimal, sehingga penanganan penyelesaian kasus permasalahan Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi bagi masyarakat secara luas belum banyak yang mengetahui mengenai keberadaan Yankomas. Sejak bulan Juli 2013 Yankomas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan telah ditetapkan Standard Operating Procedure. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelayanan dan penanganan pengaduan kasus – kasus yang diduga pelanggaran Hak Asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimanakah peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus – kasus yang diduga pelanggaran Hak Asasi Manusia serta hambatan dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat judul Laporan Tugas Akhir “Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Kasus – Kasus Yang Diduga Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta”.
B. Tujuan 1. Secara umum (objektif), tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa sebagai calon pekerja profesional agar dapat menjembatani kesenjangan antara teori profesi yang di dapat di bangku kuliah dan praktek kerja profesi pada dunia
12
kerja secara nyata. 2. Secara khusus (subjektif), tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan mata kuliah wajib Praktik Kerja Lapangan semester 6 (enam) guna memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada; b. Mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum yang unggul dan berkompeten; c. Memperkenalkan dan memberikan pengalaman kepada penulis tentang lingkup dunia kerja; d. Melatih kinerja penulis untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya sebagai calon profesional yang bertanggungjawab; e. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap penulis sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya; f. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan; g. Menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum dan jenis – jenis pekerjaan di tempat penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan; h. Menumbuhkan sikap semangat dan disiplin penulis dalam dunia kerja sebagai calon pekerja profesional.
13
C. Manfaat Dengan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentulah sangat bermanfaat bagi penulis, antara lain : 1. Dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah propinsi, khususnya di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Dapat mengetahui dan memahami susunan organisasi, tugas dan fungsi masing – masing Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Dapat mengetahui 14 Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Dapat mengetahui dan memahami tata kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Dapat mengetahui dan memahami pelayanan dan penanganan pengaduan kasus – kasus yang diduga pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam upaya mendorong
penyelesaian kasus – kasus yang diduga pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta;
14
7. Memperoleh pengalaman kerja nyata yang sebelumnya belum pernah di terima di bangku kuliah untuk mempersiapkan sebagai calon pekerja profesional; 8. Dapat memahami implementasi dari teori hukum yang diberikan masa perkuliahan; 9. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan maupun dunia kerja sesungguhnya.
