BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebutuhan akan informasi mengenai laporan keuangan suatu perusahaaan semakin lama semakin meningkat. Informasi laporan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu saja berbeda, hal ini dikarenakan informasi tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Selain itu penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan tanggung jawab suatu laporan keuangan dipegang oleh manajemen, sementara yang terkait dengan kewajaran suatu laporan keuangan dipegang oleh seorang auditor. Tugas dan tanggung jawab auditor hanya sebatas memberikan opini atas jasa audit yang dilakukannya. Nantinya opini yang dikeluarkan oleh auditor ini digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan oleh stakeholders baik itu masyarakat luas maupun investor. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada perusahaan atau lembaga keuangan konvensional saja namun juga berlaku pada lembaga keuangan islam seperti perbankan syariah. Audit syariah sendiri mulai berkembang di Indonesia sejak maraknya perbankan konvensional yang melakukan office channeling dengan membuka Unit Usaha Syariah. Audit syariah sendiri biasanya dilakukan oleh Team Audit Sharia Compliance yang bertugas untuk membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan atas praktik-praktik yang terjadi sehingga penyimpangan dari konsep perbankan syariah dapat dicegah. Tugas 1
tersebut juga bertujuan agar standar yang diterapkan oleh perbankan syariah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh AAOIFI (Auditing and Accounting Organization for Islamic Financial Institutions). Kegiatan audit syariah tentu saja berbeda dengan kegiatan audit konvensional. Menurut Pricewaterhouse Coopers (2011), kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh auditor internal harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi terkait dengan fungsi audit syariah. Tujuannya untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah juga dapat merekrut pihak eksternal untuk melakukan audit syariah pada kegiatan operasional perbankan mereka. Dalam standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) disebutkan bahwa auditor eksternal bertugas untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang mendukung pendapat auditor eksternal dalam memberikan keyakinan yang memadai. Pendapat tersebut berisi bahwa sebuah lembaga keuangan telah memenuhi semua prinsip-prinsip syariah termasuk fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya salah satu standar tersebut menunjukkan bahwa peran audit syariah juga sama besarnya dengan audit konvensional dalam pengawasan lembaga keuangan. Industri perbankan syariah terus mengalami peningkatan jumlah BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) secara signifikan. Meningkatnya perbankan syariah dipengaruhi oleh permintaan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tercatat berdasarkan Outlook perbankan syariah tahun 2013 (dalam www.bi.go.id), “angka pertumbuhan 2
perbankan sy yariah mencaapai kurang g lebih sebessar 37%”. A Angka tersebbut dirasa su udah cukup p menggemb birakan mengingat perrsaingan yaang dihadappi dengan perbankan ko onvensional. Grafik 1..1
Sumber:: Bank Indonnesia (2013)) Besarrnya
angk ka
pertumb buhan
perrbankan
ssyariah
tenntu
saja
mengakibatka m an hubungaan positif teerhadap perrmintaan suumber daya manusia prrofesional dalam d bidang g syariah. Namun N indusstri perbankaan syariah jjuga tidak bisa luput daari masalah. Masalah yang y menimppa salah sattu perbankaan syariah milik m swastaa pernah teerjadi pada tahun 20112 lalu meengenai gaddai emas. Permasalahan n tersebut diikarenakan pihak p bank syariah yanng bersangkuutan tidak membayar m ujjrah (biaya sewa) yangg tidak sesuaai dengan kkesepakatan sehingga menuntut m kep pada nasabaah untuk men njual emas yang digadaai tersebut. P Penjualan em mas tersebutt berada disaat harga em mas mengalaami penurunnan sehinggaa menjadi
3
permasalahan yang dialami oleh bank tersebut. Pihak bank syariah yang bersangkutan mengaku telah melakukan mekanisme dengan benar dan tidak mengambil keuntungan dari selisih harga emas yang berlaku pada waktu itu sementara nasabah meminta perpanjangan jatuh tempo agar tidak mengalami kerugian. Permasalahan tersebut mungkin ditimbulkan akibat kurang patuhnya perbankan syariah terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan fatwa yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh auditor. Lemahnya pengawasan tersebut mungkin diakibatkan oleh terbatasnya tenaga profesional auditor yang memiliki pengetahuan mengenai prinsip dan pedoman mengenai akuntansi syariah. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan mengerti mengenai teknis serta konsep khususnya dibidang audit syariah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengawasan tersebut. Terbukti selama terjadi kasus tersebut minat masyarakat terhadap bank syariah mengalami penurunan yang signifikan. Terkait masalah tersebut Bank Indonesia sampai turun tangan dengan mencabut ijin mengenai gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk sementara waktu. Kasus yang semacam ini membuat lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi harus berhati-hati untuk menyusun peraturan-peraturan yang memuat tugas dan tanggung jawab seorang auditor syariah. Ketidakmampuan auditor di dalam mengungkapkan dan menginformasikan kekeliruan dan ketidakberesan dari masalah syariah tersebut langsung mempengaruhi penilaian publik dan stakeholder terhadap kinerja auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
4
Berkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder. Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi. Stakeholder dari perbankan syariah yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Perguruan Tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan Masyarakat pada umumnya. Dari beberapa stakeholder, masyarakat merupakan pengguna langsung jasa perbankan syariah sehingga memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Apabila suatu masalah terjadi dalam suatu bank syariah, masyarakat langsung memiliki anggapan bahwa auditor tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak dapat diharapkan untuk membantu publik. Kondisi tersebut menimbulkan adanya fenomena expectation gap. Expectation gap terjadi ketika ada kesenjangan harapan antara publik dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor (Humprey, 1993). Terkadang ekpektasi pengguna laporan keuangan melebihi apa yang menjadi tanggung jawab auditor. Besarnya tuntutan yang berasal dari masyarakat terhadap profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap (Yeni, 2000). Pada penelitian di sektor lainya telah banyak dilakukan penelitian mengenai expectation gap. Namun, penelitian di sektor syariah kurang mendapat perhatian baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan profesional. Hal ini dikarenakan selama ini sektor syariah hanya dijadikan alternatif saja dalam perekonomian dan masih berada dalam perkembangan. Munculnya expectation gap ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor mengenai pemahaman konsep audit syariah.
5
Independensi dan kualifikasi seorang auditor syariah juga berpengaruh terhadap munculnya expectation gap pada lembaga keungan syariah. Selain itu, framework dan scope yang menjadi dasar kegiatan audit juga dapat menimbulkan expectation gap. Komunikasi hasil audit ditengarai juga dapat menimbulkan expectation gap apabila kurang diperhatikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mencoba untuk meneliti persepsi stakeholder mengenai audit expectation gap pada perbankan. Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai audit expectation gap di sektor syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji persepsi stakeholder apakah benar terjadi audit expectation gap pada lembaga keuangan syariah.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, fokus yang menjadi rumusan masalah: 1. Apakah terjadi expectation gap antara auditor dengan stakeholder terkait pemahaman dan pengertian tentang konsep audit syariah? 2. Apakah terjadi expectation gap antara auditor dengan stakeholder pada perbankan syariah dilihat dari sisi independensi auditor? 3. Apakah terjadi expectation gap antara auditor dengan stakeholder pada perbankan syariah dilihat kualifikasi auditor? 4. Apakah terjadi expectation gap antara auditor dengan stakeholder pada perbankan syariah dilihat dari sisi ruang lingkup atau scope audit? 5. Apakah terjadi expectation gap antara auditor dengan stakeholder pada perbankan syariah dilihat dari sisi framework audit? 6
6. Bagaimana persepsi stakeholder yang kaitannya dengan audit expectation gap dalam isu komunikasi hasil audit syariah? C. Batasan Masalah Oleh karena adanya keterbatasan peneliti, maka peneliti memberi batasan pada: Objek penelitian adalah Persepsi Nasabah, Karyawan, Auditor (Internal atau Eksternal) dan Mahasiswa di Yogyakarta. D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi stakeholders (Nasabah, Karyawan, Auditor, dan Mahasiswa) terkait audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Yogyakarta E. Manfaat Penelitian 1
Manfaat Teoritis Memberikan informasi mengenai audit syariah serta variabel-variabel yang dapat menimbulkan expectation gap pada lembaga keuangan syariah.
2
Manfaat Praktik Memberikan informasi bagi para stakeholder mengenai variabel apa saja yang perlu menjadi perhatian dan memungkinkan terjadinya expectation gap pada lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan
untuk
menghasilkan
upaya-upaya
untuk
mengurangi
expectation gap.
7
F. Sistematika Penulisan Bab I : Pendahuluan Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II : Landasan Teori Menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan persepsi stakeholders (Nasabah, Karyawan, Auditor, dan Mahasiswa ) terkait audit syariah serta kaitannya terhadap audit expectation gap. Bab III : Metode Penelitian Menjelaskan tentang identifikasi populasi dan sampel metode pengumpulan data, teknik analisis data dan metode pengujian data yang digunakan. Bab IV : Analisis Data Membahas hasil analisis dari data yang diteliti yaitu dari alat analisis yang digunakan dari sampel yang diteliti. Bab V : Penutup Menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
8
