1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat agar keuangan negara dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan informasi keuangan negara yang kredibel dan akurat sehingga reformasi di Departemen Keuangan menjadi suatu keharusan untuk segera diwujudkan dan dilaksanakan (Indrawati, 2009). Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara (Menkeu, 2010). Menurut (Indrawati, 2009) bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah kelemahan dalam kelembagaan. Terdapat beberapa catatan mengenai berbagai kendala dalam birokrasi, yakni masih meluasnya korupsi, belum berjalannya good governance, dan tak efektifnya birokrasi. Menurut Mardiasmo dalam bunga rampai Halim, (2002) bahwa dimensi reformasi tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, tetapi mencakup juga pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, 1
2
dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi untuk menciptakan terwujudnya good governance benar-benar terwujud. Hal ini sebagai konsekuensi logis terhadap seluruh tuntutan reformasi, yang salah satu wujudnya adalah disetujuinya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Bendahara Umum Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pelaporan
Pelaksanaan
Keuangan
Negara
(Indrawati,
2009).
dan
Dengan
dikeluarkannya ketiga undang-undang tersebut dan peraturan-peraturan lainnya dalam bidang keuangan Negara, diharapkan good governance dalam hubungan keuangan
antara
pemerintah
pusat,
pemerintah
daerah,
bank
sentral,
pemerintah/lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat dapat segera diwujudkan (Nasution, 2009). Menurut Halim (2002) bahwa pemerintah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak itu meliputi: hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Untuk itu pemerintah pusat haruslah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif. Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip akuntansi yang menunjang penyajian informasi
keuangan
pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nasution, 2009). Menurut Mardiasmo (2002) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan
3
keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Tujuan dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements), dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan dengan tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan yang meliputi masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah (Diah dalam Lapepa, 2009). Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk pelaporan
tujuan
kepada para pengguna laporan keuangan (Ritonga, 2010).
Menurut (Indrawati, 2009)
bahwa untuk mencoba memahami dan
menerjemahkan ide reformasi itu di dalam suatu realitas yang sebagian terjemahannya adalah cara bagaimana kita bekerja sehingga perlu dibuat prosedur operasi standar, berbagai peraturan baku, mereorganisasi kalau peraturannya dibenahi, dan organisasinya disesuaikan supaya sesuai dengan tujuannya. Untuk mengubah suatu organisasi menjadi lebih baik, yang paling penting untuk dilakukan, yakni pertama penataan organisasi dan kedua yang tak kalah penting adalah penataan sumber daya manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di dalam pasal 71 ttg Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ayat (1) bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun LKPP
4
Semesteran dan Tahunan, ayat (2) LKPP Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan, ayat (3) LKPP Semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ayat (4) LRA dan Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas pelaporan. Selanjutnya laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang
selanjutnya sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Pusat harus memenuhi kriteria pelaporan yang baik yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mencermati laporan hasil audit BPK tahun 2009, 2010 dan 2011 atas audit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), dalam Laporan BPK No. 25/01/LHP/XV/05/2009 Tgl 20 Mei 2009, BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2008. Dan laporan BPK No.034/01/LHP/XV/05/2010 Tanggal 27 Mei 2010,
BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas
LKPP. Dalam rangka mencapai laporan keuangan yang diandalkan maka pejabat pengelola keuangan pusat harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan UU yang berkaitan dengan tata pengelolaan keuangan pusat sebagai syarat untuk mencapai laporan keuangan yang andal dan wajar, oleh karena itu laporan keuangan untuk masing-masing Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat maupun Badan Layanan Umum (BLU) ini akan diintegrasikan untuk menyusun laporan konsolidasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang nantinya akan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat.
5
Mengingat pentingnya penyajian laporan konsolidasi ini untuk menggambarkan kondisi keuangan pusat secara menyeluruh maka diperlukan perhatian yang serius dari entitas-entitas akuntansi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan laporan keuangan masing-masing entitas yang terkait, masingmasing entitas akuntansi dituntut harus memahami dengan baik penyajian laporan keuangan yang benar sesuai SAP dan UU yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, andal dan tepat waktu kepada entitas pelaporan dalam menyusun laporan konsolidasi ini. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) secara harian dilaksanakan oleh Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (KPKPP) yang mempunyai tugas: (1) melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berkala, (2) melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dalam hal ini dapat menjelaskan tentang hal-hal yang penting dalam menyusun laporan konsolidasi, antara lain apakah laporan konsolidasi disusun melalui proses penggabungan dari neraca masing-masing Kementerian/Lembaga atau laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun tanpa laporan keuangan Kementerian/Lembaga.
Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pada pemerintah pusat yaitu pada Menteri Keuangan pada bagian Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Adanya penelitian ini
diharapkan dapat mengetahui tentang
teknik konsolidasi
penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. 1.2.
Rumusan Masalah Pertanyaan penilitian yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah
untuk menganalisis teknik konsolidasi penyusunan laporan keuangan pusat
6
kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian tentang bagaimana teknik konsolidasi penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan Bank Indonesia. 1.3.
Tujuan Penelitian Penelitian
penyusunan
ini
bertujuan
untuk
menganalisis
Teknik
Konsolidasi
laporan keuangan pemerintah pusat dan Bank Indonesia, dan
merekomendasikan apa yang seharusnya diperbaiki untuk meminimalkan masalah yang ada dalam penyusunan laporan konsolidasi pusat. 1.4
Manfaat penelitian
1.
Secara praktik Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sekaligus manfaat bagi Ditjen Perbendaharaan yaitu pada bagian Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
sebagai bahan pertimbangan
dalam teknik konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih baik. 2.
Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam aspek teoritis mengenai teknik konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat.
1.5
Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini dilaporkan dalam suatu laporan penelitian dengan sistematika laporan sebagai berikut:
BAB I; PENDAHULUAN Dalam bab ini menyajikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menyajikan tujuan pustaka yang berisi penjelasan teoritis mengenai dasar hukum penyajian laporan konsolidasi pemerintah pusat,
7
pengertian laporan konsolidasi, tujuan laporan konsolidasi, manfaat laporan konsolidasi, teknik penyusunan laporan konsolidasi, laporan konsolidasi sektor publik, penyajian laporan konsolidasi, ciri-ciri entitas pelaporan, prosedur konsolidasi, konsolidasi ditingkat pemerintah pusat, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pusat (laporan konsolidasi), penelitian terdahulu. BAB III: METODE PENELITIAN Dalam bab ini menyajikan jenis/ tipe penelitian, metode penelitian, unit analisis dan responden, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini menyajikan temuan-temuan hasil penelitian yang meliputi deskripsi mengenai pemerintah pusat, analisis penyusunan laporan konsolidasi, dan kendala yang mempengaruhi penyajian laporan konsolidasi di pemerintah pusat. BAB V : PENUTUP Dalam bab ini menyajikan simpulan, saran, keterbatasan penelitian.
