BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Tanah air memiliki banyak sekali objek wisata yang potensial dan syarat
makna. Nilai historis yang terkandung di dalamnya dapat dikembangkan sehingga membawa pengaruh pada nilai komersial. Dapat ditinjau secara signifikan bahwa sektor pariwisata menjadi industri yang banyak berkontribusi dalam memberi masukan devisa yang cukup tinggi bagi negara. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sekitar 7,6 juta. Sektor pariwisata tergolong sebagai lima besar penyumbang devisa setelah minyak dan gas bumi, minyak kelapa sawit, batubara, dan karet olahan. Pariwisata membukukan devisa sekitar USD8,5 miliar atau naik 18%. Kenaikan ini juga sekaligus melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada level 6,5% dan pertumbuhan pariwisata dunia yang berkisar 4,5%.
Berdasarkan draft
RENSTRA (Rencana Strategis), pada tahun 2014 Indonesia akan memiliki lima belas destinasi wisata yang telah menerapkan tata kelola destinasi yang berkualitas. Untuk pariwisata berbasis pedesaan, ditargetkan tahun 2014 terdapat 822 desa, naik dibandingkan tahun 2011 yang hanya berjumlah 674 desa. (Majalah Event Guide, September 2012) Karena memiliki peran yang besar terhadap pengembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, pariwisata menimbulkan dampak pengganda terhadap upaya menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan perbaikan lingkungan. Pariwisata Indonesia mulai dikenal mancanegara. Contohnya adalah Pulau Bali,
1
seluruh dunia sudah mengenal keeksotisannya yang khas Indonesia. Perhatian dunia terhadap Bali merupakan apresiasi di sektor destinasi yang sangat membanggakan. Namun ada baiknya pemerintah tidak cepat puas akan prestasi ini. Daerah wisata lainnya di jajaran kepulauan Indonesia perlu mendapat perhatian. Melihat potensi pengembangan pariwisata di Indonesia yang sangat tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya di divisi Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata menggagas sebuah program baru yang bernama Destination Management Organization dengan tujuan untuk dapat mendukung pengembangan Pariwisata di lima belas destinasi yang telah ditentukan.
Sebelumnya
Kementerian
Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
melakukan penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sistem kepariwisataan di Indonesia dan dapat menentukan model Destination Management Organization seperti apa yang pantas diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian rasionalistik, sedangkan untuk mengukur dan menganalisis data yang didapat, menggunakan analisis kualitatif, dan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling. Berdasarkan hasil di lapangan, kawasan wisata memiliki beberapa permasalahan.
Permasalahan-permasalahan
yang ditemukan
di
lapangan
kemudian dibandingkan dengan variabel dan parameter penelitian. Berdasarkan hasil pencocokan didapati apabila kawasan wisata akan lebih berkembang jika dikelola dengan program Destination Management Organisation di tingkat lokal. Untuk mendukung pengembangan kawasan wisata yang dikelola dengan
2
Destination Management Organisation di tingkat lokal, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu pengembangan pariwisata, antara lain para pemangku kepentingan di objek wisata Indonesia diberikan jobdesk dan kewenangan yang jelas dalam pengembangan kepariwisataan, penjabaran peran dan posisi Destination Management Organization (DMO) di dalam struktur organisasi, pembiayaan Destination Management Organisation di objek wisata, dan kajian tugas pokok Destination Management Organisation tersebut. Destination Management Organization (DMO) adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.1
Berdasarkan uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa DMO adalah strategi yang diambil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memajukan
objek
pariwisata
melalui
peran
serta
pihak-pihak
yang
berkepentingan dengan pemanfaatan komunikasi terpadu. Rumusan definisi DMO dapat diringkas dalam tindakan konkret dengan membenahi produk destinasi, membangun riset, menjalin komunikasi dengan jaringan marketing, dan yang tidak kalah penting adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
1
“Istilah dan Pengertian DMO”,http://www.dmoindonesia.com/index.php?module=about&id=1 (akses 12 Februari 2013 pkl 21.00)
3
DMO dibentuk karena lemahnya daya saing pariwisata di Indonesia, sebaran wisatawan nusantara maupun mancanegara pun belum merata, dalam artian daya tarik berbagai destinasi pariwisata dalam negeri membutuhkan manajemen yang kuat dan terorganisir. Oleh sebab itu pembentukan DMO sangatlah penting sebagai fasilitator destinasi pariwisata Indonesia. DMO merupakan suatu badan yang memiliki otoritas, kompetensi, dan tanggung jawab di dalam mengelola dan memasarkan destinasi pariwisata (WTO, 2004).2 Sebagai suatu organisasi, DMO
menghimpun sejumlah aktor yang
kompeten dalam menjalankan pengelolaan destinasi. Pengelolaan yang efektif mensyaratkan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan kata lain DMO adalah organisasi yang
berperan
sebagai
katalisator
dan
fasilitator
untuk
mewujudkan
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Satu elemen yang dirasakan penting untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia
adalah dengan
menggandeng komunitas sekitar. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengumpulkan komunitas yang terdiri dari pelaku pariwisata, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Dari diskusi yang telah dilakukan dengan komunitas tersebut, diketahui bahwa masyarakat sekitar merasa kurang mendapat manfaat dari adanya objek wisata di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Selain itu infrastruktur seperti jalan tidak memadai, serta belum bersinerginya biro perjalanan dengan hotel. 2
“Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Nilai”, https://www.facebook.com/notes/lwg-dmokotatua-jakarta/tata-kelola-destinasi-pariwisata-berbasis-nilai-bagian-i/105580262932800 (akses lima belas Mei 2013 pkl 12.00)
4
Gambar 1.1 Areas Of Interaction Tourism, Heritage, and Community Development
Community * Economic develoment * Recreational facilities * Preservation of social values
Tourism Industry * Tourism infrastructure *Visitor facilities
Site Managers * Protection of heritage sites and their presentation
* Heritage interpretatiion
* Facilities management
* Profit
* Visitor management
Sumber: Modul Management Training DMO. Jakarta, Juli 2012. Menurut Konferensi Nasional DMO, terdapat tiga unsur pelaku destinasi pariwisata yakni pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. 3 Badan pengelola atau pemerintah yang berkontribusi sebesar 55% dan mempunyai fungsi tingkat kebijakan atau holding company, visitor management, attraction management, research information, coordination, crisis management, HRD, financial management, quality and visitor experience. Selanjutnya adalah pihak swasta yang berkontribusi sebesar 15% dalam melakukan promosi dengan strategi pemasaran seperti web marketing, event, direct sales, periklanan, publikasi, dan brosur. Dan yang terakhir adalah badan operasional yakni masyarakat yang memegang peranan sebesar 30% dalam memberdayakan sumber daya lokal.
3
“Manajemen dan Bisnis yang Berkelanjutan dalam DMO”, http://www.dmoindonesia.com/index.php?module=dl&halaman=4 (akses 5 Maret 2013 pukul 22.00)
5
Menurut Destination Concultancy Group (2011), fungsi DMO dalam manajemen pariwisata diantaranya adalah kegiatan community relations, product development, marketing and promotions, research and planning, leadership and coordination, partnership and team building (Modul Management Training DMO, Juli 2012) Ada beberapa tahap dalam intervensi DMO. Tahap pertama merupakan gerakan peningkatan kesadaran stakeholders misalnya melalui diskusi bilateral untuk membangun kesadaran kolektif dalam membangun pariwisata. Tahap berikutnya pengembangan manajemen. Hal ini untuk menata perencanaan peta jalan agar jelas apa yang harus dilakukan ke depan. Tahap ketiga adalah pengembangan
bisnis,
yakni
memunculkan
kemampuan
bisnis
dan
kewirausahaan. Tahap terakhir adalah penguatan organisasi kelembagaan. Dari uraian di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan mengajak komunitas untuk turut berpartisipasi. Hal ini dilakukan agar tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat terlaksana lebih cepat dan terarah, Maksudnya adalah melakukan strategi yang menyeluruh dan merata dengan adanya koordinasi dari segala pihak. Dan yang terpenting adalah peran masyarakat sekitar lokasi pariwisata sebagai komunitas. Terdapat lima belas wilayah DMO yaitu Sabang (Aceh), Toba (Sumatera Utara), Kota Tua (Jakarta), Pangandaran (Jawa Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Batur (Bali), Rinjani (NTB), Komodo-Kelimutu-Flores (NTT), Tanjung Puting (Kalimantan Tengah), Derawan (Kalimantan Timur), Toraja (Sulawesi Selatan), Bunaken (Sulawesi 6
Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Raja Ampat (Papua). Semua wilayah itu termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2011.4 Tujuan dari diadakannya DMO adalah mengakselerasikan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014, Memberikan acuan atau pedoman untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Serta mengintegrasikan rencana pengembangan DMO pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.5 Alasan dipilihnya lima belas objek wisata DMO antara lain karena terjadi penurunan jumlah wisatawan di daerah-daerah itu. Alasan lainnya adalah karena daerah-daerah tersebut sudah termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan Rencana Strategis Kementarian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Destination Management Organization telah menyusun action plan dengan harapan dapat mengembalikan jumlah wisatawan ke angka tertinggi. Ukuran keberhasilannya adalah 360.000 kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2014.6 Peran serta komunitas dalam memajukan objek wisata di daerahnya sangatlah penting. Maka dari itu perlu adanya pendekatan dengan masyarakat
4
“PP No. 50 Tahun 2011: Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 2010-2025” ”http://www.setkab.go.id/berita-3401-pp-no-50-tahun-2011-rencana-induk-pembangunanpariwisata-20102025.html (akses 14 Mei 2013 pkl 11.00) 5 “Tujuan dan Sasaran DMO”, http://www.dmoindonesia.com/index.php?module=detailabout&id=4 (akses 12 Februari 2013 pkl 21.00) 6 “Kemenbudpar Uji Coba Program Destination Management Organization”, http://www.indonesiango.org/id/nasional/aktualita/838-kemenbudpar-uji-coba-programdestination-management-organization-dmo (akses 5 Maret 2013 pukul 22.00)
7
untuk menyamakan visi misi DMO ini terlebih dahulu. Membangun komunikasi dan hubungan baik dengan komunitas organisasi merupakan bagian dari implementasi komunikasi program. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pariwisata. Sayangnya belum banyak yang menyadari bahwa setiap individu memiliki peran yang luar biasa dalam meningkatkan nilai jual pada daerah tempat tinggalnya. Di sisi lain, komunitas ini juga akan mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri, salah satunya adalah sumber pendapatan. Misalnya dengan membuka usaha rumah makan, penginapan, souvenir, tour guide, dan lain-lain. Dengan adanya program DMO ini diharapkan objek wisata memiliki nilai tambah, tidak hanya sekedar sebuah objek keindahan alami maupun buatan yang sudah ada sejak lama namun tidak terpelihara. Banyak kegiatan yang mendukung terlaksananya visi misi DMO, diantaranya adalah Forum Pengembangan Pariwisata yang fokus pada peningkatan kualitas SDM, pelestarian lingkungan, koordinasi lintas sektor, kemudian Local Writing Group dengan melakukan kegiatan pemetaan soft kompetensi dan outbond training, ada pula Konsinyering Kompetensi, Studi Banding, Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi, Stakeholders Meeting, Workshop, dan sebagainya. Implementasi pengembangan Destination Management Organization terdiri dari koordinasi,
keterlibatan pemangku
kepentingan,
kemitraan,
kepentingan dan tujuan bersama, serta pencapaian indikator dan kinerja. Dalam menjalankan program Destination Management Organization, unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis adalah Direktorat Jenderal
8
Pengembangan Destinasi Pariwisata. Unit ini concern pada upaya pemberdayaan masyarakat sebagai komunitas dari destinasi pariwisata. Tugas dan fungsi ini sudah tertuang dalam kebijakan Kementerian. Kegiatan DMO ini juga di dukung oleh Pusat Komunikasi Publik selaku unit Public Relations dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga memiliki tugas untuk berinteraksi dengan para stakeholders dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam implementasinya sehari-hari, Public Relations di pemerintahan berbeda dengan Public Relations di perusahaan swasta. Porsi peran PR tidak sebanyak peran PR di swasta karena di institusi pemerintahan PR lebih berfungsi sebagai pelayanan informasi masyarakat dan Media Relations. Oleh karena itu, untuk melaksanakan program Destination Management Organization yang notabene merupakan tugas PR, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dalam divisi ini, terdapat unit Perancangan Destinasi dan Pengembangan Masyarakat yang memang concern terhadap kegiatan
Community Relations.
Sehingga dibuatlah program DMO yang menitikberatkan keterlibatan komunitas organisasi untuk mencapai kepentingan dan manfaat bersama. melaksanakan
program
Community
Relations
digunakan
Untuk
implementasi
komunikasi program. Kajian mendalam mengenai hal ini selanjutnya akan dijabarkan dalam bab pembahasan. Kemudian untuk Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai fungsi PR, terbagi dalam tiga unit kerja, yakni Publikasi dan Analisis Berita, Informasi Publik, dan Hubungan Antar Lembaga. Publikasi dan analisis berita bertugas melakukan koordinasi serta melaksanakan hubungan 9
dan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pemberitaan dan publikasi. Selain itu juga melakukan hubungan dengan media massa, sebagai penanggung jawab dalam pameran dan pencitraan, dan melakukan analisis berita dan opini publik. Aktivitas yang dijalankan lebih mengarah pada Media Relations, antara lain media monitoring, press release, dan press conference. Unit publikasi bertugas untuk mendampingi media dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus mendokumentasikan sendiri kegiatan tersebut untuk kebutuhan informasi publik. Contoh program atau event yang sudah dijalankan diantaranya adalah APWI (Apresiasi Pewarta Wisata Indonesia), outbound dengan rekan media, senam sehat bersama komunitas, PPKI (Pekan Produk Kreatif Indonesia), dan tentu saja program DMO. Unit Informasi Publik bertugas untuk memberikan pelayanan informasi publik, melakukan pengemasan dan penyajian informasi, serta pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Aktivitas yang dilakukan antara lain membuat artikel untuk website dan social media, serta melakukan pendataan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Program yang sudah dijalankan oleh unit Informasi Publik adalah workshop standarisasi, FGD, dan konsinyering untuk dinas pariwisata daerah. Unit
Hubungan
Antar
Lembaga
melakukan
koordinasi
dalam
melaksanakan hubungan dan kerjasama kehumasan dengan lembaga pemerintah, lembaga tinggi negara, dan lembaga non pemerintah. Unit ini juga bertugas untuk melakukan administrasi dan menyiapkan dokumentasi untuk berkomunikasi dengan stakeholders Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program 10
yang sudah dijalankan adalah workshop dengan
BAKOHUMAS (Badan
Koordinasi Humas) Atas penjelasan itulah penelitian ini dibuat. Peneliti berupaya untuk mengidentifikasikan implementasi komunikasi dalam program DMO yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah penelitian ini
sebagai berikut: Bagaimana implementasi komunikasi dari program DMO Kota Tua Jakarta sebagai pengembangan Heritage Tourism?
1.3
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
Untuk
mengetahui implementasi komunikasi dari program DMO
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Untuk mengetahui bagaimana peran komunitas di Kota Tua Jakarta terkait program DMO.
11
1.4
Signifikansi Penelitian
1.4.1 Signifikansi Akademik Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu komunikasi, serta dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi di bidang Public Relations,
khususnya
dalam
mengidentifikasi
implementasi
komunikasi dalam sebuah program yang berkaitan dengan Community Relations. 1.4.2 Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan organisasi lain dalam menjalankan implementasi komunikasi, mengingat besarnya manfaat
yang
menjalankan
dapat
diperoleh
implementasi
perusahaan
komunikasi
sesuai
karena
berhasil
dengan
yang
diharapkan.
12
