BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini sedang mengalami keterpurukan. Penerapan SAP (standar akuntansi pemerintah) berbasis akrual sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Artinya, seharusnya pemeritah daerah sudah melakukan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sejak tahun 2008 lalu. Saat ini kita sudah menginjak tahun 2014. Bahkan peraturan pendukung pun baru disahkan pada tahun 2010, yaitu PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan jika entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP tersebut, maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, yaitu sampai dengan akhir tahun 2014. Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan standar akuntansi akrual antara lain Australia, Selandia Baru dan Inggris Pollit dan Bouckaert dalam Harun, 2009. Menurut Harun (2009) bahwa standar akuntansi yang dipakai oleh lembaga pemerintahan tersebut dibuat dan disebarluaskan oleh suatu organisasi akuntan independen yang anggota-anggotanya berasal dari berbagai lembaga seperti akuntan
1
2
publik, konsultan dan akuntan yang berkerja di badan-badan pemerintah yang bertugas untuk penjaminan netralitas standar akuntansi dari pihak tertentu. Tetapi adanya resiko yang terjadi dibalik keberhasilan tersebut antara lain yaitu, beban atau biaya yang menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan komitmen politik yang mungkin berubah. Menurut Harun (2009) bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual tersebut yaitu antara lain Masalah legitimasi hukum atas Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010, masalah praktik akuntansi menurut SAP (Standar akuntansi pemerintah) berbasis akrual terkait teknik pencatatan dan pelaporan, masalah strategi penerapan basis akrual sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua entitas pemerintahan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, menurut Hill (1999) bahwa tantangan yang menghambat reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia antara lain 1) Penyusunan standar yang tidak independen 2) Produk hukum yang saling bertentangan 3) Minimnya dukungan politik elit pemerintah 4) Kurangnya respon dari DPR dan masyarakat 5) Kurangnya staf yang berkualitas. Namun dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 memiliki banyak kendala dan permasalahan, sebagai contohnya yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, dan pada tanggal 26 November 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi berdiri pada tanggal 3 April 2009.
3
Sebagai kabupaten yang baru berdiri, maka Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu penyesuaian yang lebih mendalam dan pemahaman yang tinggi dalam menerapkan basis akrual tersebut. Sehingga tidak terjadi permasalahan dalam penerapan basis akrual tersebut secara penuh dan baik. Pada kenyataannya Kabupaten Tulang Bawang Barat belum bisa secara penuh dalam menerapkan basis akrual tersebut. Walaupun dalam PP No. 71 Tahun 2010 telah memberikan tenggang waktu hingga akhir tahun 2014, namun Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mampu memenuhi secara penuh dan baik dalam penerapan basis akrual. Kabupaten Tulang Bawang Barat belum melaksanakan basis akrual secara penuh dikarenakan kurangnya pelatihan yang diikuti oleh aparatur pemerintah daerah dan fasilitas yang kurang mendukung. Apabila aparatur pemerintah daerah telah mengikuti pelatihan tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual maka dirasa Kabupaten Tulang Bawang Barat akan siap sepenuhnya dalam penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini harus diimbangi dengan fasilitas yang mendukung. Agar kinerja aparatur pemerintah daerah akan maksimal. Selain kurangnya pelatihan yang diikuti dan fasilitas yang kurang mendukung latar belakang pendidikan aparatur pemerintah daerah yang tidak sesuai dirasa merupakan salah satu faktor penyebab belum terlaksananya basis akrual secara penuh. Apabila aparatur pemerintah daerah sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya maka SAP berbasis akrual akan mudah diterapkan.
4
Disamping itu diperlukan juga sistem informasi yang mendukung baik dari segi hardware maupun software. Karena dengan adanya hardware maupun software yang mendukung maka kerja aparatur pemerintah akan maksimal. Sehingga basis akrual yang diharapkan belum dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian setyaningsih (2013) dengan judul “Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian setyaningsih (2013) yaitu penelitian setyaningsih mengunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Dimana Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 40 responden yang ada dalam di SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang memahami atau yang terlibat dalam penerapan SAP Berbasis Akrual. Kemudian data kuesioner yang dikumpulkan akan diolah menggunakan Program SPSS. Penelitian yang dilakukan ini juga menambah 2 variabel independen yaitu pelatihan yang diikuti dan sistem informasi sehingga diharapkan dapat memperoleh bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Seiring dengan bertambahnya usia Kabupaten Tulang Bawang Barat, diharapkan dapat menerapkan basis akrual secara baik dan sesuai dengan harapan pemerintah sebagai perwujudan PP No. 71 Tahun 2010. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan juga dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu,
5
kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik. Dalam penerapan basis akrual juga perlu ditunjang dengan kesiapan dan pemahaman aparatur daerah tersebut tentang basis akrual yang akan diterapkan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan juga tentang bagaimana tata cara pelaksanaan basis akrual tersebut agar berjalan dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya Kabupaten Tulang Bawang Barat mampu menerapkan standar akuntasi berbasis akrual dengan baik dan yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENERAPKAN
APARATUR
STANDAR
PEMERINTAH
AKUNTANSI
DAERAH
PEMERINTAH
DALAM
BERBASIS
AKRUAL (Studi empiris pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”. B. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang diduga berpengaruh dalam penerapan standar akuntansi pemerintah adalah pelatihan yang diikuti, latar belakang pendidikan, kualitas fasilitas dan sistem informasi. C. Rumusan Masalah Berdasarkan Pemikiran diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Apakah pelatihan yang diikuti aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
6
2. Apakah latar belakang pendidikan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual ? 3. Apakah kualitas fasilitas yang tersedia pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual ? 4. Apakah sistem informasi yang tersedia pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh terhadap positif penerapan SAP berbasis akrual ? D. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah : 1. Pelatihan yang diikuti aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 2. Belakang pendidikan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 3. Kualitas fasilitas yang tersedia pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 4. Sistem informasi yang tersedia pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
7
E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat saat kuliah. 2. Bagi Akademisi Bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping psebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 3. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan basis akrual, tentang faktor-faktor pendukung dalam penerapannya di lapangan dan langkah-langkah untuk mewujudkan/ mencapai faktor-faktor.
