BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Indonesia sebagai negara yang sangat rawan terhadap bencana telah
mengalami rentetan bencana dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir baik bencana alam maupun bencana sosial. Menurut Indiyanto, (2012:22), rentetan kejadian alam yang menimbulkan bencana, jika dicermati dengan seksama sebenarnya adalah proses dan fenomena alam yang menimpa manusia. Rentetan kejadian bencana menyadarkan kita bahwa bagaimanapun manusia sulit menghindar dari ancaman bencana, karena banyak terjadi di luar kendali manusia. Manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mengenali gejala dan memahami adanya potensi bencana. Kemampuan manusia tersebut merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan dampak bencana terhadap manusia dan lingkungannya. Kesadaran masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana sangat diperlukan bahwa mereka hidup di lingkungan yang berpotensi terjadinya bencana. Mereka harus hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya, namun selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat harus mengetahui keberadaan ancaman bencana, tingkat ancaman bencana dan gejala-gejala alam yang terjadi sebelum ancaman berubah menjadi bencana. Kejadian bencana yang sering dialami oleh Indonesia dari berbagai bencana yang terjadi adalah bencana banjir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kejadian per bencana yang terjadi di Indonesia seperti pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Jumlah Kejadian Per bencana dari tahun 2002-2010
Sumber: Jurnal BNPB, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011, hal. 37. Gambar 1.1 menunjukan bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi yakni 3.347 kejadian, disusul kekeringan yakni 1.293 kejadian dan angin topan yakni 1.292 kejadian. Banyaknya kejadian bencana banjir yang dialami Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa. Indiyanto (2011:22) mengatakan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia telah menimpa banyak tempat
dengan
intensitas yang berlainan. Jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Suprapto bahwa korban meninggal akibat bencana banjir terus meningkat seperti pada Gambar 1.2.
Gambar 1.2. Grafik Korban Meninggal akibat Banjir Sumber : Jurnal BNPB, Volume 2, Nomor 2, 2011, hal. 38
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah kejadian bencana banjir yang terjadi di Indonesia ada 607 kejadian dengan jumlah korban meninggal 1.016 orang. Hal ini menyiratkan bahwa seiring dengan banyaknya jumlah kejadian bencana banjir maka diikuti juga dengan jumlah korban meninggal. Melihat kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah di wilayah Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Upaya penanggulangan bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Laporan IFRCRCS (2005) dalam Indiyanto (2012:23) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan alokasi perhatian pada kebencanaan sejak 1966 dengan pembentukan tim penanggulangan kondisi darurat yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1979 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana juga telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 1993-1999 (Repelita V) yang mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Laporan IFRCRCS (2005) dalam Indiyanto (2012:23) lebih lanjut melaporkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengarahkan upaya penanggulangan bencana ke dalam strategi pembangunan nasional melalui publikasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga telah mempublikasikan aturan turunan yang mengatur masalah penanggulangan bencana untuk melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2007, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Pemerintah telah mengamanatkan tiap wilayah yang memiliki potensi ancaman bahaya untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dimaksud sebagai pemegang kendali koordinasi multi sektor saat terjadi bencana. Terbentuknya lembaga BPBD di setiap daerah berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD menyiratkan adanya kelembagaan pemerintah daerah yang dapat menjadi koordinator antar instansi atau lembaga terkait dalam penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kerawanan bencana kategori tinggi. Menurut UNDP Report (2012:24), bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Nias Utara adalah gempabumi, tsunami, tanah longsor dan banjir. Bencana banjir di Kabupaten Nias Utara sering terjadi karena ketidakmampuan lahan untuk mengendalikan limpasan permukaan pada intensitas hujan tertentu dan pasang laut. UNDP Report (2012:115) melaporkan lebih lanjut bahwa bahaya banjir di Kabupaten Nias Utara memiliki potensi yang bervariasi mulai dari rendah, sedang dan tinggi. Potensi bencana banjir di Kabupaten Nias Utara dapat dilihat pada peta indeks risiko bencana banjir seperti pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3. Peta Indeks Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Nias Utara Sumber: UNDP, 2012
Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Utara memiliki risiko bencana banjir kategori tinggi. Sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Utara adalah 5 (lima) kecamatan memiliki risiko bencana kategori tinggi, 4 (empat) kecamatan memiliki risiko bencana kategori sedang dan 2 (dua) kecamatan memiliki risiko kategori rendah. Berbasis dari kondisi wilayah Kabupaten Nias Utara yang memiliki potensi bencana kategori tinggi dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organsasi dan Tata Kerja BPBD di bentuk lembaga penaggulangan bencana yakni BPBD. Lembaga BPBD di Kabupaten Nias Utara terbentuk pada tanggal 22 Nopember 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara. Pembentukan BPBD di Kabupaten Nias Utara diikuti juga dengan
pembentukan Dinas Sosial menjadi satu dinas daerah yang terpisah dari Dinas Kesehatan. Hai ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. 1.2
Perumusan Masalah Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Sumatera Utara yang memiliki kerawanan bencana banjir. Berdasarkan Laporan Kesbangpollinmas Tahun 2012 dan BPBD Kabupaten Nias Utara tahun 2013 bahwa dari potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Nias Utara, bencana banjir memiliki dampak paling besar terhadap masyarakat dibandingkan dengan jenis bencana yang lain. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kejadian bencana dan dampaknya terhadap masyarakat Tabel 1.1. Kejadian dan Dampak Bencana Terhadap Masyarakat Selama 3 Tahun (2010 s/d 2012) Di Kabupaten Nias Utara
Sumber : Laporan Kesbang 2012 dan BPBD Tahun 2013 Kejadian bencana di Kabupaten Nias Utara seperti pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa bencana banjir memberikan dampak paling besar dengan jumlah pengungsi 13.761 orang dari 19 jumlah kejadian bencana. Banyaknya jumlah pengungsi bencana banjir di Kabupaten Nias Utara menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana banjir yakni pendistribusian kebutuhan
pokok yang kurang merata, pelayanan kesehatan yang terbatas dan persediaan tempat penampungan sementara yang kurang memadai. Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara pada tahap tanggap darurat dari beberapa kejadian yang terjadi bertentangan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dalam UU No.24 Tahun 2007 pasal 54 berbunyi “penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar”. Berdasarkan laporan UNDP 2012 bahwa dari beberapa kejadian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Nias Utara adalah banyaknya pengungsi yang mengeluh akibat permasalahan yang mereka hadapi pada saat datang bencana banjir dan di tempat pengungsian. Beberapa keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi telah dicatat oleh UNDP 2012 seperti pada Tabel 1.2. Tabel 1.2. Keluhan dan Permasalahan yang dihadapi pengungsi pada saat bencana banjir di Kabupaten Nias Utara
Sumber: UNDP, 2012
Keluhan dan permasalahan yang dialami oleh pengungsi seperti pada Tabel 1.2 menunjukkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara dalam tanggap darurat penanggulangan bencana banjir tidak berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini senada dengan yang diinformasikan oleh Surat Kabar Harian Nias Bangkit tangga 12 Desember 2012 bahwa penanganan pengungsi pada beberapa kejadian bencana banjir tahun 2012 di Kabupaten Nias Utara kurang tertangani dengan baik dengan banyaknya pengungsi yang menguluh karena pemerintah daerah terlambat memberikan bantuan, distribusi logistik kurang merata dan pelayanan kesehatan tidak memadai. Tiga lembaga pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat adalah BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan tidak cepat menangani permasalahan yang dialami oleh pengungsi. Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti memberikan batasan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara? 1.3
Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari lembaga penelitian
maupun dari civitas akademik perguruan tinggi pasti memiliki tujuan dari penelitian yang dilakukan. Begitu juga dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk: 1.
Mengkaji kapasitas kelembagaan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara.
2.
Mengkaji kapasitas sumberdaya manusia dalam tanggap darurat penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara.
3.
Mengkaji kapasitas keuangan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara.
4.
Menemukenali
kapasitas
yang
berpengaruh
dalam
tanggap
darurat
penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nias Utara. 1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis pada
berbagai pihak, seperti diuraikan berikut ini. 1.
Manfaat akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kajian kapasitas dalam tanggap darurat
penanggulangan bencana
banjir dan juga memberikan nilai guna ilmiah bagi berbagai pihak yang membutuhkan sebagai dasar pentingnya kapasitas dalam tanggap darurat penanggulangan banjir di berbagai daerah. 2.
Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan yang dapat dimanfaatkan
oleh
pengambil
keputusan
untuk
penanggulangan bencana banjir pada fase tanggap darurat.
memperbaiki
kinerja
