BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Masyarakat dan pemerintah adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat memerlukan suatu
bentuk pemerintahan dan
sebaliknya pemerintah memerlukan masyarakat. Untuk membentuk suatu komponen masyarakat yang baik diperlukan pemerintahan yang baik dan untuk membentuk pemerintahan yang baik diperlukan peran serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan hal terbaik tanpa kepercayaan kepada pemerintah (Halimatussa'diyah, 2012). Oleh karena itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merupakan komponen yang tidak bisa diremehkan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah merupakan isu yang kompleks dan multidimensional (Ari & Norrbacka, 2009) karena kepercayaan masyarakat berdampak terhadap pemerintah. Penyataan ini didukung hasil penelitian Fard & Rostamy (2007) bahwa kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apabila kinerja pemerintah itu baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja pemerintah itu buruk maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun.
1
Fenomena yang terjadi saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
mengalami
penurunan
yang
mengakibatkan
peningkatan
kriminalitas kepada politisi, administrasi publik, dan masyarakat (Welch, dkk; 2004). Hasil survei yang dilakukan oleh American Customer Satisfaction Index (ACSI) menyatakan bahwa terjadi penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah federal (Anonymous, 2006). Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggaran negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan (Daniprawiro, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Charta Politika yang melibatkan 2000 responden lebih dari 50% menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini (Wijaya, 2012). Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat menimbulkan aksi-aksi yang merugikan seperti demonstrasi massa dan premanisme di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat menganggap itulah satu-satunya jalan keluar (Guslina, 2012). Hasil-hasil penelitian menunjukan beberapa penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diantaranya adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Nye, dkk dalam Welch, dkk, 2004). Kondisi ini mengindikasikan dua hal, yaitu pada praktiknya memang terjadi gap antara ekspektasi masyarakat dengan kinerja pemerintah sesungguhnya, yaitu kondisi yang di dalamnya pemerintah tidak dapat mencapai kinerja sesuai harapan masyarakat atau mungkin saja tidak tersedianya informasi yang
2
terkait dengan kebijakan dan kinerja pemerintah yang sesungguhnya bagi masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Penyebab lain ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah pada syarat pelimpahan wewenang masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola pelayanan masyarakat, masyarakat menganggap pemerintah melakukan tindakan-tindakan tidak etis (Ari & Norrbacka, 2009) dengan kewenangan yang diberikan. Dua bentuk ketidakpercayaan masyarakat ini adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan etika pemerintah, dengan kata lain masyarakat akan percaya kepada pemerintah apabila mereka merasa puas dengan pelayanan pemerintah, dan kepuasan tersebut akan diperoleh apabila dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan pelayanan dan capaian kinerja pemerintah. Untuk mencapai kepuasan masyarakat maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah yang berguna untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah (Grosso & Gregg, 2011), karena apabila pemerintah tidak akuntabel dan transparan akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Judith dkk, 2009) serta timbulnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Ridha & Basuki, 2012). Akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah
3
melaksanakan akuntabilitas karena kewajiabn dan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah (Akbar dkk, 2012). Regulasi sudah ada sebelumnya ditambah dengan ekspektasi publik kepada pemerintah berperan penting dalam paraktik manajemen pemerintah daerah (Akbar, 2011). Penuruan kepercayaan masyarakat mendorong reformasi manajemen publik yang dikenal dengan New Public Management (NPM) (McNabb, 2009; Van de Walle, 2011 dalam Grimmelikhuijsen; 2012). Langkah penerapan NPM bertujuan untuk menciptakan suatu tatakelola pemerintahan yang baik yang dikenal dengan nama good governance government.
Undang-undang
No
28
Tahun
1999
tentang
Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam bab II pasal dua menyatakan bahwa penyelenggaran negara harus meliputi asas-asas yaitu (1) Asas Kepastian Hukum, (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (3) Asas Kepentingan Umum, (4) Asas Keterbukaan, (5)
Asas Proporsionalitas, (6) Asas Profesionalitas, dan (7) Asas
Akuntabilitas. Berdasarkan isi pasal tersebut jelas bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Selain Undang-undang No 28 Tahun 1999, pengaturan tentang akuntabilitas juga dijelaskan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
yang
menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
4
pokok dan fungsinya serta kewenangan strategik yang ditetapkan oleh masingmasing instansi. Penelitian mengenai peranan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya adalah Fard & Rostamy (2007) yang meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metoda survei untuk mengetahui bagaimana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan peningkatan kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintah. Hasil-hasil
penelitian
yang
berhubungan
dengan
transparansi
pemerintah telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu diantaranya Tolbert & Mossberger (2006) dan Welch, dkk (2004). Tolbert & Mossberger (2006) menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah tetapi hal tersebut tidak secara
keseluruahan
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
kepada
pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Welch, dkk (2004) menguji hubungan penggunaan e-government dan web site pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan
penggunaan
5
e-government dan web site
pada
masyarakat berhubungan positif dengan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas menjadi kurang berarti tanpa transparansi dan sebaliknya transparansi menjadi tidak berarti tanpa akuntabilitas, sehingga keduanya saling melengkapi karena akuntabilitas tanpa transparansi justru akan menimbulkan peluang tidak baik bagi pemerintah (Prast, 2012). Oleh karena itu penelitian ini akan menggabungkan pengaruh akuntabilitas dan transparansi kepada kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan menggunakan konteks pemerintahan di Indonesia. Penelitian di Indonesia mengenai akuntabilitas dan transparansi masih kurang. Oleh karena itu penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap karena setiap negara mempunyai karakteristik budaya yang berbeda. Menurut Hofstede (1991) karakteristik budaya di Indonesia adalah kurang individualisme, jangkauan kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan lebih maskulin dibanding budaya barat (Jermias & Setiawan, 2008).
1.2.Rumusan Masalah Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan karena pelaksanaan pemerintahan sebagai wujud amanah masyarakat harus dilakukan dengan dukungan masyarakat (Nawawi, 2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tanpa adanya kepercayaan masyarakat, mustahil suatu pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik. Namun, saat ini ada kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada
6
pemerintah Indonesia yang disebabkan karena masyarakat merasa tidak puas dengan
pemerintah.
Kepuasan
masyarakat
kepada
pemerintah
akan
mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Ari & Norrbacka, 2009). Masyarakat memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah untuk menilai hasil kinerja pemerintah sehingga menentukan penilaian masyarakat kepada pemerintah mengenai kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Rachmadi, 2002).
1.3.Pertanyaan Penelitian: Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah: 1. Apakah akuntabilitas pemerintah daerah mempengaruhi kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah? 2. Apakah
transparansi
pemerintah
daerah
mempengaruhi
kepuasan
masyarakat kepada pemerintah daerah? 3. Apakah kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah?
1.4.Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: 1. Pengaruh akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasan masyarakat. 2. Pengaruh transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan masyarakat.
7
3. Pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
1.5.Motivasi penelitian Motivasi penelitian ini berdasarkan fenomena sekarang bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat merasa tidak puas terhadap apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak menaruh kepercayan kepada pemerintah.
1.6.Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi empiris, teoritis, dan praktis. Kontribusi-kontribusi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 2. Kontribusi teori, untuk memperkuat teori mengenai akuntabilitas, transparansi, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat. 3. Kontribusi praktis, untuk memberikan kontribuasi kepada pemerintah dalam memahami bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.
8
1.7.Sistematika Penulisan Proposal ini ditulis disajikann dengan cara sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan Pada bab ini disajikan gambaran mengenai alasan yang mendasari penelitian ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II: Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis Pada bab ini disajikan tinjauan teori mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi serta kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian. Bab III: Metoda Penelitian Pada bab ini dijelaskan mengenai metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metoda penelitian berisi mengenai desain penelitian, populasi, sampel, variabel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan pilot study. Bab IV: Analisis dan Pembahasan Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dan pembahasan data. Analisis dan pembahasan ini berisi mengenai analisis dan pembahasan dari masing-masing metoda yang digunakan baik kuantitatif maupun kualitatif.
9
Bab V: Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran Penelitian Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.
10
