BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan suatu tujuan utama. Hal ini juga merupakan tujuan utama negara kita, Indonesia. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi hal – hal diluar ekspektasi yang dapat mengganggu tumbuhnya perekonomian suatu negara. Perekonomian Indonesia selama periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 banyak mengalami perkembangan, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran segala unsur dalam suatu negara tersebut yang berasal dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia terjadi krisis yang juga melanda beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Krisis tersebut menjadi salah satu hal yang paling menarik mengingat kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang singkat dan menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar secara drastis. Salah satu komponen dari perekonomian Indonesia yang cenderung kuat terhadap adanya shock dan tetap bertahan bahkan mengalami perkembangan positif selama sebelum dan sesudah periode krisis (dalam penelitian ini pada periode 1995 – 2011) yaitu PDB atau GDP (Gross Domestic Product). Hal ini didukung dengan data yang ada dalam Asian Development Bank yang datanya menunjukan bahwa trend GDP terus mengalami peningkatan. Berikut adalah grafik perkembangan trend GDP Indonesia.
1
Gambar 1.1 Total Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 1995-2011 (Dalam Milyar Rupiah)
Sumber : Asian Development Bank 2014
Menurut pengamatan Mankiw sebagai salah satu ekonom besar dunia, PDB atau GDP (Gross Domestic Product) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara dalam satu periode. Namun, GDP ternyata masih belum dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Dalam teori ekonomi makro, PDB per orang (kapita) sepertinya merupakan proyeksi ukuran kesejahteraan yang cukup alamiah. PDB per kapita menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada rata – rata penduduk, namun di balik rata – rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami setiap orang. Pada akhirnya, kita dapat
2
menyimpulkan bahwa PDB merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw, 2006). Hansen dan Rand pada penelitiannya terhadap FDI yang dilakukan pada tahun 2004, menunjukan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) atau yang disebut dengan investasi asing langsung juga merupakan suatu indikator lain yang dianggap
berpengaruh
terhadap
kondisi
perekonomian
Indonesia
yang
berhubungan erat dengan GDP atau pendapatan nasional bruto sebagai proxy pembangunan ekonomi. Menurut teori dan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, FDI juga ternyata memiliki pengaruh terhadap GDP baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara di lain sisi GDP hanya memperlihatkan pengaruh jangka pendek saja terhadap FDI (Hansen & Rand, 2004). FDI inward juga dipengaruhi oleh keadaan kelembagaan dan kondisi Governance suatu negara, diasumsikan apabila keadaan tata kelola pemerintahan itu stabil, maka FDI yang diterima negara tersebut akan meningkat. Seperti yang tercantum dalam ilmu baru New Institutional Economics. Ilmu ini yang disebut juga sebagai NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan (institutional environment) pada level makro dan mikro. Williamson mendeskripsikan institutional environment sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal/hukum yang memapankan kegiatan produksi pertukaran dan distribusi. Pada level ekonomi kelembagaan mikro, berkutat ada masalah tata kelola kelembagaan (institutions of governance). Singkatnya institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit baik dalam
3
skala nasional maupun internasional bisa berjalan dengan baik walaupun akan ada unsur kompetisi. Istilah ini disebut dengan kualitas kelembagaan (good governance), semakin baik kelembagaan tersebut dilaksanakan, maka akan semakin baik pula ketertarikan pemasukan investasi asing langsung (FDI) pada suatu negara terebut, termasuk pula di negara kita Indonesia. Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki perekonomian dengan pendapatan perkapita rendah dan belum merata, namun memiliki keinginan untuk mengejar perekonomian negara maju, harus dapat menambah modal dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, sesuai dengan teori Mankiw pada bukunya yang berjudul The Principle of Economics, aktifitas penanaman modal asing secara langsung adalah sebuah keniscayaan dalam pembangunan ekonominya. Hal tersebut selain dapat meningkatkan modal sebagai biaya pembangunan
juga
menciptakan
lapangan
pekerjaan
dan
mengurangi
pengangguran yang pada akhirnya dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Krugman, dalam melakukan pembangunan ekonomi, suatu negara hendaknya juga akan memikirkan cara lain selain membuka peluang FDI yaitu dengan melakukan hutang luar negeri. Namun, dalam setiap kegiatan perekonomian internasional tersebut yang menjadi faktor utama adalah kurs. Kurs adalah sebuah harga mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya (Krugman, 1994:73). Kurs dalam hal ini juga memiliki kurs acuan internasional yaitu dollar. Kurs juga merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi produk domestik bruto. Hal ini yang membuat penelitian ini
4
menggunakan data yang menggunakan mata uang asing (dollar) yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kurs dengan PDB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, kurs juga dipengaruhi kuat oleh gejolak perekonomian suatu negara seperti fluktuasi kurs yang sangat terlihat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir periode 1990-2000 saat terjadi krisis di Asia Tenggara. Berikut ini adalah gambar grafik yang menunjukan adanya fluktuasi tersebut . Gambar 1.2 Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat Tahun 1995-2011 (Rp/$)
Sumber : Asian Development Bank 2014
Hutang luar negeri merupakan suatu fenomena menarik yang banyak terjadi di negara – negara berkembang di seluruh dunia setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada paruh tahun 1997. Adanya harapan terjadinya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan negara dengan pemberian hutang luar negeri membuat sulitnya negara – negara berkembang khususnya Indonesia
5
lepas dari jerat hutang luar negeri tersebut. Selain itu, data dari Asian Development Bank yang menunjukan bahwa kecenderungan hutang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan walaupun adakalanya juga mengalami penurunan. Hutang luar negeri ditunjukan pada tahun 1995 sebesar $124.388,68M mengalami kenaikan menjadi $213.540.85M pada tahun 2011. Berikut ini adalah grafik yang melihatkan trend pada hutang luar negeri. Gambar 1.3 Total Hutang Luar Negeri Indonesia pada Tahun 1995-2011 (Dalam Milyar Dollar)
Sumber : Asian Development Bank 2014
Todaro menjelaskan bahwa adanya kemiskinan dan keterbelakangan negara yang sedang berkembang tetapi didasari oleh keinginan mengejar ketertinggalan perekonomian negara maju namun tanpa melihat realitas kondisi ekonomi negaranya, telah menghanyutkan mereka dengan ketergantungan hutang luar negeri yang kronis (Todaro, 1998).
Tabel 1.1 Emperical Gap, Policy Gap, & Theoritical Gap
6
Empirical Gap
Policy Gap
Theoritical Gap
Tingkat PDB Indonesia
Undang-Undang tentang
Telah dilakukan beberapa
terus mengalami trend
Penanaman Modal Asing
penelitian sebelumnya
kenaikan walaupun hal
pertama diciptakan pada
yang menunjukan bahwa
tersebut diasumsikan
tahun 1967 (UU No. 1
negara berkembang akan
turut didukung oleh
Tahun 1967) dan Undang- terus membutuhkan
kenaikan jumlah
Undang tentang
injeksi dana instan dari
bantuan luar negeri
Penanaman Modal Dalam
negara maju untuk
melalui peminjaman
Negeri (UU No. 6 Tahun
mengejar
hutang dan FDI
1968) dan kembali
ketertinggalannya
diperbarui menjadi UU No. 25 Tahun 2007 yang pemberlakuannya dipersoalkan banyak pihak karena ketentuan yang memberikan izin hak guna usaha lahan selama 95 tahun di depan yang mana di mata para penentang RUU tersebut, aturan itu bakal menyengsarakan rakyat.
Kurs Indonesia
Banyaknya kontroversi
Tercapainya
cenderung rendah dan
yang terjadi pada undang-
kesinambungan antara
lemah dibandingkan
undang tersebut tak lain
kondisi kurs, penanaman
negara lain terutama
karena isinya yang agak
FDI, dan peminjaman
Amerika Serikat. Trend
bertentangan dengan
hutang luar negeri yang
kurs ini semakin rendah
Pasal 33 ayat (2) dan ayat
dilakukan untuk mencapai
di tahun 2014 bahkan
(3) UUD 1945 yang
kesejahteraan masyarakat
7
mencapai angka
menyebutkan bahwa
adalah tujuan utama.
Rp11.887/$ di awal Juli
cabang-cabang produksi
Tidak hanya untuk
tahun 2014.
yang penting bagi negara
menginjeksi pertumbuhan
dan yang menguasai hajat
ekonomi tapi juga untuk
hidup orang banyak
menciptakan pemerataan
dikuasai oleh negara.
ekonomi di Indonesia.
Menurut pasal itu pula, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hal inilah yang mendasari pentingnya dilakukan suatu penelitian tentang hubungan hutang luar negeri dengan indikator ekonomi lain seperti GDP atau pendapatan nasional bruto suatu negara yang berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan ekonomi pasca krisis moneter. Hal tersebut yang menjadi dasar keinginan peneliti untuk membuat penelitian yang menjelaskan hubungan antara kegiatan perekonomian skala internasional seperti FDI, Hutang Luar Negeri, dan Kurs luar negeri terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang dijelaskan melalui keadaan PDB. Terlebih lagi saat ini Indonesia akan dihadapkan dengan keterbukaan
ekonomi
yang
lebih
besar
pada
tahun
2015
saat
akan
diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) sebagai akronim dari AEC (Asean Economic Community). Oleh karena itu, menurut ilmu New Institutional Economics (NIE), dibutuhkan kondisi kelembagaan yang baik dari dalam negeri
8
untuk memperkuat kondisi perekonomian (Wihana, 2007). Kelembagaan yang baik salah satunya dapat digambarkan dengan keadaan Good Governance suatu negara yang menurut World Bank meliputi indikator Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Contol of Corruption di Indonesia (Williamson, 2000).
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar
belakang
yang
telah
diuraikan,
maka
pokok
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tentang pengaruh pemasukan Foreign Direct Investment, kurs, dan hutang luar negeri sebagai kegiatan perekonomian internasional terhadap pembangunan ekonomi yang diproyeksikan oleh Produk Domestik Bruto / GDP, yang dirumuskan sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah pengaruh Foreign Direct Investment terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia?
2.
Bagaimanakah pengaruh Kurs terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia?
3.
Bagaimanakah pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia?
1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
9
1.
Untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia.
2.
Untuk menganalisis pengaruh Kurs terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia.
3.
Untuk menganalisis pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap keadaan PDB riil per kapita di Indonesia.
1.4
Batasan Masalah
Peneliti akan hanya melakukan penelitian pada periode 1995 – 2011, walaupun sampel waktu sebenarnya dapat diperluas, namun karena keterbatasan data yang diperoleh oleh penulis tidak memadai maka sampel waktu yang digunakan adalah pada waktu tersebut. Penulis melakukan penelitian pada negara Indonesia. Penelitian ini tidak mengikutsertakan variabel lain karena terfokus pada apakah variabel FDI, kurs, dan hutang luar negeri yang diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
1.5
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat: 1. Bagi lingkungan akademisi
dapat
menjadi
referensi
penelitian
berikutnya dalam bidang ekonomi pembangunan.
10
2. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan ekonomi berskala internasional dan memanfaatkan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat. 1.6
Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab 1 berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi uraian teori dan penelitian-penelitian terlebih dahulu mengenai FDI, kurs dan hutang luar negeri yang memperkuat penelitian ini, serta metode analisis yang digunakan. Bab 3 berisi pembahasan dari data dan hasil temuan berdasarkan metode yang digunakan. Bab 4 berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.
11
