BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah
berkembang di dunia. Sehingga isu mengenai pembangunan nasional merupakan fokus utama dari sebuah negara yang sedang berkembang. Menurut Waluyo (2008; 2), pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Melakukan pembangunan nasional di negara-negara berkembang pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah melakukan pendanaan bagi pembangunan nasional adalah suatu usaha yang tidak mudah. Dana yang diperoleh dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Asal dana pembangunan yang diperoleh dari luar negeri adalah pinjaman yang diberikan oleh negara lain dan hibah yang diberikan oleh negara lain. Sedangkan asal dana pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri terdiri dari tiga pendanaan yaitu kegiatan ekspor, penghasilan dari minyak dan gas bumi, dan penerimaan pajak dari masyarakat. Menurut Waluyo (2008; 2), salah satu usaha
1
2
untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang sangat potensial dari dalam negeri dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Salah satu yang harus diperhatikan adalah penarikan pajak yang dilakukan perusahaan atau badan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pajak sebagai sumber dana dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam jurnal nya David Umoru dan M.A Anyiwe dijelaskan bahwa “the tax system is basically structured in such a way as to contribute to economic growth through income generation”. Yang diartikan bahwa “sistem pajak pada dasarnya disusun sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan.” Penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting dalam pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena 70% pendapatan negara berasal dari pajak. APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional,
3
mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa penerimaan terbesar negara adalah dari pajak.
Sumber: Kemenkeu
Gambar 1.1 Sumber Penerimaan Negara
Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan salah satu dari kekayaan tersebut. Kita dapat jumpai berbagai daerah di Indonesia dikenal sebagai penghasil komoditas tambang, seperti nikel, biji besi, tembaga, bauksit, timah, emas, perak, dan batubara. Pendapatan yang diterima perusahaan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke negara. Dari sistem pajak itulah negara kita mendapatkan pendapatan dari sektor pertambangan.
4
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak salah satunya adalah Badan, yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Mardiasmo (2011; 155) Peran perpajakan sangat penting bagi APBN. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui
5
seberapa besar potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Secara sektoral, perlu juga diketahui sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak secara optimal (leading sectors) maupun sektor-sektor yang belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap penerimaan perpajakan dan juga belum optimal dalam pemungutan pajaknya (undertax).
Tabel 1.1 Potensi Penerimaan dan Daya Pajak PPh Non Migas
Data tabel 1.1 di atas adalah potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan
Nilai
(PPN)
pada
tahun
2012
tetapi
masih
dapat
merepresentasikan pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi PPh pada sektor pertambangan penggalian sebesar 140,96 triliun tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar 43,48 triliun berarti hanya 30,8% besar pajak yang diterima negara.
6
Sektor pertambangan baik migas maupun nonmigas memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan baik melalui pajak maupun non pajak. Penerimaan pajak yang berasal dari sektor pertambangan bersumber dari Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik PPN dalam negeri maupun PPN Impor. Namun kontribusi penerimaan pajak sektor ini mengalami penurunan baik secara persentase maupun absolut. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat begitu besarnya potensi sumber daya tambang di Indonesia. Saat ini Indonesia ditetapkan oleh United States Geological Survey (USGS) menduduki peringkat ke-6 sebagai Negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu dari potensi bahan galiannya untuk batu bara Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai
“ANALISIS
KONTRIBUSI
PAJAK
PENGHASILAN
PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA TAHUN 2009-2013”
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka
permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
7
Bagaimana kontribusi dan pengaruh pajak penghasilan perusahaan sektor pertambangan non migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap total penerimaan pajak negara.
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini bila dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah untuk mengetahui kontribusi dan pengaruh pajak penghasilan perusahaan sektor pertambangan non migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap penerimaan pajak negara.
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1. Bagi Penulis Dapat memberi pengetahuan kepada peneliti tentang besar kontribusi pajak penghasilan perusahaan sektor pertambangan, menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa laporan keuangan. 2. Bagi Instansi Terkait Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan laporan keuangan.
8
3. Bagi Penelitian Selanjutnya Dapat dijadikan sumber dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai pajak penghasilan badan.
1.5
Waktu dan Lokasi Penelitian Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka
menyusun Skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan dengan mengakses www.idx.co.id. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai.
