BAB I PENDAHULUAN. sebagai gagasan pemersatu bangsa Indonesia dengan tujuan melanjutkan revolusi kita

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Nasakom merupakan hasil buah pikiran Presiden Soekarno yang dijadikannya sebagai gagasan pemersatu bangsa Indonesia dengan tujuan melanjutkan revolusi kita yang belum selesai dengan berpedoman pada Pancasila. Nasakom merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme meskipun sebelumnya pada tahun

1920-an

Presiden

Soekarno

menyebutnya

dengan

persatuan

antara

Nasionalisme, Islam dan Marxisme yang digunakan dalam melawan imprealisme dan kolonialisme penjajah. Gagasan Nasakom dan proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang terkandung dalam pidato yang selanjutnya dikenal sebagai Manipol USDEK. Ketika munculnya periode Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno muncul sebagai tokoh pemimpin yang merupakan pusat kekuasaan untuk mencerminkan konsep “terpimpin” dalam penamaan Demokrasi Terpimpin tersebut. Menurutnya, Demokrasi Terpimpin ialah suatu demokrasi yang dipimpin, dalam hal ini ialah Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan yang harus diikuti oleh rakyat. Oleh sebab itu semua gagasan yang ia keluarkan pun harus diikuti dan dijadikan ideologi bersama termasuk ideologi Nasakomnya.

Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mulai memberi penekakan pada gagasannya yang kini dinamakan Nasakom. Tampaknya, gagasan ini mengandung makna bahwa PNI (untuk nasionalisme), NU (untuk agama), dan PKI (untuk komunisme) agar dapat bersama-sama berperan dalam pemerintahan di segala tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain akan didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa (Ricklefs, 2008: 556). Menurut Presiden Soekarno, Nasakom merupakan perasaan dari Pancasila yang diperas kembali menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Jadi, siapa yang anti Nasakom berarti ia anti Pancasila. Sebenarnya, Presiden Soekarno membiarkan masyarakat untuk membuat interpretasi sendiri terhadap konsep/ideologinya itu. beliau hanya mengatakan, bahwa dirinya merupakan perasaan dari Nasakom (Soerojo, 1988: 108). Nasakomisasi adalah suatu upaya menerapkan konsep Nasakom dalam segala bidang untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia atau dengan kata lain bahwa Nasakomisasi adalah menjadikan hal-hal yang ada dibuat menjadi bersifat Nasakom. Begitu pun dengan Presiden Soekarno yang mengeluarkan gagasan Nasakom tersebut, ia menginginkan bahwa ideologi atau nasakomnya dijadikan salah satu ideologi bangsa Indonesia yaitu dengan cara mensejajarkan kedudukan Nasakom dengan Pancasila. Demi mewujudkan cita-citanya, ia mencoba melakukan penyisipan misi Nasakom pada semua gerakan, partai, organisasi masa bahkan dalam tubuh angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia khususnya TNI-AD yang bertujuan sebagai alat penyeimbang kekuatan tentara/TNI-AD pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satu bentuk Nasakomisasi ini terlihat pada pidato-pidato Presiden


3

Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin dan diadakannya kursus kilat kader Nasakom pada tahun 1965. Menurut penulis, Nasakomisasi dalam tubuh TNI-AD merupakan salah satu yang paling menarik untuk dikaji, karena seperti yang kita ketahui bahwa telah lama TNI-AD sangat tidak menyetujui adanya komunis (PKI) di Indonesia. Tetapi, ketika Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang dapat dikatakan mutlak berdasarkan konsep Demokrasi Terpimpinnya itu Presiden Soekarno mencoba merubah visi atau paradigma dari TNI-AD dengan memasukan konsep Nasakom sebagai alat penyeimbang kekuatan TNI-AD. Menurutnya, untuk mewujudkan persatuan dari masyarakat Indonesia harus ada persatuan dari kekuatan-kekuatan yang muncul di Indonesia yang salah tiganya yaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Anwar, 2006: xi). Alasan lain disisispkannya misi Nasakom itu ialah berawal dari tujuan Presiden Soekarno untuk mengimbangi kekuatan militer dalam menghadapi PKI. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Elson (2009: 346) yang menyatakan bahwa: Jadi Nasakom yang katanya adalah perpaduan nasionalisme, agama, dan komunisme (dan karena itu suatu langkah mundur dari sikap anti partai Soekarno sebelumnya) merupakan suatu sarana menyeimbangkan, mengacaukan serta mengekang kekuatan militer (TNI AD) yang makin besar dan mengancam dengan cara membuka jalan untuk PKI. Namun proses penyisipan misi Nasakom ini mengalami banyak hambatan meskipun Presiden Soekarno seorang pemimpin Negara yang seharusnya disegani dan diikuti. Hambatan-hambatan tersebut muncul karena adanya penolakan terhadap gagasan Nasakom terutama pada konsep Komunisme yang telah lama ditentang oleh Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4

sebagian besar masyarakat Indonesia. Termasuk penentangan dari pihak TNI-AD, ternyata proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI-AD tersebut tidak disambut baik, bahkan ketika awal dikeluarkannya konsep Nasakom itu pun sebagian besar pihak TNI-AD menunjukan sikap oposisinya. Meskipun terdapat beberapa perwira TNI-AD yang mengikuti konsep Nasakom tersebut yaitu para perwira yang loyal terhadap Presiden Soekarno. Namun, para perwira yang loyal tersebut pun tidak mau menyebutnya sebagai Nasakom. Nasakomisasi dibelokkan menjadi Nasasos (Nasionalis, Agama dan Sosialis) sebab Komunisme tidak sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (Sulastomo, 2008: 215). Sebenarnya dengan dikeluarkannya dan disisipkannya misi Nasakom ini menempatkan tentara/TNI-AD dalam posisi yang dilematis karena dalam satu sisi berdasarkan doktrin saptamarga dan falsafah TNI-AD menempatkan Bung Karno menjadi tokoh sentral, yang kehadirannya menjadi tumpuan. Namun di sisi lain TNIAD menolak kehadiran Komunis di Indonesia karena tidak sesuai dengan misi TNIAD. Sebagai alat revolusi, sebenarnya TNI-AD bersikap netral, ia tidak secara tegas menerima dan tidak secara tegas pun menolaknya. Seperti yang diungkapakan oleh Sulastomo (2008: 295) menyatakan bahwa: Tetapi, sebagaimana kita semua mengetahui, banyak kebijaksanaan Bung Karno yang justru menempatkan ABRI/AD dalam posisi yang dilematis. Konsep Nasakom (misalnya) menyebabkan PKI menyebabkan PKI masuk di segala bidang kehidupan. Menghadapi kenyataan itu, ABRI/AD tidak dapat berbuat apaapa. Demikian juga isu komunistofobia, yang diidentikan dengan sikap anasional, telah memberi jalan pada PKI untuk mengadakan infiltrasi pada segala bidang kehidupan termasuk pada ABRI/AD (Sulastomo, 2008: 295). Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

5

Lalu sebenarnya apa yang mendasari Presiden Soekarno memasukan kembali pihak komunisme (PKI) kedalam ruang pemerintahan Indonesia khususnya dalam gagasan Nasakomnya yang digunakan saat memimpin negara ini pada masa demokrasi terpimpin. Sedangkan dalam kenyataannya PKI telah terbukti melakukan gerakan radikalisme yang menewaskan banyak korban sehingga dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama oleh pihak TNI-AD. Penentangan piahk TNI-AD terhadap konsep Nasakom Presiden Soekarno ini telah menjadikan adanya pertentangan tiga kekuatan besar yang ada di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu antara Presiden Soekarno, PKI dan TNI-AD yang selanjutnya berubah menjadi prahara politik yang mewarnai masa Demokrasi Terpimpin. Pertentangan antara Soekarno dengan militer (TNI AD) sebenarnya sudah terlihat sejak awal Demokrasi Terpimpin yaitu ketika munculnya perbedaan pandangan mengenai konsep Demokrasi Terpimpin atau mengenai penyelesaian masalah PRRI. Sedangakan penolakan TNI AD terhadap gagasan Nasakom merupakan puncak dari pertentangan antara Presiden Soekarno dengan TNI AD. Menurut Donald Hindley dalam Sjamsuddin (1993: 25) berpendapat bahwa pada suatu saat telah terjadi persaingan kekuatan antar Presiden Soekarno dan TNI AD. Untuk dapat mempertahankan persaingan ini, Presiden Soekarno mencoba menarik dukungan dari PKI, PNI, dan NU dengan menyatukan ketiganya. Namun pihak TNI AD tidak setuju karena Komunis dimasukan didalamnya yang sangat bertentangan


6

dengan misi TNI AD. Tetapi kondisi ini dimanfaatkan PKI untuk mendekati Presiden Soekarno dalam menentang TNI AD. Menurut Feith dalam Sjamsuddin (1993: 25) mengemukakan bahwa masa Demokrasi Terpimpin Indonesia ditandai dengan konflik antara Soekarno dan pihak militer (TNI AD) yang selanjutnya berkembang pada persaingan tiga kekuatan besar di Indonesia yaitu Presiden Soekarno, TNI AD dan PKI (Sjamsuddin, 1993: 24-25). Masalah serius yang kemudian timbul oleh adanya gagasan Nasakom Presiden Soekarno pada masa ini ialah diberikannya jabatan menteri kepada anggota PKI dalam kabinet. Hal inilah yang tidak disetujui oleh pihak militer khususnya TNI AD. Salah satu penolakan TNI AD terhadap gagasan Nasakom Presiden Soekarno ialah menolak disatukannya konsep Komunisme dengan konsep lainnya khususnya dengan agama (Islam) karena Komunis dianggap sebagai penganut Atheis. Selain itu pihak TNI AD pula berpendapat bahwa sebenarnya paham Komunisme tidak pantas untuk disebarkan di Indonesia karena ideologinya yang kiri tersebut tidak sesuai dengan alam masyarakat Indonesia. Prahara politik yang timbul akibat gagasan Nasakom tersebut terlihat ketika pertengahan tahun 1960an PKI mencoba kekuatannya yang didukung oleh Presiden Soekarno untuk menghadapi TNI AD dengan melancarkan kritik dan tuduhan keras bahwa TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Selain itu PKI juga melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet, terutama Subandrio yang dituduh menghina Cina.


7

Pimpinan TNI AD menilai bahwa kritik dan tuduhan yang tidak berdasarkan pada kebenaran itu sebagai upaya untuk mengacaukan keadaan apalagi dengan adanya bukti kekacauan yang dilakukan PKI di berbagai daerah di Indonesia tidak lama setelah kritikan itu dilancarkan. Setelah itu pihak TNI AD melalui wewenangnya selaku Penguasa Perang Daerah (Perperda) menghentikan dan membekukan berbagai kegiatan PKI atas dasar Undang-Undang Keadaan Bahaya yang sedang berlaku pada waktu itu. selain itu, dilakukan pula penangkapan dan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh PKI serta melarang media massa PKI terbit dan beredar. Tetapi Presiden Soekarno berhasil mendesak Nasution supaya membebaskan mereka dan memperingatkan TNI AD agar tidak bersikap fobia terhadap PKI (Indonesia, 1994: 30). Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 1960 karena pada tahun ini Presiden Soekarno mulai menanamkan pengaruhnya di Indonesia dengan menggunakan konsep terpimpinnya dan menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin dalam praktek pemerintahannya. Sebenarnya Demokrasi Terpimpin dimulai sejak tahun 1959 dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang ketidakpuasan Presiden Soekarno dalam peran dan tugasnya pada masa Demokrasi Liberal. Setelah keluarnya Dekrit tersebut Presiden Soekarno menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal yaitu sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Staf Angkatan Darat. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden maka harus diikuti oleh setiap rakyatnya. Termasuk pada slogan atau konsep atau propaganda yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang ditanamkan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang sama dengan konsep yang disebarkannya. Pada tahun 1960 Presiden Soekarno mulai memberi penekanan pada konsep yang telah dibuatnya sejak tahun 1926 yaitu konsep Nasakom. Pada tahun ini pula Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

8

konsep Nasakom tersebut mulai disebarkan dan Presiden Soekarno mulai melakukan indoktrinasi Nasakom pada masyarakat Indonesia termasuk pada kalangan TNI-AD. Proses indoktrinasi konsep Nasakom ini terkandung dalam pidato presiden Soekarno yang berjudul ”Jalannya Revolusi Kita” pada tahun 1960. Selanjutnya dalam pidatopidato lainnya, Presiden Soekarno selalu mengemukakan pentingnya konsep Nasakom untuk dipahami dan ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengadakan kader kilat Nasakom. Namun proses indoktrinasi Nasakom atau penyisipan misi Nasakom khususnya pada TNI-AD tidak diperlihatkan secara nyata sebagai sebuah proses penyisipan misi Nasakom. Presiden Soekarno melakukannya melalui propaganda-propaganda yang ditekankan pada setiap anggota TNI-AD. Salah satu contohnya ialah dengan mensejajarkan Nasakom dengan Pancasila yang dijujung tinggi TNI-AD. Pada perkembangannya proses penyisipan misi Nasakom ini tidak berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Presiden Soekarno karena banyak pihak khususnya pihak Angkatan Darat yang menentang disebarkannya konsep Nasakom. Penentangan ini lebih ditujukan pada tidak sesuainya konsep Nasionalisme dan konsep Agama disetarakan bahkan disatukan dengan konsep komunis. Selain itu, pihak Angkatan Darat sendiri telah sejak lama bersebrangan dengan PKI. Oleh karena itu sejak dikeluarkannya konsep Nasakom banyak pihak Angkatan Darat yang menilai bahwa Presiden Soekarno memiliki haluan komunis dalam pemikirannya. Sehingga dalam perkembangannya pihak TNI-AD terbagi kedalam dua kubu yaitu kubu yang pro terhadap Presiden Soekarno dan pihak yang kontra terhadap Presiden Soekarno. Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

9

Namun disisi lain, dalam menjalankan misinya pihak TNI-AD bersikap untuk lebih netral yaitu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengatur keamanan negara. Penyisipan misi Nasakom dalam tubuh Angkatan Darat ini ternyata menimbulkan hubungan yang tidak baik antara Angkatan Darat dengan PKI pada masa ini serta antara Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno. Hubungan yang tidak baik ini menimbulkan kekuatan politik yang ingin ditunjukan oleh setiap kepentingan sehingga terbentuklah tiga kekuatan politik besar yang saling bersaing pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan PKI. Pertentangan ini berpuncak pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan sampai pada munculnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang dianggap sebagai sebuah kudeta pemerintahan Presiden Soekarno oleh Mayor Jenderal Soeharto, seorang Jenderal yang baru terdengar namanya pada peristiwa ini. akhir dari peristiwa ini mengakhiri pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Sehingga pada akhirnya berdasarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan mulailah pemerintahan baru dibawah kekuasaan Mayor Jenderal Soeharto. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengakaji lebih lanjut permasalahan mengenai penyisipan misi Nasakom dan prahara politik pada tahun 1960-1967. Agar penelitian ini lebih sistematis dan spesifik, penulis mengambil judul “Upaya Nasakomisasi TNI AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967.”


10

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Berdasarkan pokok pemikiran yang dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, terdapat satu permasalahan utama yang akan menjadi kajian dalam penulisan penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967?” Agar permasalahan yang akan dikaji lebih jelas dan hanya bertitik pada satu tema, maka penulis membatasi permasalahan dengan merumuskan permasalahnnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1.

Bagaimana latar belakang penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI-AD?

2.

Bagaimana proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI-AD?

3.

Bagaimana

reaksi

TNI-AD

terhadap

proses

penyisipan

Nasakom

(Nasakomisasi)? 4.

Bagaimana dampak Nasakomisasi TNI-AD terhadap situasi politik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan merupakan hal utama yang meyebabkan seseorang melakukan tindakan. Begitupun dalam penulisan ini penulis memeiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini ialah: 1.

Mendeskripsikan latar belakang penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI-AD.


11

2.

Mendeskripsikan proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI-AD.

3.

Menjelaskan

reaksi

TNI-AD

terhadap

proses

penyisipan

Nasakom

(Nasakomisasi). 4.

Menganalisis dampak Nasakomisasi TNI AD terhadap situasi politik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Dari sisi kesejarahan, penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) sebagai alat penyeimbang kekuatan TNI AD yang berubah menjadi prahara politik di Indonesia pada tahun 1960-1967 yang ditujukan bagi masyarakat luas pada umumnya dan para akademisi khususnya. Secara umum penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini dapat memperkaya khazanah kepustakaan mengenai sejarah politik Indonesia terutama sejarah perpolitikan TNI-AD.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian 1.5.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

12

penelitian ini dituntut menemukan fakta, menilai dan manfsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu metode historis juga mengandung pengertian sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39). Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 48-50). 1. Heuristik Di dalam heurristik, peneliti mencoba mencari dan mengumpulkan sumbersumber yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut hanya berasal dari sumber buku, dokumen/ arsip dan hasil browsing internet. 2. Kritik Setelah tahap mencari dan mengumpulkan sumber, berikutnya peneliti melakukan kritik atas sumber, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sumber yang telah peneliti peroleh apakah sesuai dengan masalah. Pada tahap ini, kritik yang dilakukan dibagi menjadi dua, Eksternal dan Internal. Kritik Eksternal ditunjukan untuk melihat orientasi sumber. Dalam kritik Eksternal dipersoalkan tokoh yang menjadi sumber lisan, umur, daya ingat. Sedangkan dalam kritik Internal lebih ditunjukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan perbuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada tahap ini peneliti Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

13

membandingkan isi dari buku satu dengan buku yang lainnnya apakah ada kesesuaian dengan masalah yang peneliti angkat. 3. Interpretasi Tahap yang ketiga adalah interpretasi, dalam tahap ini penelisi melakukan proses penafsiran dan menyusun makna kata-kata yang diperoleh setelah proses kritik sumber dengan cara menghubungkan satu fakta dengan yang lainnya sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai proses Nasakomisasi dalam tubuh TNIAD yang berdampak pada situasi politik Indonesia tahun 1960-1967. Di dalam interpretasi juga terdapat eksplanasi yaitu penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis. 4. Historiografi Tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi, yakni proses penelitian yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya mengenai Upaya Nasakomisasi dalam tubuh TNIAD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967. 1.5.2. Teknik Penelitian Adapun teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai studi literatur. Studi literatur merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dengan membaca berbagai sumber buku dan mencari sumber lewat browsing internet yang berhubungan, serta mengkaji sumber lain berupa dokumen seperti arsip yang mendukung penulisan karya ilmiah ini. Setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis, ditafsirkan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah sesuai Nur Fitri Hermayati, 2012 Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960-1967 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

14

dengan kaidah penulisan yang berlaku di universitas pendidikan Indonesia (Ismaun, 2005: 125-131). Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan proposal skripsi, penulis melakukan teknik penelitian dengan menggunakan studi literatur, teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian Adapun sistematika dalam penulisan karya ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah: BAB I Pendahuluan, bab ini berisi ringkasan secara rinci mengenai latar belakang penulisan yang menjadi alasan penulis sehingga merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai upaya Nasakomisasi dalam tubuh TNI AD dan dampaknya pada situasi politik Indonesia yang ditujukan sebagai bahan penulisan skripsi, rumusan dan pembatasan masalah yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi. BAB II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yaitu materi yang berkaitan dengan upaya Nasakomisasi TNI AD dan dampaknya pada situasi politik Indonesia Tahun 1960-1967. Penjelasan materi-materi tersebut adalah berupa informasiinformasi yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Dari hasil kajian pustaka ini dipaparkan


15

beberapa konsep. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam bab ini adalah konsep-konsep yang relevan dengan bahan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian, di dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penulis menguraikan tahapantahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian yang berisi langkah-langkah penelitian, dimulai dari persiapan sampai langkah terakhir dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada tahap ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi mengenai upaya Nasakomisasi TNI AD dan dampaknya pada situasi politik Indonesia tahun 1960-1967 .

BAB IV Nasakomisasi terhadap TNI AD tahun 1960-1967, dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai seluruh informasi dan datadata yang diperoleh penulis tentang upaya Nasakomisasi TNI AD dan Dampaknya Pada Situasi Politik Indonesia 1960-1967 melalui penelitian yang telah dilakukan. Pemaparan dalam bab ini berupa hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk uraian deskriptif yang bertujuan agar semua keterangan yang diperoleh dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijelaskan secara rinci. Dalam bab ini juga ditemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun pemaparan dalam tahap ini antara lain: Pertama, mengenai kondisi politik Indonesia pada Tahun 19601967. Kedua, mengenaiproses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi) dalam tubuh TNI AD. Ketiga, mengenai reaksi TNI AD terhadap proses penyisipan misi Nasakom (Nasakomisasi). Keempat mengenai perubahan proses Nasakomisasi menjadi prahara politik berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno.


16

BAB V Kesimpulan. Pada bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana peneliti memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian yang menjadi bahan penelitian. Interpretasi peneliti ini disertai dengan analisis peneliti dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan saran dari peneliti yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.


BAB I PENDAHULUAN. sebagai gagasan pemersatu bangsa Indonesia dengan tujuan melanjutkan revolusi kita

Recommend Documents