BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Infrastruktur Transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara
merupakan sarana yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah sehingga sering disebut sebagai urat nadi perekonomian disamping fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan sektorsektor perekonomian, infrastruktur transportasi berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang sudah ada. Sebagai perangsang, infrastruktur transportasi dapat difungsikan secara aktif untuk menggerakkan perekonomian daerah yang didahului dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan adanya infrastruktur transportasi, kegiatan-kegiatan sektor ekonomi lainnya akan tumbuh dan berkembang (trade follows the ship). Pembangunan infrastruktur transportasi dengan tujuan seperti ini, dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah atau daerah-daerah terpencil, dimana kegiatan ekonomi dan perdagangan belum berjalan dengan baik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan diarahkan pada pembangunan jalan baru atau pembuatan jalan interkoneksi. Pada
wilayah
atau
daerah-daerah
dimana
kegitan-kegiatan
sektor
perekonomian sudah berjalan, infrastruktur transportasi berfungsi sebagai roda
Universitas Sumatera Utara
penggerak perekonomian (ship follows the trade). Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah ini diarahkan untuk menambah kapasitas transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan lebih difokuskan pada pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan jalan yang sudah ada, dengan tetap mengupayakan pembangunan jalan baru. Infrastruktur
transportasi
dalam
fungsinya
sebagai
fasilitas
publik
memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu : (1) Mendorong pemerataan pembangunan; (2) Melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau; (3) Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; (4) Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah maupun pengiriman barang ke luar negeri. Memperhatikan
berbagai
fungsi
dan
manfaat
transportasi
tersebut,
pembangunan infrastruktur transportasi harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang efektif, efisien, berkualitas, aman, nyaman dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dikembangkan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi daerah dengan prinsip keterpaduan inter dan antar moda serta keterpaduan antar wilayah. Sistem transportasi intermoda adalah perencanaan dan pembangunan satu moda
Universitas Sumatera Utara
transportasi yang terintegrasi sehingga bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, baik dari desa ke kota, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan nasional. Sistem transportasi antarmoda merupakan sistem yang terintegrasi antara moda transportasi yang berbeda dan saling mendukung, sehingga tercipta sistem distribusi yang lancar baik regional, nasional maupun internasional. Sektor transportasi terdiri dari beberapa sub sektor yaitu Sub Sektor Transportasi Darat (Kereta Api, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), Sub Sektor Transportasi Laut, Sub Sektor Transportasi Udara dan jasa penunjang transportasi. Masing-masing sub sektor transportasi tersebut memiliki karakteristik dan peran yang berbeda-beda di setiap daerah dan sangat tergantung pada struktur perekonomian, distribusi penduduk dan pendapatan suatu daerah. Oleh karena itu masing-masing daerah juga mempunyai prioritas pembangunan terhadap sub sektor transportasi tersebut. Dari sisi pembiayaan pembangunan infrastruktur sub sektor transportasi, pendanaan bisa bersumber dari anggaran pemerintah dan investasi swasta. Sesuai karakteristiknya biaya pembangunan infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Kereta Api dan Jalan Tol bisa bersumber dari APBN, dana BUMN serta mempunyai peluang yang lebih besar untuk dibiayai investor swasta atau kerjasama antara Badan Usaha dengan Pemerintah (Public Private Partnership / PPP). Pada
umumnya
di
negara-negara
sedang
berkembang
kemampuan
pembiayaan pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Pengeluaran pemerintah
Universitas Sumatera Utara
diutamakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro melalui instrumen ekonomi moneter dan kebijakan fiscal, serta penanganan masalah ekonomi jangka pendek yang berkaitan dengan sandang/pangan, kesehatan, pendidikan, pengurangan kemiskinan, subsidi dan pengurangan pengangguran serta sektor primer lainnya. Sedangkan prioritas pembangunan infrastruktur yang bersifat produktif khususnya dalam pemeliharaan dan penyediaannya sering terabaikan. Hal ini menurut Easterly (2008) (dalam Arman Delis, 2008) lazim terjadi pada negara atau daerah yang menghadapi masalah defisit fiskal sehingga mengorbankan pengeluaran produktif seperti pembangunan infrastruktur untuk membiayai pengeluaran konsumtif. Masalah yang juga sering dihadapi adalah kesulitan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, biasanya diikuti dengan menurunnya minat swasta untuk melakukan investasi baik dibidang infrastruktur itu sendiri maupun bidang produktif lainnya. Dalam laporan (World Bank, 1992) disampaikan bahwa tanpa penyediaan infrastruktur yang memadai, aktivitas produksi dan distribusi akan mengalami hambatan yang serius. Keterbatasan infrastruktur meyebabkan perusahaanperusahaan yang sudah ada tidak akan terdorong melakukan ekspansi dan investor baru juga tidak tertarik melakukan investasi yang selanjutnya akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Infrastruktur transportasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Sesuai dengan fungsi infrastruktur
sebagai
perangsang
tumbuhnya
perekonomian,
investor
akan
mengevaluasi keberadaan infrastruktur transportasi dari dua sisi yaitu : (1) Investor
Universitas Sumatera Utara
akan tertarik menanamkan modalnya apabila telah tersedia infrastruktur transportasi yang memadai (investment follows the ship); (2) Investor akan tertarik menambah investasinya apabila pembangunan infrastruktur transportasi terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan perekonomian (ship follows the investment). Kemampuan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tercermin dari kondisi jalan yang ada. Prosentase panjang jalan menurut kondisinya di Provinsi Sumatera Utara tahun 1984 s.d. 2010 adalah jalan baik 29,84 persen, jalan sedang 26,36 persen, jalan rusak ringan 23,32 persen dan jalan rusak berat 20,84 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan jalan baik hanya sebesar 7,56 persen dan jalan sedang sebesar 10,72 persen serta rata-rata pertumbuhan total panjang jalan hanya sebesar 5,75 persen. Besarnya panjang jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat di Provinsi Sumatera Utara mencerminkan bahwa kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas. Dengan anggaran yang terbatas tersebut, peneliti memandang perlu dibuat suatu model yang dapat membatu dalam merumuskan kebijakan anggaran, apakah diprioritaskan untuk pemeliharaan jalan baik dan sedang, rehabilitasi jalan rusak ringan, rekonstruksi jalan rusak berat , pembangunan jalan baru atau gabungan. Dalam laporan World Economic Forum, Executive Opinion Survey (2011), disebutkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai merupakan faktor ke-empat yang menjadi hambatan masuknya investasi di Indonesia. Hasil penelitian ini terindikasi juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata realisasi investasi PMDN di
Universitas Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1984 s.d. 2010 hanya sebesar 27,71 persen dan PMA sebesar 30,08. Selisih yang tinggi antara rencana dan realisasi investasi, mengindikasikan adanya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara. Diduga bahwa salah satu faktor penghambat masuknya investasi (investment barriers) adalah kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai. Pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang direpresentasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi. Faktor yang berperan dalam meningkatkan PDRB antara lain adalah investasi dan ekspor. Untuk mempermudah pemahaman mengenai latar belakang, dalam gambar 1.1 diperagakan kerangka pemikiran dan alur permasalahan.
Universitas Sumatera Utara
PDRB INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Angkutan Sungai dan Penyeberangan
1. APBN / APBD 2. BUMN (PT. ASDP, PT. Pelindo, PT. AP, PT. KAI, PT. Jasa Marga, dll. 3. KPS 4. Investor Swasta
Pelabuhan Laut
Kerena Api Jalan Tol
Infrastruktur Jalan
Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten / Kota Jalan Kecamatan
Investasi
PEMBIAYAAN
Bandar Udara
Kemampuan Pembiayaan Terbatas
Pengeluaran Pemerintah :
1. APBN 2. APBD (Prov.) 3. APBD (Kab. / kota)
Kondisi Infrastruktur Jalan di Provinsi Sumatera Utara 1. 2. 3. 4.
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
Fokus Pembiayaan
1. 2. 3. 4.
Ekspor
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
Pemeliharaan jalan yang Baik dan Sedang Perbaikan Jalan Rusak Ringan Baik Perbaikan Jalan Rusak Berat Baik Pembangunan Jalan Baru
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran dan Alur Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, latar belakang penulisan masalah dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Infrastruktur Jalan di Provinsi Sumatera Utara tidak memadai, yang ditunjukkan dengan rendahnya jalan dengan kondisi baik dan sedang serta rendahnya pertumbuhan panjang jalan; (2) Kondisi jalan yang tidak memadai berpengaruh terhadap investasi dan ekspor yang pada akhirnya akan mempengaruhi PDRB; dan (3) Berdasarkan data yang ada, terdapat selisih yang cukup besar antara rencana dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul “ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP INVESTASI, EKSPOR DAN PDRB PROVINSI SUMATERA UTARA”.
Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, dirumuskan
beberapa permasalahan yaitu : 1.
Apakah inflasi, suku bunga pinjaman, infrastruktur jalan baik, jalan sedang, jalan rusak ringan, jalan rusak berat dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap investasi di Provinsi Sumatera Utara ?
2.
Apakah nilai tukar, jalan rusak ringan, jalan rusak berat dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap ekspor di Provinsi Sumatera Utara ?
3.
Apakah investasi dan ekspor secara simultan berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara ?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian
adalah : 1.
Menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga pinjaman, jalan baik, jalan sedang, jalan rusak ringan, jalan rusak berat dan PDRB secara simultan terhadap investasi di Provinsi Sumatera Utara.
2.
Menganalisis pengaruh nilai tukar, jalan rusak ringan, jalan rusak berat dan PDRB secara simultan terhadap ekspor di Provinsi Sumatera Utara.
3.
Menganalisis pengaruh investasi dan ekspor secara simultan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.
Menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang disiplin ilmu yang diteliti.
2.
Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami masalah infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan dalam hubungannya dengan investasi, ekspor dan PDRB.
3.
Dapat digunakan untuk melengkapi studi penelitian dengan topik yang sudah ada sebelumnya.
4.
Bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sehingga memberikan pengaruh yang optimal bagi pertumbuhan investasi, ekspor dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
