BAB I PENDAHULUAN. sebagai alat pemenuhan kebutuhan dari aspek ekonomi maka akan semakin kompleks pula

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara logis dapat dijelaskan bahwa semakin formal media ekonomi yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dari aspek ekonomi maka akan semakin kompleks pula instrumen yang terkait dalam pola usaha tersebut di mata hukum. Kekompleksitasan itu disebabkan karena banyaknya instrumen baik dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi yang terlibat didalamnya yang memerlukan perlakuan dan perhatian lebih serius lagi. Dikatakan harus lebih serius lagi bila dibandingkan dengan menjalankan aktifitas ekonomi tanpa wadah yang formal dari mata hukum, karena apabila ada sedikit saja unsur yang salah dalam satu wadah yang formal di bidang ekonomi yang telah dijadikan tempat untuk pelaksanaan tujuan ekonomi tentunya akan mengakibatkan gangguan atau bahkan kehancuran bagi sistem atau wadah ekonomi tersebut. Wadah ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah badan usaha baik yang berstatus badan hukum dan yang berstatus bukan badan hukum. 1 Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besar dana yang ditanam dalam saham perseroan terbatas. Faktor kelaziman tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pembentukan perseroan terbatas.

1

Chidir Ali, Badan Hukum, (Alumni: Bandung, 1999), hal. 7.

Universitas Sumatera Utara

Perlu diingat kembali bila memperhatikan subjek hukum atau rechtspersoon, maka terdapat pembagian secara umum yakni sebagai berikut: 2 1. Rechtspersoon yang berstatus badan hukum Untuk Rechtspersoon yang berstatus badan hukum, bila memperhatikan hukum perdata di Indonesia khususnya dilapangan hukum perseroan dikenal beberapa bentuk yaitu koperasi, yayasan dan perseroan terbatas. 2. Rechtspersoon yang berstatus bukan badan hukum Sedangkan untuk Rechtspersoon yang berstatus bukan badan hukum terdiri dari perkumpulan, paguyuban sosial kemanusian, persekutuan perdata yang bergerak di bidang agama dan pendidikan (misalnya kelompok belajar, bermain atau olahraga), persekutuan perdata di bidang ekonomi misalnya comanditaire venootschaap (CV), firma, usaha dagang (UD), dan bentuk lain yang serupa dengan itu yang berada di luar status badan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Dalam tulisan ini penelitian membatasi pembahasan hanya pada Rechtspersoon yang berstatus badan hukum terutama bergerak di bidang ekonomi murni yaitu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diartikan sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”. 3 2

Ibid, hal. 9.

3

Ibid, hal.15.


Perlu dicermati bahwa negara Indonesia merupakan penganut ekonomi Pancasila dimana dalam hal penguasaan aspek ekonomi oleh negara tidak mutlak berada dalam tangan penyelenggara negara atau seperti layaknya sistem ekonomi komunis, sekaligus bukan pula membiarkan secara liar bagi warga negara untuk melaksanakan aktifitas ekonomi guna pencapaian tujuan ekonominya masing-masing dengan cara menghalalkan segala cara atau seperti halnya sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Namun sistem ekonomi yang dianut di Indonesia ini merupakan jalan tengah dari kedua sistem ekonomi yang mayoritas dianut oleh negara-negara lain di dunia. 4 Hal ini dapat dibuktikan melalui pengaturan tentang Perseroan Terbatas dimana secara tegas negara memberikan kebebasan dari sisi materiil bagi para pihak pembentuk perseroan tersebut dengan ikatan hukum berupa janji, namun disisi lain negara juga menunjukkan otoritasnya sebagai pembuat hukum dengan mengadakan unifikasi hukum di bidang hukum formal yaitu dalam hal prosedur kelembagaan dan pembuatan/pendirian Perseroan Terbatas (PT). Negara telah merancang sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan kedudukan antara warga negara dengan negara. Dewasa ini terdapat banyak badan usaha yang berstatus badan hukum terutama Perseroan atau Perseroan Terbatas (PT) yang telah berkembang menjadi perseroan yang mempunyai banyak unit-unit kegiatan usaha. Unit-unit kegiatan usaha tersebut merupakan suatu divisi yang relatif independen, tetapi dapat juga merupakan suatu bagian yang hanya sebagai pelaksana keputusan dari kantor pusat suatu Perseroan Terbatas (PT).Ketika perseroan memberikan adanya tingkat kebebasan (degree of independence) kepada unit-unitnya tersebut, tanpa didasari hal itu dapat membawa dampak negatif bagi perseroan yakni sewaktu-waktu perseroan akan 4

Deliarnov, Ekonomi Politik, (Erlangga: Jakarta, 2006), hal. 41.


menghadapi kesulitan dalam mengendalikan unit-unit tersebut. Kesulitan tersebut juga dapat timbul karena berkaitan dengan jenis usaha yang beraneka ragam, dapat juga karena masalah trade off antara kecepatan pengambilan keputusan dan pengendalian terhadap jenis usaha yang berlangsung pada suatu perseroan. 5 Di samping hal-hal di atas, dalam kegiatan operasionalnya perseroan juga tidak selalu mampu berkembang dengan baik. Kadang-kadang perseroan terpaksa melakukan downsizing dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan Perseroan terpaksa membubarkan diri karena kerugian terus-menerus yang dialaminya. Perseroan dapat menghadapi kesulitan baik karena alasan operasional maupun dapat juga karena alasan keuangan. Alasan yang pertama berarti perseroan menanggung biaya operasi yang lebih besar dari penghasilan operasinya. Sebab yang kedua, Perseroan menghadapi kesulitan keuangan karena beban keuangan tetap yang terlalu besar. Mungkin dari sisi operasional masih menghasilkan keuntungan operasi, tetapi laba operasi tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Masalah-masalah ini menyebabkan perseroan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan suatu strategi bisnis yang tetap untuk diimplementasikan pada perseroan-perseroan terkategori under perfoming. Istilah restrukturisasi perseroan menjadi populer di Indonesia sejak awal krisis moneter dan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang lalu. Kendatipun demikian, krisis ekonomi hanyalah salah satu faktor penyumbang yang mengakibatkan hancurnya dunia bisnis nasional. Faktor penyumbang lain yang tidak kalah signifikannya dalam memicu terpuruknya kinerja perseroan-perseroan nasional pada umumnya adalah kurang sehatnya iklim usaha dan budaya bisnis yang diterapkan oleh para pelaku ekonomi nasional. 6 5

Ibid, hal.58.

6

Ibid, hal. 166.


Kondisi ini justru terungkap secara jelas setelah krisis ekonomi melanda Indonesia, ternyata struktur ekonomi Indonesia tergolong sebagai biaya tinggi yang diwarnai oleh praktikpraktik manipulasi dan berbagai bentuk inefficieny pengelolahan usaha. Dibalik fenomena itu terbukti pula bahwa sesungguhnya faktor-faktor fundamental perekonomian Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir ini sangat rapuh dan rentan terhadap krisis. Hal ini terefleksi para realitas kehancuran dunia usaha nasional sejak awal krisis terjadi. Realitas ini terungkap oleh banyaknya perseroan nasional baik swasta maupun BUMN, yang dilanda kesulitan likuiditas akibat terpicu oleh teralaminya kerugian secara periodik dan beban utang yang melebihi nilai riil aktiva mereka sehingga tidak mengherankan jika banyak mereka yang tergolong dalam kategori non-performing (distress) enterprises. 7 Dalam kondisi yang demikian, restrukturisasi perseroan menjadi satu-satunya alternatif strategi pemulihan dan peningkatan kerja perseroan.Restrukturisasi perseroan juga merupakan bagian penting dari program reformasi ekonomi. Restrukturisasi perseroan melibatkan restrukturisasi assets dan liabities perseroan termasuk struktur perbandingan hutang dan modal sendiri perseroan tersebut, yang sejalan dengan kebutuhan cash flow untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pertumbuhan dan meminimalkan biaya pajak. 8 Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perseroan

yang tidak

berkembang, sakit atau adanya ancaman bagi organisasi atau industri diambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perseroan. Selanjutnya sering diikuti oleh akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu, guna mengurangi biaya 7

Ibid, hal. 178.

8

Ibid, hal. 60.


akuisisi secara efektif. Hasilnya adalah perseroan yang kuat, atau merupakan transformasi industri. Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan, kapan perseroan berada pada titik undervalued atau industri pada posisi yang matang untuk transformasi. Wawasan yang sama diperlukan untuk melakukan turn around pada unit usaha, bahkan pada bisnis yang tidak familiar. 9 Restrukturisasi perseroan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan atau memaksimalisasi kinerja suatu perseroan padahal setiap kali perseroan melakukan perbaikan baik dalam skala kecil maupun skala besar, tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja perseroan. Tentu saja perseroan tidak perlu menunggu terlebih dahulu terjadinya penurunan baru dilakukan perbaikan, sehingga perbaikan atau pembenahan jenis usaha pada suatu perseroan perlu dilakukan secara terus-menerus. Pada umumnya istilah restrukturisasi digunakan jika perseroan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perseroan. Restrukturisasi dalam perseroan dapat dibedakan menjadi : 1. Restrukturisasi Bisnis yaitu penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing (competitive advantage)

perseroan.

Restrukturisasi bisnis dapat ditempuh melalui berbagai alternatif, yaitu: a) Regrouping dan konsolidasi. b) Join Operation. c) Strategic Alliancies. d) Strategic Business Unit (SBU). 9

Dean Novel, Analisis Restrukturisasi Perseroan (Jakarta : Universitas Pancasila, 2002),

hal. 52.


e) Divestasi. f) Likuidasi. 2. Restrukturisasi keuangan yaitu penataan kembali struktur keuangan perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan perseroan restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu : a) Menjadwalkan kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman. b) Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman. c) Mengubah utang menjadi modal sendiri (debt equity swap). d) Menjual non-care business melalui spin off, sell of ,atau liquidation e) Mengundang karyawan dan manajemen untuk membeli saham perseroan. f) Penjualan saham kepada publik (go public) 3. Restrukturisasi Manajemen yaitu penataan manajemen dapat dipenuhi dengan melalui beberapa cara yaitu : a) Business processreengincering adalah proses penataan ulang secara radikal manajemen dan bisnis perseroan. b) Delaying dan right sizing adalah pengurangan lapisan-lapisan dalam struktur organisasi perseroan, yang bertujuan untuk mengurangi destorsi informasi akibat terlalu banyaknya jenjang organisasi. c) Downsizing yaitu pengurangan jumlah dari karyawan atau lembaga kerja dalam perseroan. d) Downscoping adalah pengecilan bisnis melalui pengurangan unit-unit yang tidak penting dan mempertahankan core business saja. 10 10

Ibid, hal. 73.


4. Restrukturisasi Organisasi yaitu penataan ulang organisasi dapat dilakukan dengan pergantian komisaris, struktur manajemen atau menyangkut status perseroan. Pada umumnya restrukturisasi organisasi ditempuh melalui konsolidasi internal, hal ini dilakukan melalui penciutan jumlah cabang, kantor wilayah atau jaringan distribusi pada suatu perseroan. 11 Restrukturisasi juga dibutuhkan dalam industri perbankan dimana secara nyata ditemukan praktek bank yang menjalankan 2 (dua) sistem dalam hal prinsip ekonominya, yakni terdapat bank yang menjalani prinsip kerjanya dengan berbasis bunga (interest) dalam kegiatan usaha yang berbasis ekonomi Islam atau bahkan memiliki anak usaha yang basis sistem ekonominya berbeda atau bertolak belakang dengan perseroan induknya. Sehingga kenyataan ini mengakibatkan industri perbankan melakukan spin off dalam merestrukturisasi usahanya. Mencermati hal itu negara yang secara hukum memiliki otoritas untuk memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat mengambil sikap tegas dalam bidang Perseroan Terbatas dimana dikenalkan pranata hukum pemisahan (spin off) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Adapun dalam keseharian, pranata hukum yaitu spin offtidak atau belum lazim digunakan baik dalam ruang lingkup perseroan maupun dalam dunia usaha, walaupun demikian spin off secara materiil telah dilakukan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, istilah spin off disebut dengan pemisahan. Selanjutnya dalam Pasal 135, Pemisahan dibedakan antara Pemisahan Murni dan Pemisahan Tidak Murni. 12

11

12

Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta :Djambatan, 2009), hal.364 Ibid, hal. 373.


Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada satu Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Bagi industri perbankan kontruksi hukum ini baru dilegislasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meskipun sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Spin off (pemisahan) adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengatur spin off dalam perbankan syariah ini secara spesifik ditujukan untuk menerapkan substansi UU Perbankan Syariah atau untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, khususnya terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional. Namun konstruksi hukum spin off ini dapat digunakan oleh industri perbankan dalam merestrukturisasi usahanya. 13 Dari penjelasan mengenai spin off di atas, jelas bahwa pemisahan aset dan kewajiban dari suatu perseroan menjadi perseroan baru yang independen (entitas yang terpisah) merupakan unsur yang paling penting dalam proses hukum spin off. Dalam prakteknya, pemisahan aset dan kewajiban tersebut umumnya adalah beberapa pemisahan unit usaha (divisi) tertentu menjadi suatu perseroan baru yang kegiatan usahanya bisa sama atau berbeda dengan perseroan awalnya. 14 13

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perseroan (Jakarta :Kencana, 2010), hal. 125.

14

Dhanny R. Cyssco, Himpunan Istilah Akuntansi, (Puspa Swara : Jakarta, 2005), hal.41.


Berkenaan dengan pemegang saham atas perseroan baru hasil pemisahan, baik dalam UUPT maupun UU Perbankan Syariah tidak ada disebutkan secara tegas pihak yang menjadi pemegang saham atas perseroan yang baru tersebut. Terhadap hal ini, Fred B.G. Tumbuan mengemukkan bahwa kaedah pokok dalam hal pemisahan adalah bahwa para pemegang saham yang melakukan pemisahan karena hukum menjadi pemegang saham dari perseroan yang menerima peralihan aktiva dan pasiva. 15 Aspek hukum lainnya yang juga penting dalam Spin off ini adalah terkait dengan status karyawan. Dalam perpektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pemisahan (spin off atau split off) adalah merupakan salah satu bentuk perubahan status perseroan sebagaimana dimaksud pasal 163 UU Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan, bahwa pada spinoff, sebagian aktiva dan pasiva suatu perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan baru (perseroan yang memisahkan diri), maka oleh karena itu entitas (entity) dan pemegang saham (owners) pada perseroan yang melakukan pemisahan tersebut adalah juga menjadi entity dan owners di perseroan yang memisahkan diri. Dengan demikian, hubungan hukum di perseroan yang memisahkan diri merupakan lanjutan dari perseroan yang melakukan pemisahan. Begitu juga dengan hubungan kerja pada perseroan yang melakukan pemisahan, artinya hubungan kerja karyawan di perseroan yang melakukan pemisahan berlanjut perseroan yang memisahkan diri. 16 Selain hal di atas, dari sisi pengenaan pajak terhadap perseroan apabila spin off dilaksanakan maka akan ada pertambahan subjek pajak sebagai konsekuensinya yakni berupa berdirinya sebuah perseroan yang baru atau badan usaha yang juga berstatus badan hukum. 15

Ibid, hal. 82.

16

Ibid, hal. 91.


Seperti hal penetapan pajak perseroan pada umumnya, perseroan

yang merupakan hasil

pemisahan dikenakan antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, HTNB. Mengenai perpajakan ini, perseroan awal atau induk perseroan menjadi semakin terbebani akibat penetapan pajak ganda oleh pemerintah. Namun bagi pemerintah, dengan bertambahnya perseroan akibat dari aktifitas pranata hukum spin off maka akan meningkatkan volume pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi. Dalam khazanah hukum, sebenarnya terdapat kontruksi hukum yang lain dimana sudah sangat dikenal dan mirip dengan mekanisme spin off yaitu penggabungan perseroan (merger). Karena kemiripan ini maka dalam beberapa istilah, spin off seringkali juga disebut dengan demerger. Bentuk kemiripannya terutama adalah dengan menyebabkan beralihan secara hukum seluruhnya hak dan kewajiban bank yang melakukan pemisahan, sebagaimana halnya dengan konstruksi hukum penggabungan(merger). 17 Kontruksi hukum merger sendiri telah mendapat pengaturan yang cukup lama dalam perundang-undangan di Indonesia, dan dalam prakteknya merger dalam telah dilakukan sejak tahun 1971-1972 yaitu sejal terjadinya merger pertama kali dari beberapa bank nasional yang kemudian menjadi PT. PAN Indonesia Bank (Bank Panin). Sedangkan kontruksi hukum spin off di industri perbankan baru mengemuka setelah timbulnya wacana pemisahan fungsi unit syariah dari beberapa bank nasional akhir-akhir ini. 18 Mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya dalam Bab VIII pada pasal 126, pasal 127, pasal 128, telah diatur mengenai pemisahan

17

DS, Meilala, Itikad baik dalam KUH Perdata, (Bandung:Penerbit Bina Cipta, 1987),hal.61.

18

A. Ridho, Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Perseroan (Bandung : Penerbit Alumni, 1992),

hal. 38.


perseroan. Selanjutnya pada pasal 135, pemisahan dibedakan atas pemisahan murni dan pemisahan tidak murni (spin off) maka dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolahan perseroan guna meningkatkan kinerjanya, sehingga spin off perlu dilakukan dalam restrukturisasi perseroan dan melalui proses pelaksanaannya dalam restrukturisasi perseroan mampu menghasilkan peran pranata spin off yang berguna untuk mencapai tujuan dari restrukturisasi perseroan di Indonesia. 19 Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off Dalam Restrukturisasi Perseroan”.

B. Permasalahan Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Mengapa spin off perlu dilakukan dalam restrukturisasi perseroan? 2. Bagaimana proses pelaksanaan spin off dalam suatu perseroan? 3. Bagaimana akibat hukum dari spin off terhadap perseroan yang dipisahkan dan Perseroan yang merupakan hasil pemisahan?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

19

Ibid, hal. 69.


1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perlukan dilakukan spin off dalam restrukturisasi perseroan. 2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan cara yang digunakan dalam proses pelaksanaan spin off dalam suatu perseroan. 3. Untuk mengetahui akibat dari spin off terhadap perseroan yang dipisahkan dan perseroan yang merupakan hasil pemisahan.

D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang : 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam pengelolahan perseroan serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum bisnis terutama dalam perkembangan hukum Perseroan Terbatas. 2. Secara praktis a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan kebijakan dalam pengelolaan perseroan milik negara (BUMN). b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui pengaturan mengenai kebijakan dalam pengelolaan perseroan.


c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum bisnis terutama yang membahas tentang perseroan dengan mengambil poin-poin tertentu. d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi pelaku bisnis atau pihak-pihak yang memiliki kedudukan sebagai organ-organ dalam suatu perseroan (pemegang saham, direktur, dan komisaris) bahkan investor agar mampu memahami ruang lingkup spin off dalam restrukturisasi perseroan.

E. Keaslian Penelitian Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan data tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off Dalam Restrukturisasi Perseroan”, kemudian menurut data yang diperoleh berkenaan dengan judul yang persis sama dengan judul di dalam penelitian ini, baik menurut perpustakan program studi ilmu hukum maupun perpustakaan pusat Universitas Sumatera Utara serta di perpustakaan di luar dari kampus Universitas Sumatera Utara dan pada institusi lain berkenaan dengan judul diatas, ternyata penelitian belum pernah dilakukan peneliti yang lain ( terdahulu) mengenai topik dan permasalahan yang sama meskipun dalam bentuk makalah dan bentuk seminar maupun dalam diskusi panel sudah pernah dilakukan pembahasan atau diskusi, juga tidak sama dengan judul dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan peneliti, bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari


proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka Teori Didalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sipenulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem)yang bagi sipembaca menjadi bahan perbandingkan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setujui atau pun yang tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Menurut Kaelan M.S, landasan teori dalam suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional dari suatu penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategi yang artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Untuk mengkaji mengenai tujuan yuridis dalam konteks spin off dalam restrukturisasi perseroan dipergunakan teori-teori badan hukum. Terdapat beberapa teori mengenai badan


hukum diantaranya yaitu teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori Leer van het amblelijk vermogen. 20 Menurut Teori Harta Kekayaan bertujuan bertujuan dari Brinz, yang menyatakan bahwa terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum. 21 Menurut Teori organ dari Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya yaitu pengurus dan anggota-anggotanya. Teori selanjunya yaitu Leer van het ambtelijk vermogen atau ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya yang dipelopori oleh Holder dan Bilder. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendakmakatidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang berkendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka disebut ambtelijk vermogen. 22 Sebagaimana telah disinggung diatas, beberapa teori mengenai badan hukum sangatlah penting dalam penulisan tesis ini karena melihat spin off dalam restrukturisasi perseroan berdampak pada berdirinya suatu perseroan yang baru sebagai hasil pemisahan dari perseroan

20

R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1977), hal. 59.

21

Ronny H. Soemitro, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerti Ghalia, 1982), hal. 37.

22

Ibid, hal. 38.


yang telah ada sebelumnya. Mengingat bahwa perseroan yang baru berdiri tersebut juga merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum sama halnya seperti induk Perseroannya. Berdasarkan UUPT bahwa badan usaha yang berbentuk perseroan merupakan badan hukum, namun bukan berarti setiap badan hukum adalah perseroan. Di sini UUPT secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu-lintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, Perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau personastandi in judicio. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau natuurlijke person, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. Dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Perseroan Tebatas (UUPT) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah Hal ini mengandung pengertian bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang di tempatkan dan modal yang disetor. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut: a) Kreditur pribadi dari para perseroan dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;


b) Persero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga; c) Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenalkan; 23 d) Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para persero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; e) Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. 24 2) Mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam pasal 12 huruf b UUPT menyebutkan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25 3) Mempunyai kepentingan sendiri. Maksudnya adalah hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungan hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga

23

R. Soemitro, Op.Cit, hal. 28.

24

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Perseroan Terbatas, Bandung : Alumni, 2004, hal. 50.

25

Ibid, hal. 53.


4) Ada organisasi yang teratur. Ciri yang keempat dari perseroan adalah badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur. 26 Salah satu perbedaan yang cukup menonjol antara UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ini dengan peraturan yang digantikannya (UU Nomor 1 Tahun 1995) adalah adanya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UUPT dan spin off atau pemisahan atau pemekaran perseroan. Sistematika UUPT Nomor 40 Tahun 2007 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini, diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, terdiri dari XIV BAB, 161 Pasal. Memperhatikan keadaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan UUPT juga membawa beberapa perubahan mengenai Organ Perseroan sebagaimana diatur dalam perundangan sebelumnya, yaitu mengenai : a. Kedudukan RUPS bukan lagi sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan. b. Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. c. Adanya direksi Independence. d. Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama. f. Konsep pemisahan menurut UUPT. 27 Spin Off terjadi ketika sebuah perseroan mendistribusikan seluruh saham biasa yang dimiliki pada sebuah anak cabang yang dikuasainya untuk pemegang saham aslinya. 26

Agus Budiarto, Seri Hukum Perseroan Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal.30. 27

R. T. Sutantya R, Sumantoro dan Handhikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hal.54.


2. Kerangka konsepsional Kerangka konsepsional atau kontruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat stimulasi atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konsepsional dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut : 1. Pemisahan (Spin Off) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagaian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. 28 2. Spin off murni adalah pemisahan yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan

atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena

hukum kepada satu (1) perseroan atau lebih. 29 3. Spin off tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. 4. Restrukturisasi diartikan sebagai penataan kembali struktur badan/lembaga sehigga kinerja badan/lembaga tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Kata efesien sering dianalogikan dengan penghematan, yakni usaha–usaha untuk meningkatkan hasil kerja

28

Ibid, hal. 37.

29

Ibid, hal. 38.


lembaga badan/lembaga sehingga dengan penggunaan sumber daya sekecil mungkin mendapatkan hasil kerja yang besar mungkin. 30 5. Perseroan Terbatas adalah suatu perseroan atau badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih untuk menjalankan usaha dan memiliki badan hukum, dimana besar modalnya tercantum dalam anggaran dasar yang terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham dimilikinya, serta kekayaannya terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. 6. Aktiva adalah harta atau aset perseroan yang berwujud sebagai salah satu sumber ekonomi perseroan yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha bagi perseroan tersebut. 31 7. Pasiva adalah kewajiban perseroan yang harus dibayar kepada pihak ketiga (kreditur) atau pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perseroan pada masa yang akan datang akibat kegiatan usaha perseroan. 32

G. Metode Penelitian Kata metode berasal dari kata Yunani “methods” yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja. yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam bahasa Indonesia kata metode berarti cara sistematis dan cara terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari 30

Ibid, hal. 39.

31

Ibid, hal. 40.

32

http://peranap.riaucoding.com/2009/07/reformasi-rasionalisasi-restrukturisasi.html


pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut: 33 1. Jenis dan Sifat Penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitan hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebutkan metode penelitian tersebut juga sebagian penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. 34 Tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan 35. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifsir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information). 36 33

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_Terbatas

34

Agus Budiarto, Op.Cit, hal. 89.

35

William J. Filstead, Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Reseaarch, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evalution Research, (London : Sage Publications, 1979), hal. 38. 36

Chai Podhisita, et al, Theoritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods, hal. 7.


Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhan aspek dari spin off dalam restrukturisasi perseroan baik aspek etika bisnis maupun aspek hukum, yang keseluruhan dikonstruksikan dalam uraian-uraian yang sistematis. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum terkait tinjauan yuridis terhadap spin off dalam restrukturisasi perseroan. 37 2. Sumber Data Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi atas: a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini antara lain UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan terbatas, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, KUHD, dan KUHPerdata. b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar, majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berisikan pendapatt praktisi hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan juga putusan pengadilan tentang masalah yang diteliti.

37

http://id.wikipedia.org/wiki/aset


c. Bahan hukum tertier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai kamus lain yang relevan. 38 3. Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka (library reseach) untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, tulisantulisan yang ada didalam media cetak dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh asas-asas, kaedah dan doktrin hukum (di dalam UU PT dan UU Perbankan Syariah) yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab. 39 4. Analisis Data Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumuman data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secar logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini 38

Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Febuari 2003, hal. 1. 39

Ibid, hal. 11.


khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan produser dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum dalam perundang-undangan. 40 Pada penelitian hukum normatif, pengelolahan bahan-bahan hukum pada hakekat adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian, kegiatan yang dimaksud dalam hal ini diantaranya memilih bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berisi peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masalah spin off dalam restrukturisasi perseroan serta menemukan prinsipprinsip hukum lainnya secara sistematis sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang terbagi atasa penyebab terjadi spin off, proses pelaksanaan spin off dalam suatu Perseroan dan akibat hukum dari spin off. Kemudian menemukan dan mengarahkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada sebagai analisis. Selanjutnya menarik kesimpulan dari hasi penelitian yang diperoleh denga menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif.

40

Bambang Sunggono, Methode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 195-196.


BAB I PENDAHULUAN. sebagai alat pemenuhan kebutuhan dari aspek ekonomi maka akan semakin kompleks pula

Recommend Documents