1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Searah dengan perkembangan zaman, khususnya Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, untuk saat ini banyak mengalami perubahan disegala bidang, baik itu dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, maupun pendidikan. Maka pemerintah Indonesia memerlukan suatu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mencapai perubahan yang semakin mendesak, dan harus dilakukan untuk kepentingan dan kelangsungan negara. Hal ini yang menyebabkan banyak masalah yang terjadi pada Negara Indonesia saat ini, itu disebabkan oleh perubahan zaman itu sendiri. Masalah – masalah itu terjadi dikarenakan birokrasi dan masyarakat belum mengetahui secara pasti perubahan zaman itu seperti apa faktanya dan arahnya, sehingga menyebabkan tidak dapat memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Adapun menyebab lainnya pada sekarang ini yang menyebabkan Negara Indonesia tidak dapat menyelesaikan masalah - masalah yang ada, seperti halnya sumber daya manusia yang ada sebagian besar kurang berkualitas dan sistem sosial pada masyarakat berkembang terlalu pesat, terkikisnya rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan kekeluargaan, dan banyak hal lainnya. Perkembangan kehidupan dan kebutuhan manusia pada saat ini pula merupakan salah satu menyebab sehingga lebih kompleks pulalah masalah itu terjadi. Maka daripada itu, selain keadaaan masyarakat di Indonesia yang
2
merupakan salah satu determinan dari permasalahan saat ini, ada hal lain yaitu tentang kebutuhan hidup dari masyarakat. Dimana kebutuhan ini banyak dipengaruhi oleh tekanan hidup secara global. Jadi, kebutuhan hidup masyarakat Indonesia saat ini sangatlah beragam. Dengan beragamnya kebutuhan ini, masyarakat Indonesia terlalu mudah terpengaruh oleh masyarakat dari Negara lain, khususnya masyarakat dari dataran Eropa dan Asia Timur. Dengan kejadian inilah, maka sistem sosial yang terjadi didalam masyarakat Indonesia berkembang sangat pesat serta sedikit sulit untuk dikontrol arah dan tujuannya. Pemerintah Pusat sendiri telah melakukan suatu langkah besar dalam mengatasi masalah – masalah ini, salah satu halnya adalah dengan menetapkan Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Maksud dan arah dari Undang – Undang ini adalah agar Pemerintahan Daerah dapat meringankan tugas dan kewajiban Pemerintah Pusat seperti yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945, dimana Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya, kecuali dalam bidang hukum, percetakan uang (mata uang), dan hubungan politik luar negeri. Tujuan dari Otonomi Daerah ini adalah agar dapat mengembangkan dan mensejahterakan daerahnya itu sendiri, dan agar dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Karena hanya daerahnyalah yang mengetahui latar belakang dan kenyataan yang terjadi, maka daripada itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, agar dapat mengatasi segala yang terjadi di daerahnya.
3
Dalam hal ini pemerintah pusat bukan berarti lepas tanggung jawab, akan tetapi memberikan kepercayaan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus daerahnya. Dengan kata lain pemerintah pusat hanya memantau apa yang terjadi didaerah, serta mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bisa tercapai apabila pegawai sebagai pelayan bisa memberikan mutu kerja yang baik. Mutu kerja yang baik dapat diukur dari kemampuan pegawai untuk menunaikan pekerjaannya yaitu melayani, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil dengan kondisi hubungan kerja yang mendukung. Pelayanan merupakan salah satu produk atau hasil dari hubungan kegiatan pemerintah dengan masyarakat. pelayanan sebagai salah satu indikator produktivitas didalam instansi pemerintah. Kinerja pegawai erat hubungannya dengan produktivitas, karena kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting sebagai indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan inti dari organisasi dalam memberikan pelayanan, karena dengan kinerja yang baik dari para pegawai maka dapat dilihat suatu tingkatan kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sebagai aparatur Negara. Mengoptimalisasikan kinerja pegawai pada instansi pemerintah akan memberikan dampak yang positif, salah satunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dengan mengoptimalkan kinerja pegawai tersebut maka tujuan pelayanan akan tercapai yaitu memberikan pemenuhan kebutuhan.
4
Dalam
pemerintahan,
Aparatur
Negara
yang
bertugas
dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan, serta dituntut untuk dapat meningkatkan tingkat pelayanan, serta kualitas, kemampuan, prestasi kerja dan profesionalismenya dalam upaya penyempurnaan, pendayagunaan dan pembinaan keseluruhan unsur sistem administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat, baik itu secara admnistratif maupun publik. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi pelayanan yang jelas, dimana berguna dalam arahan atau pedoman kerja pelayanan baik secara administrasi maupun publik (pelayanan masyarakat) yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat, yang dimana aparatur pemerintahan itu sendiri harus memiliki kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan dalam memberikan pelayan kesehatan. Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasrakan Peratuaran Daerah No.52 tahun 2004, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.53 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Adapun fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon adalah melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan badan, perumusan kebijakan teknis pengembangan di bidang kepegawaian daerah, perencanaan pengadaan dan mutasi pegawai, pelaksanaan kegiatan pembinaan
5
dan kesejahteraan pegawai, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Melihat kenyataan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dituntut untuk dapat memberikan pelayanan administrasi dalam usaha membantu kegiatan manajemen kepegawaian Bupati. Dan tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon. Melihat dari luas wilayah dan banyaknya pegawai tersebar di Kabupaten Cirebon serta besarnya dana yang diperlukan dalam menciptakan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan yang sehat, dana itu diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai baik itu sarana maupun prasarana kerja, dan pelatihan pegawai. Maka beban yang dipikul oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Kabupaten Cirebon sangat berat, sehingga dalam mencapai tujuan perlu ditunjang oleh para pegawai yang sadar dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan. Berhasil tidaknya proses pencapaian tujuan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon salah satunya ditentukan oleh kinerja pelayanan birokrasi dari pegawainya, akan tetapi berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon, ternyata kinerja pelayanan birokrasi dari pegawainya masih rendah, hal ini terlihat pada indikator – indikator sebagai berikut.:
6
1. Para pegawai kurang memiliki semangat dan tanggungjawab dalam pekerjaan, sehingga menyebabkan kinerja pegawai aparatur pemerintah masih rendah. Contohnya : dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon seperti dalam penyimpanan data atau arsip tentang pengadaan PNS, kenaikan gaji, jabatan fungsional, kenaikan pangkat, pemberhentian PNS, pemensiunan, dan kegiatan pelayanan lainnya tidak menunjukkan keseriusan bekerja dan bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya, itu terlihat dari keterlambatan pegawai dalam memproses data – data. 2. Pegawai kurang memiliki kesadaran dalam hal kehadiran dan dapat dipercaya dalam penyelesaian pekerjaan. Sehingga banyak pekerjaan yang terlambat dan terbengkalai. Contohnya : untuk masalah kehadiran ini sendiri banyak indikator penyebabnya, seperti halnya dalam absensi pegawai tersebut ada, akan tetapi diwaktu kerja tidak hadir (bolos), otomatis hal ini menyebabkan pekerjaan terlambat. Adapun yang bolos pada saat jam kerja atau pada saat melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan keadaan di atas maka kinerja pegawai dalam melaksanakan
pelayanan kurang maksimal, ini diduga disebabkan oleh :
1. Prosedur Administrasi yang ada tidak dapat memadai sarana dan prasarana, sehingga dapat menyebabkan pegawai kurang memiliki semangat dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaanya. Sebagai contoh, sistem komputerisasi sangat kurang, ruang aktivitas kerja yang tidak terdekor menyebabkan terlalu sempit dan data atau arsip bertumpuk
7
di meja, serta tata ruang kantor kepala bagian yang beresak-desakan sehingga terlihat tidak rapih dan tidak teratur. 2.
Prosedur Administrasi yang ada tidak dapat memberikan kejelasan Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan serta Tanggungjawab. Sebagai contoh, banyak sekali pegawai yang berada diluar pada saat jam kerja, misalnya diwarung makan, dipasar, dan lain-lain. Hal – hal inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam pemprosesan data dan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti
lebih lanjut tentang hubungan prosedur administratif pada Puskesmas Kecamatan Singaparna dengan kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan manajemen birokrasi dalam bentuk Usulan Penelitian yang berjudul : ”HUBUNGAN PROSEDUR ADMINISTRASI PELAYANAN DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN TATA USAHA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus pada Prosedur Pengangkatan / Pengadaan PNS dan CPNS”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.
Bagaimana hubungan Prosedur Administrasi Pelayanan dengan Kinerja Pegawai dalam melaksanakan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon.
8
2.
Hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan Prosedur Administrasi Pelayanan dan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon.
3.
Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatanhambatan dalam melaksanakan Prosedur Administrasi Pelayanan dan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang hubungan prosedur administrasi pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dengan kinerja pegawai. b. Mengembangkan kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang pelaksanaan prosedur administrasi pelayanan, dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon. c. Dapat mengembangkan data dan Informasi tentang pelaksanaan prosedur administrasi pelayanan, dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon. d. Dapat menerapkan data dan informasi tentang hubungan prosedur administrasi pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dengan kinerja pegawai.
9
2. Kegunaan Penelitian a. Dapat menambah serta memperdalam pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti secara teoritis dan praktis terkait dengan masalah – masalah yang timbul di hubungan prosedur administrasi pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dengan kinerja pegawai. b. Dapat
memberikan
kejelasan
tentang
prosedur
administrasi
pelayanan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang menaruh perhatian untuk mempelajari bidang prosedur administrasi pelayanan pada khususnya dan bidang Manajemen Pelayanan pada umumnya. c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya, tentang hubungan prosedur administrasi pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon dengan kinerja pegawai.
D. Kerangka Pemikiran Pembahasan dan pemecahan masalah yang ada di dalam kerangka pemikiran ini akan dijadikan landasan teoritis untuk penyusunan usulan penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, peneliti mengemukakan kerangka pemikiran tentang Prosedur Administrasi Pelayanan dari Moenir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Umum
10
di Indonesia (2006 : 79) mengemukakan Prosedur Administrasi Pelayanan sebagai berikut : Suatu batasan atau tata laksana administratif untuk melaksanakan proses kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dan melibatkan sebagian orang dalam organisasi ataupun instansi tertentu, dimana bertujuan untuk mencapai bagian sasaran antara yang ditetapkan. Menurut Ratminto dan Atik Septi
Winarsih dalam bukunya
Manajemen Pelayanan (2006 : 5) menyatakan sebagai berikut : Segala ketetapan atau suatu standar yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan bagi pegawai dalam melaksanakan administrasi pelayanan menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya Manajemen Pelayanan (2006 : 22) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepastian Waktu Akurasi Keamanan Tanggung jawab Kelengkapan sarana dan prasarana Kemudahan akses Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan Kenyamanan
Peneliti pun mengemukakan pengertian yang merupakan dalil, teori serta pendapat para ahli yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu peneliti mengetengahkan kerangka pemikiran yang akan dijadikan titik
11
tolak atau landasan dasar teoritis mengenai Kinerja yang menurut Irawan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (1997:11) sebagai berikut: “Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat kongkret, dapat diamati dan dapat diukur”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kinerja pegawai berarti hasil kerja dari pegawai yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur. Pengertian kinerja menurut Prawirosentono dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan) (1992:2), bahwa : Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika.
Kemudian menurut August W. Smith yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (2001:50) menyatakan bahwa : “ Performance atau kinerja adalah output drive from processes, human or otherwise”, jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (2001:67) mengartikan kinerja sebagai berikut: Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
12
Untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon, Gomes (2003:142) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan beberapa dimensi-dimensi kinerja sebagai berikut: 1. kuantitas hasil pekerjaan Jumlah kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan 2. kualitas hasil pekerjaan Memiliki kualitas dalam hal hasil pekerjaan berupa produk barang atau jasa 3. pengetahuan pekerjaan Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pekerjaan 4. gagasan Memiliki gagasan dalam menyelesaikan pekerjaan 5. kerjasama Kesediaan untuk bekerjasama dan membantu orang lain 6. dapat dipercaya Memiliki kesadaran dalam hal kehadiran dan dapat dipercaya dalam penyelesaian pekerjaan 7. inisiatif Memiliki semangat dan tanggungjawab dalam pekerjaan 8. kepribadian Memiliki kepribadian, jiwa kepemimpinan, sikap melayani dan integritas pribadi yang tinggi
E. Hipotesis Bertitik tolak pada pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : ”Ada hubungan prosedur administrasi dengan kinerja pelayanan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon ”. Adapun hipotesa statistiknya adalah sebagai berikut :
H0 : ρ = 0 H1 : ρ ≠ 0
13
Adapun hipotesa kerjanya adalah sebagai berikut : H0
: Tidak ada hubungan antara Prosedur Administrasi dengan Kinerja Pelayanan Pegawai
H1
: Ada hubungan antara Prosedur Administrasi dengan Kinerja Pelayanan Pegawai
Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian pada gambar 2 :
Y
X
GAMBAR 1 PARADIGMA HASIL PENELITIAN
Keterangan Gambar : X : Variabel Prosedur Administrasi Pelayanan Y : Variabel Kinerja Pegawai
Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut di atas, maka peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut : i. Hubungan adalah menunjukkan seberapa besar hubungan atau keterkaitan antara variabel prosedur administrasi pelayanan dengan variabel kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon. ii. Prosedur Administrasi Pelayanan adalah Segala ketetapan atau suatu standar kerja yang dijadikan suatu ukuran kualitas kerja dalam penyelenggaraan pelayanan pegawai dan memberikan kemudahan
14
pada
tahap
pelaksanaan
pelayanan
yang
dimana
telah
ditetapkan,dilaksanakan dan wajib ditaati oleh seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon baik dalam rangka upaya melayanani pemenuhan kebutuhan kerja pegawai dalam oraganisasi maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan tentang kepegawaian dan ketatausahaan. iii. Kinerja Pegawai
adalah
suatu usaha
yang
dilakukan
untuk
mendapatkan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
F.
Lokasi dan Lamanya Penelitian a. Lokasi Penelitian
Lokasi peneitian yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon bertempat di Jalan Sunan Muria No 100 Sumber Kabupaten Cirebon b. Lamanya Penelitian
Lamanya penelitian yang peneliti lakukan yaitu selama 2 bulan, yang dimulai pada tanggal 27 Januari 2008 hingga pada tanggal 26 maret 2008.
