BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan atau pendapatan terbesar negara dari sektor non migas, setiap tahunnya target penerimaan pajak terus ditingkatkan. Kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak dan mencapai target penerimaan yang terus meningkat tiap tahun di wilayah Bandar Lanpung . Mengingat bahwasannya sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang menggunakan Self Assessment System, yaitu dari kesadaran masyarakat sendiri maka berbagai upaya dan usaha dilakukan untuk menggali kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak kepada negara serta mengingatkan akan pentingnya pajak dengan membayar dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Salah satunya adalah peningkatan kepatuhan masyarakat terutama Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan melaporkan pajak final atas jual beli maupun pengalihan hak atas tanah serta kredit yang telah dibuat. Hal tersebut berkaitan dengan semakin naiknya
2
harga tanah/bangunan yang mana secara logika pasti juga akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan.
Di KPP Pratama kebanyakan Wajib Pajak termasuk golongan yang patuh, terutama para Notaris/ PPAT, akan tetapi banyak para Notaris/ PPAT membuat laporan bulanan PPAT tidak sesuai, sehingga menyulitkan pemrosesan Alat keterangan di seksi Pengolahan Data dan Informasi serta mempersulit penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP kepada Wajib Pajak guna Ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan di seksi Ekstensifikasi.
Kondisi ideal yang seharusnya terjadi dalam pemrosesan Alat Keterangan (Alket) adalah Notaris membuat laporan bulanan PPAT sesuai data penjualan, pembelian, pengalihan, serta kredit yang dilakukan seseorang. Data tersebut wajib dilengkapi alamat yang jelas serta satuan harga yang jelas beserta nomer akta dan Nomer Objek Pajak (NOP). Kemudian Notaris/ perwakilannya datang ke KPP pratama Bandar lampung untuk melaporkan, pertama kali datang ke petugas TPT, kemudian petugas TPT meneliti kelengkapan berkas, apabila sudah lengkap maka petugas TPT mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan BPS. BPS diserahkan kepada Notaris atau perwakilannya sedangkan LPAD disatukan dengan berkas yang kemudian dikirim kepada seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Seksi PDI memproses laporan dan mencetak Alat Keterangan yang nantinya dikirim kepada seksi Ekstensifikasi untuk diterbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP kepada calon Wajib Pajak yang tercantum dalam
3
Alat Keterangan untuk segera membuat NPWP ke KPP Pratama ataupun dapat dibuatkan NPWP secara jabatan oleh Pegawai Pajak.
Namun, terdapat beberapa masalah dan gangguan yakni dalam laporan bulanan PPAT tersebut banyak data yang kurang lengkap, Alamat penjual dan pembeli dibuat sama, besarnya satuan harga tidak sesuai dan seakan- akan PPAT membuat laporan tersebut hanya sekedar formalitas dan terkadang terdapat kesan mengada – ada, sehingga dalam proses penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP mengalami gangguan dan permasalahan.
Sasaran penulisan laporan ini dimaksudkan agar penulis khususnya dan pegawai pajak pada umumnya bisa mengamati, meneliti, dan menemukan permasalahan dalam proses bisnis terutama dalam pemrosesan Alat Keterangan dan Surat Himbauan untuk ber-NPWP. Selain hal tersebut juga diharapkan bisa memberikan solusi atau saran untuk menyempurnakan pada masa yang akan datang mengenai permasalahan tersebut , maka penulis tertarik untuk membuat laporan peraktik kerja lapangan dengan judul: “EVALUASI TATACARA PENGELOLAAN ALAT KETERANGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG”.
1.2 Permasalahan
1.2.1 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelasskan di atas maka rumusan masalah laporan akhir ini adalah:
4
Bagaimana tatacara pengelolaan Alat Keterangan di KPP Pratama Tanjung Karang.
1.2.2 Batasan Masalah
Dalam melakukan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis memberikan batasan masalah hanya dalam lingkup laporan bulanan Notaris/PPAT.
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui bagaimana tatacara pengelolaan data Alat Keterangan (Alket) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.
1.4 Manfaat Penulisan
Dalam penulisam Laporan Akhir ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah : 1. Bagi Mahasiswa a. Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya di bidang pengelolaan data Alat Keterangan b. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKL. c. Meningkatkan Profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan.
5
d. Menciptakan dan mengembankan rasa tanggung jawan serta kedisiplinan e. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja f. Memperbanyakan jaringan atau komunikasi sehingga membantu memudahkan beradaptasi.
2. Bagi Universitas Lampung a. Mempererat hubungan Universitas Lampung dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang b. Memberikan gambaran secara nyata mengenai Tatacara pengelolaan data alat keterangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang c. Mengimplementasikan aplikasi yang nyata pada kurikulum pendidikan d. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Lampung e. Sebagai tawaran umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum f. Membantu Pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang a. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Lampung b. Mempromosikan image Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang
6
c. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa PKL d. Membantu dan mempermudah pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan tugas-tugas perpajakan terkait.
