1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Salah satu fungsi Pemerintah adalah melaksanakan pembangunan ekonomi secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan pembangunan ekonomi tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Republik Indonesia (RI) menyatakan dalam Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1998 (1998:33) bahwa: “Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata.” Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat. Dalam GBHN disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional dilandaskan kepada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap. Hal ini, menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan
2
bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatannya sendiri terutama jika warganya sadar berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Sumber penerimaan negara Indonesia yang dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan sebagaimana terlihat dari APBN terdiri dari tiga kelompok: 1. Penerimaan Dalam Negeri Bukan Migas; 2. Penerimaan Dalam Negeri dari Migas ; dan 3. Penerimaan yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri. Penerimaan Dalam Negeri bukan dari Migas (Minyak dan Gas) terutama penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan lainnya berupa penerimaan penjualan jasa-jasa Pemerintah kepada masyarakat, denda, keuntungan perusahaan milik negara dan surplus anggaran belanja tahun lalu dirasakan semakin semakin penting sejak berakhirnya dominasi penerimaan dari minyak dan gas bumi pada masa tahun delapan puluhan akibat dari penerimaan dari sektor minyak dan gas yang cenderung menunjukkan penurunan dikarenakan cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbatas. Rimsky K. Judisseno menjelaskan pada bukunya Pajak dan Strategi Bisnis (2007:34) bahwa : Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.
3
Menurut Salamun AT dalam bukunya Pokok-Pokok Pemikiran, Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya (1993:35-36): Dalam sistem perpajakan kita pada masa lalu banyak terdapat permasalahan dan sekaligus kelemahan yang dapat disarikan sebagai berikut : 1. Peraturan pajak yang beraneka ragam; 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tergantung pada aparat perpajakan; 3. Terdapat berbagai jenis pajak; 4. Terdapat bermacam-macam tarif; 5. Struktur tarif yang sangat progresif; 6. Tata cara pemungutan pajak yang berbelit-belit Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah strategis dalam bidang perpajakan, yaitu dengan mengadakan Pembaruan Perpajakan (tax reform) pada tahun 1983, tahun 1991 dan tahun 1994 serta terakhir tahun 1997. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi. Hasil dari Pembaruan Perpajakan pada tahun 1994 terdiri dari : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4
Dalam tahun 1983 telah dilakukan pembaruan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu, Wajib Pajak harus melaporkan jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Sedangkan tugas fiskus (aparat perpajakan) tidak lagi melakukan tugas merampungkan atau menetapkan semua jumlah pajak yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas-tugas seperti pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipakai oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Orang Pribadi adalah salah satu Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak, termasuk Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan). Dalam kewajibannya tersebut, menurut sistem self assessment para Wajib Pajak ini diharuskan memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem self assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib
Pajak
untuk
memenuhi
kewajiban
perpajakannya
ternyata
sering
disalahgunakan, yaitu Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi palsu,
5
menunda pembayaran, ataupun secara bilateral yaitu dengan cara melakukan kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa, dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang disebut sebagai official assesment. Pasal 1, angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi batasan tentang pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut
keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
545/KMK.04/2000. pasal 1 angka 4: pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan alat untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun materiil, yang tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena sektor pajak di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dan penerimaan pendapatan dari sektor pajak merupakan salah satu yang termasuk
6
pandapatan terbesar dari pendapatan lainnya yang digunakan untuk berbagai hal dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka dengan adanya upaya law enforcement berupa pemeriksaan atau penyelidikan, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak pemerintah yang diperuntukkan untuk penyelenggaran Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memfokuskan penelitiannya untuk penyusunan skripsi kepada masalah pemeriksaan pajak, khususnya Pemeriksaan Pajak dan pengaruhnya terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dengan judul: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi” (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Karawang)
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penelitian akan difokuskan pada masalah sebagai berikut : 1. Berapa besar penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dengan self assessment system? 2. Berapa besar penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi setelah dilakukan pemeriksaan pajak? 3. Berapa besar target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi?
7
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.
1.3.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dengan self assessment system. 2. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi setelah dilakukan pemeriksaan pajak. 3. Untuk mengetahui berapa besar target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. 4. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi atau tidak.
8
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak dan menjadi salah satu referensi penting bagi pejabat publik, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kebijaksanaan pemeriksaan pajak.
1.4.2 Kegunaan Teoritis Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tertarik pada masalah yang diteliti oleh penulis untuk dijadikan perbandingan atau kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut.
1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis 1.5.1 Kerangka Pemikiran Sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Self assesstment system tersebut memiliki ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
9
Tanggung jawab pelaksanaan kewajiban pelaksanaan pajak sebagaimana pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Anggota melaksanakan
masyarakat
Wajib
kegotong-royongan
Pajak diberi nasional
kepercayaan
melalui
sistem
untuk dapat menghitung,
memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Tetapi, bersamaan dengan itu Wajib Pajak mendapat beban yang berat, karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang. Sebagai efek buruknya, Wajib Pajak sering kali melakukan kesalahan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kenyataan yang terjadi menurut Gunadi (2002:35) adalah banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan sistem self assessment dengan semestinya. Hal ini diketahui terutama setelah Direktorat Jenderal Pajak membandingkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya adalah ada koreksi fiskal yang
10
merupakan koreksi atas laporan keuangan komersial. Sesuai dengan prinsip Undangundang Pajak Penghasilan keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah sedangkan keberhasilan sistem self assessment pada dasarnya sangat tergantung pada tingkat kesadaran Wajib Pajak tersebut. Dalam sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak tersebut sangat diharapkan terciptanya kesadaran yang tinggi dan bertanggung jawab dari Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada sisi lain mengawasi apakah self assessment tidak berjalan dengan semestinya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan upaya pemeriksaan dan penyidikan. Mohammad Zain (2003:9) mengemukakan bahwa setiap permasalahan, baik yang menyangkut sikap dan tindakan Wajib Pajak, maupun yang menyangkut sikap dan aparatur perpajakan, antara lain sebagai berikut : a. Bahwa Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang memungkinkan bahwa akibat dari perbuatannya itu kemungkinan besar mereka tidak akan terjerat hukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. c. Bahwa para Wajib Pajak tidak takut akan ketetapan-ketetapan dan dendadenda pajak dan memanfaatkan kelemaham-kelemaham dalam perpajakan. d. Bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mempengaruhi aparat pajak dengan bujukan-bujukan dan godaan-godaan. e. Bahwa administrator pajak memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam keputusan dan surat edaran yang dibuatnya sendiri. f. Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebihan melebihi fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan acapkali aparat lalai dalam
11
melaksanakan tugas yang diembannya, akibat dari kemalasan, kelambanan dan penyalahgunaan jabatan.
Kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dalam asumsi-asumsi tersebut di atas akan dapat di atasi, bila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dengan tegas mengenai hak, kewajiban dan sanksi, baik yang menyangkut pembayaran pajak maupun aparat perpajakan serta usaha-usaha untuk menutupi sejauh mungkin lubang-lubang (loopholes) yang akan digunakan oleh pembayar pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak di satu pihak serta penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak di lain pihak. Sehingga wajar apabila pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak tersebut atau tindakan-tindakan perpajakannya. Cara yang lazim dipergunakan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan untuk menimbulkan respek terhadap aparat pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan. Otto Echstein dalam bukunya Public Finance yang dikutip oleh Mohammad Zain (2003:144) , mengemukakan antara lain tentang “enforceability”, yaitu : Suatu sistem perpajakan yang baik tidak akan membebankan pajak yang tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah cukup tinggi, namun kemungkinan untuk memverifikasi pembayaran pajak tetap harus ada dan apabila tidak ada, hal ini berarti mengundang penyelundupan pajak dan yang lebih penting lagi bahwa sistem perpajakan itu diterima atau berkenan dihati masyarakat. Sistem tersebut hendaknya konsisten dengan jalan pikiran masyarakat tentang keadilan dan jangan pula terlalu memberatkan beban masyarakat dibandingkan dengan apa yang diperolehnya dari pembayaran pajak-pajaknya.
12
Leon Yudkin dalam bukunya A Legal Structure for Effective Income Tax Administration yang dikutip oleh Mohammad Zain (2003:144), menegaskan bahwa : Semua sistem perpajakan harus memberikan kemungkinan untuk memverifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Di semua negara dengan latar belakang perkembangan dan kebudayaan apapun, mengakui bahwa beberapa Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berisi kesalahan baik faktanya maupun yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja dan tanpa ada verifikasi. Surat Pemberitahuan yang salah tersebut akan berkembang ke suatu tingkatan seluruh sistem penerimaan pajak merupakan hal yang tidak sesuai dengan akal sehat lagi. Oleh karena itu dalam perundang-undangan pajak hendaknya diterapkan suatu struktur dimana Surat Pemberitahuan tersebut dapat diperiksa dan diverifikasi. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan tanpa mengecek bahan-bahan atau materi lainnya hanya akan mengungkapkan kesalahan matematik dan ketidak wajarannya. Oleh karena fakta-fakta tersebut pada hakikatnya dikuasai oleh Wajib Pajak dan bukan pemerintah, maka dalam perundang-undangan pajak hendaknya diberikan wewenang kepada aparat pajak untuk mempergunakan fakta-fakta yang berhubungan dengan aktiva dan pasiva Wajib Pajak, apakah itu dimiliki oleh Wajib Pajak ataupun berada pada pihak ketiga. Menurut Erly Suandy (2001:100): Pada dasarnya tujuan dari pemeriksaan pajak adalah dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem self assessment yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya : 1. Peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak menunjukan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak ; 2. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ; 3. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak. 4. Penentuan kapasitas tentang kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya. Tujuan pengawasan tersebut antara lain dilaksanakan dengan jalan melakukan pemeriksaan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak, baik dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang maupun untuk tujuan lain.
13
Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat dan nantinya akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan negara.
14
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran
15
1.5.2 Asumsi Pemeriksaan pajak yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak memperkecil tingkat kecurangan yang dapat dilakukan dan dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam menentukan target penerimaan di tahun berikutnya. 1.5.3 Hipotesis Melihat hubungan di atas, penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut : “Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi”
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam
penyusunan
skripsi
ini,
penulis
melakukan
penelitian
dan
pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karawang. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2006 sampai dengan April 2007.
