perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham, dengan pembagian dividen atau perolehan capital gain (Mahfoedz dan Naim, 1996 dalam Purbandari, 2008). Didalam
perusahaan,
pemisahan antara kepemilikan saham dan manajemen sangat diperlukan. Karena sebagian besar perusahaan itu memiliki banyak pemegang saham dan tidak mungkin jika semuanya harus terlibat dalam manajemen perusahaan, maka dari itu diperlukan otoritas untuk mendelegasikan usahanya kepada manajemen. Hal ini bertujuan agar apabila terjadi perubahan kepemilikan saham tidak akan menganggu operasi perusahaan yang ada. Akan tetapi ada kemungkinan timbul permasalahan apabila terdapat perbedaan tujuan antara manajer dengan pemegang saham (Prasetyo, 2009). Masalah yang timbul tersebut biasa disebut agency conflict. Timbulnya konflik tersebut karena manajer perusahaan cenderung untuk
mengejar
tujuan
pribadinya
sendiri
yang
mengakibatkan
kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham
melalui
investasi di proyek – proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(Warsono, Amalia dan Kartika, 2010). Sedangkan Jensen and Menckling (1976) menyebutkan bahwa manajer suatu perusahaan sebagai „agen‟ dan pemegang saham sebagai „prinsipal‟. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau „agen‟ dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah bahwa agen tidak selalu membuat keputusan – keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal. Dan mekanisme
untuk
mengatasi
konflik
keagenan
adalah
dengan
meningkatkan kepemilikan manajerial (insider ownership) yang dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer, meningkatkan dividend payout ratio untuk mengurangi sumber – sumber dana yang dikendalikan manajer sehingga mengurangi kekuasaan manajer dan kepemilikan institusional sebagai monitoring agent untuk meningkatkan pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya. Lembaga corporate governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG), mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Effendi, 2009). Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(FCGI) berpendapat bahwa perusahaan – perusahaan di Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk memperhatikan standar – standar Corporate Governance yang disepakati sebagai best practices di Internasional. Tidak hanya perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham atau perusahaan – perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Tetapi setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya sistem Corporate Governance bagi kepentingan – kepentingan para pemegang sahamnya, para penyandang dana, karyawannya dan pada akhirnya bagi perusahaan itu sendiri (Hinuri, 2002). Corporate governance dalam suatu perusahaan tercermin pada pertanggungjawaban manajer kepada stakeholder perusahaan tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), manajer selaku pengambil keputusan memberikan pertanggungjawabannya dalam mengelola perusahaan kepada pemegang saham. Salah satu pertanggungjawaban yang diberikan manajer kepada pemegang saham adalah mengenai pembagian keuntungan atau dikenal dengan kebijakan dividen (Syakhroza, 2002). Kebijakan dividen merupakan salah satu dalam keputusan perusahaan yang tidak bisa terlepaskan dari konflik kepentingan. Easterbrook (1984) menyatakan bahwa dividen merupakan hasil atau jawaban dari permasalahan agensi (agency conflicts), karena manajer lebih suka menahan earnings untuk meningkatkan konsumsi pribadi atau mengurangi
risiko
sumber
daya
manusianya,
rendahnya
standar
governance dan rendahnya proteksi pemegang saham menghasilkan rasio commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pembayaran dividen yang lebih rendah. Sebaliknya pembayaran dividen dapat mengurangi agency conflicts. Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Melalui kebijakan ini perusahaan memberikan sebagian dari keuntungan bersih kepada pemegang saham secara tunai (Brigham dan Houston, 2001). Keputusan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, khususnya pemegang saham yang berinvestasi dalam jangka panjang dan bukan pemegang saham yang berorientasi pada capital gain. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meningkatkan pembayaran dividen dari tahun ke tahun. Kebijakan perusahaan tentang pembayaran dividen merupakan topik manajemen perusahaan yang penting, karena tidak hanya menggambarkan return kepada pemegang saham tetapi juga mengandung informasi yang berguna untuk menilai perusahaan (Prasetyo, 2009). Dilihat dari sisi manajer, direksi yang mengambil kebijakan dividen, komisaris dan komisaris independen yang mengawasi kebijakan manajemen. Jumlah direksi yang besar dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Mediastuti dan Machfoedz, 2003) karena dapat mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham, dan bersifat negatif (Yermack, 1996) karena akan membuat jalur komunikasi koordinasi akan semakin panjang sehingga akan melemahkan kerjasama dan proses commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pengambilan keputusan. Sementara jumlah komisaris dan komisaris independen yang besar akan akan membuat kegiatan monitoring manajer menjadi lebih baik (Fama, 1980) dan dapat menyelesaikan masalah agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Sedangkan dilihat dari sisi struktur kepemilikan saham baik itu kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional yang merupakan pihak yang menerima dividen. Kepemilikan manajerial yang meningkat dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga terdapat peningkatan insentif bagi owner-manager untuk memaksimalkan nilai perusahaan ketika terjadi peningkatan kepemilkan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976). Sementara kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) pada perusahaan mengindikasikan adanya kemampuan untuk mengawasi manajemen dengan lebih baik (Mangel dan Singh, 1993). Banyak penelitian yang menitikberatkan pada variabel – variabel yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afzal dan Saba Sehrish (2009) dalam “Ownership Structure, Board Composition and Dividend Policy in Pakistan” yang m hasil bahwa board size menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap DPR, insider ownership menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap DPR, board independence dan institutional ownership menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap DPR. Setayesh m.h., Kazemnezhad mostafa (2010) dalam “The Effects Of Ownership Structure And Board Composition On The Dividend Policy Of commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
The Listed Firms In Tehran Stock Exchange (Tse)”, menyatakan hasil bahwa ukuran dewan Independen menunjukkan pengaruh negatif terhadap DPR. Kepemilikan Institusional menunjukkan pengaruh positif terhadap DPR. Dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan DPR. Dan Arief Prasetyo (2009) dalam
“Corporate
Governance, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan : Studi Empiris pada Perusahaan Non keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2006 – 2007”, menyatakan hasil bahwa ukuran direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen, sementara ukuran komisaris dan kepemilikan institusi berpengaruh negatif secara signifikan pada kebijakan dividen sedangkan variabel persentase komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan pada kebijakan dividen. Selain itu, ditemukan bukti bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Omneya
Abdelsalam Ahmed El-Masry Sabri Elsegini (2008) dalam “Board Composition, Ownership Structure and Dividend Polices In an Emerging Market Further Evidence From Case 50”, menyatakan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusi dengan kinerja perusahaan dan kebijakan dividen Hasil mengkonfirmasi bahwa pengembalian yang tinggi pada modal dan kepemilikan institusi yang tinggi, maka perusahaan akan mendistribusikan dividen lebih besar. Namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komposisi dewan direksi dengan kebijakan dividen. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Board Size, Board Independence, Managerial Ownership Dan Institutional Ownership Terhadap Divident Payout Ratio : Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 – 2011”.
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat pengaruh antara board size terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 2. Apakah terdapat pengaruh antara board independence terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 3. Apakah terdapat pengaruh antara managerial ownership terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 4. Apakah terdapat pengaruh antara institutional ownership terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh antara board size terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 2. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh antara board independence terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 3. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh antara managerial ownership terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 4. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh antara institutional ownership terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat bagi Investor Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi khususnya dalam hal kebijakan dividen. 2. Bagi perusahaan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya pengaruh board size, board independence, managerial ownership dan institutional ownership terhadap divident payout ratio terutama perusahaan manufaktur. Serta dapat memberikan tambahan masukan perusahaan dalam membuat kebijakan divident payout ratio. 3. Bagi akademisi Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengaruh board size, board independence, managerial ownership dan institutional ownership terhadap divident payout ratio. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian mengenai dividend payout ratio selanjutnya.
commit to user
