1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi posisinya sangat penting dalam membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi mulia (officium mobile).1 Notaris juga berkewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak, hal ini menjamin bahwa para pihak mengetahui apa yang menjadi keinginannya, tertuang dalam kontrak. Kehadiran dan keberadaan notaris adalah sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.2Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris padaawalnya di Indonesia
1
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm 6. 2 Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat, Serba-serbi praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 519-520.
2
merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris (UUJN) atas perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUJN memberikan defenisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
3
dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan UndangUndang lainnya. Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir. Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, dimana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik
4
tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memangku jabatan Notaris. Dengan demikian diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hal itu diperlukan satu-satunya wadah organisasi Notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan : “Notaris berhimpun dalam satu
3
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika , Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm.48. 4 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 16.
5
wadah Organisasi Notaris.”Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum, terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Dimana organisasi jabatan Notaris wajib mempunyai : 1. Anggaran dasar 2. Anggaran rumah tangga 3. Kode etik jabatan 4. Mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal. Pasal 83 ayat (1) UUJN menyebutkan : “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan : “Untuk menjaga kehornatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.”5 5
Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, hlm. 197.
6
Kode etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik yang ditegakkan oleh Ikatan Notaris Indonesia merupakan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Notaris sebelumnya dilaksanakan di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. Kode etik Notaris yang saat ini berlaku merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan, dimana ditentukan dan diatur dalam peraturan perundangundangan mengatur tentang hal ini dan berlakunya wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI.6 Penegakan kode etik dalam organisasi Notaris mempunyai institusi melalui Dewan Kehormatan Notaris (daerah, wilayah, dan pusat). Dewan Kehormatan Notaris 6
berfungsi
mengontrol
terlaksananya
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, op.cit, hlm. 194.
kode
etik
dilapangan
dan
7
berkewajiban untuk memeriksa Notaris, menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Berdasarkan fakta empiris yang telah ditelusuri ada beberapa pelanggaran kode etik profesi Notaris yang dilakukan oleh Notaris di Kota Tangerang Selatan.7 Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukanpelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etiknotaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI)sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai perananyang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utamauntuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas mengenai sanksi pelanggaran kode etik profesi notaris oleh Dewan Kehormatan. 7
Wawancara Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
8
Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajiantentang “PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA TANGERANG SELATAN”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada uraian yang disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Apakahbentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris di Kota Tangerang Selatan ? 2. Bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kota Tangerang Selatan?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh notaris di Kota Tangerang Selatan.
9
2. Untuk menganalisis sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan IkatanNotaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhada pnotaris yang melanggar kode etik di Kota Tangerang Selatan.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Segi
praktis,
khususnya
untuk
Notaris,
menjalankan
jabatan
dan
kewenangannya, berpegang teguh kepada Undang-Undang No.2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode Etik Notaris, dan pada umumnya agar masyarakat memahami tentang peran dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk Dewan Kehormatan agar di dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan
pelanggaran
(baik
pelanggaran
Undang-Undang
maupun
pelanggaran Kode Etik Profesi) senantiasa berpegang teguh kepada amanat Undang-Undang maupun Kode Etik Profesi. 2. Segi Teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Praktek Kenotariatan.
10
E. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai “PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA TANGERANG SELATAN” sepanjang pengetahuan penulis melalui bacaan pustaka, belum pernah ada sebelumnya. Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan, dan telah ditemukan berbagai hasil penelitian yang membahas permasalahan serupa tetapi tidak ditemukan hasil penelitian lain yang secara spesifik. Dari penelitian kepustakaan, penulis menemukan hasil penelitian yang dianggap memiliki kemiripan, yakni: 1. Tesis “PENJATUHAN SANKSI DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP
NOTARIS
YANG
MELAKUKAN
PEMUNGUTAN
HONORARIUM DALAM PEMBERIAN JASA KONSULTASI HUKUM (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul)” oleh Hendra Faizal Noorfiardi8, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan sanksi kode etik oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Notaris yang
8
Hendra Fauzi, 2013, Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
melakukan pemungutan honorarium kepada kliennya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan ? b. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Notaris yang melakukan pemungutan honorarium kepada kliennya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan ? 2. Tesis
“PERANAN
DEWAN
KEHORMATAN
IKATAN
NOTARIS
INDONESIA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA MAKASSAR” Oleh Irmawati Danumulyo
9
, dengan rumusan masalah
sebagai berikut : a. Bagaimanakah peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Makassar setelah adanya Undang-Undang Jabatan Notaris ? b. Apakah Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Kota Makassar amsih mempunyai kewenangan dalm memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bersalah setelah dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah ? Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Faizal Noorfiardi dan Irmawati Danumulyo yang hampir mempunyai kesamaan judul dengan penelitian ini. Hendra Faizal dengan judul Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Derah 9
Irmawati Danumulyo, 2012, Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakkan Kode Etik Notaris Di Kota Makassar, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum (Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul) dam Irmawati Danumulyo dengan judul Peranan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan Hendra Faizal Noorfadi dan Irmawati Danumulyo mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana perbedaannya sebagai berikut : 1.
Hendra Faizal Noorfiardi membahas tentang Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang melakukan pemungutan honorarium dalam pemberian jasa konsultasi hukum dan Irmawati Danumulyo membahas tentang Peranan Dewan Kehormatan INI dalam Penegakan Kode Etik Notaris, sedangkan penulis membahas tentang Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan INI.
2.
Lokasi penelitian Hendra Faizal Noorfiardi berada di Kabupaten Bantul dan Irmawati Danumulyo berada di Kota Makassar, sedangkan penulis memilih lokasi di tempat tinggal penulis di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada diatas, maka penelitian yang
dilakukan penulis tentang Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kota Tangerang Selatan lebih menekankan pada bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris di Kota Tangerang dan penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan INI terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris yang dilakukan oleh Notaris di
13
Kota Tangerang Selatan belum pernah dilakukan sehingga penelitian yang dilakukan penulis ini adalah asli. Namun apabila ternyata pernah ada dilakukan penelitian yang sama maka penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat melengkapi penelitia-penelitian yang ada sebelumnya.
