perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak tahun 2012. Sumber utama pemulihan perekonomian dunia ini adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat. Disaat perekonomian global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Untuk mencapai kondisi ini, Indonesia harus melaksanakan pembangunan ekonomi di pusat dan daerah, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakat secara bertahap dapat dikurangi. Soemitro (1988) menegaskan, “pembangunan nasional di Indonesia merupakan pembangunan yang multikompleks, yang memerlukan biaya yang sangat besar”. Sehingga Indonesia memerlukan sumber-sumber pendapatan yang banyak untuk digunakan dalam pembangunan. Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, yang biasanya diukur dengan pertambahan pendapatan nasional, terdapat beberapa instrumen kebijakan commit to user
1
perpustakaan.uns.ac.id
2 digilib.uns.ac.id
yang dapat digunakan. Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal yang berhubungan erat dengan masalah anggaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran negara berkaitan dengan masalah keuangan negara, sedangkan penerimaan dan pengeluaran daerah berkaitan dengan masalah keuangan daerah. Seperti halnya keuangan negara yang identik dengan APBN, keuangan daerah identik dengan APBD. Secara garis besar struktur APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah, akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah (Sutedi 2008). Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak diatur dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang telah diubah beberapa kali dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 1997. Dalam UU PDRD 2009, ada beberapa pajak daerah yang semula penanganannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat kemudian dilimpahkan ke pemerintah daerah/kota. Terdapat empat penambahan jenis pajak daerah baru. commit to user
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Penambahan pajak daerah yang baru tersebut adalah BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan PBB. Pajak air tanah merupakan pajak provinsi yang digolongkan menjadi dua yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah. Pajak air tanah sebelumnya dikelola oleh pemerintah provinsi. Namun, sejak tahun 2010 pengelolaan pajak air tanah dibagi menjadi dua yaitu pajak air bawah tanah dilimpahkan kepada pemerintah daerah/kota dan pajak air permukaan tetap dikelola oleh provinsi. Pelimpahan pajak air tanah menjadi pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah ini menarik karena lamanya persiapan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pajak air tanah pengelolaannya ditangani oleh pemerintah daerah mulai tahun 2010 yang artinya tidak lama setelah adanya undang-undang tersebut disahkan. Pemerintah daerah kota Surakarta melakukan peralihan pada tahun 2011 karena sangat kompleksnya permasalahan dan persiapan data serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Karena itu setelah melakukan berbagai persiapan, pemerintah daerah Surakarta telah merasa mampu, sanggup dan adanya dukungan oleh pihak-pihak terkait pelimpahan pajak air tanah tersebut dilakukan mulai 1 Januari 2011. Setelah pelimpahan, pajak air tanah akan ditangani oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya akan ditangani satu instansi yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset kota Surakarta. commit to user
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Dalam pelaksanaan pelimpahan pajak air tanah terdapat perubahan penerimaan pajak, sehingga Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa penerimaan masing-masing jenis pajak di Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun anggaran 2011-2013 sebagai berikut: Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2013 No Pajak Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 1 Pajak Hotel 15.266.131.499 18.867.498.612 20.423.582.592 2 Pajak Restoran 12.436.538.746 14.831.106.452 18.423.246.926 3 Pajak Hiburan 6.100.299.527 8.007.514.418 8.999.556.122 4 Pajak Reklame 5.217.549.363 5.600.190.650 6.143.112.000 5 Pajak Penerangan Jalan 28.309.772.763 31.707.681.150 38.863.518.249 6 Pajak Parkir 1.384.195.616 1.704.059.800 2.029.861.115 7 Pajak Air Tanah 283.867.200 390.399.100 787.710.400 8 BPHTB 49.827.022.392 70.797.060.731 48.414.950.176 Sumber: DPPKA Kota Surakarta Beradasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat penerimaan yang dihasilkan pajak air tanah lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain. Sehingga pelaksanaan pengoptimalan pendapatan daerah dari pelimpahan pajak air tanah tersebut menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya pelaksanaan pengoptimalan pendapatan daerah dari pelimpahan pajak air tanah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Surakarta atas Pelimpahan Pajak Air Tanah dari Provinsi ke Daerah”.
commit to user
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar lebih jelas mengenai pokok permasalahan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana persiapan pemerintah daerah kota Surakarta atas pelimpahan pajak air tanah yang awalnya merupakan pajak provinsi menjadi pajak daerah ?
2.
Apakah pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah kota Surakarta telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?
3.
Bagaimana kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta setelah pelimpahan tersebut dan kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta?
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui persiapaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Surakarta atas pelimpahan pajak air tanah yang awalnya merupakan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
commit to user
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2.
Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta setelah pelimpahan tersebut dan kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN Beberapa manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 1.
Bagi DPPKA Surakarta Merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan bisa membantu mengetahui kelemahan sistem yang telah ada guna memperbaiki dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, khususnya pajak air tanah.
2.
Bagi dunia akademik Dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang dunia perpajakan, terutama tentang pajak air tanah khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Bagi Penulis Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi.
commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
4.
Bagi Pembaca Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang penerapan ilmu perpajakan yang ada pada Pemerintah Daerah Surakarta.
E. METODE PENELITIAN Ada beberapa metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data antara lain : 1. Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah desain kasus, dilakukan apabila pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi atau analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis akan membahas tentang bagaimana persiapan pemerintah daerah atas pelimpahan pajak air tanah dari provinsi ke daerah, kesesuaian pelaksanaan pemungutan dengan Undang-undang yang berlaku, kontribusi penerimaan pajak air tanah, dan kendala yang dihadapi pemerintah kota Surakarta. 2. Objek Penelitian Objek penelitian menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 adalah Pajak Air Tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan. Pajak Air Tanah yang selanjutnya dapat disebut dengan Pajak adalah setiap pengambilan commit to user
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta untuk memudahkan pemenuhan dalam penyesuaian serta memperoleh data-data primer dan sekunder yang langsung dengan objek penelitian. 4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data 1) Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. 2) Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Nazir 2001). b. Sumber Data a.
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, seperti target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Surakarta
b.
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, arsip, Undang-undang Perpajakan yang berlaku, serta Surat Keputusan tentang Pajak Air Tanah.
commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
5.
Teknik Pengumpulan Data a.
Metode interview atau wawancara Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Penetapan DPPKA Kota Surakarta.
b.
Metode observasi Metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung pada instansi yang menangani langsung objek penelitian.
c.
Metode Pustaka Metode pengumpulan data dengan cara membaca buku serta referensi sumber data lainnya yang berhubungan guna mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
6.
Teknik Pembahasan Teknik pembahasan yang digunakan penulis dalam membuat Tugas Akhir ini adalah pembahasan deskriptif, yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis faktual dan akurat mengenai kesiapan Pemerintah Daerah menerima pelimpahan pajak air tanah, kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kontribusi penerimaan pajak air tanah
terhadap
Pendapatan
Asli
commit to user
Daerah
Kota
Surakarta.
