BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dewasa ini perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah
mengarah kepada terbentuknya ekonomi global. Ekonomi global mulai terbentuk ditandai dengan berbagai peristiwa dunia, seperti dibentuknya Organisasi Perdagangan Internasioal (World Trade Organization/WTO), blok-blok perdagangan regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), maupun Asia Pasific Economy Cooperation (APEC), dan sebagainya. 1 Salah satu bentuk nyata dari globalisasi adalah terjadinya kegiatan perdagangan antar negara yang kemudian dikenal dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasajasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. 2 Globalisasi dapat diartikan sebagai interaksi dan hubungan antar bangsa dan antar manusia dalam hal perdagangan, perjalanan, budaya dan bahasa dalam suatu cakupan wilayah yang cukup luas bahkan dunia. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Banyak negara sekarang ini menjadikan 1
Joni Emirzon, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1. 2 Ismawanto, Perdagangan Internasional, http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/perdagangan-internasional.html, diakses tanggal 22 Agustus 2014, 15.07 wib
Universitas Sumatera Utara
perdagangan internasional
menjadi salah satu faktor utama untuk
mendapatkan pendapatan nasional 3. Perdagangan internasional juga memberi dampak terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, serta mendorong kemajuan industri, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. 4 Perdagangan adalah sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antarbangsa. Bagi suatu bangsa, khususya bangsa Indonesia, dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, mewujudkan
pemerataan
pembangunan
berikut
hasil-hasilnya,
serta
memelihara kemantapan stabilitas nasional. Dengan demikian kebijakan perdagangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. 5 Barang-barang atau jasa yang laku diperdagangkan adalah barangbarang yang memiliki nilai tambah. Nilai tambah suatu barang didapatkan dari kegiatan industri. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat.
3
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumahtangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun 4 Perdagangan Internasional, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, diakses tanggal 22 Juli 2014, 9.59 pm 5 H. S. Kartadjoemena, GATT Dan WTO Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan, (Jakarta : UI-Press, 2002), hal iii.
Universitas Sumatera Utara
Semakin maju tingkat perkembangan industri di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Barang yang dihasilkan juga semakin beragam. Beragamnya barang yang dihasilkan juga berarti beragamnya barang yang diperdagangkan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa industri menjadi penunjang bagi perdagangan. Sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut 6 : a.
Terwujudnya pengembangan industri yang mempunyai keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif dengan mengacu kepada pengembangan klaster industri, sehingga tercipta struktur industri yang kokoh dan seimbang
b.
Terwujudnya peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia, penguasaan penggunaan teknologi dan inovasi, serta pemenuhan ketentuan standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan baik nasional maupun internasional
c.
Terciptanya perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja secara merata di sektor industri dan perdagangan
d.
Terwujudnya peningkatan
peningkatan diplomasi
partisipasi
perdagangan,
Indonesia baik
dalam
melalui kegiatan
kerjasama bilateral, regional maupun multilateral yaitu dalam 6
Pangesty Ayu, Perkembangan Industri di Era Globalisasi Ekonomi Dunia Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia, http://pangestyeungi.blogspot.com/2013/06/makalahperkembangan-industri-di-era.html, diakses tanggal 23 Juli 2014, 12.50 wib
Universitas Sumatera Utara
forum negosiasi persetujuan-persetujuan WTO, ASEAN, APEC, Kerjasama Komoditi Internasional, serta kerjasama Badan-Badan Dunia lainnya; Kemajuan
di
bidang
ekonomi
akhir-akhir
ini
mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan bisnis, seperti kegiatan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya 7. Banyak negara terus berupaya untuk menumbuhkan ekonominya. Sektor industri dan perdagangan
menjadi
salah
satu
sektor
penting
bagi
tumbuhnya
perekonomian. Pentingnya peran sektor tersebut menjadikan sektor-sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan dan dilindungi oleh negara. Perekonomian internasional, dalam hal ini perdagangan internasional saat ini dirasa lebih menguntungkan beberapa negara saja khususnya negara maju. Perdagangan internasional lebih menguntungkan karena beberapa alasan, yaitu : 8 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri ; banyak faktor-faktor yang memengaruhi hasil produksi di setiap negara, faktorfaktor tersebut diantaranya : kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi ; sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi 7
Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),
hal vii. 8
Perdagangan Internasional, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, diakses 23 Juli 2014 19.45wib
Universitas Sumatera Utara
suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan ; para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. 4. Transfer teknologi modern ; perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Semakin terbukanya perdagangan antarnegara tersebut, kegiatan industri dalam negeri sudah sepantasnya untuk dilindungi. Salah satu kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan cara melalui penerapan kebijakan pengamanan perdagangan (safeguard). Syarat-syarat penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard), antara lain : 9 1.
Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk, jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah sedemikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
2.
Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.
Kebijakan penerapan tindakan pengamanan (safeguard) oleh negara pengimpor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyelidikan dan pembuktian, penentuan adanya kerugian atau ancaman
9
Article 2 Agreement on Safeguard
Universitas Sumatera Utara
kerugian, pengenaan tindakan pengamanan, jangka waktu dan peninjauan tindakan pengamanan Tindakan pengamanan (safeguard) merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang hampir serupa dengan kebijakan anti dumping dan anti subsidi 10. Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dikatakan hampir serupa dengan kebijakan antidumping dan anti subsidi karena, ketigatiganya sama-sama diatur dalam WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tariff bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor. Beberapa peraturan yang mengatur tentang safeguard adalah UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor; Keputusan Menteri
Perindustrian
85/MPP/Kep/2003
dan
tentang
Perdagangan
Republik
Tata Cara dan
Indonesia
No.
Persyaratan Permohonan
Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
No.
84/MPP/Kep/2/2003
tentang
Komite
Pengamanan
Perdagangan Indonesia, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebuah tindakan pengamanan diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Tindakan pengamanan juga melindungi barang produksi dalam
10
Muhammad Sood, Op.Cit., hal vii.
Universitas Sumatera Utara
negeri yang secara langsung merupakan saingan hasil industri negara lain yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini salah satu aturan yang juga dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan baik dalam maupun luar negeri adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan pengamanan terhadap industri dalam negeri, yaitu Pasal 69, Pasal 67 ayat (3) bagian E, dan Pasal 97 ayat (4) bagian C. Pasal 69, berbunyi : (1) Dalam hal terjadinya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud (2) Tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota (3) Bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri.
Pasal 67 ayat (3) bagian E, berbunyi : (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : e. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor
Pasal 97 ayat (4) bagian C, berbunyi : (4) Komite perdagangan nasional bertugas :
Universitas Sumatera Utara
c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Dikaji dari pasal-pasal tersebut akan didapatkan bahwa pemerintah sangat fokus pada perlindungan pada sektor-sektor ekonomi khususnya industri. Tindakan safeguard dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berfungsi untuk melakukan perlindungan atau proteksi terhadap produk industri dalam negeri dari lonjakan produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk membahas tindakan pengamanan (safeguard) dalam upaya untuk melindungi industri dalam negeri Indonesia.
B.
Rumusan Masalah Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap industri di dalam negeri dalam sistem perdagangan bebas WTO?
2.
Bagaimana pengamanan perdagangan melalui tindakan safeguard dalam sistem perdagangan internasional di WTO?
3.
Bagaimana perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui tindakan safeguard dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Universitas Sumatera Utara
C.
Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah : 1.
Mengetahui pengaturan perlindungan terhadap industri di dalam negeri dalam sistem perdagangan bebas WTO
2.
Mengetahui pengamanan perdagangan melalui tindakan safeguard dalam sistem perdagangan internasional di WTO
3.
Mengetahui perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui tindakan safeguard dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain : 1. Secara Teoritis Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perlindungan industri dalam negeri melalui tindakan safeguard dilihat dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2.
Secara Praktis Penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai pengenaan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dalam industri dalam negeri kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.
D.
Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan” . Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan industri dalam
Universitas Sumatera Utara
negeri, pelaksanaan pengaturan tindakan pengamanan perdagangan, maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau media cetak maupun media elektronik. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, telah dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan melalui internet untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara atau ditempat lainnya. Namun terdapat tulisan mengenai “Hukum Antidumping sebagai Pelindung Produk Industri dalam Negeri dalam Rangka ACFTA (Asean China Free Trade Area)” yang ditulis oleh Romina Purnama M, skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2012 dengan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Hukum antidumping dalam perdagangan internasional 2. Hukum antidumping di Indonesia 3. Implementasi ketentuan antidumping di Indonesia dalam rangka ACFTA (Asean Free Trade Area) Daniel Simamora menulis skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
Tahun
2004
tentang
“Pengaturan
Komite
Pengamanan
Perdagangan Indonesia dalam Mengamankan Industri dalam Negeri Indonesia dari Akibat Lonjakan Impor” dengan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Mekanisme safeguard dan ketentuan-ketentuan dalam GATT
Universitas Sumatera Utara
2. Implementasi hukum internasional mengenai pengaturan safeguard dalam hukum nasional 3. Lonjakan impor barang ke Indonesia serta upaya-upaya KPPI dalam penanggulangannya Dan skripsi ini ditulis dengan permasalahan dan pembahasan yang berbeda sehingga bisa dipandang sebagai tulisan yang asli. Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban di kemudian hari.
E.
Tinjauan Kepustakaan Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Aktifitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya, serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Dari kegiatan perdagangan itu juga, suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Perdagangan ini pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan mejual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah
Universitas Sumatera Utara
suatu negara dengan pemerintah lain. 11. Pada Article XIX dari GATT 1994, tindakan pengamanan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Pasal 69 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud. Pada ayat (2) disebutkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan yang dimaksud dengan mengambil tindakan berupa bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 23A disebutkan bahwa tujuan pungutan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) adalah sebagai upaya pemulihan kerugian serius (telah terjadi) dan/atau mencegah ancaman kerugian serius (keyakinan kuat terjadinya kerugian pada masa depan). Dalam pasal ini dijelaskan juga bahwa bea masuk tindakan pengamanan tidak harus diberlakukan apabila telah ditetapkan adanya kuota (pembatasan impor) sebagai tindakan pengamanan. 11Abdul Wahid, Makalah Perdagangan Internasional, http://ekonomiahidogank.blogspot.com/2013/05/makalah-perdagangan-internasional.html, diakses tanggal 8 September 2014, 9.48 wib
Universitas Sumatera Utara
Industri dalam negeri menurut Article 4.1 Safeguard Agreement, adalah 12 : a. Produsen yang menghasilkan barang tertentu yang serupa atau secara langsung tersaingi dengan barang impor yang diselidiki b. Dilakukan evaluasi terhadap seluruh atau sebagian besar dari industri dalam negeri Industri dalam negeri harus dilindungi atau diberikan perlindungan oleh pemerintah dari lonjakan barang impor yang sejenis, atau barang produksinya sama, dan akan menyebabkan kerugian pada negara itu sendiri. Melindungi industri dalam negeri salah satunya adalah dengan cara tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Oleh karena itulah maka perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan cukup penting untuk dijelaskan.
F.
Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan per-UU-an berdasarkan
12
Mahmul Siregar, Transaksi Bisnis Internasional “Safeguard”, http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis internasional/hk_607_slide_transaksi_bisnis_internasional_safeguard.pdf, diakses 20 agustus 2014, 11.56wib
Universitas Sumatera Utara
bahan primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari datadata yang diperoleh selama penelitian.
2. Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data sekunder yang digunakan adalah a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 85/MPP/Kep/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Esthablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya : RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia.
Universitas Sumatera Utara
3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka (library Research) yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.
4. Analisis Data Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan : 13 a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti b. Memilih kaidah-kaidah hukum/doktrin yang sesuai dengan penelitian c. Mensistemasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau pasal atau doktrin yang ada. d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif
G.
Sistematika Penulisan Sistematikan penulisan skripsi ini meliputi : BAB I
PENDAHULUAN
13
Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4.
Universitas Sumatera Utara
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II
PENGATURAN
PERLINDUNGAN
TERHADAP
INDUSTRI DI DALAM NEGERI DALAM SISTEM PERDAGANGAN BEBAS WTO Berisikan
tentang
pengaturan
perlindungan
terhadap
industri dalam negeri berdasarkan ketentuan perdagangan bebas WTO, antidumping, kriterian dan jenis produk impor yang mengandung dumping, bea masuk antidumping, subsidi, tujuan pemberian subsidi, ketentuan subsidi dalam GATT, safeguard, dasar hukum tindakan pengamanan, pengaturan safeguard dan pelaksanaan safeguard dalam perdagangan internasional. BAB III
PENGAMANAN TINDAKAN
PERDAGANGAN SAFEGUARD
DALAM
MELALUI SISTEM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL Berisikan tentang tinjauan safeguard dalam GATT 1947, peraturan perdagangan internasional di bidang safeguard, pelaksanaan safeguard dalam perdagangan internasional, penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, pengenaan tindakan pengamanan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN SAFEGUARD DALAM UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Berisikan tentang ketentuan terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui tindakan safeguard, dan ketentuan safeguard yang ada di Indonesia khususnya yang diatur didalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
