BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall (1968) tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor didalam mendukung tugas profesional seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki auditor yang diperoleh dari pendidikan formal dan non formal harus terus-menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian auditor dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti: pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor.
Universitas Sumatera Utara
Selain faktor pengalaman yang mempunyai peran penting bagi peningkatan keahlian auditor, pengalaman juga mempunyai arti penting dalam upaya perkembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor.
Sebagaimana dikemukakan oleh ahli psikologis, bahwa
perkembangan adalah bertambahnya potensi untuk bertingkah laku. Mereka juga mengemukakan, bahwa suatu perkembangan dapat dilukiskan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers & Haditono,1999). Dalam hal ini pengembangan pengalaman yang diperoleh auditor berdasarkan teori tersebut menunjukkan dampak yang positif bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian yang dimiliki untuk lebih mempunyai kecakapan yang matang. Dan pengalaman-pengalaman yang didapat auditor, memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh auditor melalui proses yang dapat dipelajari. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Pemeriksa harus menetapkan materialitas pada dua tingkat yaitu materialitas awal pada tingkat laporan keuangan (Planning Materiality/PM) dan materialitas pada tingkat akun atau dikenal dengan tollerable error (TE) atau Tollerable misstatment yaitu alokasi PM kepada akun-akun secara individual. Materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan merupakan salah saji agregat minimum dalam laporan keuangan yang dianggap dapat menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak dapat disajikan secara wajar. Materialitas pada tingkat akun (TE) merupakan salah saji minimum pada saldo akun yang dapat menyebabkan akun tersebut dianggap mengandung salah saji material.
Universitas Sumatera Utara
Dalam perencanaan audit, auditor eksternal antara lain harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit. Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Untuk menjalankan perannya yang dituntut tanggungjawab yang semakin meluas, auditor eksternal harus mempunyai wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BPKRI yang mencakup wilayah pemeriksaan Provinsi Sumatera Utara dengan tugas pokok melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah. Saat ini kondisi di daerah khususnya di wilayah BPK-RI
Perwakilan
Provinsi
Sumatera
Utara,
laporan
keuangan
pemerintah
Provinsi/Kota/Kabupaten belum secara maksimal disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 masih banyak daerah yang diberikan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat). Hal ini menuntut auditor di BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mampu bekerja secara maksimal, namun hal ini dapat berakibat tidak lepasnya kekeliruan karena lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah yang bersangkutan Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun
Universitas Sumatera Utara
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK-RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Sesuai dengan rencana strategis BPK-RI tahun 2006-2010 didalam mewujudkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional, BPK-RI sangat memerlukan auditor yang diharapkan memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan informatif dengan pertimbangan materialitas. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Persyaratan standar umum yang kedua adalah pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat
Universitas Sumatera Utara
mempengaruhi indipendensinya. Dengan persyaratan ini, BPK-RI bertanggungjawab dapat mempertahankan
indipendensinya
sedemikian
rupa,
sehingga
pendapat,
simpulan
pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyebutkan : (1) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib : a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan b. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan atau rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang. c. Menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. d. Menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya e. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. f. Memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan g. Menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara pemeriksa, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas. h. Menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis. (2) Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang : a. Menerima tugas yang bukan kompetensinya b. Mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah ketua atau wakil ketua atau anggota BPK. d. Mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor Auditee. Perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya antara lain Mock dan Samet (1982), Schroder (1986), Corcello (1992), Sutton (1993), serta Sutton dan Lampe (1991) dalam Wiedhani (2004) telah menguji profesionalisme auditor mengenai kualitas
Universitas Sumatera Utara
audit yang ada. Namun semua itu tidak memberi penjelasan apakah profesionalisme auditor tersebut dapat mempengaruhi tingkat materialitas. Selain itu penelitian sebelumnya Rahmawati (1997) menjelaskan bahwa penelitiannya menggunakan dimensi profesionalisme yaitu dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, otonomi, keyakinan terhadap peraturan profesi dan afiliasi dengan sesama, serta dimensi pendidikan. Fridati (2005) menggunakan lima dimensi profesionalisme berdasarkan Hall (1968) berkesimpulan bahwa secara parsial dan simultan, lima dimensi profesional yang terdiri dari pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan sosial, dan hubungan dengan sesama rekan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan materialitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Wahyudi dan Mardiyah (2006) yang menguji lima dimensi profesional berdasarkan Hall tersebut (1968) berkesimpulan bahwa secara parsial kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat materialitas. Penelitian mengenai pengalaman auditor terhadap kualitas audit telah dilakukan Purba (2008) dengan menguji keahlian dan independensi auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara terhadap kualitas audit. Serta penelitian yang dilakukan oleh Asih (2006) mengenai pengalaman auditor terhadap peningkatan auditor dalam bidang auditing. Namun penelitian tersebut belum dapat menjelaskan apakah pengalaman auditor dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. BPK-RI bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu DPR, DPD, DPRD dan masyarakat pada umumnya dengan hasil pemeriksaan yang berkualitas kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Universitas Sumatera Utara
Tujuan BPK-RI di atas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu merupakan ide dasar dan motivasi dilakukannya penelitian
kembali, dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh profesionalisme dan pengalaman auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, sehingga pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan informatif dengan pertimbangan materialitas.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan : Apakah profesionalisme dan pengalaman auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah?
1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial profesionalisme dan pengalaman auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
1.4. Manfaat Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya : 1. Peneliti Sebagai bahan masukan bagi penulis menambah khasanah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang auditing, khususnya tentang profesional, pengalaman auditor dan materialitas laporan keuangan. 2. Bagi Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bahan masukan bagi pada auditor di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didalam menyikapi fenomena yang terjadi sehubungan dengan profesionalisme, pengalaman dan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. 3. Peneliti Lanjutan Sebagai bahan masukan penelitian bagi peneliti – peneliti lain didalam mengembangkan dan memperluas penelitian.
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian replikasi. Penelitian replikasi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi ulang hasil penelitian beberapa penelitian terdahulu, antara lain Rahmawati (1997), Fridati (2005), Asih (2006) dan
Wahyudi dan Mardiyah (2006) yang belum
memberikan keseragaman kesimpulan. Waktu penelitian dan perbedaan variabel penelitian menjadi pembeda penelitian yang dilakukan dengan penelitian – penelitian terdahulu.
Universitas Sumatera Utara
1.6. Batasan Penelitian Ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya mencari kejelasan pengaruh profesionalisme dan pengalaman auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap tingkat materialitas laporan keuangan. Banyak variabel lain yang juga mempengaruhi materialitas pemeriksaan laporan keuangan yang belum diungkap dalam penelitian ini, seperti diantaranya pengetahuan auditor, latar belakang pendidikan auditor, ukuran materialitas, motivasi, komitmen organiasi dan lain sebagainya. Komposisi auditor BPK-RI yang masih kurang antara auditor teknis dengan auditor di penunjang yang dikarenakan perubahan struktur organisasi di BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat pengembalian, angket yang rendah. Sehingga hasil penelitian ini mungkin belum dapat digeneralisasi untuk populasi auditor di BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang digunakan dikembangkan dari kuesioner penelitian sebelumnya yang sejenis tetapi dengan responden yang berbeda. Responden penelitian sebelumnya adalah auditor kantor akuntan publik sedangkan penelitian ini menggunakan auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang secara umum ada beberapa kreteria penugasan dan lain sebagainya yang berbeda. Sehingga perlu perbaikan kuesioner penelitian ini jika menggunakan responden dari auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
