BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998: 3). Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pengguna tersebut di atas maka harus ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan antara pembuat laporan keuangan dengan pemakai laporan keuangan. Pembuat laporan keuangan cenderung akan membuat laporan keuangan sebaik mungkin dan bahkan bila perlu dapat memberikan keuntungan pribadi dengan melakukan penggelapan data keuangan atau melakukan kecurangan, sedangkan pengguna laporan keuangan akan menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data yang ada dengan tingkat informasi kebenaran yang minimum. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan suatu profesi yang dapat menjamin bahwa laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan
Universitas sumatera Utara
kecurangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Profesi yang dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang lebih dikenal dengan jasa assurance service adalah akuntan publik. Dengan kata lain, assurance service merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu informasi bagi pengambil keputusan (Mulyadi, 2002: 5). Informasi dalam konteks ini merupakan informasi yangberkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dan tingkat kesehatan yang tercantum dalam laporan keuangan. Salah satu tugas akuntan publik atau auditor adalah melakukan pemeriksaan atau mengaudit terhadap laporan keuangan klien berdasarkan penugasan atau perikatan antara klien dengan akuntan publik. Dalam penugasan audit sering terjadi benturan-benturan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan
publik
dimana
klien
sebagai
pemberi
kerja
berusaha
untuk
mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan disisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara professional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independen dan obyektif (Rimawati, 2011: 2). Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan
Universitas sumatera Utara
standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan yang diauditnya secara keseluruhan. Namun, selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota ataupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan tanggung jawab profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Semakin memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan publik) sebagai pengaudit laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak–pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan ditengarahi berperilaku secara tidak profesional. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 paragraf kedua (IAI, 2004) menyebutkan, bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada kemampuan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terjadinya kasus–kasus kegagalan auditor berskala besar seperti kasus Enron di Amerika Serikat, Kimia Farma di Indonesia, telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi
Universitas sumatera Utara
akuntan publik dalam menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor ketika berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal dalam menjalankan perannya sebagai auditor independen. Menurut Christiawan (2005: 83) independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Tudingan pelanggaran independen dalam penampilan sering terjadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pelanggaran ini yaitu: pertama, kantor akuntan publik melakukan multi service pada klien yang sama dan kedua, tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang sama. Arens dan Loebbecke (2000: 85) mendefinisikan independensi dalam auditing berarti berpegang pada pandangan yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Mulyadi (2002: 26) menguraikan independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain yang dapat diartikan sebagai adanya kejujuran dalam diri auditor
Universitas sumatera Utara
dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya Dalam penelitian Retty dan Kusuma (2001: 2) untuk diakui sebagai seorang yang independen, akuntan publik tidak hanya bersifat objektif dan tidak memihak tetapi harus pula menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya. Hal ini bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang objektif dan jujur atas laporan keuangan klien, sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan. Titik dan Unti (2001: 51) mengungkapkan 10 faktor yang dianggap oleh akuntan mempengaruhi sikap dan perilaku etis mereka, meliputi: religiusitas, pendidikan, organisasional, emotional quotient, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan yang diberikan, hukum, dan posisi atau kedudukan. Menurut penelitian yang dikumpulkan oleh AAA Financial Accounting Standards Committee (2000) tentang independensi menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa pengaruh budaya masyarakat atau organisasi terhadap pribadi akuntan publik akan mempengaruhi sikap independensinya (Christiawan, 2005: 86). Dengan demikian independensi akuntan publik sangat dibutuhkan karena akuntan publik sebagai penilai laporan keuangan melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar fee melainkan juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit atau diperiksa seperti: pemegang saham, kreditur, investor, calon kreditur,
Universitas sumatera Utara
calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang telah diberikan. Warta ekonomi.com (24 September 2009) mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa independensi dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, akuntan atau KAP terlalu lama mengaudit di suatu perusahaan yang sama. Kedua, independensi bisa terganggu karena pada saat akuntan mengaudit suatu perusahaan, ternyata pada waktu yang sama dia juga memberikan jasa lain. Tujuan dan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan bertentangan dengan tujuan dan kepentingan pihakpihak tertentu yang menggunakan laporan keuangan. Sehubungan dengan posisi yang unik tersebut, maka akuntan publik dituntut dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien dan pihak ketiga dengan cara mempertahankan independensinya. Dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan klien yang diauditnya, akuntan publik harus bersikap independen terhadap tujuan dan kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun diri mereka sendiri (Setiawaty, 2004: 1). Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat
Universitas sumatera Utara
selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian diatas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu profesionalitas akuntan publik dituntut untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengatasi pergerakan dalam dunia usaha yang kian berkembang dan mengalami berbagai macam peristiwa. Independensi akuntan publik sama pentingnya dengan keahlian dalam praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik. Akuntan publik harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping akuntan publik harus benar-benar independen, ia juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor. Menurut Mulyadi (1998: 50-52) faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor beberapa diantaranya adalah hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan klien dan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, pemberian barang atau jasa kepada klien.
Universitas sumatera Utara
Audit fee yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik dari klien tertentu mungkin merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut. Sebaliknya, mungkin audit fee yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik tertentu hanya merupakan sebagian dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut (Bedard et al., 2008 dalam Ardiani dan Ricky, 2011: 99). Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hubungan audit fee terhadap independensi akuntan publik yang dilakukan oleh Supriyono (1988), Widodo (2002), Agnes dan Pinnarwan (2003), Merry Setiawati (2004), Janie (2005), Prabowo (2011), Ardiani dan Ricky (2011), serta Sunasti et al. (2013) menunjukkan bahwa audit fee berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Sulardi (2005), Kasidi (2007), Suryaningtias (2007), dan Yudiasmoro (2007) menunjukkan bahwa audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Pemberian jasa selain audit kemungkinan dapat mengakibatkan akuntan publik kehilangan independensi (Alvesson dan Karreman, 2004 dalam Ardiani dan Ricky, 2011: 97). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: kantor akuntan yang memberikan saran-saran kepada klien cenderung memihak kepada kepentingan kliennya sehingga kehilangan independensi di dalam melaksanakan tugas audit, kantor akuntan merasa bahwa dengan memberikan jasa selain audit tersebut harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya, sehingga cenderung tidak independen di dalam melaksanakan tugas audit. Pemberian jasa selain audit mungkin mengaharuskan kantor akuntan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak
Universitas sumatera Utara
independen di dalam melaksanakan tugas audit dan kantor akuntan publik yang melaksanakan pemberian jasa selain audit mungkin mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga kemungkinan kurang independen di dalam melaksanakan tugas audit. Pemberian jasa selain audit kepada klien cenderung meningkatkan independensi auditor (Anderson-Gough et al., 2001 dalam Ardiani dan Ricky, 2011: 97). Hal ini disebabkan karena akuntan publik lebih mengetahui keadaan kliennya sehingga relatif mempunyai kekuatan untuk menghadapi tekanan klien di dalam mempertahankan independensinya (Ardiani dan Ricky, 2011). Penelitianpenelitian terdahulu yang meneliti
hubungan jasa selain audit terhadap
independensi akuntan publik yang dilakukan oleh Supriyono (1988), Widodo (2002), Agnes dan Pinnarwan (2003), Merry Setiawati (2004), Janie (2005), Ardiani dan Ricky (2011) serta Sunasti et al. (2013) menunjukkan bahwa pemberian jasa selain audit berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Sulardi (2005), Yudiasmoro (2007) menunjukkan bahwa pemberian jasa selain audit tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. AICPA menggolongkan kantor akuntan publik dalam dua bagian yaitu kantor akuntan publik besar dan kantor akuntan publik kecil. Menurut AICPA, kantor akuntan besar adalah kantor akuntan yang telah melaksanakan audit pada perusahaan go public, sedangkan kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan yang belum melaksanakan audit pada perusahaan go public (Bamber & Iyer, 2007 dalam Ardiani & Ricky, 2011: 98). Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti
Universitas sumatera Utara
hubungan profil kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik yang dilakukan oleh Widodo (2002), Setiawati (2004), Ardiani dan Ricky (2011), serta Sunasti et al. (2013) menunjukkan bahwa profil atau ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Agnes dan Pinnarwan (2003), Kasidi (2007), dan Yudiasmoro (2007) menunjukkan bahwa profil atau ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. SEC Practice Section dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu menjadi dua yaitu lima tahun atau kurang, dan lebih dari lima tahun. Seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun berturut-turut pada klien yang sama dianggap terlalu lama sehinnga mempunyai pengaruh negatif terhadap independensi karena akuntan publik terlalu cepat merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit (Ardiani dan Ricky, 2011: 97). Seringkali akuntan bersifat subyektif dan memiliki hubungan yang erat antara kantor akuntan publik (KAP) dan kliennya, auditor yang paling jujur dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja mendistorsi angka–angka sehingga dapat menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang dapat menyesatkan investor, regulator atau manajemen itu sendiri (Bazerman et al., (2002) dalam Kasidi, 2007: 15). Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hubungan audit yang lama antara KAP dan klien yang dilakukan oleh Supriyono (1988), Widodo (2002), Setiawati (2004), Yudiasmoro (2007), Ardiani dan Ricky
Universitas sumatera Utara
(2011) serta Sunarti et al. (2013) menunjukkan bahwa hubungan audit yang lama antara KAP dan klien berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan Retty dan Indra (2001), Agnes dan Pinnarwan (2003), Kasidi (2007), dan Wulandari (2008) menunjukkan bahwa hubungan audit yang lama antara KAP dan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Penelitian ini merupakan replikasi dari variabel penelitian Merry Setiawati (2004) yang meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu audit fee, jasa lain selain jasa audit, profil KAP, dan lamanya hubungan audit dan menggunakan kuesioner yang direplikasi dari penelitian Ardiani dan Ricky (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian ini “Pengaruh Audit Fee, NonAudit Service, Profil KAP, dan Hubungan Audit Yang Lama Antara KAP dan Klien Terhadap Independensi Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik di Medan”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
Universitas sumatera Utara
a.
Apakah audit
fee berpengaruh positif dan signifikan terhadap
independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Medan? b.
Apakah jasa selain audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Medan?
c.
Apakah profil kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Medan?
d.
Apakah hubungan audit yang lama antara KAP dan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Medan?
e.
Apakah audit fee, jasa selain audit, profil kantor akuntan publik, dan hubungan audit yang lama antara KAP dengan klien berpengaruh secara simultan terhadap independensi akuntan publik dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Medan?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik yang ada di Medan.
Universitas sumatera Utara
b.
Untuk mengetahui pengaruh jasa selain audit terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik yang ada di Medan.
c.
Untuk mengetahui pengaruh profil KAP terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik yang ada di Medan.
d.
Untuk mengetahui pengaruh hubungan audit yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik yang ada di Medan.
e.
Untuk mengetahui pengaruh audit fee, jasa selain audit, profil KAP, dan hubungan audit yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien secara simultan terhadap independensi auditor dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik yang ada di Medan.
1.4 Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: a.
Bagi para akademisi. Memberikan masukan bagi pendidik khususnya pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi dalam mendidik, dan mendiskusikan mengenai pentingnya independensi auditor dalam pola pendidikan bagi para mahasiswa, sebagai calon akuntan dan auditor dimasa yang akan datang.
b.
Bagi para auditor independen (1) Memberikan masukan bagi Akuntan Publik agar dapat lebih meningkatkan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas
Universitas sumatera Utara
dengan lebih memberikan perhatian dan pelatihan terkait dengan independensi, sehingga mereka bekerja dengan optimal, berintegritas dan bertanggung jawab. (2) Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik maka dapat ditemukan solusi atau pemecahan yang tepat guna mengantisipasi hal tersebut di masamasa yang akan datang, sehingga dapat menjaga citra dari akuntan publik di mata masyarakat pengguna laporan keuangan. (3) Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independesi akuntan publik, sehingga dapat menambah wawasan bagi kantor akuntan publik mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan auditnya. Pada akhirnya kantor akuntan publik tersebut dapat meningkatkan independensi dalam memberikan opini atas laporan keuangan. c.
Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan riset-riset selanjutnya terkait dengan penelitian independensi auditor yang lebih sempurna dan komperehensif.
Universitas sumatera Utara
