BAB I PENDAHULUAN. prioritas utama di dunia penerbangan. Kiblat industri yang sarat teknologi tinggi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Industri penerbangan adalah industri global. Keselamatan merupakan prioritas utama di dunia penerbangan. Kiblat industri yang sarat teknologi tinggi ini adalah ke Barat (AS dan Eropa Barat), tempat pesawat terbang dilahirkan dan dibesarkan selama lebih dari 100 tahun ini. Dalam Pasal 1 ayat 48 UndangUndang Penerbangan No.1 tahun 2009, keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Masalah keselamatan merupakan faktor utama setiap penerbangan. Keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur, maupun faktor alam. Yang sering mendapatkan sorotan adalah faktor kondisi pesawat. Kondisi pesawat bergantung pada perawatan yang dilakukan. Sementara itu, perawatan yang diperlukan bergantung pada umur sebuah pesawat. Secara teoritis, umur suatu pesawat akan kembali menjadi nol setelah menjalani perawatan besar. Semakin tua suatu pesawat, biaya perawatan yang perlu dikeluarkan menjadi lebih tinggi pula. Selain itu, pesawat yang lebih tua memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti. Penggunaan pesawat dengan umur kurang dari 5 tahun dapat menurunkan biaya perawatan hingga 60 persen dari pesawat berumur lebih dari 20 tahun. Biaya perawatan pesawat merupakan salah satu pos biaya yang cukup besar dalam operasional penerbangan,

Universitas Sumatera Utara

mencapai 12-20 persen. Dengan penghematan biaya perawatan tersebut, biaya operasional juga akan turun secara cukup signifikan. Penggunaan pesawat yang lebih muda juga meningkatkan keselamatan penerbangan karena kondisinya relatif lebih baik. Sayangnya, kebanyakan pesawat yang saat ini digunakan oleh maskapai penerbangan domestik adalah pesawat yang sudah cukup berumur, bahkan banyak yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Soalnya, hampir semua maskapai tidak memiliki armada sendiri, tapi menyewa pesawat dari perusahaan lain yang biasanya sudah tua. Beberapa tahun terakhir ini memang terjadi beberapa kecelakaan penerbangan di Indonesia yang disamping menelan korban jiwa juga harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Berdasarkan data statistik kecelakaan penerbangan yang terjadi, baik nasional maupun internasional, 80 persen kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sedangkan sisanya akibat faktor lain seperti mesin dan media. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa kecelakaan sering terjadi akibat kesalahan, kelalaian, kealpaan, dan keteledoran yang dilakukan oleh pelaku/operator yang bertugas menerbangkan dan memelihara serta mendukung kesiapan pesawat terbang. Faktor penyebab kecelakaan pesawat terbang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, manusia merupakan unsur yang terlibat langsung dalam pengoperasian pesawat terbang, sehingga sangat mungkin sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Kedua, material/mesin merupakan gabungan dari berbagai unsur yang menyangkut peralatan, sarana, dukungan, dan semua fasilitas yang terkait dengan pengoperasian penerbangan, termasuk pesawat terbang itu sendiri. Ketiga, media merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ruang udara sebagai sarana dan lingkungan yang digunakan dalam pengoperasian


pesawat terbang yang menyangkut cuaca, angin, iklim, awan, dan semua aspek yang berkaitan dengan alam. Keempat, tindakan tak aman (unsafe action) dan kondisi tak aman (unsafe condition). Bila kita melihat data kecelakaan penerbangan, penyebab utama dalam kecelakaan penerbangan adalah faktor manusia, maka sudah sewajarnya bagi kita menciptakan budaya keselamatan pada industri penerbangan kita. Budaya keselamatan adalah sesuatu yang mesti diberdayakan bukan asal-asalan atau sekedar memenuhi persyaratan aturan, artinya harus ada komitmen dari pimpinan puncak hingga staf pelaksana yang ada di lapangan, mereka harus benar-benar menyadari pentingnya keselamatan penerbangan. Departemen Perhubungan (dephub) merupakan Kementrian Perhubungan dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Dephub dipimpim oleh seorang menteri perhubungan (Menhub). Tugas pokok Departemen Perhubungan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara. Sedangkan fungsi Departemen Perhubungan adalah: •

Perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan.

•

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

angkutan

udara,

keselamatan

penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik penerbangan. •

Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara.


•

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

•

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Departemen perhubungan terdiri dari 4 direktorat jendral: 1. direktorat jendral perhubungan darat 2. direktorat jendral perhubungan laut 3. direktorat jendral perhubungan udara 4. direktorat jendral perkeretaapian (id.wikipedia.org) Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Penjelasan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah: •

ANDAL : Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan

waktu,

kelaikan,

keselamatan

dan

keamanan

dalam

menyelenggarakan transportasi udara; •

BERDAYA SAING : Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, SDM yang profesional, mandiri dan produktif;

•

NILAI TAMBAH : Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : •

Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan.

•

Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi.


•

Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan ( sustainable ).

•

Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian hukum.

Dalam rangka penentuan arah pembangunan transportasi udara, maka tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang adalah sebagai berikut: 1. Terjaminnya kualitas pelayanan, kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi udara. 2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi udara yang stabil sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (sustainable growth ). 3. Terwujudnya peningkatan perolehan devisa dari penyelenggaraan jasa transportasi udara, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi terhadap pemantapan neraca pembayaran nasional. 4. Terwujudnya kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal


dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing. 6. Sarana pendidikan bagi masyarakat untuk menghargai profesionalisme dan peningkatan kualitas hidup manusia. Di dalam Ditjen Hubud, keselamatan adalah prioritas utama pada semua kegiatan. Ditjen Hubud berkomitmen untuk menerapkan, mengembangkan dan meningkatkan strategi, aturan-aturan, regulasi, sistem dan semua proses untuk memastikan industri penerbangan Indonesia mencapai level yang paling tinggi dalam

kinerja

keselamatan

dan

sesuai

dengan

standar-standar

ICAO

(International Civil Aviation Organization). Komitmen Ditjen Hubud adalah untuk: •

Membangun sebuah konsistensi sikap/kebiasaan yang mempunyai nilai dan mendukung manajemen keselamatan yang efektif dan penerapan just culture, termasuk kepatutan, pelaporan yang terbuka, menggalakkan saling berbagi informasi dan menyatakan setiap saat bahwa keselamatan berada pada posisi yang tinggi.

•

Menyampaikan dengan jelas kepada semua operator penerbangan, organisasi- organisasi dan orang-orang yang mempunyai tugas-tugas penting dalam keselamatan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab mereka.

•

Memastikan

bahwa

semua

orang

yang

bekerja

pada

industri

penerbangan mematuhi regulasi-regulasi dan cukup terlatih, mempunyai


lisensi dan dibekali dengan informasi keselamatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam keselamatan. •

Menjalankan sebuah pendekatan sistem yang komprehensif pada manajemen keselamatan termasuk pembuat undang-undang dan aturanaturan operasional tertentu, sebuah laporan keselamatan yang efektif dan sistem komunikasi, pengawasan pada risiko agar berada pada posisi serendah mungkin yang dapat dilakukan dan menyampaikan isu keselamatan dengan cepat dan efisien.

•

Menjalankan semua kegiatan pengawasan baik yang berbasis kinerja maupun yang berorientasi kepatuhan pada aturan, didukung oleh hasil analisa dan alokasi sumber daya yang diutamakan berdasarkan risiko keselamatan untuk memastikan level pengawasan disesuaikan dengan risiko-risiko yang ada, dan

•

Secara terus menerus meningkatkan performa keselamatan industri melalui pembentukan dan pengukuran performa keselamatan terhadap tujuan dan target- target yang realistis, menggunakan tren dan data internasional untuk menandai prioritas tindakan, meningkatkan dan mengajari industri tentang konsep manajemen keselamatan dan bekerja sama dengan industri untuk mencari solusi yang efektif dalam menangani masalah keselamatan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi

pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 2004, dibentuklah Kantor


Admnistrator Bandar Udara. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Kantor Administrator Bandar Udara adalah unit pelaksana

teknis

dilingkungan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

Departemen Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Administrator Bandar Udara mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan (K3P), serta keamanan dan ketertiban di bandar udara (K2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Administrator Bandar Udara menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Administrator Bandar Udara. b. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan. c. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara.


g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

laporan termasuk

laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Administrator Bandar Udara. h. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Kantor Administrator Bandar Udara diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri dari: a. Kantor Administrator Bandar Udara Kelas Utama, sebanyak 1 lokasi yaitu Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta) dan b. Kantor Administrator Bandar Udara Kelas I, sebanyak 4 lokasi yaitu Kantor

Administrator

Bandar

Udara

Polonia

(Medan),

Kantor

Administrator Bandar Udara Juanda (Surabaya), Kantor Administrator Bandar Udara Ngurah Rai (Denpasar), dan Kantor Administrator Bandar Udara Hasanuddin (Makassar). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

untu

melakukan penelitian dengan

judul “ Peranan

Kantor

Administrator Bandar Udara dalam Pengawasan Keselamatan Penerbangan (Studi Pada Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan)”.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini agar memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan


masalah

yang

Administrator

dikemukakan Bandar

adalah

Udara

“Bagaimana

dalam

Peranan

Pengawasan

Kantor

Keselamatan

Penerbangan?”

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peranan Kantor Administrator Bandar Udara dalam pengawasan keselamatan penerbangan. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Administrator Bandar Udara dalam menjalankan perannya.

D. Manfaaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 1. Secara subjektif, penelitian diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan,

dan

mengembangkan kemampuan

berpikir

ilmiah,

sistematis, dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazana ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai peranan Kantor Administrator Bandar Udara dalam pengawasan keselamatan penerbangan. 2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai peran Kantor Administrator Bandar Udara dan pengawasan keselamatan penerbangan. Penelitian ini juga diharapakan dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan kepada kemajuan institusi.


3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teori Dalam penelitian ini diperlukan adanya kumpulan teori-teori yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2005 : 55) 1. Peran Kantor Administrator Bandar Udara 1.1 Defenisi Peran Peran merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya kedudukan tidak berfungsi tanpa peran. (Soekanto, 2001: 212) Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok/organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas


dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. (Sedarmayanti, 2004:3) 1.2 Defenisi Kantor Administrator Bandar Udara Departemen Perhubungan (dephub) merupakan Kementrian Perhubungan, yakni kementrian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Dephub dipimpim oleh seorang menteri perhubungan (Menhub). Departemen perhubungan terdiri dari 4 direktorat jendral: 1. direktorat jendral perhubungan darat 2. direktorat jendral perhubungan laut 3. direktorat jendral perhubungan udara 4. direktorat jendral perkeretaapian (id.wikipedia.org) Dalam rangka menigkatkan daya guna dan hasi guna fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, maka dibentuklah Kantor Administrator Bandar Udara. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan no 79 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Kantor Administrator Bandar Udara adalah unit pelaksana

teknis

dilingkungan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara,

Departemen Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Administrator Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala (pasal 1 ayat 2). Kantor Administrator Bandar Udara diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri dari: a. Kantor Administrator Bandar Udara Kelas Utama, sebanyak 1 lokasi yaitu Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta) dan


b. Kantor Administrator Bandar Udara Kelas 1, sebanyak 4 lokasi yaitu Kantor

Administrator

Bandar

Udara

Polonia

(Medan),

Kantor

Administrator Bandar Udara Juanda (Surabaya), Kantor Administrator Bandar Udara Ngurah Rai (Denpasar), dan Kantor Administrator Bandar Udara Hasanuddin (Makassar). 1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang Dalam pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan No KM.79 tahun 2004, Kantor Administrator Bandar Udara Mempunyai tugas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan (K3P) serta keamanan dan ketertiban di bandar udara (K2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Administrator Bandar Udara menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Administrator Bandar Udara. b. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan. c. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara.


f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara. g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

laporan termasuk

laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Administrator Bandar Udara. h. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Administrator Bandar Udara mempunyai kewenangan: a. Menentukan penutupan atau perpanjangan jam operasi bandar udara dan penggunaan atau penutupan sebagian fasilitas pokok sisi udara untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu. b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap personil (bersertifikat), meliputi: 1. Petugas pemandu lalu lintas udara 2. Petugas bantu operasi penerbangan 3. Petugas penerangan/informasi aeronautika 4. Petugas teknisi fasilitas elektronika dan listrik 5. Petugas pengatur pergerakan pesawat udara di apron (apron movement control/ AMC) 6. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) 7. Petugas salvage


8. Petugas pengamanan bandar udara 9. Petugas pengamanan operator penerbangan 10. Petugas pasasi c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas dan peralatan bandar udara. d. Mengawasi pergerakan orang dan kendaraan di daerah terbatas (non public area/NPA dan restricted public area/RPA) di bandar udara, yang meliputi: 5. Pemberian izin masuk kepada orang atau kendaraan (PAS) yang akan melakukan kegiatan di daerah terbatas NPA dan RPA di bandar udara. 6. Pengawasan dilaksanakan

terhadap oleh

pelaksanaan penyelenggara

tugas bandar

keamanan

yang

udara

dalam

melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang, bagasi dan jinjingan, pos, kargo, personil, petugas, pegawai yang akan melakukan aktivitas di daerah terbatas NPA dan RPA dan tempattempat khusus di bandar udara. 7. Pemberian tanda izin mengemudi kendaraan yang beropersi di sisi udara 8. Pengawasan terhadap petugas yang mengoperasikan kendaraan yang beroperasi di sisi udara. 9. Pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di sisi udara. 10. Pemberian izin khusus (dalam keadaan tertentu) terhadap kendaraan yang bukan kendaraan khusus sisi udara ke sisi udara.


11. Pengawasan terhadap kendaraan yang diberi izin khusus akan ke dan dari sisi udara. e. Sebagai penanggung jawab terhadap pengamanan pesawat udara yang mengalami kecelakaan (accident) dan kejadian (incident) untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku meliputi: 1. Melaporkan kecelakaan (accident) dan (incident) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, untuk ditindaklanjuti. 2. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil barang-barang dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan (accident). 3. Mengambil tindakan awal terhadap kecelakaan (accident) dan kejadian (incident) pesawat udara. f. Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

sistem

pengamanan dan pelayanan bandar udara yang meliputi pengamanan personil,

pengamanan

fisik

materil,

pengamanan

informasi

dan

pengamanan kegiatan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara dalam kondisi normal (situasi hijau). g. Sebagai koordinator, pemegang komando dan pengendali keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman (situasi kuning), dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan bandar udara, serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan, dan segera memberitahukan kepada aparat POLRI setempat.


h. Pengawasan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja bandar udara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i.

Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program pengamanan bandar udara bersama-sama dengan pelaksanaan kegiatan di bandar udara.

j.

Sebagai penanggung jawab atas terlaksananya program pengamanan bandar udara.

k. Mengamankan sementara terhadap pelaku tindak pidana di daerah lingkungan kerja bandar udara, guna proses lebih lanjut oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. l.

Mengawasi pelaksanaan ketentuan Rencana Induk Bandar Udara di wilayah kewenangannya.

m. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya. n. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya. o. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Daerah Lingkungan Kerja bandar udara di wilayah kewenangannya. p. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Dampak Lingkungan di wilayah kewenangannya. q. Memberikan rekomendasi pembangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.


r. Mengawasi izin terbang (flight approval) terhadap kegiatan angkutan udara. s. Mengawasi pelaksanan rute penerbangan oleh perusahaan angkutan udara nasional. t. Mengawasi penggunaan hak angkut (traffic rights) oleh perusahaan angkutan udara asing. u. Mengawasi pelayanan jasa bandar udara dan jasa angkutan udara, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. v. Melaksanakan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan untuk pesawat udara yang beregistrasi Indonesia, meliputi: 1. Dokumen sertifikasi pendaftaran, 2. Dokumen sertifikasi kelaikan udara. 3. Dokumen izin radio (radio permit) 4. Dokumen asuransi pihak ketiga. 5. Dokumen sertifikat kecakapan pilot dan personil kabin. 6. Daftar pemerikasaan ruang kemudi (cockpit checklist) 7. Kapasitas (load sheet) termasuk daftar penumpang (manifest) 8. Catatan perawatan pesawat udara (aircraft maintenance log) 9. Buku pedoman penerbangan pesawat udara (aircraft flight manual) 10. Rencana terbang (flight plan)



Kantor Administrator Bandar Udara Kelas 1 terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Penerbangan c. Bidang Keamanan dan Ketertiban Bandar Udara d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Pengawasan Keselamatan Penerbangan 2.1 Defenisi Pengawasan Menurut Henry Fayol dalam buku Harahap (2001:10), pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut M. Manulang (2002 : 173), pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selanjutnya Herujito (2001 : 242), pengawasan ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kadarman dan Udayana (2001 : 159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifkasi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua


sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi dan tidak dapat diabaikan, karena pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan pengawasan menurut Manila (1996 : 33) adalah: 1. Menjamin

kecepatan

pelaksanaan

agar

sesuai

dengan

rencana,

kebijaksanaan dan perintah 2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 3. Mencegah penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan serta pemborosan 4. Memupuk kepercayaan masyarakat Sasaran dan Sarana Pengawasan A. Sasaran Pengawasan Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah ataupun untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelesaian lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Bedasarkan ilustrasi tersebut maka sasaran pengawasan tersebut menurut Handayadiningrat (1991 : 144) dapat dirinci sebagai berikut: a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pimpinan yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. b. Mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan


c. Untuk

mencegah

terjadinya

penyimpangan,

kalainan

dan

kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. d. Untuk

memperbaiki

kesalahan

dan

penyelewengan,

agar

pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan. e. Melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguhsungguh dilaksanakan sesuai pola-pola yang telah digariskan dalam rencana. B. Sarana Pengawasan Betapapun setiap pengawas bertekad untuk melaksanakan pengawasan secara berdayaguna, namun tanpa diperhatikan sarana pengawasan dapat menyebabkan pengawasan terkendala. Sarana merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pimpinan organisasi di dalam menggerakkan aktivitas organisasi. Dengan

adanya

sarana

pengawasan

diharapkan

penyimpangan,

pemborosan dan penyelewengan dalam organisasi dapat dihindarkan. Sarana pengawas telah menjadikan tugas, fungsi dan tanggung jawab personil jelas dan terarah sehingga tumpang tindih dalam pekerjaan dapat dihindarkan. Adapun sarana pengawasan itu yakni, adanya struktur organisasi yang jelas, pelaksanaan yang bijak, perencanaan kerja yang telah tersusun, prosedur kerja, pencatatan dan hasil kerja, serta pembinaan personil. Disamping sarana pengawasan terdapat juga unsur-unsur pengawasan, yang mana unsurunsur tersebut harus dilalui oleh setiap pengawasan didalam melakukan pengawasan.


2.2 Defenisi Keselamatan Penerbangan Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2009, penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Keselamatan penerbangan adalah, hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi, kecelakaan penerbangan, dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbagan melalui pembuatan peraturan pendidikan dan pelatihan. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penebagan dilakukan oleh pemerintah. id.wikipedia.org Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001, keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Dalam Pasal 1 ayat 48 Undang-Undang Penerbangan No.1 tahun 2009, keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,


angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 2.3 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Pada ayat 2 Pasal 312 UU No.1 Tahun 2009, pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, audit, inspeksi, pengamatan (surveillance) dan pemantauan (monitoring). 1. Audit, adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam, terhadap prosedur, fasilitas, personil, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

melaksanakan

audit

yang

mengkombinasikan pendekatan produk dan sistem yang terdiri dari: a. Audit terjadwal, yaitu audit berdasarkan siklus kalender. b. Audit tidak terjadwal, yaitu audit berdasarkan kejadian, dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau program audit yang harus dijalankan. c. Audit berbasis resiko, yaitu audit berdasarkan profil risiko penyedia jasa penerbangan yang mengindikasikan penyedia jasa penerbangan mengelola resikonya dengan baik. Pemerintah dapat melakukan audit berbasis resiko sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih


dahulu. Audit berbasis resiko dapat menjadi audit lanjutan dari audit terjadwal apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan adanya kelemahan pada aspek keselamatan penerbangan. Ketiga audit di atas dilakukan secara terbuka atau rahasia dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 2. Inspeksi, adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu petunjuk pelaksanaan inspeksi diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal. 3. Pengamatan (surveillance), adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Aktivitas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan nasional yang berkesinambungan pada penyedia jasa penerbangan, berupa: a. Produk (pegecekkan pekerjaan perorangan, aktivitas, atau proses), atau b. Sistem (pengecekkan proses menyeluruh pada perusahan dan sistem) 4. Pemantauan (monitoring), adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan. Petunjuk pelaksanaan pemantauan diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal. (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.8 Tahun 2010)


F. Defenisi Konsep Konsep

merupakan

istilah

dan

defenisi

yang

digunakan

untuk

menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Untuk memberikan batasan yang jelas mengenai penelitian ini, penulis mendefenisikan konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Peran Kantor Administrator Bandar Udara Kantor Administrator Bandar Udara mempunyai fungsi dan kewenangan mengawasi dan mengendalikan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan (K3P), serta keamanan dan ketertiban di bandar udara (K2B). 2. Pengawasan Keselamatan Penerbangan Pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengawasan Keselamatan Penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan

untuk

melihat

pemenuhan

peraturan

keselamatan

penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya


G. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu penelitian sehinggga dari informasi tersebut diketahui bagaimana caranya mengukur variabel penelitian tersebut (Singarimbun, 2006: 46). Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah: 1. Peran Kantor Admnistrator Bandar Udara dengan indikator sebagai berikut: a. Fungsi Kantor Administrator Bandar Udara Polonia dalam mengawasi dan mengendalikan

semua

kegiatan

kebandarudaraan

yang

menjadi

wewenangnya. b. Tugas Pokok Kantor Administrator Bandar Udara Polonia dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbagan (K3P) serta keamanan dan ketertiban bandar udara (K2B). c. Wewenang

Kantor

Administrator

Bandar

Udara

Polonia

dalam

melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. 2. Pengawasan Keselamatan Penerbangan Adapun indikator yang digunakan dalam konsep keselamatan penerbangan terdapat dalam pasal 312 ayat 2 UU No.1 Tahun 2009, yang meliputi audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), dan pengamatan (monitoring) yang lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2010. a. Audit, adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam, terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi


penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peratran yang berlaku. b. Inspeksi, adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu Petunjuk pelaksanaan inspeksi diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal. c. Pengamatan (surveillance), adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketntuan dan peraturan yang berlaku. d. Pemantauan (monitoring), adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan iformasi untuk mengetahui keenderungan kinerja keselamatan penerbangan. Petunjuk plaksanaan pemantauan diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal.


BAB I PENDAHULUAN. prioritas utama di dunia penerbangan. Kiblat industri yang sarat teknologi tinggi

Recommend Documents