BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penanaman Modal. Pokok kalimat keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan negara dan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berarti harus melindungi seluruh lingkungan hidup di Indonesia dengan segenap sumber daya insaninya. 1 Berdasarkan hal itu maka arah pembangunan pertama kali dituangkan kedalam Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1974 tentang Repelita II, Bab 4, Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Sejak itu terdapatlah Political Will pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dimana masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan sektor-sektor ekonomi yang terdapat dinegara ini. Seperti : sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan,
industri, perdagangan,
jasa-jasa dan
lain-lain. 2 Sehingga
pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada dimasyarakat. Pasal 33 ayat (4)
1
Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku V sektoral, Jilid I (Bandung: penerbit Binacipta, 1982), hal.81. 2 Aminuddin ilmar.Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3 Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan ,memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan,maupun oleh masyarakat. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. 4 Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan. 5 Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pembangunan suatu industri. 6 Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan. Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya,
3
Jonker sihombing, Investasi Asing melalui Surat utang Negara di Pasar Modal, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 15. 4 Dhaniswara K. Harjono.hukum penanaman modal.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 3. 5 Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi, (Jakarta: Pustaka Jaya Juli 2004), hal 1. 6 Erman Rajagukguk, Indonesianisasi saham, (Jakarta:Bina Aksara 1985), hal 1.
Universitas Sumatera Utara
penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Untuk itu pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, untuk menarik modal asing di Indonesia, undang-undang ini memberikan dan menyediakan perangsang di bidang perpajakan, jaminan untuk mentransfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi, dan prosedur penyelesaian pertikaian yang mungkin timbul di kemudian hari. Munculnya Penanaman Modal Asing (PMA) pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industri di Eropa pada tahun 1760 khususnya di Inggris dan menjalar ke Amerika pada tahun1860. sebelum meletusnya revolusi industri ini kegiatan perekonomian diatur secara ketat oleh negara. Sehingga masyarakat Eropa pada waktu itu menginginkan struktur baru dalam perekonomian yang mengikut sertakan mereka (masyarakat) dalam kegiatan perekonomian. 7 Penanaman modal di Indonesia sendiri di kenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun 1870 sebagai rangsangan atau insentif dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda guna menarik penanam modal swasta Eropa maupun dari Negara sendiri untuk melakukan usaha di daerah jajahannya melalui serangkaian kemudahan
7
Aminuddin Ilmar, Op.Cit,hal 4.
Universitas Sumatera Utara
seperti memperoleh lahan perkebunan, konsesi izin, serta ditambah dengan upah buruh yang sangat murah. 8 Dari kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan bersama menunjukkan pembangunan pada awalnya hanya mengacu pada segi positifnya saja, terutama dalam mengejar ketinggalan perekonomian terhadap negara-negara lain dan juga untuk menyerap tenaga kerja yang sangat
merisaukan karena jumlah
pengangguran pada waktu itu. Pemerintah menitik beratkan pada tujuan pokok untuk mengundang investor agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia sebagai langkah maju dalam mengupayakan perbaikan perekonomian di Indonesia. Pada saat awal diberlakukannya undang-undang tentang PMA dan PMDN, pemerintah bukan saja melakukan pemilihan industri secara selektif yang tidak/kurang
menimbulkan
limbah
yang
dapat
mengganggu
kelestarian
lingkungan, tetapi banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang menanamkan modalnya berlomba untuk mendirikan pabrik-pabrik tanpa adanya pengawasan, apakah pabrik-pabrik itu akan menganggu kelestarian lingkungan atau tidak. Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dari gangguan yang akan ditimbulkan dari pabrik-pabrik tersebut, maka bagi investor hanya terpikirkan, bagaimana memperoleh lahan yang strategis dan murah dalam rangka memperkecil biaya investasi tanpa memperdulikan gangguan yang ditimbulkan oleh limbah yang ada.
8
Jochen Rapke, Kebebasan yang Terhambat : Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesian, (Jakarta: Gramedia, 1986) hal 157.
Universitas Sumatera Utara
Kondisi tanpa ketegasan dan menentu ini berjalan awal dekade tujuhpuluhan sampai dengan dekade delapanpuluhan sehingga jumlah industri berkembang dengan pesat dan sulit dilakukan pengawasan dengan tertib dan baik. Dari perjalanan panjang masa berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang PMA dan PMDN menunjukkan bahwa peranan PMA dan PMDN dalam menunjang pembangunan sangat menggembirakan. Hal ini dapat diupamakan ibarat gayung bersambut antara pemerintah yang memerlukan investasi dengan para investor yang menghendaki
keamanan
atas
investasi
yang
ditanamkan
dalam
upaya
mengembangkan usaha. Pertumbuhan industri PMA dan PMDN ini telah memainkan peranannya dalam perekonomian Indonesia berarti taraf kehidupan masyarakat juga meningkat menjadi lebih baik. Sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat maka tuntutan kehidupan juga meningkat, satu diantara tuntutan tersebut adalah kenyamanan hidup berarti pula kenyamanan lingkungan hidup. Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, Indonesia memupuk modal dengan kecepatan tinggi. 9 Atas dasar hal tersebut, suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang Penanaman
Modal sedapat
mungkin
didasarkan pada
semangat
untuk
9
Dhaniswara. K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), hal. 68.
Universitas Sumatera Utara
menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Penanaman Modal dapat meningkatkan daya tarik Indonesia menjadi Negara tujuan investasi. Untuk itu, dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktis luas hampir disemua negara berkembang harus diganti dengan kebijakan investasi yang lebih terbuka. Nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampingan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup. 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga membrikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi pemerintah dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan
pemerintah daerah harus sesuai dengan semangat otonomi derah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman
10
Ibid., hal. 70.
Universitas Sumatera Utara
modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan atau dekonsentrasi. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan 11, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil , menengah, dan koperasi. 12 Peningkatan peranan penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan
nasional
yang
direncanakan
dengan
tahap
memperhatikan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu dirumuskan yang menjadi judul skripsi ini. Persoalan yang akan dibahas yaitu : 1. Apa yang dimaksud dengan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ? 2. Unsur apa saja yang merupakan bagian dari penanaman modal yang berwawasan lingkungan ?
11
Penentuan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan bertujuan untuk melindungi Lingkungan Hidup dari kerusakan yang diakibatkan Penanaman Modal yang berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. 12 Ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Universitas Sumatera Utara
3. Apakah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pelaksanaannya?
C. Tujuan dan Mamfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk
mengetahui maksud dari penanaman modal yang berwawasan
lingkungan. 2. Untuk mengetahui unsur apa saja yang merupakan bagian dari penanaman modal yang berwawasan lingkungan. 3. Untuk mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 peduli atau tidaknya terhadap lingkungan hidup?
Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pastilah pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dapat menimbulkan pemahaman baru di dalam pengetahuan terhadap penanaman modal yang berwawasan lingkungan. Di ketahui bahwa penanaman modal merupakan suatu suntikan baru dalam peningkatan sumber daya manusia, tekhnologi, dan industrialisasi, maka diharapkan pembaca semakin mengetahui tentang penanaman modal yang berwawasan lingkungan. 2. Manfaat Praktis
Universitas Sumatera Utara
Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama para pihak yang ingin melakukan penanaman modal dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang penanaman modal yang berasas berwawasan lingkungan.
D. Keaslian Penulisan Judul yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan setelah keluarnya Undang-undang (UU Penanaman Modal) UU No. 25 Tahun 2007. Penulis menyusun melalui referensi buku-buku, media cetak dan media elektronik dan bantuan dari berbagai pihak karena setelah melakukan penelusuran kepustakaan fakultas dan kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan kalaupun ada substansi pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini.
E. Tinjauan Pustaka Dalam dekade terahir ini, penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan industri. Demikian pula halnya dengan Indonesia setelah mengalami masa kolonialisasi yang sangat panjang, maka pada awal kemerdekaan mencoba untuk melaksanakan pembangunan dimana peran Negara sangat menentukan kenyataan lain juga menunjukkan bahwa ketersediaan modal sangat tidak mencukupi untuk
Universitas Sumatera Utara
melaksanakan pembangunan nasional. Maka berawal dari hal tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan untuk melakukan pembangunan nasional dengan pemanfaan penanaman modal. Dalam era globalisasi seperti sekarang, liberalisasi dalam bidang penanaman modal mengalir seperti air mengikuti arus mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Investasi menggelinding laksana bola keseluruh bagian penjuru dunia tanpa suatu hambatan yang berarti. Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak terelakkan, hal tersebut ditunjang adanya kesepakatan masyarakat internasional dalam liberalisasi dan globalisasi ekonomi sehingga terjadi peningkatan hubungan penanaman modal internasional. Dalam berbagai kepustakaan, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung (direct invesment) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung (Indirect Invesment) untuk teragir dikenal dengan istilah penanaman modal. 13 Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan dijelaskan istilah investment atau investasi penanaman modal digunakan untuk penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi “investment” “penanaman modal” investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya
13
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007), hal. 30-31
Universitas Sumatera Utara
dilakukan untuk jangka panjang misalnya pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membei sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. 14 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan investasi berarti pertama penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kedua jumlah uang atau modal yang ditanam. 15 Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 16 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) pasal 1 angka 1 dikemukakan Penanaman Modal : “segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia” Dari pengertian investasi seperti yang dikutip diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum menyisakan sebagian pendapatnya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan. Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam perundang-undangan. Istilah investasi
14
Ibid., hal 57 Ibid.,hal 58 16 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 15
Universitas Sumatera Utara
lebih popular dalam dunia usaha. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. 17 Mengenai asas penanaman modal berwawasan lingkungan di atur dalam Pasal 3 ayat (1) angka 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2007. Adapun asas yang berwawasan lingkungan dimaksud disini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan
bahwa
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 18
F. Metode Penulisan Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik. maka haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 17
Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal.1. 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Universitas Sumatera Utara
1) Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis. 19 2) Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa bukubuku, pendapat-pendapat para sarjana dan kasus-kasus yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.
19
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada 2007), hal. 33.
Universitas Sumatera Utara
3) Teknik Pengumpulan Data Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Reseach). Penulis menggunakan suatu penelitian kepustakaan/library reseach. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Metode library reseach adalah mempelajari sumber-sumber atau bahanbahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, Koran dan majalah. Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik. 4) Analisis Data Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya
Universitas Sumatera Utara
merupakan kegiatan utnuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 20 1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. 3. Mensistematisasikan kaigah-kaidah hukum, azas atau doktrin. 4. Menjelaskan huhungan-hubungan antara berabagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. 5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.
G. Sistematika Penulisan. Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I
:Berisikan pendahuluan yang merupakan penghantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan mamfaat penulisan, tunjauan kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. 20
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 45.
Universitas Sumatera Utara
BAB II
:Merupakan tinjauan hukum penanaman modal di Indonesia dimana yang diuraikan mengenai pengertian dan jenis-jenis penanaman modal, asas dan tujuan penanaman modal, bidang-bidang usaha yang tertutup bagi pennanam modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.
BAB III
:Merupakan pembahasan tentang penanaman modal dan lingkungan hidup yang terdiri dari pembahasan mengenai perkembangan penanaman modal di Indonesia, dampak negatif kegiatan penanaman modal terhadap lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, sistem perizinan dan kaitannya dengan lingkungan hidup.
BAB IV
:Merupakan bab yang membahas tentang aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan yang mencakup lingkungan,
penanaman mamfaat
modal
yang
penanaman
berwawasan modal
yang
berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial dalam lingkungan penanaman modal, analisi mengenai dampak lingkungan
(AMDAL)
serta
konsistensi
kebijakan
pemerintah terhadap pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
:Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan penanaman modal yang berwawasan
lingkungan
dan
orang-orang
yang
membacanya.
Universitas Sumatera Utara
