BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Bagi sebuah instansi, baik itu instansi yang bersifat komersil seperti perusahaan maupun instansi yang bersifat non komersil seperti instansi kemanusiaan dan pemerintahan, citra positif merupakan tujuan utama yang hendak dicapai di tengah kalangan masyarakat. Pengertian citra itu sendiri bersifat abstrak atau intangible dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan secara nyata dari hasil penilaian baik atau buruk yang berkembang di masyarakat. Citra merupakan suatu kesan yang timbul berdasarkan pengalaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebuah instansi butuh untuk membangun dan memelihara citra instansinya di kalangan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi yang bersifat positif, untuk dapat melakukan itu semua dibutuhkan adanya penghubung antara instansi dengan masyarakat yakni seorang atau sebuah bagian hubungan masyarakat (Humas). Dalam penelitian ini, humas pada instansi Kementerian Hukum dan HAM adalah Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal. Kementerian Hukum dan HAM merupakan kementerian yang memiliki tugas sangat komprehensif dan heterogen yang tercermin di 756 satuan kerja, meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 1
2
Instansi Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaaan Negara dengan sumber daya manusia pegawai Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 45.000 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.1 Instansi yang begitu besar dengan tugas yang sedemikian berat, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pokok di bidang pembangunan hukum dan hak
asasi
manusia
diselenggarakan
dari
hulu
sampai
ke
hilir.
Dari
penyelenggaraan pelaksanaan fungsi pelayanan dalam rangka penerapan hukum di bidang administrasi hukum umum, keimigrasian, hak cipta, merek dan paten. Dari pembentukan hukum dan perundang-undangan, mulai dari pengkajian dan penelitian hukum, penyusunan rancangan undang-undang, pengharmonisasian, pembahasan dan pengundangan maupun pengujian (judicial review) serta memberikan fasilitas dalam penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan daerah.2 Menghadapi era demokrasi menjadikan publik sangat kritis terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintah, dituntut penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang terbuka, mudah diakses, accountable dan transparan. Untuk mewujudkannya Kementerian Hukum dan HAM berusaha dengan membuat program kerja, rencana strategik dan kebijakan terobosan yang hingga saat ini selalu diinformasikan melalui situs Kementerian Hukum dan HAM dan media komunikasi lainnya. 1
Biro Humas dan HLN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Rapor Merah dan Kinerja Menjawab Kritik dengan Bekerja”, 2010, hal 37 2
Ibid
3
Pentingnya komunikasi dirasakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga membentuk Humas menjadi salah satu Bagian dalam kementerian. Menurut Rex Harlow dalam bukunya A Model For Public Relations Education For Profesional Practices menyatakan bahwa Humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pemahaman, pemeliharaan jalur bersama antara instansi dengan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”.3 Publik terbagi menjadi dua yaitu publik internal dan eksternal dimana publik internal hanya turut serta dalam pengelolaan dan pengembangan kinerja instansi sedangkan publik eksternal memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian citra positif. Publik eksternal tidak terlibat langsung dalam kinerja Kementerian Hukum dan HAM namun perkembangan informasi yang ada dalam benak publik eksternal turut menciptakan persepsi, opini dan paradigma mengenai kementerian. Citra instansi dibangun dari elemen visual, verbal, dan perilaku yang menjadi cerminan aktualisasi dari visi pemimpin instansi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategik instansi. Oleh karena itu, citra harus dikelola melalui dialog dan hubungan baik dengan publik. Hubungan baik berarti Humas yang 3
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Rajawali Pers, 2003, hal. 16
4
berperan dalam mengelola jaringan komunikasi dan kerja sama dengan mitra instansi. Beberapa program dan rencana strategik Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan kinerja kepemimpinan Bapak Patrialis Akbar kurang lebih sepuluh bulan dari bulan Oktober 2009 antara lain Kementerian Hukum dan HAM membuka kotak pengaduan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan melalui kotak pengaduan, masyarakat dapat melaporkan keluhan mereka terkait pelayanan hukum di Indonesia.4 Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam upaya mengembangkan kegiatan produktif di
Instansi Pemasyarakatan sehingga warga binaan
Pemasyarakatan
berkontribusi
dapat
dalam
bidang
keterampilan
dan
menghasilkan finansial (upah), lalu kementerian juga memberikan buku tabungan dan ATM kepada warga binaan Pemasyarakatan yang sedang proses asimilasi, dipekerjakan di luar penjara dan mendapatkan gaji dan ketika gaji diperoleh dapat dikirim melalui tabungan yang telah kementerian buatkan. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk dapat memberikan kesempatan kepada warga binaan Pemasyarakatan agar dapat tetap melanjutkan pendidikannya. Masih banyak program dan rencana strategik lainnya seperti bekerja sama dengan media/pers untuk meliput secara berkala kondisi dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan), menempatkan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan anjing
4
Lerman Sipayung. “Patrialis : Hentikan Semua Pungli.” Suara Karya, 16 Nov. 2009, hal 5
5
pelacak kepolisian dalam rangka pencegahan peredaran narkoba
pada
Lapas/Rutan.5 Program dan rencana strategik yang telah dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diatas merupakan salah satu pencapaian terbaik yang diharapkan dapat menumbuhkan dampak positif sehingga dapat terciptanya citra dan reputasi yang baik di kalangan publik. Pengelolaan informasi mengenai program dan rencana strategik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM kepada publik merupakan tugas dan fungsi (Tusi) Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi Humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah antara instansi yang diwakilinya dengan publik menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai. Hal tersebut sesuai dengan definisi Humas menurut Rex Harlow yaitu “Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara instansi dengan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama.”6 Secara operatif, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan fungsi khusus manajemen yakni membantu dan memelihara aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan ke luar, agar tercapai saling pengertian atau kerja sama antara instansi dengan publiknya. Sedangkan secara struktural pada prinsipnya 5
Biro Humas dan HLN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Rapor Merah dan Kinerja Menjawab Kritik dengan Bekerja”, 2010, hal 119-120 6
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Rajawali Pers, 2003, hal. 160
6
Humas Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dari suatu instansi dan bukan merupakan fungsi yang terpisah dari sistem manajemen suatu instansi. Dalam hal ini, efisiensi kinerja Humas sebagai pendukung dalam sebuah instansi sangat menentukan perkembangan dan kemajuan instansi secara efektif. Memahami Humas bukanlah hal yang mudah dan sederhana karena banyaknya interpretasi dalam implementasinya, yang kemudian menimbulkan kebingungan bahkan ketidakjelasan peran Humas yang sesungguhnya. Dinamika perkembangan Humas membawa banyak faktor dalam mempengaruhi perubahan peran, fungsi dan kedudukan Humas, yakni bukan hanya menempatkan Humas sebagai fungsi teknis, namun juga berkembang menjadi fungsi strategis yang bertanggung jawab terhadap hubungan instansi dan publiknya. Menurut Dozier, peranan Humas dalam instansi merupakan salah satu kunci penting untuk memahami fungsi Humas dan komunikasi instansi. Peranan Humas juga merupakan salah satu kunci untuk mengembangkan pencapaian profesional. Peran Humas yaitu Expert Presciber, Problem Solving Process Facilitator, Communication Facilitator dan Communication Technician, yang dimana ke semua peran harus dimiliki oleh seorang Humas yang professional. Untuk mencegah terjadinya hal negatif, instansi Kementerian Hukum dan HAM
perlu
menemukan
cara
untuk
mengelola
informasi
serta
mengkomunikasikan informasi kepada publik. Humas tampil sebagai ujung tombak instansi dalam mengkomunikasikan informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini peranan Humas mutlak diperlukan sehingga
7
pengkomunikasian informasi bisa efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan instansi. Menciptakan dan mempertahankan citra positif tidaklah selalu dapat dijalankan sesuai dengan rencana, terkadang datang permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. Salah satu permasalahan yang telah dihadapi Kementerian Hukum dan HAM yakni laporan fasilitas istimewa dalam Lapas atau Rutan. Media massa memberikan perincian, analisis dan tinjauan mendalam tentang peristiwa tersebut. Penjara yang disebut juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), selain sebagai hukuman yang memiliki efek jera, ditujukan juga sebagai tempat untuk merehab terpidana agar bisa kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Dapat dipahami bahwa orang yang terpidana berarti terbukti telah melanggar hukum dan tidak layak berada dalam tata pergaulan umum di masyarakat. Karena itu harus disendirikan, kebebasannya direnggut paksa oleh hukum, akibat ulahnya sendiri. Sel tahanan mewah yang ramai dibicarakan di media massa, layaknya istana sebagaimana kita ketahui didapat oleh tahanan 5 (lima) tahun kasus suap, Artalyta Suryani (Ayin), tahanan seumur hidup kasus narkoba Limarita (Aling) dan narapidana berduit lainnya. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Menurut Ketua Satgas Mafia Hukum sekaligus Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan
(UKP4),
Kuntoro
Mangkusubroto,
inspeksi
mendadak ini dilakukan setelah adanya laporan tentang perlakuan khusus yang
8
diberikan oleh petugas penjara pada beberapa napi. Sekretaris Satgas, Denny Indrayana mengatakan bahwa dalam inspeksi yang digelar selama tiga jam mulai pukul 19.00 WIB ditemukan beberapa penyimpangan antara lain sel tahanan mewah yang dihuni oleh Ayin dan Aling. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, saat ini Satgas berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Kamar sel Artalyta yang berada di Blok Anggrek Nomor 19 di dalamnya terdapat TV, AC, home theater, dispenser, lemari es, tempat tidur, dan alat fitness serta seperangkat perlengkapan bayi seperti keranjang bola mainan dari plastik, permainan baby walker dan box bayi. Selain itu, ketika disidak sedang menjalani perawatan wajah dan berkonsultasi dengan spesialis perawatan kecantikan serta rutin mengadakan rapat bisnis dengan anak buahnya.7 Sedangkan Limarita (Aling) mengakui bahwa semua perlengkapan mewah di dalam kamar selnya itu dia yang membeli. Namun, semua barang mewah itu kemudian diatasnamakan kepemilikannya ke Unit Dharma Wanita pegawai Rutan. Pengungkapan penjara mewah Artalyta menjadi potret buram kehidupan hukum di Indonesia. Layaknya rumah sakit, penjara seakan juga memiliki kelas-kelasan, ada yang kelas III, juga ada yang kelas VIP. Pelayanan dan fasilitas tentu juga berbeda. Intensitas pemberitaan atas temuan tersebut di media massa baik melalui media cetak, elektronik (radio dan televisi), media online maupun media social networking sangatlah tinggi. Peneliti menilai bahwa pemberitaan tersebut 7
Penjara Mewah Artalyta Terungkap Berkat Laporan Warga (2010, 11 Januari). Tempo interaktif [online]. Diakses pada tanggal 6 Januari 2011 dari http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/01/11/brk,20100111-218341,id.html.
9
menimbulkan suatu kesan dimana secara nyata masyarakat menilai buruk instansi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Penilaian atau tanggapan masyarakat berkaitan dengan timbulnya suatu citra pada instansi, dimana citra tersebut merupakan sebuah pandangan atau persepsi. Biasanya landasan citra berakar dari nilai-nilai kepercayaan yang konkretnya diberikan masyarakat secara individual terhadap suatu instansi. Secara logika, apabila suatu instansi mengalami krisis kepercayaan dari publik maka akan membawa dampak negatif terhadap citranya dan bahkan terjadi penurunan citra. Reputasi berbeda dengan citra karena dibangun dalam waktu yang lama dan bukan hanya sebuah pandangan atau persepsi pada waktu tertentu. Reputasi adalah keseluruhan penilaian dari stakeholder terhadap instansi berdasarkan pada persepsi-persepsi dan interpretasi pada image instansi yang dikomunikasikan secara terus menerus. Image instansi dapat diciptakan atau dibentuk namun reputasi harus diusahakan. Masyarakat tentunya memiliki harapan dan keinginan agar instansi penegakan hukum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, adil atau tidak memihak dan bebas dari korupsi. Oleh karena pemberitaan tersebut maka instansi Kementerian Hukum dan HAM mengalamai krisis kepercayaan masyarakat dan membawa dampak negatif pada citranya.8 Penilaian tersebut peneliti simpulkan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui media
8
Presiden: Pers Menyerang Penegak Hukum Secara Sistematis (2010, 13 Desember). Republika [online]. Diakses pada tanggal 5 Januari 2011 dari http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/nasional/10/12/13/151914-presiden-pers-menyerang-penegakan-hukum-secara-sistematis
10
online, surat pembaca di media cetak dan suara rakyat di media elektronik (televisi).9 Menurut John D. Millett dalam bukunya, “Management in Public Service the Quest for Effective Performance,” Humas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh instansi. Upaya yang telah dilakukan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM atas pemberitaan tersebut adalah melakukan counter isu, mencari fakta dan data ke unit atau satuan kerja terkait, melaporkan hasil kronologis dan pencarian fakta kepada pimpinan, memberikan sumbang saran kepada pimpinan dalam mengambil keputusan, melaksanakan konferensi pers, memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada media, membuat dan mendistribusikan buku, membentuk Kelompok Kerja (Pokja), dan menerima wawancara langsung dengan media. Berbagai upaya telah dilakukan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal sebagai penanganan dalam meningkatkan citra dan reputasi kementerian terhadap isu fasilitas istimewa. Dalam hal ini, Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemahaman Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri mengenai fungsi dan tugas yang diembannya dan mengetahui peran Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal sudah mencapai ke arah professional atau belum. Selain itu, Peneliti juga ingin mengetahui peran Biro 9
Diperiksa Irjen, Dirjen PAS Siap Dicopot Jika Bersalah (2010, 15 Januari). Detiknews [online]. Diakses pada tanggal 5 Januari 2011 dari http://m.detik.com/news/read/2010/01/15/134851/1279242/10/diperiksa-irjen-dirjen-pas-siapdicopot-jika-bersalah
11
Humas dan Kerja Sama Luar Negeri cenderung berperan ke arah tingkat manajerial, keterampilan hubungan individu atau hanya sekedar keterampilan teknis saja. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal karena dalam struktur organisasi posisi Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal berada langsung di bawah pimpinan tertinggi yaitu Menteri dan membawahi Humas pada seluruh Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil tema tentang “Peran Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan citra terhadap isu fasilitas istimewa dalam Lembaga Pemasyarakatan”.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan citra terhadap isu fasilitas istimewa dalam Lembaga Pemasyarakatan?”
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran yang dilakukan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan citra
12
terhadap isu fasilitas istimewa dalam Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah mencapai arah profesional atau belum.
1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1
Manfaat Akademis Penelitian ini adalah suatu penelitian di bidang kehumasan yang dapat memberikan gambaran tentang peran Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM antara teori dan praktek dalam meningkatkan citra kementerian terhadap suatu isu.
1.4.2
Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi Peneliti serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan citra kementerian terhadap suatu isu.
