BAB I PENDAHULUAN. perubahan yang dikenal dengan good governance. Tuntutan tersebut disatu sisi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan ―good governance‖. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Demokratisasi,

pemberdayaan

daerah,

dalam

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu sebagai landasan untuk mewujudkan good governance tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bone perlu didukung dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dengan demikian perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan konkrit sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bone dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah Perencanaan Strategis (Renstra). Secara spesifik Renstra merupakan rencana yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya Dinas Pemadam Kebakaran. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bone.

RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2013-2018

1

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2013–2018, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bone masa bakti 2013–2018, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Bone, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama penyesuaian dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mengacu pada landasan hukum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


2

m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; q. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; s. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; t. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; v. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; w. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tentang Pelayanan Publik; x. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; y. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone; z. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor --- tahun 200—tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 20052025; aa. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032; bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya


3

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategi

Dinas Pemadam

Kebakaran adalah: 1. Maksud: a. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dengan menggunakan pedekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaiannya laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran atas pelaksanaan program secara merata. 2. Tujuan: a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara merata; b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pemadam Kebakaran dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Bone; c. Memudahkan penyusunan dan penyampaiannya laporan kinerja yang terukur ,baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pemadam Kebakaran maupun sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, defenisi Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.


4

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Pada bab ini dikemukakan tentang

tugas pokok dan fungsi SKPD,

sumberdaya SKPD, tantangan dan peluang pelayanan SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Pada bab ini visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD selama lima tahun yang akan datang. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan secara indikatif. Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII

Penutup Pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penyelamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran; b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penyelamatan; c. Pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan Penyelamatan; d. Pertolongan pertama dan Penyelamatan pada kebakaran dan kejadian bencana; e. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar; f. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahanbahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan Penyelamatan; g. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan Penyelamatan; h. Pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan Penyelamatan; i. Pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadamankebakaran dan Penanggulangan Bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat; j. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan Penyelamatan; k. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sistem proteksi kebakaran dan Penyelamatan jiwa pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat; l. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta; m. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran dan Penyelamatan; n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan; o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran; dan q. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


6

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor

Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, susunan struktur organisasi Dinas adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Dinas Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Dinas mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran; b. Pelaksanaan program dan anggaran; c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidnag lain Dinas Pemadam Kebakaran; d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyrakat; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas; f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;


7

h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan dinas Pemadam Kebakaran; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari: a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas: 1.

Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

2.

Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;

3.

Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;

4.

Menyelenggarakan

urusan

administrasi

kepegawaian,

keprotokolan,

kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas; 5.

Melaksanakan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

6.

Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;

7.

Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;

8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas: 1.

Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

perencanaan,

penyusunan,

monitoring, pelaporan dan evaluasi perogram kerja dan keuangan; 2.

Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;

3.

Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;

4.

Melaksanakan penyusunan laporan tri wulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;

5.

Melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

6.

Menyiapkan rencana umum pengadaan;

7.

Membuat rencana kerja tahunan;

8.

Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan

administrasi

keuangan


rutin,

melaksanakan

pembukuan

8

keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan

dokumen

keuangan

serta

membuat

laporan

pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9. 10.

Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas; Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;

11.

Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;

12.

Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13.

Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

14.

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;

15.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

16.

Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;

17.

Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

18.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan;

19.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. Bidang Operasi Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi yang mempunyai tugas melaksanakan operasional penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan dan penyelamatan jiwa serta mengendalikan operasi penanggulangan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan p;ogram kerja operasi pemadaman kebakaran; b. Penyusunan rencana dan program kerja penyelamatan jiwa korban pemadaman kebakaran; c. Penyusunan rencana dan program kerja pengendalian operasi pemadaman kebakaran; d. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi pemadaman kebakaran; e. Pengkoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah Kabupaten Bone ;


9

f. Pengkoordinasian dengan bidang lain dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi lain terkait dalam hal kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran; h. Pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran; i. Pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran; j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran; k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi; l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. Bidang Operasi terdiri dari: a. Seksi Rencana Operasi Seksi Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi Rencana Operasi yang mempunyai tugas: 1. Menyusun

bahan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

operasi

pemadaman

kebakaran; 2. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Rencana Operasi operasi Pemadaman Kebakaran; 3. Membuat peta wilayah, menganalisa perkiraan resiko bencana kebakaran serta melakukan koordinasi dengan bidnag-bidang/ seksi terkait lingkup Dinas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi rencana operasi dan bantuan operasi penyelamatan; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya. b. Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Operasi yang mempunyai tugas: 1.

Menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan operasi dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;

2.

Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan;


10

3.

Melaksanakan bantuan operasi pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan evakuasi korban;

4.

Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana kebakaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan/ atau instansi pemerintah/ swasta/ masyarakat terkait;

5.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan;

6.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya.

c. Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan yang mempunyai tugas: 1.

Menyusun bahan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran serta pemulihan bencana kebakaran;

2.

Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan;

3.

Mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;

4.

Melakukan inventarisasi jumlah korban dan perkiraan jumlah kerugian;

5.

Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial atau umum serta penempatan kembali korban kebakaran ke lokasi semula atau kawasan yang aman;

6.

Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

7.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pengendalian Operasi dan Pemulihan; 8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya.

4. Bidang Sarana Bidang Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasi mempunyai fungsi :


11

a. Penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/ prasarana pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Penyusunan program pengadaan, rehabilitasi, perawatan dan pemeliharaan sarana/ prasarana dinas; c. Penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perawatan dan pemeliharaan sarana/ prasarana dinas; d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas; e. Pelaksanaan inventarisasi/ pengadministrasian semua sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta mengefekifkan dan mengoptimalkan penggunaannya; f. Pengoptimalan manajemen pengelolaan sarana/ prasarana dinas; g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana; h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. Bidang Sarana terdiri dari: a. Seksi Pengadaan Seksi Pengadaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan yang mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan; 2. Menghimpun serta menyusun rencana pengadaan sarana/ prasarana pemadam kebakaran; 3. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana/ prasarana pemadaman kebakaran antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional. 4. Menginventarisir sarana/ prasarana Dinas; 5. Mengatur, mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Dinas; 6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya. b. Seksi Pergudangan dan Distribusi Seksi Pergudangan dan Distribusi dipimpin oleh Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi yang mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pergudangan dan Distribusi; 2. Menyusun

pedoman,

petunjuk

teknis,

petunjuk

pelaksanaan

kegiatan

penyimpanan dan penyaluran sarana/ prasarana pemadaman kebakaran;


12

3. Menerima, menyimpan dan menyalurkan kebutuhan bahan operasional sarana/ prasarana pemadaman kebakaran antara lain: bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional Dinas; 4. Menginventarisasi semua sarana/ prasarana Dinas Pemadam Kebakaran; 5. Melaksanakan tugas pengadministrasian penyimpanan/ pengeluaran barang Dinas Pemadam Kebakaran; 6. Melaporkan

dan


pelaksanaan

tugas

Seksi

Pergudangan dan Distribusi; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya. c. Seksi Pengendalian Sarana Seksi Pengendalian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas: 1. Melaksanakan tugas operasional pemeliharaan rutin/ berkala terhadap sarana dan prasarana Dinas Pemadam; 2. Mengatur tenaga teknis perbengkelan untuk perawatan kendaraan Dinas; 3. Mengatur tenaga sopir untuk operasional kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran; 4. Melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap persiapan / kesiapan kendaraan Dinas; 5. Mendata dan melaporkan kondisi sarana/ prasarana pemadam kebakaran yang akan diperbaiki; 6. Melaporkan

dan


pelaksanaan

tugas

Seksi

Pengendalian Sarana; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya. 5. Bidang Pengawasan dan Pencegahan Bidang Pengawasan dan Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran dan pemeriksaan/ pengetesan kelayakan sarana/ prasarana proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan dan Pencegahan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis


13

pencegahan kebakaran serta pemeriksaan / pengetesan kelayakan sarana/ prasarana proteksi kebakaran; 2. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta pemeriksaan / pengetesan kelayakan sarana/ prasarana proteksi kebakaran; 3. Pelaksanaan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan Pemadam Kebakaran; 4. Pengawasan dan pengendalian pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya; 5. Pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran; 6. Pemberian surat persetujuan dan rekomendasi terhadap gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya; 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pencegahan; 8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. Bidang Pengawasan dan Pencegahan terdiri dari: a. Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan yang mempunyai tugas: 1. Menyusun bahan kebijaksanaan teknis pembinaan pemenuhan kebutuhan sarana proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang; 2. Meneliti perencanaan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran; 3. Melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan; pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran; 4. Menyusun standar-standar penggunaan sarana proteksi pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran; 5. Menerbitkan surat persetujuan/ rekomendasi kelayakan perencanaan terhadap gedung, pergudangan; 6. Memfasilitasi/ melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan/ kesamaptaan aparat pemadam kebakaran;


14

7. Melaporkan

dan


pelaksanaan

tugas

Seksi

Pembinaan Teknis Pencegahan; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya. b. Seksi Informasi dan Penyuluhan Seksi Informasi dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan yang mempunyai tugas: 1. Menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan publikasi serta penyuluhan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran; 2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data, informasi dan publikasi pemadam kebakaran; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat; 4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan peningkatan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; 5. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan simulasi pemadaman kebakaran kebakaran pada gedung-gedung dan pergudangan; 6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Penyuluhan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya. c. Seksi Inspeksi dan Penindakan Seksi Inspeksi dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi dan Penindakan yang mempunyai tugas: 1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persayaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran; 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gedung dan pergudangan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran; 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan, inspeksi dan uji coba sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan sarana proteksi pemadam kebakaran dan sarana/ prasarana keselamatan kebakaran pada bangunan-bangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran; 4. Melaksanakan pengawasan penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;


15

5. Menyusun

kebijakan

teknis

pelaksanaan

penyidikan

dan

penindakan

pelanggaran peraturan perundang-undangan pemadam kebakaran; 6. Menerbitkan surat persetujuan/ rekomendasi layak fungsi sarana proteksi kebakaran dan sarana/ prasarana keselamatan kebakaran pada bangunanbangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran; 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Seksi Inspeksi dan Penindakan; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya. 6. UPT Dinas UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.


16


17

2.2 Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas-tugas

Dinas Pemadam Kabupaten Bone

mempunyai pesonil sejumlah 26 Orang PNS dan 208 Orang Tenaga Kontrak Terdiri dari : 



Pegawai Negeri Sipil : - Golongan IV

: 4

Orang

- Golongan III

: 11

Orang

- Golongan II

: 7

Orang

- Golongan I

: 4

Orang

Jumlah

: 26

Orang

Tenaga Kontrak

: 208 Orang

Untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone mempunyai Personil Sejumlah : Susunan Kepegawaian : - Status Pegawai : 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

: 26 Orang

2. Tenaga Kontrak

: 208 Orang

- Kepangkatan : 1. IV/b

:1

Orang

2. IV/a

:3

Orang

3. III/d

:4

Orang

4. III/c

:2

Orang

5. III/b

:5

Orang

6. II/d

:2

Orang

7. II /c

:4

Orang

8. II /b

:1

Orang

9. I /c

:2

Orang

10. I /b

:1

Orang

11. I/a

:1

Orang

- Tingkat Pendidikan : 1. Strata 2 (S2)

:5

Orang

2. Strata 1 (S1)

:9

Orang

3. Diploma III (DIII)

:1

Orang

4. Diploma II (DII)

:1

Orang

5. SLTA

:6

Orang

6. SMP

:3

Orang

7. SD

:1

Orang


18

1. Eselon III / a

:1

Orang

2. Eselon III/b

:3

Orang

2. Eselon IV / a

:9

Orang


19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Harus diakui secara objektif, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone sebagai perangkat organisasi pemerintahan daerah yang antara lain bertugas melayani penanggulangan bahaya

bencana kebakaran belum mampu mewujudkan

pelayanan prima secara efektif dalam upaya penanggulangan bahaya bencana kebakaran itu sendiri . Kondisi sekarang menunjukan bahwa optimalisasi segala sumberdaya yang terdapat di

Dinas

Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone telah mampu melayani

penanggulangan kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Bone dan telah ada 4 (empat) Posko Pelayanan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Tonra, dan Kecamatan Kahu . Data di bawah ini merupakan hasil pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran terhadap penanggulangan kejadian kebakaran di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008 – 2013;

70 60 50 40 30 20 10 0 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Data tersebut diatas berpotensi tidak mewakili seluruh kejadian kebakaran dikurun waktu tersebut Diatas mengingat cakupan dan daya jangkau armada pemadam kebakaran Kab. Bone tidak sebanding dengan luas wilayah atau objek layanan yang ada. Pada prinsipnya, efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini; 1.

Faktor Kapasitas Kelembagaan


20

Efektifitas

Pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone

mustahil diwujudkan ditengah kapasitas kelembagaan saat ini dan mengingat kondisi geografis Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4559 Km sudah barang tentu tidak dapat dijangkau secara maksimal dan menyeluruh oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di Kota Watampone. Bahwa dengan jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di Kota Watampone

tentu saja

tidak mampu mengjangkau dan melayani penanggulangan kebakaran diseluruh wilayah secara efektif dan efisien. Data Badan Pusat Statistik Kab.Bone (Bone dalam angka 2012) menunjukkan bahwa jarak kota Watampone dengan Ibukota Kecamatan terjauh adalah sebagai berikut : Bone Bagian Utara

: Kec. Ajangale 46 km

Bone Bagian Barat

: Kec. Libureng 83 km – Kec. Tellu Limpoe 77 km

Bone Bagian Selatan

: Kec. Bontocani 112 km – Kec. Kahu 100

km

Untuk melihat secara lebih terperinci dapat dilihat langsung pada tabel berikut; KECAMATAN BONTOCANI KAHU KAJUARA SALOMEKKO TONRA PATIMPENG LIBURENG MARE SIBULUE CINA BAREBBO PONRE LAPRI LAMURU T LIMPOE BENGO ULAWENG PALAKKA AWANGPONE T SIATTINGE AMALI AJANGALE DUA BOCCOE CENRANA T R BARAT T RIATTANG T R TIMUR KAB.BONE

LUAS WILAYAH (KM2) 463.35 189.5 124.13 84.91 200.32 130.47 344.25 263.5 155.8 147.5 114.2 293 138 208 318.1 164 161.67 115.32 110.7 159.3 119.13 139 144.9 143.6 53.68 23.79 48.88 4559

PERSENTASE JARAK DARI KEPADATAN DARI LUAS KOTA KE PUSAT PENDUDUK KAB. KECAMATAN (KM2) 10,16% 112 33 4,16% 100 199 2,72% 70 282 1,86% 62 178 4,39% 52 65 2,86% 77 122 7,55% 83 85 5,78% 37 97 3,42% 15 212 3,24% 17 174 2,50% 9 234 6,43% 30 46 3,03% 51 169 4,56% 62 118 6,98% 74 44 3,60% 44 154 3,55% 17 152 2,53% 12 193 2,43% 8 260 3,49% 17 250 2,61% 36 173 3,05% 46 196 3,18% 30 207 3,15% 38 164 1,18% 833 0,52% 2077 1,07% 8 840 100,00% 159


21

Data tersebut diatas menunjukan bahwa wilayah Kabupaten Bone yang berpotensi dimaksimalkan pelayanannya oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone hanya 33% dari seluruh wilayah Kabupaten Bone. Dengan demikian aspek peningkatan kapasitas kelembagaan Kantor Pemadam Kebakaran dalam bentuk pembangunan unit layanan sektoral, maka cakupan dan efektifitas pelayanan penanggulangan kebakaran dapat dioptimalkan. 2. Faktor waktu Tempuh Waktu tempuh yang digunakan untuk mencapai objek kejadian kebakaran Sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kebakaran dan proses minimalisasi dampak kejadian kebakaran itu sendiri . sebab tingkat kekeringan dan kecepatan angin dapat mengakselerasi besaran kebakaran yang mungkin terjadi. Waktu tempuh itu sendiri dipengaruhi oleh 2 aspek berikut : a. Infrastruktur Jalan Dari 2500-an km jalan Kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone 70-an % diantaranya dalam kondisi yang baik memadai bagi kecepatan ideal armada menuju kelokasi kejadian kebakaran. Sebagai ilustrasi; objek kejadian terdapat di km 20 dari Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.  Infrastruktur jalan normal

waktu tempuh 15 menit

 Infrastruktur jalan Buruk

waktu tempuh 20-30 menit

b. Jumlah dan Kualitas Armada Mobil Pemadam Jumlah dan kondisi armada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel berikut :

JENIS

Mobil unit penyemprot Mobil unit suply Mobil Operasional Bencana Motor Operasional

JUMLAH (UNIT/BUAH)

KONDISI SEKARANG RUSAK RINGAN / RUSAK BAIK LAYAK PAKAI BERAT

YANG DIHARAPKAN JUMLAH (UNIT/BUAH)

9

7

-

2

3

3

-

-

7

1

-

-

-

1

-

-

-

-

6


22

3.

Faktor Sumber Daya Manusia Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Satgas Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone: a. Sistem rekruitmen anggota satgas pemadam yang tidak teratur b. Sistem pendidikan dan latihan sekedar mengarah pada pembekalan pengetahuan dasar oprasional penanggulangan pemadam kebakaran dan tidak ditujukan pada upaya pembentukan skill individu dan keterampilan kerjasama kelompok yang mampu menanggulangi kejadian kebakaran secara tepat , cepat dan selamat. Hal yang paling penting untuk dibenahi adalah sebagai berikut : a. Membangun standar kualifikasi penerimaan anggota satgas b. Penajaman program pembangunan SDM yang berkelanjutan , terukur dan terarah. Ketiga Faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone terhadap penanggulangan kejadian kebakaran selama ini terus menerus berlangsung disebabkan oleh dua faktor utama yakni kemampuan konseptul SDM di Dinas Pemadam Kebakaran itu sendiri dan dukungan anggaran yang tidak memadai untuk memenuhi standar kualifikasi armada dan peningkatan kualitas sumber daya manusia satgas.

3.2

Analisis Lingkungan Eksternal 1. Faktor Peluang , antara lain terdiri dari : a. Deregulasi kebijakan pemerintah Daerah kab.Bone yang memungkinkan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bone membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang berbasis wilayah b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana kebakaran c. Tersediannya jumlah armada yang berkualitas d. Meningkatnya anggota Satgas yang terlatih e. Tersediannya anggaran APBD 2. Faktor Ancaman , antara lain terdiri dari : a. Infrastruktur jalan yang buruk b. Meningkatnya potensi bencana kebakaran c. Tata ruang pemukiman yang tidak tertata dengan baik d. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah e. Dukungan anggaran yang tidak memadai


23

Untuk lebih jelasnya identifikasi masalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUPOKSI ASPEK KAJIAN

Kelembagaan

STANDAR

SAAT INI

PELAYANAN

33% Dari luas wilayah

Sarana dan prasarana Sumberdaya Manusia

3.3

CAPAIAN

65% 90%

FAKTOR YANG BERPENGARUH INTERNAL EKSTERNAL

PERMASALAHAN

Kapasitas kelembagaan tidak sebanding dengan objek Layanan

Kecepatan

Kapasitas kelembagaan

Geografis

Ketepatan Keselamata n

Sarana dan prasarana Kapasitas SDM

Infrastruktur jalan Kebijakan pemerintah

Infrastruktur jalan Keterampilan Teknis Belum memadai

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Paradigma pembangunan Indonesia berlandaskan pada strategi pembangunan yang fokus pada harkat dan martabat manusia dengan titik nilai berpusat pada manusia.Bahwa manusia harus dipandang sebagai sumberdaya dengan

indikator

kemampuan mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya setempat pada akhirnya diperuntukkan untuk memenuhi

hak hak dasar manusia melalui regulasi sosial

ekonomi yang dianut. Paling tidak terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi pembangunan harkat dan martabat manusia , yakni pendidikan , kesehatan dan

kemampuan ekonomi rumah tangga masyarakat dalam soal pemenuhan

kebutuhan dasar. Sejalan dengan hal tersebut, agenda-agenda pembangunan dan pengelolahan pemerintahan daerah Kabupaten Bone 2013-2018 pada prinsipnya mengacu pada optimalisasi segala potensi sumberdaya di Kabupaten Bone

untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat manusia Kabupaten Bone sebagaimana yang temaktub dalam visi-visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. ― MASYARAKAT BONE YANG SEHAT , CERDAS DAN SEJATHERA “ SEHAT

: Dalam konteks ini adalah : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

dengan

memperluas

aksesbilitas

pelayanan

kesehatan yang adil dan berkualitas sampai kepusat desa CERDAS

: Yaitu tercapainnya pemerataan pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia yang bermartabat.


24

SEJAHTERA

: Yaitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi , politik , sosial budaya , lingkungan

hidup , didukung infrastruktur dan tata kelola

pemerintah yang baik. Dalam mewujudkan visi tersebut

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

menyusun misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas , terjangkau , adil dan merata; 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan; 3. Mengembangkan

dan

menguatkan

ekonomi

kerakyatan

dan

kelestarian

lingkungan; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; 5. Mengembangkan seni dan budaya masyarakat; 6. Pemusatan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN. KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE 2013 – 2018 1. Mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pro- growth, pro – poor, projob, pro – environment dan pro gender; 2. Meningkatkan proposi dana pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pedesaan; 3. Membangun dan memberdayakan kualitas manusia secara merata; 4. Meningkatkan

kesejahtraan

masyarakat

dengan

prinsip

berkelanjutan,

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; 5. Melestarikan nilai-nilai, budaya, norma, dan kearifan lokal yang mampu memperkuat sinergitas pembangunan; 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan SDM.

Sebagimana yang telah digambarkan di BAB 1 sebelumnnya bahwa optimalisasi segala sumberdaya untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik acapkali menuai antitesisnya . Dalam pelayanan pennggulangan kejadian kebakaran , segala prosedur teknis pelayanan prima yng terukur dan terarah ( cepat ,tepat , selamat ) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun pada kenyataannya satgas pemadam kebakaran kantor Pemadam Kantor Pemadam Kab.Bone


25

acapkali menghadapi kenyataan yang kontra produktif dilapangan. Ini menujukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kantor pemadam Kab.Bone masih tergolong lemah. Tentu tidak diharapkan bahwa lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sector layanan pemerintah bermetamorfosis pada kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan . pada Akhirnya pemerintah membutuhkan dukungan dari rakyat.

3.4 PENENTUAN RENCANA STRATEGIS Berdasarkan hasil identifikasi masalah sebagaiman dibahas sebelumnya, dan dengan mengacu pada kebijakan umum Pemda Kabupaten Bone yang bermaksud mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik , maka disusunlah rencana ke depan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone: 1. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

yang

menjangkau

dan

melayani

penanggulangan kebakaran secara efektif dan efisien. 2. Peningkatan Jumlah dan Kualitas armada mobil pemadam kebakaran 3. Peningkatan Keterampilan teknis SDM Satgas Pemadam 4. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat / dukungan Masyarakat 5. Peningkatan Jumlah Penganggaran


26

BAB IV VISI , MISI , TUJUAN , DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI VISI : Terwujudnya Pelayanan yang Prima dalam Upaya Meminimalkan Terjadinya Bencana Kebakaran MISI : 1. Terwujudnya penanggulangan kebakaran secara profesional 2. Meningkatkan kewaspadaan, pengendalian dan pemulihan bencana kebakaran 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat langkah-langkah pencegahan terjadinya kebakaran. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan

: Terwujudnya pelayanan prima yang menciptakan rasa aman dari bencana kebakaran.

masyarakat

Sasaran : 1. 2. 3. 4. 5.

Mendirikan unit-unit layanan sektor Meningkatkan jumlah dan kualitas Armada pemadam kebakaran Meningkatkan Kapasitas SDM Intensifikasi koordinasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran Intensifikasi simulasi bersama masyarakat tentang teknik penanganan awal penanggulangan kebakaran.

4.3 STRATEGI KEBIJAKAN Membangun Manajemen Pelayanan Prima Berbasis Wilayah 4.4 ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Bone 2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat membantu mencegah kebakaran.


27

BAB V RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

PROGRAM KEGIATAN I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi , sd air & listrik Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan ongkos kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan 5 intalasi listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyusunan draft ranperda instansi pemadam kebakaran Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1. Penyediaan 5 lahan pembangunan gedung unit kerja 2. Pembangunan 5 gedung unit kerja pemadam kebakaran 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala gdung kantor 6. Pengadaan peralatan kantor 7. Pengadaan 5 unit armada mobil penyiram 8. Pengadaan 5 unit armada mobil tangki pemadam 9. Pengadaan 6 unit motor rescue 10. Pengadaan mobil rescue 11. Pembangunan gedung workshop pemadam 12. Pembangunan tower / bak prasarana air 13. Pengadaan sarana dan prasrana armada 14. Pengadaan sarana dan prasarana telekomunikasi / informasi III. PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Sosialisasi pencegahan kejadian kebakaran Koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran Penyusunan norma, standar dan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran Peningkatankesejahtraan pegawai Jaminan sosial keselamatan kerja Pengadaan / perpanjangan sim driver pemadam Simulasi berkala penanggulangan kebakaran


28

8. Penyusunan standar kulifikasi perekrutan anggota satgas 9. Pendidikan dan perlihatan keahlian khusus satgas pemadam 10. Belanja kursus, pelatihan dan bimtek pns


29

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD


30

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone sebagai Rencana Strategis dalam Rangka Mewujudkan Visi, Misi SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Dinas Pemadam Kebakaran akan melaksanakan 4 (empat) Program dengan jumlah kegiatan 36 (Tiga Puluh Enam) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 64.915.108.060,- (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Ribu Enam Puluh Rupiah). Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.


31

BAB I PENDAHULUAN. perubahan yang dikenal dengan good governance. Tuntutan tersebut disatu sisi

Recommend Documents