BAB I PENDAHULUAN. Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Peraturan Daerah Nomor 20

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dasar

Hukum

pembentukan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tugas pokoknya adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan atau bertugas untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan lembaga petani dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju adil dan makmur. Untuk mewujudkan arah pembangunan

pertanian

digunakan

Pembangunan

ekonomi

berdasarkan

dua

pendekatan,

Paradigma

yaitu

Pertanian

(1)

untuk

Pembangunan (pada tataran nasional); dan (2) Pembangunan sistem

LAKIP BP4K Tahun 2016

2

pertanian Bioindustri berkelanjutan berdasarkan Paradigma Biokultura (pada tataran sektoral). Adanya paradigma tersebut diatas dan perubahan yang cepat pada sistem manajemen pemerintah, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu berusaha untuk mengantisipasi peran dan posisi, dimana khususnya aparatur dituntut lebih handal dan profesional dibidangnya sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dalam mengawal pengelolaan potensi sumberdaya pertanian yang tidak hanya untuk meningkatkan produksi tapi dikelola berorientasi pada kebutuhan pasar. Dalam rangka mencapai cita-cita diatas dalam melaksanakan tugasnya, BP4K mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian; b. Pembinaan

teknis,

pengawasan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

pelaksanaan penyuluhan pertanian; c.

Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan perikanan; d. Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan kehutanan; e. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan lembaga tani; dan f.

Pengelolaan

urusan

keuangan.


ketatausahaan

administrasi

umum

dan

3

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012, struktur organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari : a. Unsur pimpinan : Kepala Badan Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi

pembinaan

penyusunan

keuangan,

umum

dan

pelaporan,

keprotokolan

program

kepegawaian, dan

perencanaan

evaluasi,

memberikan

kerja,

dokumentasi,

pelayanan

teknis

administratif kepada semua unsur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. c.

Unsur Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu : 1. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Sarana dan Prasarana dan seksi Kelembagaan Penyuluh.


4

Tugasnya adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kelembagaan sarana dan prasarana. 2. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Programa dan seksi Informasi Penyuluhan. Tugasnya adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan. 3. Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Supervisi Penyuluhan dan seksi Ketenagaan Diklat Penyuluhan. Bertugas membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan

penyuluhan

di

bidang

ketenagaan diklat dan supervise penyuluhan. d. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan. e. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.


5

Gambar. 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kepala Badan

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Bag Umpeg

Sub Bag.

Sub Bag. Perenc. & Keu

Dok.Lap & Evaluasi Perenc & Keu Jabatan Fungsional Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan

Sub bidang Kelembagaan Penyuluh

Sub bidang Programa

Sub bidang Ketenagaan dan Diklat Penyuluh

Sub bidang Sarana dan Prasarana

Sub bidang Informasi Penyuluhan

Sub bidang Supervisi Penyuluhan

UPT/BP3K


6

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan sebagai penentu keberhasilan (critical success factors). Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sampai dengan keadaan Desember 2016 adalah berjumlah 104 orang PNS dengan rincian 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang eselon III.a, 2 orang pejabat eselon III.b, 9 orang eselon IV.a, 5 orang fungsional umum dan 86 orang fungsional tertentu (Penyuluh pertanian 55 orang, Penyuluh perikanan 26 orang, Penyuluh kehutanan 10 orang). 21 orang tenaga PTT, 32 orang tenaga kontrak dan 26 tenaga harian lepas/tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), ditambah 30 orang penyuluh swadaya. Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural dan fungsional serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah PNS menurut Pendidikan Formal No.

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

SD

0

2.

SMP

0

3.

SMA

13

4.

D1

0

5.

D2

0

6.

D3

17


7

7.

D4

3

8.

S1

64

9.

S2

3

10.

S3

0

Jumlah

104

Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan No. 1.

Tingkat Eselon

Jumlah

Eselon I A

-

Eselon I B

-

Eselon II A

-

Eselon II B

1

Eselon III A

1

Eselon III B

2

Eselon IV A

9

Eselon IV B

-

2.

Fungsional Umum

5

3.

Fungsional Tertentu a. Penyuluh Pertanian

50

b. Penyuluh Perikanan

26

c. Penyuluh Kehutanan

10

Jumlah

104

Tabel 3. Pendidikan Penjejangan PNS Struktural Jabatan No.

Pendidikan Penjenjangan

Kepala

Sekretaris

Kabid

Kasubag/ Kasubid

Staf

Jumlah

1.

Diklat PIM II

1

-

-

-

-

1

2.

Diklat PIM III

-

1

2

-

-

3

3.

Diklat PIM IV

-

-

-

8

-

8

4.

Non Diklat

-

-

-

1

-

1

Jumlah


13

8

Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu Bidang Ahli No

Nama DIKLAT

Penyuluh Pertanian 17

Penyuluh Perikanan 11

Penyuluh Kehutanan 3

Total

1.

Fungsional Ahli

2.

Fungsional Terampil

15

6

-

21

3.

Fungsional Alih Jenjang

2

5

-

7

Jumlah

31

59

Sebagai perpanjangan tangan BP4K di 10 kecamatan telah dibentuk lembaga penyuluhan kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan yang digunakan untuk mengintegrasikan segala sumberdaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan memfasilitasi penyelengaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengoperasionalkan kegiatan yang telah direncanakan. Tabel 5. Kondisi umum Ketenagaan penyuluh, kelompok tani dan gapoktan di 9 BP3K (10 Kecamatan) No.

Kecamatan/Kab upaten

Jumlah Desa

Penyuluh (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) THLPNS PTT SWADAYA TBPP 19 2 4 7

Kelompok Tani

Gapoktan

359

35

1.

Kusan Hilir

35

2.

Kusan Hulu

21

5

-

2

8

153

18

3.

Angsana

9

9

1

1

-

100

9

4.

Satui

16

11

-

5

3

187

15

5.

Sungai Loban

17

7

2

1

4

127

17

6.

Kuranji

7

6

-

2

-

52

7

7.

Karang Bintang

11

7

-

3

-

99

11

8.

Batulicin

9

6

1

3

3

73

8

9.

Simpang Empat

12

2

1

3

2

56

4

10.

Mantewe

12

8

1

2

3

166

12

Jumlah

149

86

8

26

30

1.372

136


Ket.

9

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Gedung Kantor b. Peralatan dan perlengkapan kantor c.

Mobil Jabatan/dinas, Mobil operasional, kendaraan operasional

d. Air, Telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya e. Peralatan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor f.

Alat Tulis Kantor

g. Bahan bacaan dan Perundang-undangan Atau secara rinci aset yang tercatat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 6. Data Aset berdasarkan klasifikasi sampai dengan bulan Januari 2016 No.

Nama Aset

Volume

Satuan

Ket.

165.075

M2

Tanah untuk rumah dinas dan bangunan BP3K Bangunan BP3K, Bangunan Rumah Dinas, Jembatan, Sumur Bor, Jaringan Listrik, dan Telepon Sepeda Motor, Genset, Meubelair, Komputer, AC, Proyektor, Printer, Kipas Angin, Sound system, TV, Kulkas, Dispenser, Mesin Absensi, Gorden dll. Buku ilmu pengetahuan pertanian, perikanan dan kehutanan

1.

Tanah

2.

Kontruksi

63

unit

3.

Barang Intra Kontabel dan Extra Kontabel

821

unit

4.

Buku

72

buah


10

Dukungan dana pada tahun anggaran 2016 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II/Kabupaten) untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu dengan perincian sebagai berikut : Tabel 7. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN APBD II TA. 2016 (Perubahan) No.

PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI DANA TA. 2015 (Rp)

1

2

3

I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

2.890.892.100 65.480.000 323.740.000

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

51.540.100

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

17.480.000

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.

Penyediaan makanan dan minuman

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

12.

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

13.

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

340.672.000 12.785.000 8.700.000

2.215.000 165.250.000 7.080.000 612.500.000 1.132.700.000 150.750.000 13.800.000

1.

Pembangunan Gedung Kantor

13.800.000

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

86.900.000

1.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

86.900.000


11

IV

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA

17.930.000

HUTAN

1.

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

V

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

403.220.000

1.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

254.440.000

2.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

148.780.000

VI

1.

1.

VII

1.

17.930.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

102.533.000

PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

37.893.000

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

64.640.000

Guna PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

251.290.000

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

251.290.000

Pertanian/Perkebunan

VIII

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

85.710.000

1.

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

85.710.000

IX 1.

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

76.615.000

PETERNAKAN Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna JUMLAH

76.615.00 3.928.890.100

Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Adanya dukungan yang kuat (political will) Pimpinan Pemerintah / Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan professional dengan dukungan sumberdaya aparatur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.


12

3. Adanya informasi data yang valid dari unsur-unsur organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta

partisipasi

seluruh

elemen

masyarakat

sebagai

dasar

perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan. 4. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan SKPD- SKPD terkait demi terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud nyata transparansi manajemen sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam rangka Good Governance kepada public. Maksud disusunnya LAKIP adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :


13

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pelaksana kegiatan; 3. Dapat

mengetahui

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut hasil pengelolaan dan evaluasi; 4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi SKPD untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Gambaran Umum

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Sistematika Penulisan

PERENCANAAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

2.2

Penetapan IKU Tahun 2016


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Capaian Indikator Kinerja

3.2

Analisis Akuntabilitas

3.3

Realisasi Anggaran


15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020 Rencana strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang memiliki tujuan sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia atau potensi lain yang mendukung dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang berkembang didaerah. RENSTRA juga dapat memberikan gambaran potensi riil yang dimilki, faktor kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan, menetapkan program yang berkesinambungan yang terarah, terukur yang akan menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan pada masa lima tahun kedepan sesuai citacita yang ingin diwujudkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun isi dari rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu instansi pemerintah. Dengan

mengacu pada potensi peluang

pemanfaatan sumber daya manusia pertanian perikanan dan kehutanan , masalah dan hambatan serta kecendrungan lingkungan strategis yang berpengaruh di Kabupaten Tanah Bumbu maka Badan


16

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visi sebagai berikut : “Mewujudkan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Inovatif, Kreatif dan Profesional ” Visi tersebut mendukung Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi “. dan Misi kedua, yaitu : “ Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi

kerakyatan

melalui

perluasan

kesempatan

dan

perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional ” dengan Tujuan : “ Mengembangkan agribisnis berbasis potensi wilayah “. Yang mempunyai sasaran : 1. Meningkatnya sektor pertanian, dan 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan


17

Adapun makna dari Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut diatas, adalah : SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dicirikan : - Sumber Daya Manusia yang mempunyai peranan aktif dan diharapkan mampu meningkatkan usaha-usaha di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diberbagai lini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kreatif, dicirikan : - SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan/menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya yang mempunyai nilai lebih dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Inovatif, dicirikan : - SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan mampu mendayagunakan

kemampuan

dan

keahliannya

dengan

menciptakan karya baru yang berbeda dari sebelumnya yang memanfaatkan sumber daya lokal/spesifik lokalita dengan tujuan dapat mendukung kegiatan industri dan dapat mempunyai daya saing di pasaran. Profesional, dicirikan : - SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan mampu menguasai keahliannya, menerapkan ilmunya seiring dengan


18

kemajuan

teknologi,

dikerjakan/diterapkan.

bertanggung Sebagai

mitra

jawab

atas

apa

petani/nelayan

yang dengan

melakukan peran sebagai fasilitator, motivator yang memiliki dampak positif/besar untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Misi merupakan sesuatu tugas yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Tanah Bumbu maka Misi yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, adalah : “ Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna. ”

3. Tujuan Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1-5 tahun . Seiring dengan itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan seperti yang

tertuang dalam pencapaian kinerja dengan berorientasi pada upaya


19

mewujudkan keberhasilan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020,

maka tujuan pelaksanaan penyuluhan pertanian telah

dirumuskan yaitu : “ Mewujudkan pelaku utama yang mampu menerapkan teknologi tepat guna.”

4. Sasaran Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dan

untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas dalam kurun waktu tertentu yang diharapkan dapat tercapai, maka sasaran yang ditetapkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu adalah : “ Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna. “ Secara rinci dapat dilihat tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk jangka menengah ( 2016-2020 ) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan : Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4K No.

Tujuan Mewujudkan pelaku utama yang mampu menerapkan teknologi tepat guna

Sasaran

Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna


Indikator Kinerja Jumlah Penyuluh yang dilatih Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

Target Kinerja pada Tahun ke2016 2017 2018 2019 2020

Total

80

80

80

80

80

80

107

107

107

107

107

535

20

5. Strategi Pencapaian Strategi yang dilaksanakan untuk terwujudnya visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2016-2020 adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman data diklat ke balai besar; 2. Melakukan pendataan, inventarisir dan penginputan data melalui SIMLUHTAN dan SIMLUHKP serta melakukan pembinaan, pelatihan dan koordinasi terhadap kelompok dan gabungan kelompok pelaku utama; 3. Penataan metode penyuluhan; 4. Pengembangan informasi penyuluhan; 5. Melakukan inventarisasi kebutuhan dan monitoring sarana dan prasarana penyuluhan ditingkat kabupaten (BP4K), kecamatan (BP3K), menyusun jadwal latihan, konsultasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam rangka melaksanakan strategi untuk pencapaian visi dan misi BP4K Tahun 2016-2020, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan diklat dan penyampaian surat pemberitahuan diklat; 2. Optimalisasi penumbuhan kemampuan kelompok, update data SIMLUHTAN dan SIMLUHKP;


21

3. Memperbanyak

paket-paket

percontohan,

pelatihan

dan

pertemuan pelaku utama/pelaku usaha; 4. Menyebarluaskan materi/informasi penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik; 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluhan ditingkat kabupaten (BP4K) dan kecamatan (BP3K). Adapun Program yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2016, adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; f.

Program Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan;

g. Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan

lapangan; h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; i.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna.


22

2.2 Perjanjian Kinerja Dalam membuat Perjanjian Kinerja diawali dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BP4K serta mendukung visi, misi Kabupaten. Ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Tahun 2016, yaitu sebagai berikut : Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 No.

SASARAN Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Jumlah Penyuluh yang dilatih

2.

Jumlah Kelompok yang

KETERANGAN

penerapan teknologi

tepat

menerapkan teknologi tepat

guna

guna

Indikator kinerja utama kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dijadikan sebagai tolak ukur penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016, atau dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 10. Rencana Kinerja Tahun 2016 No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3) 1. Jumlah Penyuluh yang dilatih 2. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

(4)



80 orang

107 kelompok

23

Selanjutnya dari rencana kinerja yang telah disusun diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dimana terdapat 1 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 6 (enam) program pokok dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 3 (tiga) program pendukung dengan 16(enam belas) kegiatan. Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.988.035.873,- . Program pokok yang secara langsung berkaitan dengan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna

(3) Jumlah Penyuluh yang dilatih

Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna


Program

Target (4)

1. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan 1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan 4. Pengembangan Budidaya Perikanan 5. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

80 Penyuluh

107 kelompok

24

Dari tabel Perjanjian Kinerja diatas dapat diuraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dengan indikator-indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan, adalah sebagai berikut : Sasaran

: Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Penyuluh yang dilatih Target 80 Penyuluh Indikator kinerja 1 terdiri dari 1 Program dan 1 kegiatan Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan : Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan - Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan diklat teknis kepada petugas/penyuluh

lapangan

berkaitan

dengan

berkembangnya

teknologi yang semakin maju dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan

sehingga

mampu

memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan pendapatan masyarakat tani, perikanan dan kehutanan. Anggaran yang tersedia pada tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 251.290.000,Indikator Kinerja 2 : Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna Target 107 Kelompok Indikator Kinerja 2 terdiri dari 5 proram dan 6 kegiatan


25

1. Program

: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan

: Pengembangan hasil hutan non kayu

Target

: 100% ( 5 kelompok hutan)

- Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani hutan dalam memanfaatkan maksimal potensi sumber daya hutan yang ada. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.930.000,2. Program

: Peningkatan Kesejahteraan Petani, Terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

Kegiatan

: Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

Target

: 64% ( 60 kelompok tani)

- Kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi, motivasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

melalui

usaha

pertanian.

Anggaran

untuk

pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 254.440.000,Kegiatan

: Peningkatan kemampuan lembaga petani

Target


- Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan sebuah lembaga dalam mengelola adminsistrasi organisasinya sehingga mampu berkembang, hal ini berkaitan dengan penilaian BP3K,


26

penilaian

kelompok tani untuk peningkatan

kelas kelompok.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 148.780.000,3. Program

: Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Kegiatan

: Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Target


- Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna. Kegiatan ini bertujuan untuk pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani pekebun dalam mengelola usahanya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, dengan anggaran sebesar Rp. 64.640.000,4. Program

: Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan

: Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Target

: 49% (20 kelompok budidaya perikanan)

- Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar kelompok perikanan

mendapatkan

pendampingan,

penyuluhan

melalui

pelatihan budidaya, pengolahan hasil seiring dengan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.710.000,5. Program

: Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan

: Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Target

: 66% (40 kelompok tani ternak)


27

- Kegiatan ini bertujuan untuk pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani ternak dalam mengelola usahanya dengan teknologiteknologi yang maju sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 76.615.000,Capaian Kinerja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tahun 2016 selain 6 program dengan 7 kegiatan pokok yang berdampak langsung terhadap keberhasilan capaian IKU SKPD, ada 4 program dengan 16 kegiatan (terdapat 1 program yang kegiatannya merupakan pokok dan 1 kegiatan sebagai pendukung) yang merupakan penunjang/pendukung terlaksananya program/kegiatan pokok diatas serta terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran baik di BP4K maupun untuk BP3K (Kecamatan), secara rinci program dan kegiatan penunjang/pendukung adalah sebagai berikut : 1. Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 665.480.000,b. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional, dengan target 100% (93 unit) dan dana sebesar Rp. 323.740.000,c. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 340.672.000,-


28

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 12.785.000,e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 8.700.000,f. Penyediaan alat tulis kantor, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 51.540.100,g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 17.480.000,h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target 100% (5 jenis) dan dana sebesar Rp. 2.215.000,i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 100% (95 unit) dan dana sebesar Rp. 165.250.000,j. Penyediaan makanan dan minuman, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 7.080.000,k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar 612.500.000,l. Penyediaan jasa tenaga non PNS, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar Rp. 1.132.700.000,m.Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, dengan target 100% (12 bulan) dan dana sebesar 150.750.000,2. Program Kegiatan

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, : Pembangunan gedung kantor, dengan target 100% (1 Paket) dan dana sebesar Rp. 13.800.000,-


29

3. Program Kegiatan

: Peningkatan Disiplin Aparatur, : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, dengan target

100%

(215

stel)

dan

dana

sebesar

Rp.

86.900.000,4. Program

: Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, Kegiatan

: Pengadaan

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna, dengan target 100% (11 unit) dan dana sebesar Rp. 37.893.000,-

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran diharapkan dapat dicapai

melalui

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

telah

direncanakan, sebagaimana telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.


30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 3. Keuangan 4. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas


31

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 

90 - 100

= Amat baik



80 - 89

= Baik



50 - 79

= Cukup baik



< 49

= Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) , maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari sasaran “Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna” dengan 2 indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2016 , yaitu : 1. Jumlah penyuluh yang dilatih, realisasi indikator ini tahun 2016 adalah 100% atau kategori Amat Baik. Dari target 80 orang penyuluh yang akan dilatih (Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan) terealisasi 80 orang penyuluh yang telah mengikuti

2

jenis pelatihan

teknis

dalam

rangka

peningkatan

kompetensi teknis penyuluh. 2. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna, dengan cakupan indikator dari 5 program dengan 6 kegiatan dapat dicapai


32

sebesar 80,37% atau kategori baik. Dapat dirincikan dari target 107 kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna ( 399 kelompok yang dibina/dilatih) terealisasi 86 kelompok pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang menerapkan teknologi tepat guna di tahun 2016. Pencapaian sasaran dari 2 (dua) indikator tersebut diatas adalah dari pelaksanaan 6 program yang terdiri dari 4 program pilihan pertanian, 1 program pilihan kehutanan dan 1 program pilihan perikanan, dapat dijabarkan ke dalam tabulasi dengan tingkat pencapaian target masingmasing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 12. PENCAPAIAN PER SASARAN BERDASARKAN IKU SKPD TAHUN 2016 No.

SASARAN STRATEGIS

1

2

1.

Meningkatnya Penerapan Teknologi Tepat Guna

Nilai rata-rata Sasaran


(IKU)

TAHUN 2015

%

TARGET

REALISASI

5

6

7

yang

80

80

100

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

107

86

80,37

3

Jumlah dilatih

Penyuluh

90,19

33


SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

%

1

2

3

5

6

7

1.

Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa

1. Jumlah Penyuluh PNS yang tersedia

15

0

0

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan

1. Jumlah gedung BP3K yang sudah berdiri

100

74.19

74.19

100

68.81

68,81

2. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 3. Jumlah peralatan kantor 4. Jumlah kantor 3.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian perikanan dan kehutanan

perlengkapan

1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani 2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan 3. Prosentase jumlah kelompok kehutanan yang dilatih dengan jumlah kelompok kehutanan

4.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

1. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh

100

37.89

37.89

2. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh Nilai rata-rata Sasaran


76,68

34


SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

%

1

2

3

5

6

7

1.

Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa

1. Jumlah Penyuluh PNS yang tersedia

31

34

109.7

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan

5. Jumlah gedung BP3K yang sudah berdiri

100

97,61

97.61

100

94.85

94,85

6. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 7. Jumlah pagar gedung BP3K 8. Jumlah operasional

kendaraan

9. Jumlah peralatan kantor 10. Jumlah kantor 3.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian perikanan dan kehutanan

perlengkapan

4. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani 5. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan 6. Prosentase jumlah kelompok kehutanan yang dilatih dengan jumlah kelompok kehutanan

4.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

3. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh

100

25,27

25.27

4. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh Nilai rata-rata Sasaran

89,43

Ket : Sasaran point 1 tidak bias diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena rekrutmen aparatur penyuluh merupakan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah.


35

Pada tabel 12 rata-rata nilai sasaran kinerja tahun 2016 adalah 90,19% atau mengalami kenaikan 13.51 dari tahun 2015 (tabel 13) dan tahun 2014 yaitu 89.43% (tabel 14). Hal ini disebabkan karena kerjasama yang baik dari lembaga penyuluhan, baik BP4K selaku organisasi ditingkat kabupaten, BP3K sebagai perpanjangan tangan dan penyelenggara penyuluhan di tingkat kecamatan dan kelompok tani sebagai keluaran dari semua program dan kegiatan yang telah disusun. Nilai rata-rata sasaran pada tahun 2016 adalah rata-rata dari pencapaian/realisasi fisik dari 2 (dua) indikator yang merupakan gambaran dari tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan reviuw atas arahan dari Kementrian PAN dan RB. Realisasi kinerja diatas adalah rata-rata realisasi fisik dari beberapa program dan kegiatan utama. Tetapi secara keseluruhan realisasi kinerja/fisik ( ditambah dengan realisasi program dan kegiatan pendukung/penunjang ) bulan

Nopember

pada

Badan

yang tercapai sampai dengan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan dan Kehutanan adalah 77,37 % . Perhitungan ( berdasarkan indikator ) ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Penyuluh yang di latih Program

yang

mendukung

pancapaian

indikator

ini

adalah

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan yaitu kegiatan

Peningkatan


kapasitas

tenaga

penyuluh

36

pertanian/perkebunan dengan realisasi kinerja/fisik adalah 65,93% realisasi kinerja tersebut adalah realisasi dari keseluruhan DPA kegiatan, yaitu dari 3 jenis pelatihan teknis, terealisasi 2 jenis pelatihan. Sedangkan apabila mengacu sesuai dengan

indikator 1

(satu) bahwa dari target 80 orang penyuluh yang dilatih terealisasi 80 orang penyuluh atau 100%. Adapun Pelatihan teknis yang dilaksanakan adalah 1) Pelatihan teknis Pembuatan Pupuk Kompos yang diikuti oleh 40 orang penyuluh, dan 2) Pelatihan teknis Integrasi Sawit dengan Ternak yang juga diikuti 40 orang penyuluh.

2. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna Pada Indikator kedua ini meliputi 6 program yaitu 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan realisasi 65,31% yaitu kegiatan

pengembangan

hasil

hutan

non

kayu,

2)

Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani rata-rata realisasi fisik adalah 80.66 % yang terdiri dari kegiatan : a. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis realisasi fisik 73,84% dan, b. Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani realisasi fisik 92.54%. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan realisasi 73,12% yaitu kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


tepat

guna,

4)

Program

Peningkatan

37

Penerapan

Teknologi

Peternakan

realisasi

68,91%

kegiatan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan realisasi 81,61% yaitu kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan. Realisasi kinerja/fisik diatas adalah keseluruhan dari realisasi DPA masing-masing kegiatan, yang mana indikator kegiatan diatas adalah Jumlah kelompok tani yang dibina/dilatih. Realisasi fisik berdasarkan indikator kegiatan adalah 175,77% yaitu dari target 227 kelompok terealisasi 399 atau melebihi dari target. Sedangkan apabila mengacu pada indikator Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna dari target 107 kelompok terealisasi 86 kelompok atau 80,37%, atau dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah kelompok pertanian, dari target 35 poktan terealisasi 25 poktan atau 71,43%; 2. Jumlah kelompok perkebunan, dari target 40 poktan terealisasi 32 poktan atau 80%; 3. Jumlah kelompok peternakan, dari target 20 poktan terealisasi 20 poktan atau 100%; 4. Jumlah kelompok perikanan, dari target 10 pokdakan terealisasi 7 pokdakan atau 70%; 5. Jumlah kelompok tani hutan, dari target 2 kelompok terealisasi 2 kelompok atau 100%.


38

Masih rendahnya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan masih sulitnya mengubah perilaku utama/kelompok tani/petani dalam hal penerapan teknologi guna meningkatkan hasil pertaniannya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada 5 program dalam rangka pencapaian sasaran diatas adalah : a. Kursus Budidaya Aren ; b. Fasilitasi kegiatan panen raya padi sawah di Desa Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir; c. Rembug Tani, Mimbar Sarasehan; d. Temu Teknis Penyuluh tingkat Kabupaten; e. Pelatihan Penguatan Kelembagaan kelompok Tani f.

Fasilitasi penyusunan RDK/RDKK di 9 BP3K (10 kecamatan) ;

g. Penilaian BP3K berprestasi ; h. Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok; i.

Penilaian Gapoktan Berprestasi;

j.

Pelatihan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit;

k. Pelatihan Budidaya Tanaman Karet; l.

Pelatihan Penyadapan Tanaman Karet;

m. Pelatihan Pengendalian KAS/JAP pada Tanaman Karet; n. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar; o. Demplot Budidaya Ikan Gurami dalam HAVA; p. Demplot Budidaya Udang Paname; q. Demplot Budidaya Ikan Lele dalam Kolam Terpal


39

r.

Demplot Budidaya Tambak Tradisional Bandeng Tongkolan;

s. Pelatihan Ternak Ruminansia; t.

Pelatihan Ternak Non Ruminansia;

u. Kegiatan Temu Usaha, Temu Widya Karya; v.

Pelatihan

Pembuatan

Ransum

Tambahan

Pakan

Ternak

Ruminansia; w. Pelatihan Pembuatan Ransum Tambahan Pakan Ternak Non Ruminansia; Selain 6 program yang menjadi pokok kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada tahun 2016, ada 3 program sebagai penunjang/pendukung terlaksananya program pokok tersebut diatas yang juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja SKPD, realisasi kinerja dari 3 program yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran, dengan rata-rata pencapaian kinerja adalah 76,39% atau dapat diuraikan realisasi dari masingmasing kegiatan adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, yaitu pembayaran langganan/rekening telepon/faximile untuk 1 badan (BP4K) dan 1 BP3K selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik untuk 1 badan/BP4K, 9 BP3K, 10 rumah dinas BP3K selama 12 bulan dan pembayaran langganan surat kabar 1 exemplar selama 12 bulan. Atau realisasi kinerja fisik 88.77%


40

b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, yaitu Fasilitas pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional roda 2 sebanyak 93 unit selama 8 bulan, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit selama 8 bulan, fasilitasi pemeliharaan/perawatan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 93 unit selama 1 tahun. Atau realisasi kinerja fisik 73.41% c. Kegiatan

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan,

yaitu

pembayaran honor tim pengelola keuangan badan untuk 8 orang sebanyak 12 bulan,pembayaran honor tim penilaian angka kredit selama 1 tahun, pembayaran honor untuk THL-TB untuk 26 orang selama 3 bulan, pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya selama 12 bulan. Pengadaan air bersih sebanyak 144 tong selama 1 tahun, air minum galon sebanyak 146 galon selama 1 tahun, kegiatan pawai taaruf sebanyak 1 kali, pengadaan spanduk outdoor sebanyak 6 buah dan kegiatan pameran sebanyak 1 kali/tahun. Atau realisasi kinerja fisik 48,46% d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, yaitu pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 paket untuk 1 badan/BP4K dan 9 BP3K selama 12 bulan. Atau realisasi kinerja fisik 100% e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja meliputi pemeliharaan


Laptop,

pemeliharaan

Komputer/PC

untuk 1

41

badan/BP4K dan 8 BP3K selama 1 tahun, dengan realisasi kinerja fisik 62,07% f.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 Badan/BP4K dan 9 BP3K selama 1 Tahun, realisasi kinerja fisik 100%

g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yaitu cetak map logo 200 buah, fasilitas biaya fotocopy untuk 1 tahun pada badan/BP4K, jilid RENSTRA dan RENJA, programa, LAKIP, dengan realisasi kinerja fisik 60,94%, rendahnya realisasi ini disebabkan karena fasilitas fotocopy dipakai sesuai dengan keperluan/ terlalu tinggi target. h. Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, yaitu pengadaan alat listrik untuk 1 badan/BP4K dan 9 BP3K dengan

realisasi

kinerja

fisik

39,37%,

kecilnya

realisasi

dikarenakan pengadaan komponen listrik adalah sebagai dana cadangan/diadakan sesuai kebutuhan. i.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor, yaitu pengadaan sarana dan prasarana untuk 1 badan/BP4K dan 9 BP3K dengan realisasi kinerja fisik 98,34% , dengan rincian : - Pengadaan Meja Rapat 7 unit - Pengadaan Meja Kerja 10 unit - Pengadaan Kursi Kerja 10 unit - Pengadaan Kursi Rapat 45 unit - Pengadaan Papan Tulis 1 buah


42

- Pengadaan Genset 1 unit - Pengadaan Tandon Air 1 buah - Pengadaan Plang nama BP3K Batulicin 1 unit - Pengadaan Printer 9 unit - Pengadaan Komputer/PC 3 unit - Pengadaan Lemari Arsip 2 unit - Pengadaan Kamera Digital 1 unit - Pengadaan Proyektor 1 unit - Pengadaan Tower Tandon 1 unit - Pengadaan Sumur Bor 2 unit j.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, yaitu pengadaan konsumsi untuk rapat-rapat selama 12 bulan dengan realisasi kinerja fisik 43,14%. Kecilnya realisasi kegiatan ini karena hanya sebagai dana cadangan.

k.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yaitu fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi untuk 1 badan/BP4K , perjalanan dinas luar daerah luar propinsi untuk 1 badan/BP4K selama 12 bulan . Atau realisasi kinerja fisik 57,87%. Kecilnya realisasi ini dikarenakan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai keperluan/kebutuhan.

l.

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga non PNS, yaitu pembayaran honorarium selama 13 bulan sebanyak 22 orang PTT, 2 orang Supir (BP4K), 2 orang cleaning service (BP4K), 1 orang petugas


43

penjaga malam (BP4K), 1 orang tukang kebun (BP4K), 9 orang tukang kebun untuk 9 BP3K, 9 orang penjaga malam untuk 9 BP3K, 9 Tata kelola administrasi untuk 9 BP3K. Dan 2 orang tenaga kontrak (pengolah data) selama 4 bulan. Atau realisasi kinerja fisik 92,54% m. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, yaitu fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten untuk 1 badan/BP4K, 5 orang kelompok jabatan fungsional kabupaten, Koordinator BP3K di 10 Kecamatan, 9 orang tata kelola administrasi di 9 BP3K, non PNS lainnya (supir dan tenaga kontrak). Atau realisasi kinerja fisik 87,96%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rata-rata pencapaian kinerja adalah 0% . Terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Pembangunan gedung Kantor. Tidak realisasinya kegiatan ini dikarenakan defisit anggaran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan realisasi kinerja adalah 99,77%. Terdiri dari 1 kegiatan yaitu

Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari Tertentu Realisasi kinerja ini dari terlaksananya Pengadaan Pakaian batik untuk PNS, PTT, Tenaga kontrak sebanyak 215 stel. 4. Program

Peningkatan

Pertanian/perkebunan,

Penerapan

Teknologi

dengan realisasi kinerja adalah 100%.

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengadaan sarana dan prasarana


44

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan rincian sebagai berikut : a. Pembuatan screen house BP3K Kusan hilir 1 unit b. Pengadaan Alat ukur PH Tanah (soil tester) 10 buah

Realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati

dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabulasi beserta penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan, dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 15. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

251.290.000

165.686.000


PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Jumlah Penyuluh yang dilatih

3 jenis pelatihan/120 orang

2 jenis pelatihan/80 orang

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, yaitu : -

35% kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan :


45

1. Mengusulkan kembali pelatihan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. 2. Topik pelatihan yang diselenggarakan disesuaikan dengan tekhnologi yang berkembang sesuai dengan komoditi spesifik lokasi.

Tabel 16. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

5 Poktan

4 Poktan


17.930.000

11.710.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, yaitu : 1. Masih sulitnya mengajak kelompok tani hutan untuk menerapkan teknologi

pengolahan sumber daya dalam rangka meningkatkan

pendapatan. 2. 35% kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran Tindak lanjut yang diperlukan : 1. Memberikan penyuluhan secara kontinu kepada kelompok tani hutan tentang pemberdayaan potensi sumber daya hutan


46

2. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2016, diusulkan kembali di tahun 2017.

Tabel 17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

60 Poktan

117 Poktan

70 Poktan

134 Poktan

5 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan kemampuan Lembaga Petani


Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

254.440.000

187.865.000

148.780.000

137.373.250

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Petani, yaitu : 1.

Ada

beberapa

kegiatan

fasilitasi/

pendampingan

terhadap

petani/pelaku agribisnis yang tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran/defisit anggaran. 2. Masih sulitnya merubah perilaku petani baik dalam mengelola administrasi pada kelompok maupun dalam menerapkan teknologi pertanian tepat guna dalam pelaksanaan usaha taninya. 3. Pengurus Gapoktan yang tidak aktif dan tidak melakukan pembinaan serta koordinasi terhadap kelompok tani binaannya.


47

Tindak lanjut yang diperlukan : 1. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar pendampingan terhadap petani/pelaku agribisnis dapat optimal. 2. Mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan pembinaan, pendampingan dalam rangka perbaikan administrasi kelompok dan keberhasilan usaha tani. 3. Mendata kembali keberadaan Gapoktan yang masih berfungsi dan tidak

aktif,

sehingga

didapat

data

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

Tabel 18. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

32 Poktan

45 Poktan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

64.640.000

47.265.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, yaitu :


48

1. Masih sulit mengubah perilaku petani pekebun dalam menerapkan teknologi tepat guna, baik dalam budidaya maupun pengolahan hasil kebun. 2. 27% kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran. Tindak lanjut yang diperlukan : 1. Meningkatkan pembinaan melalui penyuluhan dan pendampingan dalam rangka pengolahan hasil kebun yang dapat meningkatkan hasil yang maksimal. 2. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2016, diusulkan kembali di tahun 2017.

Tabel 19. Program Pengembangan Budidaya Perikanan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

20 Pokdakan

10 Pokdakan

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

85.710.000

52.796.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pengembangan Budidaya Perikanan , yaitu : -

48% kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan :


49

-

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2016 diusulkan kembali di tahun 2017.

Tabel 20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

40 Poktan

89 Poktan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

76.615.000

52.796.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, yaitu : -

30% kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan : -

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2016, diusulkan kembali di tahun 2017.

Selain 6 program diatas, juga dilaksanakan 4 program ( 1 program yang sama) penunjang/pendukung dalam rangka pencapaian sasaran kinerja pada Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :


50

Tabel 21. Program Administrasi Perkantoran SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

12 bulan

12 bulan

12 bulan

8 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 jenis

2 jenis

95 unit

95 unit

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

14 bulan

14 bulan

12 bulan

12 bulan

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

65.480.000

41.020.127

323.740.000

237.663.652

340.672.000

164.269.740

12.785.000

12.660.000

8.700.000

2.500.000

51.540.100

50.506.500

17.480.000

10.250.150

2.215.000

870.000

165.250.000

153.059.500

7.080.000

3.054.000

612.500.000

354.424.700

1.132.700.000

1.045.710.000

150.750.000

132.600.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program administrasi perkantoran, yaitu : 1. Realisasi kinerja yang kecil pada beberapa kegiatan karena hanya merupakan dana cadangan (Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan komponen listrik, Penyediaan Makanan dan Minuman, sebagian Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan).


51

2. Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan keperluan/kebutuhan. 3. Keterbatasan dana/defisit anggaran Tindak lanjut yang diperlukan : -

Memprioritaskan

pengadaan

belanja

modal

peralatan

dan

perlengkapan kantor yang masih kurang di tahun 2017.

Tabel 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

1 paket

0

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung Kantor


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

13.800.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu : -

Karena keterbatasan anggaran dan tidak ada jaminan untuk pelaksanaan

pembangunan

pada

tahun

2017

sehingga

perencanaa/jasa konsultan pembangunan pagar BP3K tidak bisa terealisasi. Tindak lanjut yang diperlukan : -

Menganggarkan Pembangunan Pagar ditahun 2018 melalui Dana DAK.


-

52

Tabel 22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

215 stel

215 stel

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna

-

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

5 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

86.900.000

86.485.000

Tidak ada kendala dalam kegiatan ini, pengadaan pakaian batik/tenun tradisional terealisasi 100%

Tabel 23. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

Menngkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna

11 unit

11 unit

PROGRAM PPENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

37.893.000

37.893.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna , yaitu : -

Masih terbatasnya alat-alat yang menunjang kegiatan penyuluhan pada setiap BP3K.


53

Tindak lanjut yang diperlukan : -

Memprioritas alat-alat penyuluhan sesuai kebutuhan dilapangan pada tahun anggaran 2017.

Untuk capaian sasaran kinerja tahun 2016 per indikator dengan 1 sasaran Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra (sasaran jangka menengah SKPD 2016-2020) adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Penyuluh yang dilatih dicapai 20% . Prosentase ini adalah dari realisasi jumlah Penyuluh yang dilatih pada tahun 2016 yaitu 80 orang penyuluh dibandingkan dengan target akhir RENSTRA (setiap tahun ditargetkan 80 penyuluh dengan materi/pelatihan yang berbeda dan hasil akhir Renstra 80 penyuluh). 2. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna dicapai 16.07% Prosentase ini adalah dari realisasi jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pertanian pada tahun 2016 yaitu 86 kelompok di bandingkan dengan target hasil akhir RENSTRA yaitu 535 kelompok ( setiap tahun target 107 kelompok). Tidak maksimalnya capaian

pada

sasaran

ini

adalah

masih

sulitnya

merubah

perilaku/kebiasaan petani dalam menerapkan teknologi pertanian tepat

guna

sehingga

masih

pembinaan/penyuluhan secara kontinu. Atau dapat diuraikan pada tabel :


perlu

pendekatan

melalui

54

Tabel 24. PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN IKU TAHUN 2016 dengan TARGET CAPAIAN TAHUN 2020 No.

SASARAN

(IKU)

TARGET 2020

REALISASI 2016

%

3

4

5

6

1. Jumlah Penyuluh Penyuluh yang dilatih

80

80

20.00

2. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna

535

86

16.07

STRATEGIS

1

2

1.

Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna Nilai rata-rata Sasaran

18.35

Dari uraian 2 indikator diatas dan yang dituangkan pada tabel bahwa nilai rata-rata capaian sampai dengan akhir tahun RENSTRA ( Tahun 2020) adalah 18.35% dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BP4K Tahun 2016- 2020. 1.2. ANALISIS AKUNTABILITAS Dari rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Perkebunan

dan

pada Badan Penyuluh Pertanian Perikanan

Kehutanan

(BP4K)

meskipun

rata-rata

capaian

mempunyai kategori baik, namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yang menjadi kendala kurang tercapaiannya sasaran antara lain adalah : 1. Masih

kurangnya

pelaksanaan


sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan penyuluhan.

yang

mendukung

55

2. Masih kurangnya pelaksanaan demplot-demplot sebagai bahan pembelajaran bagi petani dalam melaksanakan usaha taninya. 3. Masih

rendahnya

pengurus

kelompok

tani

dalam

mengatur

administrasi kelompoknya. 4. Masih kurangnya pelatihan teknis untuk Petugas/penyuluh seiring dengan perkembangan zaman. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah : 1. Dukungan dana dari Pemerintah kabupaten, Propinsi dan Pusat baik dalam hal kegiatan pelatihan maupun pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penyuluhan. 2. Melaksanakan pembinaan secara berkala kepada kelompok tani serta meningkatkan

peran

penyuluh

dalam

pendampingan

terhadap

kelompok tani.

Dari keseluruhan program dan kegiatan pada Badan Penyuluhan Pertanian

Perikanan

Perkebunan

dan

Kehutanan

(BP4K),

dapat

dijabarkan tingkat efektifitas dan efisiensinya dengan menggunakan cara perhitungan analisis efektivitas dan efisiensi, hasilnya dapat tergambar dengan rinci seperti dalam tabel berikut :


56

Tabel 25. ANALISIS AKUNTABILITAS TAHUN 2016 DIBANDING DENGAN TAHUN 2015 No

1.

2.

KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

Efektifitas

Efisiensi

(2016/2015)

(2016/2015)

V/V

V/V

V/V

V/V

listrik Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

V/V

V/V

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

V/V

V/V

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

V/V

V/V

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

V/V

V/V

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

V/V

V/V

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

X/X

X/X

8.

bangunan kantor

9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

V/V

V/V

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman

V/-

V/-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

V/V

V/V

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

V/V

V/V

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

V/V

V/V

11. 12. 13.

daerah

daerah

14.

Pembangunan Gedung Kantor

-/V

-/V

15.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

V/V

V/V

16.


V/V

V/V

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

V/V

V/V

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

V/V

V/V

Penyuluhan Penerapan Teknologi

V/V

V/V

V/-

V/-

V/X

V/X

V/V

V/V

V/V

V/V

17. 18. 19.

20.

21.

22.

23.

Agribisnis

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Penyuluhan penerapan teknologi Peternakan Tepat Guna


57

Memperhatikan

table

diatas

dapat

dilihat

bahwa

secara

keseluruhan semua kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP4K)

Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 dilaksanakan 77,37 % atau efektif dan efisien. Atau dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

(BP4K) Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana dengan baik, tetapi karena beberapa kendala sehingga sebagian kegiatan jika dibandingkan antara target dengan realisasi dapat dikatakan tidak efektif dan efesien dibanding dengan Tahun 2015. Beberapa program yang menentukan keberhasilan tercapainya sasaran kinerja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah ; 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Selain 6 program pokok diatas ada 4 program ( 1 program yang sama dengan program pokok) dan 16 kegiatan yaitu 1).Program Administrasi Perkantoran, 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan 4). Program Peningkatan


58

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebagai penunjang yang tidak bisa terpisahkan untuk tercapainya keberhasilan kinerja yang telah direncanakan.

1.3. REALISASI ANGGARAN Anggaran pada tahun 2016 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp. 12.842.707.656,- yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung, terealisasi sebesar Rp. 11.033.987.903,- atau 83,16 % (keadaan sampai dengan bulan Nopember), dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji pegawai, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tambahan penghasilan dengan anggaran Rp. 8.913.817.556,- . Terealisasi sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan adalah Rp. 8.045.952.030,- atau 90,26 %. 2. Belanja Langsung yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan urusan pilihan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan anggaran Rp. 3.928.890.100,-. Terealisasi sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan Rp. 2.988.035.873,- atau 76.05%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :


59

Tabel 26. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016

No 1.

Jumlah Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

8.913.817.556

8.045.952.030

867.865.526

90.26

Belanja Pegawai

8.913.817.556

8.045.952.030

867.865.526

90.26

Belanja Langsung

3.928.890.100

a. Belanja Pegawai

1.483.820.000

b. Belanja Barang

2.331.070.100

Belanja Belanja Tidak

Selisih Lebih/ Kurang

%

Langsung

2.

dan Jasa c. Belanja Modal Jumlah


114.000.000 12.842.707.656

60

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.



Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian adalah 77,37 dengan kategori Cukup Baik atau masih dapat dikatakan Efektif dan Efesien.



Kenaikan nilai pencapaian indikator kinerja Utama antara

tahun

2015 dan 2016 karena adanya kerjasama yang baik antara lembaga penyuluhan kabupaten (BP4K), BP3K sebagai pos penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan dan lembaga tani (Poktan/Gapoktan). 

Peran Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya juga memberikan

kontribusi

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

penyuluhan guna tercapainya kesejahteraan Petani.


61



Upaya maksimal akan kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di tahun yang akan datang.



Akhirnya melalui pelaporan Akuntailitas Kinerja ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Tanah Bumbu, 15 Desember 2016 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu,

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda NIP. 19620611 199303 1 008


BAB I PENDAHULUAN. Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Peraturan Daerah Nomor 20

Recommend Documents