BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan zaman semakin hari bertambah maju dan canggih. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat adalah teknologi informasi/komputer. Di mana sistem informasi dapat diakses dengan cepat terutama dalam pemerintahan guna menunjang kinerja yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, baik keuangan pusat dan keuangan daerah yang dimaksud dalam Udang-Undang Dasar 1945, yaitu perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah berusaha secara efisien dan efektif, untuk mewujudkannya sehingga perlu penggunaan sistem informasi akuntansi. Menurut Winarno (2006) sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berfungsi menerima input (masukan), mengolah input, dan menghasilkan output (keluaran). Sedangkan sistem informasi akuntansi ialah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan
1
menyajikan
informasi
akuntansi
kepada
pihak
internal
(manajemen
perusahaan) dan pihak eksternal (pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur, dan sebagainya). Sistem
informasi
perlu
digunakan
dalam
pemerintahan
untuk
menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan, diharapkan memberi kemudahan serta dapat menghemat waktu. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu penggunaan sistem informasi. Dalam bidang ekonomi akuntansi sistem informasi manajemen keuangan sangat membantu dan menciptakan nilai tambah bagi entitas karena meningkatkan kinerja dan menjadikan beberapa kegiatan dilakukan dengan cepat dan akurat. DPKAD di Kabupaten Sleman adalah salah satu PPKD yang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah menggunakan sitem yang disebut dengan sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA). Sejak berubahnya sistem sentralisasi menjadi disentralisasi menyebabkan pengelolaan keuangan bergeser ke masing-masing SKPD, sehingga SIMAKDA juga berfungsi mempermudah jalinan komunikasi antara SKPD dengan DPKAD sebagai SKPKD. SIMAKDA berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Analisis terhadap sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah diperlukan supaya dalam menjalankan kegiatan ini lebih efisien. Adanya analisis memungkinkan untuk mengetahui tingkat efisiensi serta kelemahan dan kelebihan dari sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA). Berkaitan dengan hal itu maka
2
peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai topik Tugas Akhir dengan judul “Analisis Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) dalam pengelolaan keuangan sudah efisien?
1.3 Batasan Masalah Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini adalah mengenai Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah dalam pengelolaan
keuangan
pertanggungjawaban,
akuntansi terkait
verifikasi
verifikasi
dan dan
persetujuan persetujuan
laporan laporan
pertanggungjawaban UP/GU di DPKAD Kabupaten Sleman. Dalam hal ini menganalisis
antara
SOP/peraturan
yang
berlaku
berdasarkan
waktu
pelaksanaan, dokumen yang terkait, dan bagian yang terkait.
3
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Mengetahui tingkat efisiensi Sistem Informasi Manajemen Anggaran Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) di dalam pengelolaan keuangan akuntansi.
1.5 Manfaat Penulisan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 1.
Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menjadikan sebagai bahan
perbaikan
sistem
verifikasi
dan
persetujuan
laporan
pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah. 2.
Bagi Penulis Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem verifikasi dan persetujuan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) di DPKAD Kabupaten Sleman.
3.
Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk penlitian selanjutnya.
4
1.6 Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi 4 (empat) bab di mana keempat bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. 1.
BAB I PENDAHULUAN Bab pertama berisi tentang latar belakang pengangkatan judul, mengindentifikasi masalah yang akan diangkat, menentukan batasan pembahasan yang akan penulis bahas, manfaat, dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.
2.
BAB II GAMBARAN PENULISAN Bab kedua berisi pembahasan gambaran umum mengenai topik yang diangkat, tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan, dan sumber data.
3.
BAB III ANALISIS dan PEMBAHASAN Bab ketiga berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai SIMAKDA yang dilaksanakan DPKAD Kabupaten Sleman serta adanya temuan dari penelitian.
4.
BAB IV KESIMPULAN dan SARAN Bab keempat dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan SIMAKDA pada DPKAD Kabupaten Sleman.
1.7 Kerangka Penulisan DPKAD Sleman merupakan PPKD yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Permasalahan yang terjadi adalah pada penggunaan sistem yang baru dilaksanakan.
5
Penelitian yang akan dilakukan adalah mengevaluasi tingkat efisiensi khususnya pada proses verifikasi dan persetujuan laporan pertanggungjawaban SKPD. Selanjutnya dilakukan penelitian langsung untuk mengidentifikasi aktivitas verifikasi dan persetujuan laporan pertanggungjawaban SKPD dengan menggunakan SIMAKDA. Setelah mengetahui, dilakukan perbandingan mengenai verifikasi dan persetujuan laporan pertanggungjawaban dengan SOP yang ada. Hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas penelitian tersebut mengenai sistem verifikasi dan persetujuan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan SIMAKDA apakah sudah efisien atau belum. Dari uraian di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:
6
Kerangka Penulisan
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Gambar 1 : Kerangka Penulisan
7
