BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ini dipandang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai dasar koperasi yang melekat pada dari koperasi itu sendiri. Namun nilai-nilai dasar seperti kekeluargaan, kesetiakawanan, keadilan, gotong-royong, demokrasi dan kebersamaan sekarang ini dipandang kurang dapat lagi dijadikan sebagai faktor kekuatan bagi koperasi dalam memasuki pasar global. Nilai-nilai dasar koperasi yang ada di Indonesia dianggap kurang dapat merespon dan mengadopsi setiap perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat. Namun demikian, koperasi sebagai badan usaha juga dituntut untuk terus dapat memahami pergeseran permintaan pasar tanpa mengobarkan efisiensi dan efektivitas usaha serta melakukan aksi perbaikan sesuai dengan perubahan ligkungannya. Hal ini agak kontradiktif dengan nilainilai dasar koperasi itu sendiri. Menghadapi persaingan global dewasa ini, terutama dengan dibukanya perdagangan bebas dunia, maka semua pelaku ekonomi harus memiliki daya saing yang berkelanjutan. Hal ini tentu saja berlaku bagi koperasi yang juga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang harus segera mereposisi diri agar tidak tertinggal dengan usaha-usaha sejenis lainnya. Sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai
1
dukungan konstitusi tentunya akan semakin penting peran dan keberadaan koperasi di masa mendatang dalam mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi di Indonesia secara keseluruhan. Beberapa usaha dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1) memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. 2) meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. 3) mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. 4) membudayakan koperasi dalam masyarakat. Penumbuhan
dan
pengembangan
serta
pemasyarakatan
koperasi
merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi, peran dan tujuannya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh
2
pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi guna penumbuhan, pengembangan dan pemasyarakatan koperasi adalah sebagai berikut: 1) membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggotanya. 2) mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. 3) memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi. 4) membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi. 5) memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi adalah : 1) menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi; 2) menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; 3) memberikan advokasi kepada koperasi yang membutuhkannya. Tentunya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan koperasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang tidak saja dapat bertahan di tengah arus globalisasi, namun juga dapat menjadi kekuatan
3
ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Sisi internal koperasi harus juga dibenahi dengan penerapan berbagai aspek manajemen yang berkembang. Koperasi perlu mengembangkan cara pendekatan yang sering disebut sebagai “a management and business efficiency approach toward co-operative”. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi harus selalu memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, dijalankan bersama serta dikelola bersama. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotanya juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Dalam koperasi penetapan jasa modal ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan setiap anggota mempunyai satu suara dan tidak berdasarkan modal yang dimiliki. Anggota selaku pemilik koperasi mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada masyarakat yang belum menjadi anggota, dari pelayanan anggota akan memperoleh jasa pada akhir tahun yang disebut pembagian sisa hasil usaha (SHU). Untuk modal koperasi dapat dihimpun dari anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau lembaga keuangan dan disalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota. Sebagai penghimpun dana
4
masyarakat kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang kuat. Dalam
rangka
pengembangan
usaha
simpan
pinjam
Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, yang merupakan pedoman untuk melaksanakan usaha simpan pinjam bagi koperasi. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan peranan yang sangat besar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, sehingga koperasi menjadi tumbuh dan berkembang dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan koperasi yaitu kesejahteraan anggota. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah melalui Menteri Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Keputusan Nomor 35/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi dan Keputusan Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Tujuan dikeluarkan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:
5
1) untuk memberikan petunjuk kepada para pejabat di lingkungan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 2) untuk memberikan petunjuk kepada gerakan koperasi dalam melaksanakan kegiatan
usaha
simpan
pinjam
agar
mampu
mengembangkan
dan
meningkatkan usahanya. 3) untuk meningkatkan gairah anggota masyarakat dan gerakan koperasi mendirikan koperasi simpan pinjam dan membentuk unit simpan pinjam. Permasalahan yang dihadapi oleh KSP Saka Mandiri, KSP Mertha Harum dan KSP Sumasari Sedana yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan pada umumnya adalah citra koperasi dimata masyarakat yang belum baik. ketidakmampuan koperasi melayani kebutuhan sesuai dengan keinginan anggota, pelaksanaan nilai dan prinsip dasar hakiki koperasi yang belum mantap, partisipasi anggota yang kurang, pemupukan relatif masih terbatas, akses koperasi kepada sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, sumber daya pengelola koperasi masih rendah, selanjutnya berdampak pada pengelolaan manajemen koperasi yang tidak profesional. Dengan permasalahan yang ada maka berdampak kepada pelayanan anggota yang tidak maksimal.
6
Berdasarkan data perkembangan yang terdapat pada KSP Saka Mandiri, KSP Mertha Harum dan KSP Sumasari Sedana dalam bidang keuangan menunjukkan bahwa jumlah modal sendiri dan total asset mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan anggota terhadap koperasi masih tinggi sehingga sisa hasil usaha sebelum pajak juga mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi akan diharapkan anggota tetap memanfaatkan koperasi baik untuk transaksi pinjaman maupun menabung. Adapun perkembangan seperti pada Tabel 1.1
7
Tabel 1.1 Perkembangan Modal Sendiri, Total Asset dan SHU Sebelum Pajak Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2006 – 2008
1
Nama Koperasi Simpan Pinjam KSP Saka Mandiri
2
3
No
Modal Sendiri (Rp) Tahun 2006 Tahun 2007
Total Asset (Rp)
Tahun 2008
Tahun 2006
Tahun 2007
55.288.775
78.581.550
KSP Mertha Harum
70.271.488
74.431.240
80.939.240
698.299.133
706.231.372
KSP Sumasari Sedana
25.344.413
32.344.413
15.323.850
571.191.599
488.692.150
SHU Sebelum Pajak (Rp) Tahun 2008
101.207.300 1.262.437.516 1.689.372.737 2.704.294.684
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 67.664.549
70.219.836
145.874.558
807.652.754
10.494.540
14.861.350
16.078.782
546.424.431
19.019.575
19.533.883
47.270.036
Sumber : KSP Saka Mandiri, KSP Mertha Harum dan KSP Sumasari Sedana di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2008
8
Sedangkan untuk perkembangan keuangan seperti beban operasional, dan pendapatan operasional dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu pada KSP Mertha Harum kecuali dana diterima tidak ada atau belum ada pinjaman dari pihak lain. Perolehan keuntungan/SHU ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan. Untuk KSP Saka Mandiri dan KSP Sumasari Sedana perkembangan beban operasional, pendapatan operasional dan dana diterima dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan, ini menandakan bahwa permintaan akan pinjaman mengalami penurunan sehingga koperasi memerlukan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengadakan pinjaman kepada pihak lain seperti lembaga keuangan berupa bank, koperasi lain atau pemerintah sehinga dengan bertambahnya pinjaman yang diberikan maka beban operasional menjadi meningkat pula. Dengan bertambahnya dana yang diterima maka pendapatan operasional yang diterima akan menjadi meningkat juga, seperti pada Tabel 1.2
9
Tabel 1.2 Perkembangan Beban Operasional, Pendapatan Operasional dan Dana Diterima Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan. Tahun 2006 – 2008 No
Nama Koperasi Simpan Pinjam
1
KSP Saka Mandiri
2
KSP Mertha Harum
3
KSP Sumasari Sedana
Beban Operasional (Rp)
Pendapatan Operasional (Rp)
Dana Diterima (Rp)
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
149.872.000
216.857.557
42.965.876 220.091.836
353.894.666
51.353.024
147.194.741 132.808.737 359.252.784
88.415.150
147.362.062
152.342.671 114.427.574
178.859.180 184.756.459
-
-
-
193.145.986
148.996.802
145.319.743 212.165.561
168.530.685 192.589.779
1.361.749
1.361.749
1.361.749
Sumber : KSP Saka Mandiri, KSP Mertha Harum dan KSP Sumasari Sedana di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2008
10
Untuk perkembangan bidang keuangan seperti pinjaman pada anggota mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 kecuali untuk pinjaman bermasalah dari tahun 2006 sampai tahun 2008 tidak mengalami perkembangan ini menunjukkan bahwa tidak ada anggota koperasi yang pinjamannya tidak dapat ditagih dan ini menandakan bahwa kesadaran angota mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2008, peningkatan jumah pinjaman yang diberikan belum dapat memenuhi kebutuhan anggota secara keseluruhan, sehingga hanya sepertiga dari jumlah anggota dapat dilayani oleh koperasi, dengan masih banyakanya anggota koperasi yang tidak terlayani maka kinerja koperasi perlu ditingkatkan lagi. Adapun data perkembangan terlihat seperti pada Tabel 1.3
11
Tabel 1.3 Perkembangan Pinjaman Anggota dan Pinjaman Bermasalah Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan. Tahun 2006 – 2008 No
Nama Koperasi Simpan Pinjam
1
KSP Saka Mandiri
2
3
Pinjaman Anggota (Rp)
Tahun 2006
Tahun 2007
Pinjaman Bermasalah (Rp)
Tahun 2008
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
1.477.982.450
1.059.954.000
2.243.834.600
-
-
-
KSP Mertha Harum
275.318.000
278.230.000
285.550.000
-
-
-
KSP Sumasari Sedana
537.081.233
454.146.563
528.112.663
-
-
-
Sumber : KSP Saka Mandiri, KSP Mertha Harum dan KSP Sumasari Sedana di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2008
12
Sebagai sebuah lembaga ekonomi, maka penilaian kinerja melalui penilaian tingkat kesehatan usaha simpan pinjam mutlak untuk dilakukan. Penilaian tingkat kesehatan usaha simpan pinjam ini adalah salah satu usaha untuk mengetahui apakah sebuah koperasi sehat atau tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Untuk standar analisis dan penilaian yang dipergunakan adalah terdiri dari: 1) Aspek manajemen, menghitung manajemen permodalan, aktiva, pengelolaan, rentabilitas dan likuiditas. 2) Analisis rentabilitas, menghitung rasio antara SHU sebelum pajak terhadap total asset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. 3) Analisis likuiditas, menghitung rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana penilaian kinerja dan pelayanan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan dilihat dari aspek kesehatan unit simpan pinjam (keuangan) dan aspek anggota (pelanggan)?
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.2.1
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penilaian kinerja dan pelayanan koperasi simpan
pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan dilihat dari aspek kesehatan unit simpan pinjam (keuangan) dan aspek anggota (pelanggan).
1.2.2
Manfaat Penelitian 1) Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengurus, pengawas dan manajer serta karyawan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan, bagi Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengukur penilaian kinerja dan pelayanan koperasi simpan pinjam. 2) Manfaat teoritis Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menganalisis / mengkaji pengukuran kinerja dan pelayanan koperasi simpan pinjam.
1.3
Sistematika Penulisan Pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan urutan beberapa bab secara
sistematis, sehingga antara bab satu lainnya mempunyai hubungan yang erat. Adapun penyajiannya adalah sebagai berikut : Bab I.
Pendahuluan Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menguraikan tentang gambaran umum Simpan
Pinjam
di
Penilaian Kinerja dan Pelayanan Koperasi
Kecamatan
Denpasar
Selatan.
Selanjutnya
merumuskan pokok permasalahan, penentuan tujuan dan manfaat penelitian serta menguraikan sistematika yang digunakan untuk membahas masalah yang dihadapi.
14
Bab II. Kajian Pustaka Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yaitu tentang Pengertian dan Tujuan Koperi, Fungsi dan Peranan Koperasi, Faktor Penentu Keberhasilan Koperasi, Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Pengukuran Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (Balanced Scorecard). Bab III. Metode Penelitian Pada bab ini disajikan tentang
metodelogi penelitian yang meliputi
lokasi dan obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi mencakup analisis kuantitatif. Bab IV. Pembahasan Bagian ini merupakan bab yang menyajikan kondisi umum daerah atau wilayah penelitian yaitu Kecamatan Denpasar Selatan dan kinerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Denpasar Selatan, pembahasan hasil penelitian yang menguraikan dan menyajikan pembahasan yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard
dalam hal ini akan
ditinjau dari segi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi dua indikator kinerja, yaitu kinerja aspek unit simpan pinjam koperasi (keuangan) yang dinilai dari aspek manajemen, rentabilitas, likuiditas dan kinerja aspek anggota (pelanggan).
15
Bab V. Simpulan dan Saran Bagian ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini. Didalam bab ini akan disajikan hubungan antara latar belakang masalah dengan hasil analisa pada bab IV dan selanjutnya akan disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
16
