BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan
perekonomian bangsa. Suparmono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pajak memberi kontibusi terbesar pada APBN mencapai 80%. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui APBN-P dan Realisasi penerimaan Perpajakan dari tahun 2009-2014 dapat diketahui hasilnya pada Tabel 1.1. Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi APBN-P dari Penerimaan Perpajakan 2009-2014 (Triliun Rupiah)
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014
APBN-P
651,9
743,3
878,6
1.061,2
1.148,4
1.635,4
Realisasi
619,9
723,3
873,9
980,5
1.077,3
1.537,2
95,09%
97,3%
99,4%
92,3%
93%
94%
% terhadap APBN-P
(Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN-P tahun 2014(data diolah kembali))
Jika dilihat dari tabel APBN-P yang merupakan merupakan asumsi terhadap persentase terhadap target pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebutuhan penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat. Namun realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
1
2
Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) dan fungsi mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu : fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi (Diana Sari, 2013). Tidak dapat dipungkiri bahwa ciri dasar pajak yang bersifat memaksa, masyarakat juga mempunyai anggapan bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakan masyarakat harus melewati sistem yang terkesan sulit dan rumit. Hal tersebut mengakibatkan para wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Wajib Pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id) Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam (Kompas, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) diseluruh Indonesia saat ini sebanyak 6 juta. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 50.500 WP yang dikategorikan sebagai pembayar pajak aktif. . Salah satu aspek atau indikator untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan efektif mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012.
3
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2008-2012 Keterangan 2012 2011 2010 2009 2008 Penambahan Wajib Pajak orang pribadi pada tahun yang 2.249.639 3.001.035 3.019.396 5.053.587 3.375.977 bersangkutan Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar pada akhir 22.131.323 19.881.684 16.880.649 13.861.253 8.807.666 tahun (Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 – 2012)
Selain laporan mengenai jumlah wajib pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tabel 1.3 juga memaparkan mengenai jumlah wajib pajak yang terdapat di Kantor Wilayah Direktorat Jawa Barat 1 selama tahun 2014. Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kanwil DJP Jabar 1 Tahun 2014
No.
Nama KPP
1 2 3 4
KPP Pratama Sukabumi KPP Pratama Cianjur KPP Pratama Purwakarta KPP Pratama Cimahi KPP Pratama Bandung Tegallega KPP Pratama Bandung Cibeunying KPP Pratama Bandung Karees KPP Pratama Tasikmalaya KPP Pratama Bandung Bojonagara KPP Pratama Bandung Cicadas KPP Madya Bandung KPP Pratama Ciamis KPP Pratama Garut KPP Pratama Majalaya KPP Pratama Soreang KPP Pratama Sumedang
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
OP
2014 Badan Bendahara
Total
182.823 100.106 105.927 203.164
12.433 6.163 4.988 9.928
3.827 3.785 2.397 4.221
199.083 110.054 113.312 217.313
87.914
6.500
451
94.865
101.309 107.754 117.603
11.938 13.391 8.291
3.790 1.311 4.795
117.037 122.456 130.689
98.764 120.877 98.482 121.735 122.976 142.911 85.244 1.797.589
7.633 10.906 800 6.652 11.172 5.466 6.902 3.444 126.607
759 1.053 3.114 2.502 1.750 2.526 1.873 38.154
107.156 132.836 800 108.248 135.409 130.192 152.339 90.561 1.962.350
Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 (Data diolah kembali)
4
Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip oleh (Susy, 2010) bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. Sedangkan menurut laporan DJP terhadap ratio kepatuhan penyampaian SPT PPh dari tahun 2007-2012 yaitu : Tabel 1. 3 Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh
Uraian Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.231.117
6.341.828
9.996.620
14.101.933
17.694.317
17.659.278
1.278.290
2.097.849
5.413.114
8.202.309
9.332.626
9.482.480
30,21%
33,08%
54,15%
58,16%
52,74%
53,69%
(Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 – 2012 (data diolah kembali))
Berdasarkan tabel 1.3 mengenai Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh yang di muat dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2007-2012 memperlihatkan bahwa ada kesenjangan yang cukup jauh antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan SPT Tahunan PPh dan hal itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2007-2012. Dapat dilihat juga Rasio Kepatuhan di Kanwil DJP Jabar 1 pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
5
Tabel 1.5 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 tahun 2013
No
Unit Kerja
WP Wajib Lapor SPT Tahunan 115.977
Target Rasio
Realisasi
Jumlah
%
Realisasi SPT
81.184
70%
43.035
Realisasi % 37%
1
Sukabumi
2
Cianjur
69.391
48.574
70%
35.227
51%
3
Purwakarta
67.941
47.559
70%
40.971
60%
4
Cimahi Bandung Tegallega Bandung Cibeunying Bandung Karees Tasikmalaya Bandung Bojonagara Bandung Cicadas
126.784
88.749
70%
73.431
58%
47.157
33.010
70%
32.175
68%
66.514
46.560
70%
39.641
60%
57.128
39.990
70%
41.033
72%
78.878
55.215
70%
36.520
46%
54.535
38.175
70%
37.261
68%
77.157
54.010
70%
44.833
58%
789
750
95%
805
102%
5 6 7 8 9 10 11
Madya Bandung
12
Ciamis
69.598
48.719
70%
41.123
59%
13
Garut
87.833
61.483
70%
49.065
56%
14
Majalaya
81.225
56.858
70%
46.806
58%
15
Soreang
61.295
42.907
70%
46.968
77%
16
Sumedang
55.590
38.913
70%
36.110
65%
1.117.792
782.656
70%
645.004
58%
69.862
48.916
72%
40.313
62%
Total Rata-Rata
Sumber: Kantor Wilayah DJP Jabar 1 laporan tahun 2013 (data diolah kembali)
Jika dilihat dari tabel 1.5 rasio kepatuhan masih tergolong rendah, dengan kondisi Kanwil DJP Jabar 1 telah melakukan upaya penyuluhan pajak dengan jumlah rata-rata realisasirasio kepatuhan pajak sebesar 62%. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan
6
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. (Chaizi, 2004). Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Mohammad Zain, 2008). Tanggung jawab di bidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak untuk orang pribadi ataupun badan itu sendiri sebagai berikut : •
Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (WPOPKaryawan) yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. 2. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang bukan obyek PPh Final.
7
3. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang merupakan obyek PPh Final. •
Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).
•
Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Hal ini sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem
Perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh DJP (www.pajak.go.id). Pembenahan pada berbagai peraturan perpajakan, dan pemberian saksi yang dilakukan belum cukup untuk meningkatkan kesadaran pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Perlawanan pasif merupakan suatu produk dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan pajak. Hal ini menunjukan bahwa salah satu penyebab tax gap yang terjadi dikarenakan lemahnya pengetahuan para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Rimsky Judisseno, 1997).
8
Fungsi KPP yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak (www.pajak.go.id). Dilihat dari fungsi KPP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KPP membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menyadarkan pentingnya pajak kepada masyarakat. Salah satu cara untuk dalam membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap Kantor Pelayanan Pajak modern dibentuk Account Representative (AR) yang bertanggung jawab dalam melayani dan mengawasi kepatuhan wajib pajak, serta berperan penting dalam sebagai penghubung KPP dengan wajib pajak (Dini, 2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya.
Pemerintah
telah
melakukan
upaya
untuk
menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak (Aziza, 2011). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
9
Pengetahuan pajak merupakan elemen penting dalam sistem pajak kepatuhan sukarela (Kasippilai, 2000), khususnya dalam menentukan kewajiban pajak akurat (Palil, 2005; Saad et al, 2003.). Studi terbaru yang dilakukan di Malaysia lebih (Loo, 2006;. Loo et al, 2008; 2009) juga menyarankan pengetahuan pajak menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk menentukan perilaku kepatuhan pembayar pajak di bawah sistem self assessment. Hal ini secara empiris didirikan oleh beberapa studi lain (misalnya, Kasipillai & Jabbar, 2003; Kirchler et al, 2006.), Yang mencatat bahwa memiliki pengetahuan pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pada catatan yang sama, tidak adanya pengetahuan pajak dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak, baik sengaja atau tidak sengaja. Ini didalilkan oleh McKerchar (1995) yang mempelajari wajib pajak usaha kecil di Australia. Dia menyarankan bahwa pembayar pajak usaha kecil bahkan tidak menyadari kekurangan pengetahuan pajak mereka dan ini dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan tidak disengaja. Bukti tersebut juga didokumentasikan di antara wajib pajak orang pribadi di Malaysia yang tidak sengaja melakukan kesalahan dalam bentuk pengembalian pajak mereka (Loo, et al., 2008). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Wajib pajak melaporkan dan membayar pajak hanya karena dalam keadaan terpaksa atau adanya kepentingan yang mendadak, bukan karena
10
kesadaran mereka. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan pajak akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal (Tax Avoidance) yang tidak melanggar undang-undang maupun ilegal (Tax Evation) yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Salah satu contoh kurangnya kesadaran wajib pajak adalah dalam hal wajib pajak kurang sadar dalam hal mengisi dan melaporkan SPT. Hal ini bisa dilihat masih banyak WP yang mengisi dan melaporkan SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri serta pertimbangan kebutuhan ekonomi cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Menurut Suryadi (2006), Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengambil dari beberapa variabel penelitian terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Septiyani Nur Khasanah (2014) yang
11
membandingkan
pengaruh
pengetahuan
perpajakan,
modernisasi
sistem
administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia mengambil sampel dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari lima Kantor Pelayanan Pajak. Hasil dari penelitian tersebut pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ning Wahyuni (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran, penerapan self assesment system, dan pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesadaran, penerapan self assesment system, dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari semua penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa para peneliti menggunakan variabel yang berbeda-beda dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menggabungkan dan menambah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara bersamaan. Peneliti ingin mecari bukti empiris apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, penulis bermaksud meneliti masalah ini dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
12
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1). 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi tersebut, permasalahan
yang dapat diangkat dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut: 1. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah yang
diangkat, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. 2. Untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. 3. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak dan
13
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. 1.4
Manfaat Penelitian Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan
dapat berguna bagi : 1) Bagi Penulis a. Diharapkan penelitian ini penulis mampu memenuhi syarat untuk menempuh sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. b. Dapat memberikan penjelasan dan gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Memberikan sumbangan informasi dan data yang kongkrit untuk mengukur pengaruh pelayanan yang diberikan terhadap pengetahuan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi tentang pajak. 3) Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
14
4) Bagi Masyarakat atau Publik Sebagai sumbangan pikiran terutama dalam lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai perpajakan. 5) Bagi Pihak Lain a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau wawasan baru mengenai riset di bidang perpajakan terutama berkaitan dengan teori kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
dalam
rangka
melaksanakan
pemenuhan
kewajiban
perpajakannya, dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut
terhadap
kepatuhan
wajib
pajak
dalam
melaksanakan
pemenuhan kewajiban perpajakannya. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Alamat Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung . Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2015 sampai selesai.
