BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Di dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat pada era globalisasi
dewasa ini sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Peranan sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi memerlukan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif. Menyadari pentingnya peran sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, maka sumber daya manusia tersebut perlu diberdayakan dengan baik sehingga mencapai tingkat kinerja yang tinggi secara berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja tinggi akan dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Kinerja terjemahan dari “performance” berarti hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Sedarmayanti, 2007:156). Kinerja
seorang
karyawan berperan penting bagi suatu organisasi, karena kinerja setiap karyawan merupakan sumbangan bagi tercapainya kinerja setiap fungsi organisasi dan pada gilirannya fungsi-fungsi organisasi memberi sumbangan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Rendahnya kinerja karyawan dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan terhambatnya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
1
Pembahasan terhadap kinerja tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Dalam organisasi pelayanan sektor publik produktivitas individu maupun kelompok sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Pentingnya peningkatan peran kinerja dalam pelayanan sektor publik (sosial) seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar. Dalam Instansi Pemerintah ini diperlukan adanya loyalitas dan kinerja yang baik dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan suatu badan yang bertugas untuk menjaga stabilitas daerah. Badan ini melindungi 4 bagian yakni : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar ini dibagi menjadi beberapa bidang : Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Bidang Penanganan Konflik, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan pengamatan masalah kinerja pegawai ditemukan indikasi kinerja yang belum dapat ditingkatkan secara optimal, sebagai berikut. Pertama tingkat kehadiran yang kurang sesuai dengan tingkat keadaan merupakan salah satu indikator umum yang dapat mencerminkan tingkat disiplin pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Pegawai wajib hadir bekerja 38 jam per minggu, namun pegawai belum sepenuhnya menjalankan peraturan jam kerja. Hal tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti
2
faktor kepemimpinan yang kurang tegas dan kurang menerapkan sikap disiplin kepada bawahannya. Berdasarkan pengamatan terdapat pegawai yang terlambat hadir, istirahat sebelum waktunya, dan pulang mendahului dari jam kerja yang telah ditetapkan. Selain itu terlihat beberapa pegawai yang mangkir dan kurang produktif dalam bekerja yang merupakan indikasi kinerja tidak optimal, sehingga masih terlihat pegawai yang datang dan pulang dari tempat kerja tidak sesuai dengan paraturan jam kerja. Tingkat kehadiran pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar ditunjukkan pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Tingkat Absensi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Januari 2010 hingga Desember 2010 No Bulan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Persentasi Pegawai Hari Seluruh Hari Tingkat (orang) Kerja/ Hari Tidak Absensi Bulan Kerja hadir (%) (Hari) (hari) (hari) 1 2 3 4=2x3 5 6=5/4x100% 1 Januari 85 18 1530 52 3,39 2 Februari 85 20 1700 36 2,11 3 Maret 85 19 1615 44 2,72 4 April 85 21 1785 49 2,74 5 Mei 85 15 1275 37 2,90 6 Juni 85 22 1870 56 2,99 7 Juli 85 22 1870 48 2,56 8 Agustus 85 21 1785 59 3,30 9 September 85 18 1530 79 5,16 10 Oktober 85 21 1785 68 3,80 11 November 85 22 1870 39 2,08 12 Desember 85 19 1615 42 2,60 Jumlah 238 20230 609 36,35 Rata-rata 19,83 1685,83 50,75 3,02 Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar, tahun 2010
3
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa persentase tingkat kehadiran terbesar terjadi pada bulan September 2010 yaitu sebesar 5,16 persen, sedangkan tingkat kehadiran atau absensi terendah terjadi pada bulan November 2010 sebesar 2,08 persen. Dengan perhitungan rata-rata selama 12 bulan tersebut yaitu 3,02 persen , dapat diartikan tingkat kehadiran pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar terlihat rendah. Menurut Grensing (2008 : 26) tingkat kehadiran antara dua hingga tiga persen biasanya dianggap normal, bila tingkat kehadiran di perusahaan lebih tinggi atau terbilang tinggi untuk industri yang anda geluti, langkah pertama yang perlu diambil adalah meneliti pola ketidakhadiran ditempat kerja anda. Data pada Tabel 1.1 tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan ketepatan jam kerja masih menjadi masalah sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika dengan tingkat absensi yang rendah seorang pegawai dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, bagaimana apabila absensi pegawai tersebut baik, maka kinerja yang dicapai akan sangat memberikan dampak yang positif bagi organisasi. Dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan absensi kehadiran pegawai, karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja pegawai. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota
Denpasar
menerima
beberapa
pengaduan
masyarakat
mengenai
permasalahan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan. Permasalahan tersebut diantaranya. (1) Pengaduan pendirian rumah ibadah, (2) Demo-demo dari
4
sekelompok ormas atau LSM, (3) Pendirian toko-toko modern, (4) Aksi coratcoret tembok yang dilakukan oleh sekelompok anak muda, (5) Sengketa tanah, (6) Bebasnya penjualan bensin eceran dipinggir jalan, (7) Maraknya aksi balapan motor liar dijalan umum yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah. Tingkat pengaduan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar ditunjukkan pada Tabel 1.2 Tabel 1.2 Tingkat pengaduan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Januari 2010 hingga Desember 2010 Jumlah No Bulan Jenis Pengaduan Politik Ekonomi Sosial Budaya Keamanan 10 1 Januari 1 3 2 1 4 9 2 Februari 2 3 2 2 8 3 Maret 1 2 2 1 2 11 4 April 1 2 2 2 4 10 5 Mei 1 2 2 2 3 9 6 Juni 2 2 1 2 2 11 7 Juli 1 3 2 2 3 9 8 Agustus 1 1 3 4 15 9 September 2 2 4 2 5 11 10 Oktober 3 2 2 1 3 14 11 November 2 2 4 2 4 14 12 Desember 1 3 3 2 5 131 Jumlah Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar, tahun 2010
Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat diketahui data pengaduan masyarakat terhadap permasalahan yang harus ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar
5
mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 102 pengaduan masyarakat menjadi 131 pengaduan masyarakat
pada tahun 2010`. Jumlah pengaduan
masyarakat tertinggi terjadi pada bulan September 2010 sebanyak 15 orang, sedangkah jumlah pengaduan masyarakat terendah terjadi pada bulan februari sebanyak 8 orang. Hal ini mengidikasikan kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar mengalami penurunan dalam upaya menanggapi pengaduan-pengaduan yang ada dan lambatnya penanganan atas pengaduan tersebut. Permasalahan latar belakang pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan pekerjaan atau beban kerja yang diembannya akan mempengaruhi kinerja. Bagian Keuangan yang seharusnya jenjang pendidikannya S1, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak berpendidikan S1. Namun sebaliknya pegawai (staf) yang semestinya berpendidikan SMU telah berpendidikan S1. Hal tersebut dapat menyebabkan pegawai kurang maksimal dalam menerima beban kerjanya. Pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian akan memiliki kinerja yang tinggi karena merasa cocok dengan tugas yang diembannya. Data mengenai tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.3
6
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2010 No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 1 SD 0 0 2 SMP 0 0 3 SMU 35 41,2 4 DII 0 0 5 DIII 0 0 6 SARJANA MUDA 0 0 7 SARJANA 47 55,3 8 S2 3 3,5 9 S3 0 0 JUMLAH 85 100% Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar, tahun 2010 Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui tingkat pendidikan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar didominasi oleh pegawai yang berpendidikan terakhir sarjana sebanyak 47 orang, berpendidikan SMU sebanyak 35 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Tidak adanya penghargaan (reward) bagi pegawai yang berprestasi dan juga tidak adanya sanksi atau hukuman (punishment) yang tegas bagi pegawai yang melanggar kewajiban merupakan indikasi dari merosotnya kinerja pegawai. Pegawai yang memperoleh penghargaan atas prestasinya akan memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi, namun untuk saat ini pemberian penghargaan dan sanksi/hukuman bagi pegawai yang berprestasi pada pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar ini belum ada. Ini dapat menyebabkan pegawai menjadi kurang termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan kewajibannya, disamping itu pegawai yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dan tidak menerima sanksi atas
7
kesalahannya tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pegawai tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Menurut Wungsu dan Brotoharsojo (2003 : 33) bila prestasi kerjanya tergolong baik, maka kepada pegawai tersebut akan diberikan penghargaan berupakan kenaikan penghasilan dan/atau karir jabatan. Karena penghargaan berupa naiknya penghasilan dan/atau karir jabatan itu senantiasa bermakna positif, enak dan menyenangkan, maka reaksi normalnya pada sikap dan perilaku kerja pegawai tersebut adalah berupa tindakan mempertahankan dan bahkan juga lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Pada ekstrim lain, bila prestasi kerja tergolong buruk, maka yang bersangkutan akan menerima sanksi/hukuman berupa penurunan penghasilan dan atau karir jabatan. Bila seorang pegawai mendapatkan hukuman berupa penurunan penghasilan dan atau karir jabatan yang bermaknakan negatif, tidak enak dan menyedihkan, maka pegawai akan bereaksi untuk meninggalkan atau tidak lagi mengulangi prestasi kerjanya yang buruk. Setelah melalakukan observasi, kondisi lingkungan kerja fisik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar belum cukup memadai, salah satunya ialah sarana dan prasarana yang terbatas sehingga mempengaruhi para pegawai dalam melaksanakan rutinitasnya.
8
Tabel 1.4 Sarana di dalam Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar No. Sarana Jumlah (unit) 1
Mobil Operasional
1
2
Sepeda Motor
2
3
AC
9
4
Komputer
11
5
Mesin Tik
4
6
Mesin Fax
1
7
HT
15
Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mayarakat Pemerintah Kota Denpasar, tahun 2010 Berdasarkan Tabel 1.4 sarana yang membantu operasional pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar terdapat mobil operasional sebanyak 1 unit, sepeda motor sebanyak 2 unit, AC sebanyak 9 unit, Komputer sebanyak 11 unit, Mesin tik sebanyak 4 unit dan mesin Fax sebanyak 1 unit. Yang sering dikeluhkan adalah mobil operasional yang hanya berjumlah 1 unit dimana hal tersebut sangat menghambat kegiatan operasional di luar kantor. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki mesin foto copy sehingga terdapat kesulitan untuk memperbanyak berkas-berkas. Lingkungan kerja fisik yang mendukung akan menjadi penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai selain
itu dapat
membuat pegawai merasa
nyaman dan betah dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan
9
bahwa lingkungan kerja fisik merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kinerja pegawai. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan diperoleh indikasi bahwa faktor-faktor yang diperkirakan relevan dengan situasi di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar yang dapat menentukan kinerja pegawai ada lima faktor yaitu : (1) kepemimpinan, (2) kemampuan, (3) penghargaan (reward), (4) lingkungan kerja fisik. Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar telah berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawainya melalui beberapa kebijakan, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai saat ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar belum pernah mengadakan penelitian untuk mengetahui faktorfaktor apa yang menentukan kinerja pegawainya. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dapat menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) Apakah faktor kepemimpinan, kemampuan, penghargaan (reward) dan lingkungan kerja fisik menentukan kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar ? 2) Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang dominan menentukan kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar?
10
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan tesebut, maka dapat dirumuskan tujuan
penelitian ini sebagai berikut. 1) Untuk mengetahui apakah faktor kepemimpinan, kemampuan, penghargaan (reward), dan lingkungan kerja fisik dapat menentukan kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar. 2) Untuk mengetahui faktor yang dominan menentukan kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar.
1.3
Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan dapat
memberikan manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut. 1)
Kegunaan teoritis
(1)
Bagi khasanah ilmu pengetahuan Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi tambahan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kinerja karyawan serta untuk membuktikan teori mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawan.
11
(2) Bagi mahasiswa Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah dan juga memperoleh tambahan pengetahuan dan informasi dari penelitian ini. 2) Kegunaan praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam merumuskan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Denpasar terutama tentang kepemimpinan, kemampuan, penghargaan (reward) , lingkungan kerja fisik, dan kinerja.
1.4
Sistematika Penulisan Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II : Kajian Pustaka Bab ini menguraikan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan sebagai acuan dan landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada serta pembahasan hasil penelitian sebelumnya.
12
Bab III : Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data. Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Bab V
: Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan tentang simpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang dipandang perlu atas simpulan yang dicapai.
13
