BAB I PENDAHULUAN. Peranan kantor akuntan publik saat ini semakin luas tidak hanya bertujuan untuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Peranan kantor akuntan publik saat ini semakin luas tidak hanya bertujuan untuk memberikan laporan keuangan dan pendapat dalam bentuk opini kepada pihak internal (manajemen perusahaan & pemegang saham) dan eksternal perusahaan (pemerintah), namun peran akuntan publik di minta dapat berperan lebih seiring perkembangan kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia,

misalnya saja dalam

peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) nomor 5/POJK.05/2014 tentang “Perizinan Usaha” yang

mengharuskan laporan keuangan perusahaan diaudit oleh kantor

akuntan publik untuk memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan go publik.

Peraturan lainnya oleh Bank Indonesia (BI) nomor

14/15/PBI/2012 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” yang mewajibkan suatu bank memiliki ketentuan intern agar sebuah perusahaan diaudit untuk mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya serta kesinambungan usahanya (Going Concern) sebagai salah satu persyaratan yang diberikan kepada perusahaan untuk mendapatkan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). Kemudian pada peraturan Bank Indonesia No.15/3/PBI/2013 tentang “Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat” yang mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiiki

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

asset lebih besar dari atau sama dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) untuk diaudit oleh akuntan publik, berdasarkan

penjelasan dan regulasi diatas dapat

disimpulkan bahwa peranan dan fungsi sebuah kantor akuntan publik sangat penting dalam menilai sebuah laporan keuangan suatu perusahaan secara objektif dan transparan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Akuntan publik juga dituntut untuk bekerja lebih professional dan independen, sebab opini dan laporan audit yang dikeluarkan sebuah kantor akuntan publik memiliki dampak yang luas dan digunakan sebagai dasar acuan oleh pengguna laporan keuangan baik pihak internal (manajemen perusahaan, dan pemegang saham) maupun eksternal (pemerintah) dalam mengambil keputusan. Permana (2012) dalam penelitiannya menyatakan didalam melakukan audit, auditor eksternal atau akuntan publik diharuskan membuat kertas kerja pemeriksaan audit atau working paper sebagai sarana untuk digunakan dalam menuangkan hasil analisa audit dan temuan-temuan yang sifatnya mendukung dari laporan akuntan tersebut. Menurut Halim (2015) kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit, kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Menurut Agoes (2012) kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor dan dari pihak ketiga.


3

Fenomena tentang kertas kerja pemeriksaan dan dokumen pernah terjadi di Amerika Serikat pada kasus enron, kasus ini ikut menyeret kantor akuntan publik besar saat itu atau disebut the big five (KAP Arthur Anderson) sehingga membuat akuntan publik kehilangan kepercayaan dimata publik (masyarakat) dan membuat pemerintah Amerika Serikat ikut turun tangan dalam membantu menyelesaikan masalah saat tersebut. Enron merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri energi kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan. Enron merupakan perusahaan terbesar dan menempati peringkat 7 besar dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, kasus ini banyak diangkat oleh para akuntan dan penulis salah satunya oleh Winter (2009) dalam jurnal The Enron Collapse – The Aftershcoks yang menjelaskan tentang pasca terjadinya kasus enron dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, dijelaskan bahwa KAP Arthur Anderson telah melakukan pelanggaran dan penipuan dengan membuat pendapatan perusahaan secara fiktif, menyembunyikan dan tidak melaporkan hutang dan kerugian serta menghancurkan dokumen-dokumen penting lain dan kertas kerja pemeriksaan audit (permanent & current) sehingga pasca terjadinya kasus enron di Amerika serikat, dibuatlah undang-undang oleh pemerintah Amerika Serikat (Sarbanes Oxley) yang memberikan sanksi hukuman pidana kepada akuntan yang melanggar etika dan hukum. Peraturan (Sarbanes Oxley) ayat 802 menjatuhkan hukuman denda dan penjara selama 20 tahun apabila terbukti memanipulasi,


4

menyembunyikan dokumen dan catatan, serta mewajibkan akuntan untuk membuat kertas kerja pemeriksaan. Baru ini pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan peraturan undang – undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang memberikan sanksi pidana bagi akuntan yang melanggar kode etik profesi akuntan publik, di dalam undang-undang tersebut

diantaranya

memuat aturan

tentang kertas kerja pemeriksaan dalam (pasal 25 ayat 2c ) yang mewajibkan semua kantor akuntan publik dalam

memberikan jasanya membuat kertas kerja

pemeriksaan. Permana (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kertas kerja audit permanen berpengaruh positif atas penentuan pendapat (opini) laporan auditor suatu Kantor Akuntan Publik. Kertas kerja permanen merupakan kertas kerja yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena disana termuat perjanjian-perjanjian (agreement) diantara kedua belah pihak. Kasus enron yang melahirkan SOX (Sarbanex Oxley) juga memberikan dampak lain terhadap praktik audit di Indonesia yaitu lahirnya Keputusan Menteri Keuangan 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebelum tahun 2002 peraturan yang mengatur tentang jasa akuntan publik adalah KMK nomor 43/KMK.17/1997 kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi KMK nomor 470/KMK.17/1999. Pada saat


5

peraturan itu berlaku belum ada peraturan mengenai pembatasan perikatan antara perusahaan dengan Akuntan Publik (AP) maupun KAP. Kemudian 2 bulan setelah SOX diterbitkan tepatnya tanggal 30 september 2002, pemerintah mengganti KMK nomor 43/KMK.17/1997 dengan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan KMK nomor 359/KMK.06/2003 pada tanggal 21 Agustus 2003. Pada peraturan tersebut sudah diatur mengenai pembatasan perikatan yakni tiga tahun buku berturut-turut untuk AP dan lima tahun buku berturut-turut untuk KAP dan juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap AP dan KAP. Kemudian pada tanggal 5 februari 2008 KMK Nomor 423/KMK.06/2002 diganti menjadi PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang sampai saat ini masih berlaku. Yang menarik adalah adanya perubahan peraturan mengenai masa perikatan KAP yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut. Usaha peningkatan kualitas audit ini dilakukan dengan mensyaratkan pendidikan minimum per tahun, membatasi masa perikatan (tenur) auditor dengan kliennya, serta membentuk

komite

audit

(Baridwan

dan

Hariani,

2010).

Bessie

(2013)

menyimpulkan bahwa audit tenure memberikan pengaruh yang kuat pada kualitas audit dimana audit tenur yang kurang baik akan menghasilkan kualitas audit yang buruk Menurut Carey dan Simnett (2006) audit tenure adalah lamanya auditor melakukan audit pada perusahaan klien, sedangankan menurut Geigher dan Raghunandan (2002) mendefinisikan audit tenure adalah lamanya hubungan auditor


6

dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Menurut Geigher dan Raghunandan (2002) indikator audit tenure ada dua yaitu lamanya bekerja dan frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian penelitian tentang audit tenure pernah dilakukan oleh Nurul, Emrinaldi (2012) dalam penelitiannya menyatakan audit tenure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit. Dalam penelitian lainnya bahwa audit tenure berpengaruh positif pada kualitas audit yang berarti bahwa semakin lama KAP (Kantor Akuntan Publik) mengadakan perikatan audit kepada kliennya menyebabkan kualitas auditnya menjadi semakin baik Nuratama (2011). Penelitian lainnya dilakukan oleh Giri (2010) yang meneliti mengenai pengaruh tenure kantor akuntan publik (KAP) dan reputasi KAP terhadap kualitas audit: kasus rotasi wajib auditor di indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenure panjang auditor berpengaruh negatif terhadap akrual lancar yang artinya bahwa semakin lama tenure auditor akan semakin tinggi kemampuan auditor membatasi tindakan akrual oleh manajemen. Carey dan Simnett (2006)

menemukan bahwa tenure audit yang panjang

berhubungan negatif pada kualitas audit, Wibowo dan Rossieta (2009) menemukan bahwa tenure tidak berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian kertas kerja permanen yang dilakukan permana (2012) dilakukan dengan metode kualitatif dengan meneliti langsung ke lapangan dan di lakukan pada satu objek penelitian saja (Kantor Akuntan


7

Publik). Selama ini penelitian tentang kertas kerja permanen belum pernah dilakukan dibeberapa atau banyak objek penelitian (Kantor Akuntan Publik). Tidak konsistennya hasil penelitian mengenai audit tenure terhadap kualitas audit yang dilakukan penelitian diuraikan diatas, dan belum pernah dilakukannya penelitian mengenai kertas kerja permanen di bebeberapa objek penelitian (kantor akuntan publik) membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai kualitas audit dengan mereplikasi penelitian I Putu Nuratama (2011) yang meneliti pengaruh tenur dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) terhadap kualitas audit dan penelitian Permana (2012) yang meneliti peranan kertas kerja permanen terhadap laporan audit (opini). Penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang pernah dilakukan oleh Permana (2012) dan Nuratama (2011) perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pada penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas pengaruh kertas kerja permanen terhadap kualitas audit, kemudian pada penelitian ini objek yang digunakan peneliti adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan LQ 45 dan KAP (Kantor Akuntan Publik) di Jakarta sementara penelitian terdahulu dilakukan di perusahaan menufaktur. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan

penjelasan dan latar belakang masalah diatas maka rumusan

masalah adalah sebagai berikut :


8

1.

Apakah tenure KAP berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2014?

2.

Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2014?

3.

Apakah kelengkapan kertas kerja permanen berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian

ini adalah : a) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tenure KAP terhadap kualitas audit perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2014. b) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2014. c) Mengetahui pengaruh kelengkapan kertas kerja permanen terhadap kualitas laporan audit.


9

2.

Kontribusi Penelitian Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi antara lain : a)

Perusahaan (KAP) Sebagai masukan bagi Kantor Akuntan Publik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan auditor independen.

b) Masyarakat Dapat menjadi referensi bagi masyarakat atau mahasiswa yang akan menyusun skripsi dan thesis ilmiah dibidang auditing. c) Bagi Penulis Sebagai penambahan pemahaman yang lebih mendalam tentang audit tenur, reputasi KAP dan kertas kerja permanen terhadap kualitas audit, dan juga untuk menambah pengetahuan dan mengimplementasikannya pengetahuan tersebut ke dunia kerja.


BAB I PENDAHULUAN. Peranan kantor akuntan publik saat ini semakin luas tidak hanya bertujuan untuk

Recommend Documents