1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat dan telah semakin luas. Penggunaan teknologi yang tidak hanya terbatas pada bidang bisnis dan perdagangan tetapi lebih meluas pada bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, sosial, pertahanan keamanan, pemerintahan dan sebagainya. Pola komunikasi antar individu juga berubah sejalan dengan perkembangan jaringan global yang tidak ada batasan-batasan budaya, suku bangsa, wilayah dan negara. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang murah, sehingga lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara manual atau tradisional dalam mengakses informasi. Seluruh pemerintah di dunia saat ini mengalami tantangan globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan dan sosial budaya. Perubahan tersebut mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas (borderless world). Peristiwa penting yang terjadi pada suatu negara secara cepat dapat diakses oleh masyarakat di negara pada belahan dunia yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pelayanan sektor publik dan sektor bisnis sedemikian rupa sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa tatap muka. Arus informasi telah mampu menembus batas ruang dan waktu secara cepat. Tuntutan untuk merespon perubahan menjadi keharusan
2
agar tidak tertinggal dan secara cepat dapat mengetahui perkembangan yang terjadi. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan global serta adanya transparansi. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara fundamental mengalami perubahan menuju sistem pemerintahan yang demokratis, transparansi dan bercirikan good governance. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Penataan yang tengah pemerintah laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong Bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Electronic government di Indonesia inisiatifnya sudah dimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya INPRES No. 3/2003, tetapi kondisi penerapannya di lapangan sangat bervariasi. Ada instansi pemerintah yang sudah cukup maju, tetapi banyak juga yang masih dalam taraf mengenal. E-government selalu melibatkan teknologi informasi (TI), tetapi pembangunan fasilitas TI belum tentu mengarah pada keberhasilan implementasi e-government. Agar kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan-peraturan, standarisasi dan panduan (pedoman) yang konsisten dan saling mendukung. Dalam hal ini pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat/daerah serta masyarakat luas, agar terjalin suatu
3
sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat. E-government merupakan sebuah awal perubahan paradigma pemerintahan yang semula berupa pemerintahan yang sentralistik menuju kepada customer centric. Perubahan paradigma ini berdampak baik bagi pelayanan publik yang identik dengan birokrasi yang kaku menjadi pelayanan yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. E-government juga menjadi trend dalam pembangunan di Indonesia, namun sangat disayangkan bahwa masih banyak pengelola e-government yang kurang memahami e-government dan langkahlangkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan e-government. Prastowo (2004) menyatakan, pada e-government terkandung pengertian budaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintah baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dalam praktek, meskipun pengertian e-government lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan website dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas e-government oleh masyarakat umum yang lebih luas. Potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat. Perkembangan teknologi internet serta teknologi informasi dan komunikasi lain tersebut membawa begitu banyak pengaruh, yang salah satunya adalah
meningkatnya
ekspektasi
masyarakat
terhadap
pemerintah
dan
pelayanannya. Konsekwensinya, fokus administrasi pemerintah yang sebelumnya
4
bersifat tradisional kemudian berganti dengan pelayanan yang dilakukan dengan menyediakan pelayanan informasi dan transaksi yang terintegrasi. E-government
merupakan
suatu
mekanisme
interaksi
baru
antara
pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam menunjang keberhasilan penerapan e-government tidak terlepas dari komponen-komponen penting, salah satunya adalah data. Peran data terhadap teknologi informasi merupakan faktor utama, dimana data merupakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan stake holder dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi. Teknologi informasi dipergunakan untuk mengelola data mulai dari proses mengumpulkan, menyusun, menyimpan, mengolah dan menganalisis data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, sesuai kebutuhan, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terkait dengan penyelenggaraan manajemen semua sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for the Development of Statistics in Indonesia).
5
Dalam rangka menghadapi tantangan terhadap inovasi teknologi yang banyak dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi, BPS provinsi sebagai pelayan publik yang merupakan hakekat utama pemerintahan juga mengembangkan e-government. Agar pelayanan publik yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dengan menjangkau seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali dapat terwujud, maka muncul pemerintah elektronik atau e-government, salah satunya hadirnya website BPS provinsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan sebagai bentuk peningkatan terhadap pelayanan publik. BPS dalam menyampaikan data yang dibutuhkan pengguna data yang sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, semenjak tersedianya website, proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah, lebih murah karena mendapatkan informasi / data lintas batas hanya dengan menggunakan koneksi internet, sehingga website merupakan media yang potensial untuk mendukung pelayanan data. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu BPS dalam memperoleh masukan dari publik secara lebih efisien. Hal ini juga sejalan dengan reformasi yang berlangsung di BPS yang mendukung pengembangan ICT, demikian juga dengan salah satu dari tiga quick wins BPS untuk meningkatkan pelayanan data melalui website sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPS. Pelayanan data melalui penggunaan website di BPS provinsi telah dilakukan oleh seluruh BPS Provinsi untuk memutus jaringan dan mempermudah pengguna data dalam mengakses data yang dibutuhkan.
6
Perkembangan pemanfaatan website di lingkungan pemerintah untuk menunjang e-government semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan yang terjadi baru dalam taraf kuantitas, dalam arti jumlah website bertambah, tetapi kualitas belum terlalu mendapat perhatian. Walaupun dalam ajang penilaian website BPS provinsi yang dilakukan pada tahun 2012 bahwa yang dinyatakan provinsi terbaik dalam pengelolaan website adalah website BPS Provinsi Jawa tengah, BPS Provinsi Bali dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan tetapi paling tidak BPS Provinsi D.I. Yogyakarta telah memiliki komitmen untuk memperbaiki aspek pelayanan publik. Website BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dengan domain yogyakarta.bps.go.id sudah dilakukan sejak tahun 1997 dan merupakan pelopor website BPS Provinsi yang memiliki website, hal ini merupakan suatu bentuk bahwa lembaga ini sudah menerapkan e-government dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Website tersebut merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan swasta dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Data dan informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diakses pada website tersebut, maka jangkauan sangat luas dan mendunia, serta tanpa batas ruang dan waktu. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan oleh Ernst & Young (2010) permasalahan BPS dilihat dari pandangan pengguna antara lain masih terdapat publikasi BPS yang belum tepat waktu dan akses melalui media internet yang masih terbatas. Berdasarkan Survei Kepuasan Data pada tahun 2010 dengan diagram kartesius / IPA (Importance Performance Analysis) bahwa kelengkapan data pada website BPS merupakan prioritas utama untuk diperbaiki, pada SKD 2011 kelengkapan
7
data pada website merupakan prioritas ketiga demikian juga dengan SKD 2012 kelengkapan data pada website merupakan prioritas ketiga. Berdasarkan diskripsi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini akan meneliti secara mendalam e-government untuk pelayanan publik, dengan judul : E-government Untuk Pelayanan Publik Studi Kasus Website BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemilihan topik ini didasarkan pada pengalaman dan data awal yang di dapat di lapangan sehubungan dengan kendala selama pengembangan website.
1.2 Rumusan Masalah Pelayanan data merupakan tugas dari BPS, dalam hal ini BPS Provinsi D.I. Yogyakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, maka dalam pelaksanaannya digunakan sistem yang berbasis internet dengan menerapkan konsep e-government agar penyediakan data untuk masyarakat dapat lebih mudah, murah dan tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akan tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana e-government melalui website di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi e-government melalui website di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
8
I.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan : 1. Mengetahui e-government melalui website di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi e-government melalui website di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kepentingan akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang administrasi publik tentang studi egovernment dalam mencapai efektivitas dan efisiensi. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang memadai mengenai e-government BPS Provinsi D.I. Yogyakarta untuk memperbaiki dan mengoptimalkan e-government. Bagi BPS RI, informasi semacam ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja BPS Provinsi dalam mengembangkan website sebagai media pelayanan data.
1.5 Batasan Penelitian Pada penelitian ini, batasannya adalah sebagai berikut : a) Dalam hal pelayanan publik, peneliti hanya melihat pada pelayanan publik melalui website dalam menggambarkan hambatan pelaksanaan e-government di BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
9
b) Masyarakat yang menjadi nara sumber hanya yang pernah mengakses website BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
1.6 Keaslian Penelitian Tri Edy Utomo (2004) melakukan penelitian tentang prospek penerapan egovernment di Kabupaten Demak. Dalam pengembangan e-government di kabupaten demak faktor dana menjadi kendala terbesar untuk investasi teknologi dalam hal pengadaan insfrastruktur jaringan, maupun aplikasi yang digunakan. Dengan keterbatasan capacity yang dimiliki oleh Kabupaten Demak menyebabkan kondisi pengembangan e-government dalam bentuk situs web belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Junaidi (2005) melakukan penelitian tentang pengembangan e-government di pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government di Pemkot Yogyakarta pada dasarnya telah memberikan kerangka dasar yang kuat bagi penerapan e-government untuk masa yang akan datang. Namun demikian nilai manfaat yang ditawarkan e-government di Pemkot Yogyakarta seperti terciptanya pelayanan publik yang cepat, murah dan handal belum dapat dirasakan. Akmal Harif siregar (2006) Melakukan penelitian tentang Kesiapan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Penerapan E-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari sisi pemerintah dalam mengadopsi e-government masih rendah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya para pejabat publik dan politik yang merupakan pimpinan di Kabupaten Simalungun
10
mewujudkan komitmennya untuk menerapkan konsep e-government dengan membentuk tim telematika daerah yang melibatkan pemerintah dan seluruh stake holder guna merumuskan visi dan misi pengembangan e-government yang diterjemahkan melalui blue print penerapan e-government. Aji Sri Mulyanto (2011) melakukan penelitian tentang kegagalan egovernment di Kabupaten tegal. Berdasarkan penelitian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terdiri atas empat faktor. Pertama mindset kalangan politisi, birokrat dan pengusaha. Kedua, resistensi dari birokrat yang selama ini berlangsung dalam pelayanan publik. Ketiga, regulasi dan kelembagaan. Keempat, adalah faktor kepemimpinan, komitmen dari kepala daerah yang kurang dalam pendayagunaan e-government. Seluruh penelitian di atas dilakukan pada pemerintah daerah dalam implementasi e-government. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai e-government tetapi memiliki perbedaan pada obyek penelitian dan metode penelitiannya, karena obyek penelitian berbeda dan memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda serta metode yang dibahas berbeda sehingga diharapkan penelitian ini akan melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya.
